JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tentang fenomena joki panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) di Jakarta menjadi alarm untuk proses pemutakhiran daftar pemilih yang sedang ditempuh Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Indonesia hingga 24 Juli 2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data-Informasi Badan Pengawasn Pemilu (Bawaslu) RI Puadi mengungkapkan, berdasarkan pengawasan di Jakarta saja, ada sedikitnya 42 temuan joki pantarlih.

Rinciannya, 41 joki pantarlih ditemukan di Jakarta Selatan dan 1 ditemukan di Jakarta Utara.

"Banyak pantarlih mau potong kompas. Maunya langsung menemui (ketua) RT, jadi semuanya diselesaikan (ketua) RT. Padahal, seharusnya menemui RT hanya minta petunjuk saja, di mana rumah si A, B, C, si fulan (calon pemilih)," kata Puadi ketika dihubungi Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Adapun KPU DKI Jakarta sebelumnya telah membantah tudingan ini dan menyebutnya "salah paham belaka".

Pakar hukum kepemiluan dari Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai, walaupun temuan ini tak serta-merta menggambarkan secara umum kinerja pantarlih se-Indonesia, tetapi KPU tidak dapat mengabaikan gejala ini.

"KPU tentu saja harus menyikapi dengan responsif dan segera menyelesaikan indikasi atau temuan-temuan seperti ini," ucap dia kepada Kompas.com, Jumat, via sambungan telepon.

KPU klaim sistem coklit minim potensi pelanggaran

Mekanisme pemutakhiran daftar pemilih sudah diatur oleh KPU lewat Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pilkada.

KPU merekrut dan melantik para pantarlih dengan surat keputusan (SK), untuk selanjutnya menugasi mereka menemui langsung pemilih yang namanya masuk di dalam dua daftar tersebut di kediamannya.

"Satu TPS boleh merekrut dua pantarlih jika (jumlah pemilih terdaftar di TPS itu) lebih dari 400 pemilih," kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos, saat dihubungi Kompas.com, Jumat sore.

Saat ini, pemuktahiran daftar pemilih memasuki proses coklit (pencocokan dan penelitian).

Dalam proses ini, KPU memvalidasi langsung Data Penduduk Potensial Pemilih/Pemilihan (DP4) dari Kementerian Dalam Negeri dan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024 ke lapangan.

Betty meyakini, KPU sudah merancang sistem coklit yang minim potensi pelanggaran dan dapat menjamin para pantarlih betul-betul turun ke lapangan menemui pemilih di kediamannya masing-masing.

Pantarlih dibekali buku kerja coklit yang harus diisi. Sepekan sekali, pantarlih pun akan dievaluasi Panitia Pemungutan Suara (PPS, tingkat kelurahan) terkait hasil kerja coklit berdasarkan laporan pada buku itu.

Evaluasi yang dilakukan seputar siapa saja warga yang berhasil dan ditemui hingga kendala di lapangan.

Hasil evaluasi berkala tersebut akan menjadi bahan penetapan daftar pemilih hasil pemutakhiran (DPHP).

"Ini menjadi mekanisme manual yang dilakukan untuk kroscek apakah pantarlih melakukan kerja coklit selama semingguan," kata Betty.

Ia juga menyinggung aplikasi e-Coklit yang dipasang di gawai setiap pantarlih. Menurut eks Ketua KPU DKI Jakarta tersebut, e-Coklit dilengkapi dengan fitur yang dapat memperlihatkan data titik koordinat latitude-longitude saat pantarlih bergerak dari rumah ke rumah.

Walau demikian, Betty tak menampik bisa saja pantarlih meminjamkan gawai itu ke joki yang menggantikan pekerjaannya.

"Yang pasti bekerja itu dengan azas kepercayaan. Ini kan petugas kita semua," ujar Betty.

"Kita punya (jajaran di) kabupaten/kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS, pantarlih, punya mekanisme monitoring. Kalau mereka menyalahgunakan pekerjaannya, kami punya mekanisme sendiri untuk ditegakkan," lanjut dia.

Bisa kena pidana

Titi Anggraini mengamini munculnya joki pantarlih merupakan ekses dari celah sistem pemutakhiran daftar pemilih.

Anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) itu berpendapat, masih ada rekrutmen pantarlih yang mengandalkan kekerabatan.

Situasi ini membuka peluang munculnya kongsi dengan iming-iming bagi hasil dengan si joki, menggunakan bayaran resmi pantarlih.

Praktik serupa juga kerap ditemui di tengah denyut kehidupan perkotaan yang serba-sibuk, di mana pemilih sulit ditemui di kediamannya pada satu waktu.

Ada modus seperti pantarlih menitipkan pekerjaan kepada petugas keamanan setempat.

Warga diminta datang sendiri ke pos keamanan untuk menandatangani formulir bukti coklit dan menerima stiker coklit.

Di Papua, hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) pada 2014 juga mengungkit kemungkinan sistem noken melalui ketua adat juga dipakai untuk proses coklit dan bukan hanya digunakan sebagai metode pemungutan suara kolektif.

"Itu memang celah yang terbuka ketika masih ada keterlibatan manusia, maka integritas dan profesionalitas selalu jadi tantangan. Kita harus antisipasi dengan pengawasan serta proses terbuka dan akuntabel. Mestinya Bawaslu bisa menjadi faktor penyeimbang," jelas Titi.

Meski demikian, Titi menegaskan, pemutakhiran daftar pemilih di Indonesia masih jadi yang terbaik di dunia karena memadukan basis data nasional dengan verifikasi langsung di lapangan.

Di sisi lain, ia menyoroti bahwa belum ada penelitian yang betul-betul merinci tentang fenomena joki pantarlih ini, sehingga belum dapat dikonfirmasi apakah gejala joki yang muncul sporadis ini telah menjadi fenomena sistemik.

Sementara itu, Puadi mengingatkan bahwa proses coklit yang tidak akuntabel bakal berpengaruh terhadap kredibilitas daftar pemilih.

Pilkada Nabire pada 2020, misalnya, sampai harus diulang oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena DPT yang ditetapkan KPU justru 6.355 orang lebih banyak ketimbang jumlah penduduk Kabupaten Nabire waktu itu.

Di sisi lain, Puadi menegaskan terdapat konsekuensi pidana yang menghantui di balik proses coklit yang tidak akuntabel.

"Kami bisa merekomendasi kepada jajaran KPU sesuai levelnya untuk dilakukan perbaikan. Jika saran perbaikan diabaikan oleh KPU, kalau merujuk UU 10/2016 (tentang Pilkada) pada pasal 177b, PPS dan PPK yang tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi daftar pemilih dengan benar dapat dipidana," ujar dia.

BEKASI, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Bekasi menyebut tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih (coklit) untuk Pilkada 2024 sudah mencapai 93 persen.

Coklit dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih).

"Tanggal 17 Juli 2024 sudah 93 persen, sisa tujuh persen, sekitar seminggu lagi selesai," ujar Komisioner KPU Kota Bekasi Faris Ismu Amir di Yayasan Jamrud Biru, Mustikasari, Mustika Jaya, kota Bekasi, Rabu (17/7/2024).

Coklit dimulai pada 24 Juni hingga 25 Juli 2024 yang melibatkan 7.131 petugas pantarlih.

Menurut Faris, petugas pantarlih menemui beberapa kendala saat melakukan coklit. Salah satunya yakni tak ada orang di rumah saat petugas datang.

"Tidak menemukan orang di rumah, kalau enggak ada orang siapa yang mau didata dan dicocokkan. Ada juga pantarlih yang dikira tagihan utang meski sudah menggunakan atribut," ujar Faris.

Dalam bertugas, pantarlih menggunakan aplikasi E-Coklit yang merupakan sistem elektronik untuk mengelola data pemilih agar lebih efisien dan akurat.

KPUD Kota Bekasi mengeklaim tidak ada petugas pantarlih yang menyerahkan tugas ke orang lain atau joki saat melakukan coklit.

"Sampai saat ini enggak ada. Pantarlih yang dilantik atas namanya, bisa jadi sibuk lalu diserahkan ke orang lain atau joki, di Kota Bekasi enggak ada itu," ujar Faris.

Menurut Faris, jika ada joki pantarlih di Kota Bekasi, petugas resminya akan langsung diberikan sanksi.

"Kalau ada temuan pasti dari Panwas, sanksi ada joki pantarlih pemecatan," ujar Faris.