Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) mengapresiasi keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencabut izin usaha PT Investree Radhika Jaya. AFPI melihat keputusan ini sebagai bentuk komitmen OJK dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan di industri fintech lending.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar menyatakan bahwa pencabutan izin usaha Investree merupakan wujud kooperatif secara bersama-sama untuk mewujudkan industri fintech lending yang sehat, berintegritas, kontributif dan melindungi masyarakat dan pengguna.

Ia menyebut, OJK menekankan tentang adanya pelanggaran yang serius pada Investree, bukan pada industri. Lewat tindakan tegas OJK, AFPI yakin hal tersebut semakin menguatkan kepercayaan investor kepada industri fintech lending.

"Kami berharap keputusan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri fintech secara keseluruhan. AFPI berkomitmen untuk terus mendorong seluruh anggotanya agar senantiasa memberikan layanan terbaik dan menjaga keamanan dana nasabah," ujar Entjik dalam keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

AFPI berkomitmen untuk terus mengingatkan seluruh anggota agar wajib patuh dalam mengelola manajemen perusahaan secara comply dan prudent. Salah satunya melalui penyelenggaraan forum-forum diskusi seperti Compliance Talk dan Brainwave.

AFPI juga terus melakukan pemantauan terhadap seluruh anggotanya untuk memastikan bahwa semua anggota menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan peraturan yang berlaku secara utuh terkait mulai dari aspek tata kelola, pengelolaan risiko dan ketaatan pada aturan yang berlaku, dan menjalankan Code of Conduct AFPI secara disiplin.

Termasuk dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna baik kepada lender maupun borrower. AFPI juga terus mengingatkan dan melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat agar selalu cermat dalam menggunakan layanan fintech lending, melalui pengecekan legalitas, company profile dan laporan kinerja pada masing-masing laman website Penyelenggara yang dipublikasi di kanal resmi.

"AFPI berdedikasi untuk melindungi konsumen dengan menegakkan kepatuhan ketat terhadap kode etik. Komitmen kami dalam melindungi konsumen tercermin dalam penegakan disiplin terhadap praktik-praktik bisnis yang tidak sesuai dengan standar etika," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr mendesak para pemimpin negara Asia Tenggara dan China untuk segera mempercepat negosiasi mengenai pembentukan kode etik atau code of conduct (CoC) di Laut Cina Selatan. Marcos juga menuduh Beijing melakukan pelecehan dan intimidasi di kawasan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Marcos saat berbicara di hadapan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dan Perdana Menteri China, Li Qiang, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Laos pada Kamis (10/10/2024).

Mengutip Reuters, Marcos mengatakan kemajuan substantif perlu dicapai dan semua pihak harus terbuka dengan sungguh-sungguh untuk secara serius menangani perbedaan dan mengurangi ketegangan.

Adapun, China dan sekutu AS, Filipina, berselisih mengenai serangkaian konfrontasi di dekat wilayah yang disengketakan di China Selatan. FIlipina menuduh penjaga pantai China melakukan agresi dan Beijing marah atas apa yang mereka sebut sebagai provokasi berulang dan serangan teritorial.

Perselisihan tersebut semakin memanas dan meningkatkan kekhawatiran regional akan eskalasi yang pada akhirnya dapat melibatkan Amerika Serikat, yang memiliki perjanjian pertahanan tahun 1951 yang mewajibkan mereka untuk membela Filipina jika diserang.

“Harus ada urgensi yang lebih besar dalam kecepatan perundingan kode etik Asean-China,” kata Marcos pada pertemuan tersebut, menurut pernyataan dari kantornya.

“Sangat disayangkan bahwa situasi keseluruhan di Laut Cina Selatan tetap tegang dan tidak berubah. Kami terus menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi.”

Berdasarkan peta lamanya, China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan dan telah mengerahkan armada penjaga pantai jauh ke Asia Tenggara, termasuk zona ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam.

Gagasan tentang kode maritim pertama kali disepakati antara China dan ASEAN pada tahun 2002, namun proses formal pembuatannya baru dimulai pada tahun 2017.

Kemajuan yang dicapai berjalan sangat lambat, dengan bertahun-tahun dihabiskan untuk membahas kerangka kerja dan modalitas negosiasi serta pedoman yang dikeluarkan untuk mencoba mempercepatnya. Beberapa anggota Asean khawatir kode etik ini tidak akan mengikat secara hukum.

Marcos menyuarakan rasa frustrasinya karena pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyepakati banyak hal, dan menambahkan bahwa definisi konsep mendasar seperti 'pengendalian diri' belum mendapatkan konsensus.

Para pemimpin Asean akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis sebelum pertemuan pleno KTT Asia Timur keesokan harinya

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dan Perdana Menteri Jepang Ishiba dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di Laos pada hari Kamis, seiring upaya kedua negara untuk memperdalam hubungan keamanan dan ekonomi.

Yoon telah mendorong perbaikan hubungan dengan Tokyo dan meningkatkan kerja sama keamanan trilateral yang melibatkan Washington sebagai prioritas diplomatik utama, melanjutkan kemajuan yang dicapai oleh pendahulu Yoon dan Ishiba, Fumio Kishida.

Korea Selatan dan Asean mengumumkan di Vientiane bahwa mereka telah menjalin kemitraan strategis yang komprehensif, yang menurut Yoon akan mengembangkan kerja sama industri pertahanan dan berkontribusi untuk memperkuat kemampuan keamanan siber ASEAN.

Negosiasi juga diselesaikan mengenai peningkatan kawasan perdagangan bebas Asean-China, menurut kementerian perdagangan Singapura, yang mencakup bea cukai, konektivitas rantai pasokan, persaingan dan perlindungan konsumen, serta hambatan non-tarif.

Pertemuan di Laos juga diperkirakan akan membahas krisis di Myanmar yang dimulai dengan kudeta militer pada tahun 2021 dan kemudian berkembang menjadi perang saudara.

Konflik ini telah menghantui Asean, dengan adanya perbedaan pendapat di antara para anggotanya yang menguji kesatuan, kredibilitas, dan kemampuan negara tersebut untuk merespons dengan tegas permasalahan-permasalahan di dalam blok yang beranggotakan 10 negara tersebut.

Negara-negara Barat telah mengambil tindakan yang lebih keras dibandingkan ASEAN, dengan menjatuhkan sanksi dan menuduh para jenderal Myanmar melakukan kekejaman sistematis. Junta menyebut hal itu sebagai informasi yang salah.

Presiden Filipina Marcos sebelumnya mengatakan proses perdamaian formal ASEAN, "Konsensus Lima Poin", sejauh ini belum berhasil dan blok tersebut kini "mencoba memikirkan strategi baru".

"Harus kami akui, kami belum terlalu berhasil dalam memperbaiki situasi," kata Marcos.