Memisahkan chat pribadi dan kerja termasuk bagian dari fitur yang disediakan WhatsApp. Sudahkah detikers mencoba menerapkan fitur tersebut?

WhatsApp menambahkan fitur mengelola pesan masuk dalam bentuk daftar yang bernama Lists atau filter chat. Fitur ini menyaring pesan sesuai dengan yang diinginkan. Tujuannya membuat chat tetap rapi dan teratur sesuai dengan kategori.

Dilansir laman FAQ WhatsApp, filter chat atau penyaring pesan diluncurkan pada awal tahun 2024. Ada tiga kategori yang disediakan yakni:

1. Semua (all): Tampilan default semua pesan

2. Belum dibaca (unread): Kategori untuk melihat percakapan yang perlu ditanggapi atua belum dibaca.

3. Grup (group): Untuk semua chat grup berkumpul dalam satu kategori

Selain itu, detikers bisa menambahkan kategori baru dengan menekan tombol tambah (+). Pilihan ini digunakan untuk menyatukan chat sesuai dengan keinginan pengguna.

Cara Pisahkan Chat Pribadi dan Kerja di WhatsApp

Bagi detikers yang ingin pisahkan chat pribadi dan kerja, bisa memilih beberapa alternatif. Ada beberapa cara untuk memisahkan chat pribadi dan kerja di WhatsApp. Berikut penjelasan masing-masing cara:

1. Melalui Halaman Depan Chat

• Buka WhatsApp
• Pilih chat yang akan dijadikan daftar
• Klik titik tiga di pojok kanan
• Pilih "Tambahkan Daftar atau Add to Lists"
• Secara otomatis pesan akan masuk ke dalam kategori yang dibuat.

2. Lewat Pengaturan

• Buka pengaturan WhatsApp
• Pilih "Daftar atau Lists"
• Muncul semua kategori yang dibuat
• Klik "New Lists"
• Tulis nama kategori
• Klik "Tambahkan Orang atau Add People or groups"
• Pilih kontak yang akan masuk ke dalam kategori
• Klik centang
• Pilih "Buat Daftar atau Create List"

3. Lewat Beranda Chat

• Buka WhatsApp
• Tarik/geser ke arah bawah hingga muncul kategori di bagian paling atas chat.
• Geser kategori yang muncul di bagian chat paling atas
• Klik simbol +
• Lakukan penambahan kategori yang diinginkan
• Masukkan kontak yang sesuai kategori
• Selesaikan prosesnya

Fitur tersebut membatu detikers untuk memilah setiap pesan masuk sesuai dengan kategorinya. Pengguna harus mengupdate WhatsApp versi terbaru untuk bisa mengikuti langkah-langkah di atas.

Cara Menambah dan Menghapus Chat dari Fitur Lists

Setiap kategori minimal terdapat satu chat yang masuk dalam daftar. Nah, detikers bisa menambahkan secara berulang atau menghapus chat dari fitur Lists.

1. Ketuk dan tahan chat yang diinginkan

2. Pilih titik tiga di sudut kanan

3. Klik "Tambah ke Daftar"

4. Pilih salah satu kategori, misalnya "Groups"

• Untuk membuat daftar baru, ketuk "Daftar Baru"
• Untuk mengubah daftar, pilih "Daftar yang Lain"
• Untuk menghapus dari daftar, klik "Daftar untuk Batal Memilih"

Cara Mengedit Fitur Lists

Selain menambah dan menghapus, detikers bisa mengedit kategori dalam fitur Lists yang sudah dibuat. Berikut ini tata caranya:

1. Buka WhatsApp

2. Geser ke bawah untuk melihat kategori

3. Ketuk dan tahan kategori

4. Pilih "Edit" lalu muncul:

• Nama Daftar untuk mengubah nama
• Tambah orang atau grup untuk menambahkan chat ke dalam kategori
• Pilih simbol kotak sampah untuk menghapus chat di dalam kategori.

Apabila mau mengurutkan daftar sesuai dengan keinginan, detikers harus mengaturnya di Pengaturan. Ini langkah-langkahnya:

1. Pilih "Pengaturan"

2. Pilih "Fitur Lists atau Daftar"

3. Klik dan tahan untuk menggeser kategori sesuai urutan yang diinginkan.

Tahapan tersebut dilakukan dengan mudah supaya detikers bisa memisahkan chat personal atau dengan urusan pekerjaan. Semoga bermanfaat.

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

Video: Fitur 'List' WhatsApp, Bisa Saring Kategori Pesan Lebih Spesifik

Pengelolaan arsip BPJS Kesehatan mendapatkan predikat AA atau "Istimewa" dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Hasil penilaian dari Tim Asesor Akreditasi ANRI untuk Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan adalah skor sebesar 95,25 untuk 6 tahun ke depan.

Akreditasi ini tersebut diberikan langsung oleh Plt. Kepala ANRI Imam Gunarto kepada Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti di Makassar, Jumat (08/11). Ghufron mengakui, pihaknya selalu berupaya menciptakan iklim dan tata kelola organisasi yang baik.

"Salah satunya dengan menerapkan kebijakan kearsipan yang telah sesuai standar. Selain itu, BPJS Kesehatan telah menciptakan pengelolaan arsip yang dinamis untuk digunakan dan pemeliharaan arsip serta mulai memanfaatkan teknologi informasi sebagai bentuk penguatan ekosistem digital Program JKN," kata Ghufron.

Adapun salah satu upaya penerapan prinsip Good Governance adalah dengan pengelolaan kearsipan yang sesuai peraturan perundang-undangan.

Melalui pemanfaatan arsip yang baik dan implementasi yang sesuai kebijakan, Ghufron mengatakan bahwa hal itu bisa mendorong perwujudan kearsipan lembaga negara yang komprehensif dan terpadu.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Kepala ANRI, Imam Gunarto menyampaikan bahwa pengelolaan arsip yang baik menjadi alat bukti kinerja kelembagaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk itu, terkait pengelolaan arsip yang baik, Imam berharap dapat mendukung layanan Program JKN yang semakin berkualitas. Menurutnya, sejak 2021, ANRI sudah mendeteksi kinerja pengelolaan kearsipan BPJS Kesehatan yang saat itu bernilai 85.

"Nilai tersebut sebetulnya sudah sangat komprehensif karena diikuti seluruh unit kerja. Saat ini ditambah dengan penilaian akreditasi dan memperoleh skor nilai tertinggi. Kami melihat ini sangat layak sekali, karena akreditasi merupakan sesuatu yang objektif," ujar Imam.

Tahapan Akreditasi diawali dengan tahap pra akreditasi, yaitu self asessment pada 2023, dilanjutkan dengan tahapan verifikasi dan penilaian pada beberapa aspek, seperti penyelenggaran kearsipan yang terdiri atas kebijakan, pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip, juga sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia dan sarana prasarana pada Unit Kearsipan I BPJS Kesehatan.

Akreditasi Unit Kearsipan sendiri merupakan proses memberikan jaminan terhadap kompetensi dan profesionalitas dalam penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan standar. Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan arsip di BPJS Kesehatan, maka penilaian kesesuaian antara ketentuan yang mengatur tentang Tata Kearsipan dengan Implementasi dinilai perlu.

"Kami berharap nilai akreditasi tertinggi ini berdampak pada kinerja BPJS Kesehatan dan berkontribusi untuk memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat. Saya juga mengucapkan selamat atas pencapaian ini kepada Tim Unit Kearsipan BPJS Kesehatan," pungkas Imam.

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan. Badan tersebut berada di bawah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Pembentukan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan. Perpres tersebut diteken Prabowo pada 5 November 2024.

Terbentuk Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan tertuang dalan pasal 7. Kemudian pada pasal 52 yang mengatur bahwa badan itu di bawah Sri Mulyani dan akan dipimpin oleh kepala.

"(1) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan dipimpin oleh Kepala," tulis beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11/2024).

Tugas Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan

Tugas badan tersebut dituangkan pada pasal 53. Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan.

Badan tersebut juga memiliki fungsi penjurusan kebijakan teknis, rencana dan program pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Kemudian, sebagai pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan.

Sebagai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan, serta transformasi digital dan manajemen perubahan. Lebih lanjut, juga berfungsi sebagai pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Pada pasal 55 tertulis bahwa Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan akan terdiri atas Sekretariat Badan dan paling banyak 6 (enam) pusat yang menunjang fungsi dan tugas badan tersebut.

"Dalam hal tugas dan fungsi Sekretariat Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan oleh jabatan fungsional, dapat dibentuk paling banyak 5 (lima) bagian. (a) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana," tulis pasal 55 nomor 2 dan 3.

Prabowo Tambah Ditjen Kemenkeu

Dalam aturan yang sama, Prabowo juga telah menambah Direktorat Jenderal baru di Kemenkeu. Dalam struktur baru tersebut juga dihapus satu badan dan ditambah satu badan baru.

Dalam pasal 7 Perpres Nomor 158 Tahun 2024, disebutkan dua Ditjen baru di bawah Kemenkeu yaitu Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, dan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Dalam pasal 13 bahwa Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara tugas Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan dijelaskan dalam pasal 45 yakni menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sektor keuangan, profesi keuangan dan kerja sama internasional sektor keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di sisi lain, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) tidak ada lagi dalam struktur Kemenkeu karena dilebur menjadi Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal. Kini, struktur Badan di Kemenkeu jumlahnya ada dua yaitu Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, serta tambahan Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan.

Secanggih-canggihnya, pabrik Hyundai di Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, masih membutuhkan tangan terampil dan pengamatan cermat dari wanita.

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mengajak awak media mengunjungi fasilitas Hyundai Motor Manufacturing Indonesia (HMMI) di Delta Mas, Cikarang, Jawa Barat, Rabu (6/11/2024).

HMMI memiliki area press shop, body shop, paint shop, engine shop, hingga assembly shop.

Selama awak media berkeliling di fasilitas pabrik HMMI, pihak Hyundai melarang untuk mengambil gambar, baik dalam bentuk foto mqupun video, sehingga kami tidak bisa menyajikan dalam bentuk visualnya kepada para pembaca.

Mulanya kami diajak ke fasilitas press shop. Proses pembuatan ini juga disebut sebagai stamping, di mana berbagai macam panel dibuat menggunakan alat cetak yang dinamakan dies yang mengubah lembaran besi menjadi bentuk jadi.

Kemudian kami diajak ke fasilitas body shop. Lembaran besi pada tahap awal akan dipotong ke berbagai bentuk, proses ini disebut blanking.

Lembaran yang telah jadi kemudian akan dibawa ke tahap selanjutnya, yaitu stamping. Di proses ini, lembaran yang telah melewati tahap blanking akan melewati beberapa alat cetak atau Dies:

• Drawing: membentuk lembaran blank sehingga terbentuk profil yang spesifik.
• Trimming: memotong material yang berlebih dari proses drawing.
• Piercing: melubangi panel yang akan digunakan untuk merakit beberapa bagian.
• Flanging: penekukan dan pembentukan akhir pada panel untuk membuat titik welding saat perakitan.

Di area ini, bodi mobil dibuat dengan ukuran yang presisi serta identik, untuk kemudian disatukan menjadi bodi mobil utuh yang terdiri dari sub-assembly seperti floor atau lantai mobil, bodi side atau struktur kiri dan kanan, serta roof atau atap mobil. Berikut adalah tahap penyatuan panel yang diterapkan di area body shop:

• Merakit Sub-Floor (bagian depan, tengah, dan belakang), Sub-Side (quarter inner atau area seperempat bagian belakang mobil, dan struktur penguat bodi samping).
• Floor bagian depan, tengah, dan belakang dirakit di line ini, komponen ini penting untuk nantinya dapat dipasangkan mesin, transmisi, suspensi, dan tempat duduk.
• Side Panel, yaitu di mana struktur samping bagian dalam dan panel luar dirakit di line ini. Struktur samping ini nantinya akan dipasangkan pintu depan, pintu belakang, hingga interior trim.
• Main Body, pada line ini, dilakukan proses perakitan floor, side, cowl, dan roof, sehingga terbentuklah struktur bodi yang lengkap.
• Moving Line, yaitu tahap untuk merakit pintu depan/belakang, hood (kap mesin), dan tailgate (pintu bagasi).
• Body Complete & Inspection Line, tahap di mana struktur bodi yang telah terbentuk diperiksa secara menyeluruh sebelum dapat dikirim ke area selanjutnya, yaitu paint shop.

Di fasilitas body shop ini teknologi yang digunakan sudah sangat canggih karena melibatkan sekitar 409 robot untuk membantu proses perakitan mobil dari lempengan-lempengan besi, hingga menjadi satu bentuk utuh.

Menariknya fasilitas itu sudah dilengkapi dengan air conditioner sehingga menunjang kenyamanan para pekerja.

Diketahui, pabrik Hyundai itu baru beroperasi awal tahun 2022. Sementara kapasitas produksinya diklaim mencapai 150 ribu unit per tahun dan bisa ditingkatkan hingga 250.000 unit.

Selanjutnya mampir ke area assembly shop serta komponen yang dipasang. Terdiri atas beberapa bagian:

• Trim Line, yaitu pemasangan area cockpit dan headlining. Tenaga ahli di tahap ini diberi perlengkapan kursi wearable yang akan memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada tenaga ahli untuk bekerja pada posisi duduk tanpa menggunakan kursi.
• Chassis Line, yaitu area pemasangan mesin, transmisi, dan suspensi. Area ini berdekatan atau terhubung dengan area perakitan mesin atau Engine Shop. Lini ini akan difungsikan menjadi area perakitan modul baterai saat jadwal produksi kendaraan listrik.
• Final Line, yaitu lini pemasangan bumper depan, kaca, kursi, serta kabel & selang yang terhubung dengan ruang mesin. Tenaga ahli yang bekerja di lini ini juga dilengkapi dengan setelan wearable untuk efisiensi, efektivitas, dan kenyamanan dalam proses perakitan.
• Ok Line, yaitu lini untuk pengisian bahan bakar & oli; penyesuaian gap atau celah antar komponen & flush atau ketidakrataan; pengkodean kunci mobil; serta inspeksi kualitas.

Ok Line pabrik Hyundai di Delta Mas, Cikarang Foto: Ridwan Arifin

Selanjutnya, kendaraan yang telah selesai dirakit akan melalui proses pengujian atau quality control untuk mendiagnosa kelistrikan, kemudi, hingga tes kebocoran.

Terhitung sejak 1 Januari 2023, HMMI telah 100 persen menggunakan listrik dari energi terbarukan yang sudah tersertifikasi oleh Renewable Energy Certificate (REC) dari PLN, sehingga setiap kendaraan diproduksi dengan energi listrik ramah lingkungan.

Selain itu, melalui integrasi green technology dan konsep intelligent manufacturing, HMMI juga memastikan setiap kendaraan yang diproduksi telah memenuhi standar global Hyundai dalam kualitas dan keamanan untuk diekspor ke berbagai negara.

Selanjutnya agenda bertajuk "Hyundai Discovery Mobility" itu bertandang ke fasilitas HMID yaitu Hyundai Training Academy, PIO & Logistic, serta Parts Center.

Budhi Arifani, Head of PIO & Logistic HMID menjelaskan finalisasi produk dilakukan di Port Installation Option (PIO) yang dikelola oleh HMID.

Dalam area ini, kendaraan menjalani serangkaian pengujian ketat, termasuk inspeksi komponen dan pengujian baterai, untuk memastikan kualitas optimal sebelum didistribusikan.

Pabrik Hyundai di Port Installation Option, Delta Mas, Cikarang Foto: Ridwan Arifin

Wanita masih memiliki peran penting dalam pekerjaan membuat mobil. PIO juga mendukung keberagaman dalam lingkungan kerja, dengan mempekerjakan 13 persen tenaga kerja perempuan.

"Karena (wanita) memiliki tingkat ketelitian lebih tinggi dalam setiap proses pemeriksaan," kata Budhi.

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bambang Soesatyo (Bamsoet) menuturkan Kadin Indonesia akan bentuk satuan tugas (satgas) untuk menjawab putusan MK. Diketahui, putusan MK tersebut mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang diajukan oleh Partai Buruh.

Di mana salah satu putusan perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023 tersebut, MK meminta pembentuk Undang-undang (UU) untuk mengeluarkan aturan ketenagakerjaan dari UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Selanjutnya, pemerintah dan DPR diminta membentuk UU Ketenagakerjaan yang baru.

"Integrasi aturan ketenagakerjaan dalam satu kerangka dengan berbagai kebijakan lain pada UU Cipta Kerja dapat memunculkan kekaburan norma. Sebagai contoh, ketentuan yang berkaitan dengan upah, pengaturan jam kerja, dan perlindungan terhadap pekerja memiliki nuansa dan kebutuhan yang khusus. Jika aspek-aspek ini dikelola dalam satu regulasi yang luas, maka risiko terjadinya perhimpitan norma serta kontradiksi menjadi sangat besar dan pada gilirannya dapat merugikan pekerja," ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Hal itu ia sampaikan usai menghadiri rapat Kadin yang dipimpin oleh Ketum Kadin Indonesia Anindya Bakrie di Jakarta. Kemudian, ia menjelaskan salah satu alasan utama di balik putusan MK adalah kesulitan masyarakat awam dan pekerja untuk memahami norma-norma baru yang diperkenalkan dalam UU Cipta Kerja.

Hal ini menimbulkan kekhawatiran jika masalah tersebut tidak ditangani dengan serius, tata kelola dan hukum ketenagakerjaan di Indonesia akan terjebak dalam ketidakpastian hukum dan ketidakadilan yang berkepanjangan.

Maka dari itu, pemisahan ini bertujuan untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum yang fundamental dalam dunia ketenagakerjaan dan merupakan hak dasar bagi setiap pekerja.

"Pemisahan aturan ketenagakerjaan dari UU Cipta Kerja juga penting untuk mempertahankan prinsip perlindungan pekerja yang merupakan salah satu pilar dalam hukum ketenagakerjaan. Dengan adanya UU Ketenagakerjaan yang terpisah, harapannya adalah norma-norma yang ada dapat lebih mudah diakses dan dipahami oleh semua pihak yang terlibat, baik itu pekerja, pengusaha, maupun masyarakat umum. Sehingga hak-hak pekerja dapat dilindungi dengan lebih baik," kata Bamsoet.

Lebih lanjut, Bamsoet mendorong pemerintah bersama DPR segera menindaklanjuti putusan MK dengan merumuskan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru dengan melibatkan berbagai stakeholder. Mulai dari perwakilan pekerja, pengusaha, dan masyarakat sipil.

Pendekatan partisipatif ini akan menciptakan undang-undang yang lebih komprehensif, inklusif dan solutif, sehingga dapat menjawab kebutuhan semua pihak.

"Pembuatan UU Ketenagakerjaan yang baru dengan diikuti upaya edukasi serta pengawasan ketat, diharapkan dapat menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pekerja di Indonesia. Hal ini bukan hanya merupakan tuntutan hukum, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak dasar setiap individu dalam bidang ketenagakerjaan," pungkas Bamsoet.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan pembentukan satuan tugas (Satgas) penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan POJK Nomor 14 Tahun 2024 ini diterbitkan sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Perempuan yang akrab disapa Kiki ini berharap dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat.

"Sehingga ekosistem keuangan semakin aman dan terpercaya, termasuk melindungi segenap pelaku usaha sektor keuangan yang legal atau berizin untuk bertumbuh, berdaya, dan berkembang demi kemajuan Indonesia," kata Kiki dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, POJK pembentukan satgas ini juga ditujukan untuk meningkatkan koordinasi antara otoritas, kementerian, dan/atau lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan penanganan kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan.

Sampai dengan POJK ini diundangkan, Kiki menyebut jumlah anggota Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin berjumlah 16 anggota, terdiri dari dua otoritas, 10 kementerian, dan empat lembaga. Dia pun mengapresiasi berbagai masukan dalam penyusunan POJK, khususnya dari otoritas, kementerian, dan lembaga yang menjadi anggota Satgas PASTI.

"Sinergi dan kolaborasi yang apik dan berkesinambungan inilah yang memungkinkan POJK ini diundangkan sebelum tenggat waktu yang ditetapkan dalam UU P2SK," jelas Kiki.

Adapun substansi pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024, antara lain:

a. Ketentuan umum yang memuat definisi atas Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan, Entitas, Entitas Ilegal, dan Satuan Tugas Penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
b. Fungsi, Tugas, dan Wewenang yang mengatur mengenai fungsi, tugas, dan wewenang Satuan Tugas untuk menyelenggarakan dan melaksanakan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan;
c. Kelembagaan Satuan Tugas yang mengatur mengenai pembentukan, anggota Satuan Tugas, struktur organisasi termasuk satuan tugas yang berkedudukan di daerah, dan pelaksanaan tugas pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan dilaksanakan anggota Satuan Tugas sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. Hubungan kelembagaan yang mencakup pengaturan mengenai rapat Satuan Tugas, pertukaran data dan/atau informasi antaranggota Satuan Tugas, dan kerja sama Satuan Tugas dengan pihak lain;
e. Pelaksanaan pencegahan dan penanganan Kegiatan Usaha Tanpa Izin di Sektor Keuangan; dan
f. Pelaporan, pemantauan, dan pendanaan.
Pengaturan dalam POJK Nomor 14 Tahun 2024 menitikberatkan pada landasan hukum untuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antaranggota Satuan Tugas dalam melakukan pencegahan dan penanganan atas kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan yang pelaksanaannya memperhatikan kewenangan masing-masing anggota Satuan Tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

SAIC-CATL bekerja sama dengan partner lokal, Kentjana Group, resmi mendirikan pabrik pengemasan baterai alias battery pack di Indonesia. Pabrik perakitan baterai ini bisa memproduksi hingga 20 ribu pack baterai setiap tahunnya.

"Banyak perusahaan tumbuh dari industri ini. Saya pikir, sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus juga untuk negara Indonesia dan perusahaan lokalnya, jika mereka mulai bergabung dengan rantai pasokan ini," buka Presiden Direktur PT UABS Indonesia Wang Wei, ditemui detikOto di sela-sela acara peresmian pabrik battery pack UABS di Cikarang, Selasa (5/11/2024).

Pabrik battery pack UABS resmi berdiri di RI, Kolaborasi SAIC-CATL-Kentjana Group Foto: Luthfi Anshori/detikOto

Sekadar informasi, kolaborasi tersebut menghasilkan pabrik battery pack bernama PT Unified Advanced Battery System Indonesia (UABS). SAIC-CATL memiliki shareholding 67% (SAIC 51%-CATL 49%), sementara 33% sisanya dimiliki oleh Kentjana Group. Sebagai langkah awal, pabrik UABS akan memproduksi baterai buat merek Morris Garage (MG) yang berada di bawah naungan SAIC.

"Investasi tahap pertama dalam bentuk yuan itu 45 juta yuan. Kalau dikonversi itu sekitar 100 miliar rupiah," ungkap Wang.

Lanjut Wang menambahkan, pabrik ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dengan kemampuan produksi 20 ribu pack baterai setiap tahunnya.

Pada tahap awal, komponen dan modul CKD diimpor langsung dari China, sementara pabrik PT UABS Indonesia hanya melakukan pengemasan menjadi sebuah baterai utuh yang siap digunakan di kendaraan listrik.

Soal teknologi, Wang mengatakan baterai buatan PT UABS Indonesia dijamin kualitasnya lantaran disuplai oleh perusahaan Contemporary Amperex Technology Co., Limited alias CATL. Kata Wang, reputasi CATL dalam membuat baterai sudah tidak perlu diragukan lagi.

"CATL adalah merek baterai nomor satu di dunia, tidak hanya di China. Mereka punya pangsa pasar sekitar setengah dari seluruh dunia. Sementara itu SAIC Group, menjadi merek kendaraan nomor satu. SAIC sangat besar di China, memiliki lini produk mobil, bus, dan truk, di mana MG menjadi salah satu mereknya," tambah Wang.

MG Motor Indonesia menjadi pengguna pertama baterai buatan PT UABS di Indonesia pada tahun 2024. Ke depan, baterai buatan mereka juga akan digunakan brand-brand yang ada di bawah naungan SAIC Group.

PT UABS Indonesia juga memiliki rencana jangka panjang, di mana pada 2026 mereka akan berusaha membangun EV & Energy Storage buat motor listrik, kemudian tahun 2030 mereka menargetkan menjadi perusahaan global.

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Video: Hyundai Construction Seoul Digerebek Kejaksaan Imbas Suap Eks Bupati Cirebon

Honda resmi meluncurkan skuter matik (skutik) Honda ADV350. Motor ini hadir dengan gaya ala motor petualang.

Honda ADV350 meluncur di pameran otomotif roda dua di EICMA, Milan, Italia. Motor ini mengadopsi desain ala Honda X-ADV dengan sudut yang kokoh dan warna blok yang mempromosikan tampilan off-road.

Gaya petualang memamerkan bagian depan ADV350 yang unik. Garpu terbalik (upside-down) berdiameter 37 mm dan shock breaker belakang dengan tabung telah direvisi untuk menghadirkan performa bantingan suspensi yang premium.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Roda depan berukuran 15 inci dan belakang 14 inci. Velg yang ringan dibalut ban tubeless dengan ukuran 120/70-15 di depan dan 140/70-14 di belakang. Ban berpola ala motor dual purpose memungkinkan ADV350 memiliki cengkeraman yang cukup baik di semua kondisi. Untuk pengereman, ada rem cakram tunggal 256mm di depan dipadukan cakram belakang 240mm.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Kepraktisan tidak dilupakan, ada ruang untuk dua helm full-face di bawah jok (sekarang dengan lampu internal), soket USB di glovebox dan kenyamanan pengoperasian Smart Key. Windshield bisa diatur ketinggiannya dengan empat tahap penyesuaian. Layar TFT lima inci yang baru mengintegrasikan konektivitas smartphone Honda RoadSync dengan sakelar kontrol empat arah yang intuitif.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Honda ADV350 ditenagai mesin SOHC empat katup Smart Power+ (eSP+) 330cc yang disempurnakan. Mesin itu diklaim menghasilkan performa yang kuat sekaligus ramah lingkungan.

Daya puncaknya mencapai 21,5 kW @ 7.500 rpm diimbangi dengan torsi 31,5 Nm @ 5.250 rpm. Diameter dan langkah ditetapkan pada 77 mm x 70,8 mm, dengan rasio kompresi 10,5:1.

Rocker arm tipe rol dan bak mesin tertutup memberikan keandalan jangka panjang bersama dengan kinerja yang kuat. Untuk meningkatkan pendinginan piston, ada oil jet seperti yang digunakan pada CRF450R, untuk menyemprotkan oli langsung ke bagian belakang piston, memajukan waktu pengapian dan meningkatkan kinerja pembakaran. Kapasitas olinya adalah 1,8 liter.

25YM Honda ADV350 Foto: Dok. Honda

Pengaturan ECU telah diperbarui, bersama dengan struktur internal knalpot (serta penutup luar pelindungnya) baru, katalisator yang ditingkatkan, dan sensor O2 ditambahkan untuk memastikan motor lebih ramah lingkungan. Konsumsi bahan bakarnya diklaim mencapai 28,6 km/liter (mode WMTC). Dengan kapasitas tangki bahan bakar 11,7 L, motor ini bisa menjangkau jarak hingga lebih dari 330 km.

Keamanan disediakan dalam bentuk Honda Selectable Torque Control (HSTC) dan Emergency Stop Signals.

Pemerintah akan mendorong pembangunan jaringan gas (jargas) rumah tangga secara masif. Hal itu bertujuan untuk membantu mengurangi subsidi dan impor energi.

Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza mengatakan rencana pembangunan jargas telah disepakati dalam rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pembangunan jargas disebut menjadi salah satu cara menurunkan subsidi energi.

"Kalau jargas ini bisa dibangun, ini juga akan membantu harga gas dan subsidi kita semakin berkurang di sektor migas," kata Faisol Riza dalam acara Indonesia Seamless Tube Summit di Hotel St Regis Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Faisol menyebut saat ini anggaran untuk subsidi energi telah melonjak tajam hingga mencapai lebih dari Rp 400 triliun. Menurutnya, satu-satunya cara untuk menekan adalah dengan membangun jargas. Selain bisa menekan anggaran subsidi energi, Faisol menyebut pembangunan jargas juga bisa menjadi peluang bagi perusahaan pipa dalam negeri.

"Kami pemerintah tentu membuka tangan dan mengucapkan terima kasih atas semua usaha yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha di sektor pipa seamless ini maupun pipa yang lain. Karena ini akan menjadi jalan keluar kita bersama mengatasi ketahanan energi yang kita hadapi hari ini," terangnya.

Faisol menyebut saat ini terdapat 14 produsen pipa seamless di Indonesia dengan kapasitas lebih dari 800 ribu ton per tahun. Adapun utilisasi pabrik pipa di Indonesia sekitar 40%.

"Dengan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan, pelarangan dan pembatasan dan regulasi lainnya, kami optimis industri pipa seamless ini akan semakin mampu memenuhi kebutuhan sektor migas. Namun kita juga perlu mengatasi tantangan, penyediaan bahan baku, untuk mendukung produksi pipa" jelasnya.

Faisol menyebut pihaknya akan mengusulkan kepada Kementerian ESDM agar menggunakan produk dalam negeri untuk pembangunan jargas itu. Salah satunya dari pipa-pipa yang diproduksi PT Artas Energi Petrogas dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 43%.

"Mudah-mudahan, itu kan domainnya bukan di Kemenperin, tapi di Kementerian ESDM. Tentu saja kami akan merekomendasikan supaya infrastrukturnya itu menggunakan produk dalam negeri," pungkas Faisol.

Peserta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2024 yang berhasil lolos tahapan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) akan melanjutkan proses Seleksi Kompetensi Bidang (SKB). Karenanya informasi seputar kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi penting untuk diketahui.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024 menjadi semakin penting mengingat ini merupakan tahap seleksi akhir yang menjadi penentuan apakah peserta dinyatakan diterima atau tidak menjadi calon abdi negara.

Berdasarkan Surat Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 5419/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Seleksi CPNS BKN Tahun 2024, proses pengumuman kelulusan SKD CPNS 2024 dijadwalkan pada 17-19 November 2024.

Kemudian untuk pelaksanaan SKB non CAT akan berlangsung pada 20 November-17 Desember 2024, dan pelaksanaan SKB dengan CAT dimulai pada 9-20 Desember 2024.

Kisi-kisi SKB CPNS 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024 dijelaskan Peserta yang berhak mengikuti tahapan SKB yakni dinyatakan lulus SKD dengan ketentuan berperingkat baik yaitu masuk ranking tiga kali jumlah kebutuhan jabatan dan memenuhi nilai ambang batas pada jenis penetapan kebutuhan yang dilamar.

Artinya jika jumlah jabatan yang diperlukan 3 orang, maka peserta yang bisa mengikuti tes SKB adalah mereka yang masuk 9 besar dan memenuhi nilai ambang batas SKD. Atau jika jumlah kebutuhan formasi capai 10 orang, maka mereka yang mengikuti SKB CPNS 2024 adalah peserta yang masuk 30 besar, dan sebagainya.

Kemudian dalam Pasal 33 aturan tersebut dijelaskan kisi-kisi SKB CPNS 2024 atau materi yang diujikan disusun oleh instansi pembina JF untuk Jabatan Fungsional dan diintegrasikan ke dalam bank soal pada CAT BKN.

Sedangkan untuk kisi-kisi SKB CPNS 2024 Jabatan Pelaksana disusun oleh instansi teknis Jabatan Pelaksana atau dapat menggunakan soal SKB yang sesuai atau masih satu rumpun dengan JF terkait.

Lebih lanjut dalam Pasal 34 tertulis selain Materi SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, materi SKB dapat berupa:

a. psikotes;
b. tes potensi akademik;
c. tes kemampuan bahasa asing;
d. tes kesehatan jiwa;
e. tes kesegaran jasmani/tes kesamaptaan;
f. tes praktek kerja;
g. uji penambahan nilai dari sertifikat kompetensi;
h. wawancara; dan/atau
i. tes lain sesuai persyaratan Jabatan.

"Selain melaksanakan SKB dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pusat dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak 3 jenis/bentuk tes lain pada tiap Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, setelah mendapat persetujuan Menteri," tulis Ayat (2) Pasal 35 aturan tersebut.

Dalam hal Instansi Pusat melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pasal 35, berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB tambahan diberikan bobot kumulatif paling tinggi 50% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. dalam hal terdapat jenis/bentuk tes wawancara pada SKB selain dengan CAT BKN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan bobot paling tinggi 10% dari nilai SKB secara keseluruhan.

Begitu juga untuk CPNS 2024 Pemerintah Daerah yang terdapat Jabatan yang bersifat sangat teknis/keahlian khusus, Instansi Daerah dapat melaksanakan SKB tambahan paling banyak nenis/bentuk tes lain. Namun SKB tambahan sebagaimana dimaksud tidak merupakan tes wawancara.

Dalam hal Instansi Daerah melaksanakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN berlaku ketentuan sebagai berikut:

a. SKB dengan CAT BKN merupakan nilai utama dengan bobot paling rendah 60% dari nilai SKB secara keseluruhan; dan

b. SKB tambahan diberikan bobot paling tinggi 40% dari nilai SKB secara keseluruhan.

"Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan SKB tambahan selain dengan CAT BKN menyusun pedoman SKB tambahan," tulis Ayat (1) Pasal 37 Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 6 Tahun 2024.

Pada akhirnya informasi lain terkait kisi-kisi SKB CPNS 2024 akan sangat beragam, bergantung pada masing-masing instansi atau formasi yang dipilih. Untuk itu penting bagi peserta seleksi CPNS 2024 untuk terus memperhatikan seluruh informasi terkait formasi yang dipilihnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memastikan ketersediaan stok beras Bulog aman dan cukup hingga akhir tahun. Dalam kunjungan perdananya ke Perum Bulog, Zulhas pun menyempatkan diri mengunjungi Kawasan Pergudangan Bulog di Sunter Timur, Jakarta.

"Presiden kita, Pak Prabowo menyampaikan kita akan swasembada pangan, pangan artinya tidak hanya beras, pangan itu ada beras, jagung, gula, kedelai, cabe, bawang dan lain-lain. Paling tidak di tahun 2028 kita harus bekerja keras bisa swasembada untuk komoditi beras dan jagung," kata Zulhas dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024)

Sebagai persiapan menuju tahapan tersebut, lanjutnya, harus dipersiapkan segala sesuatu dengan baik. Pada saat rapat di Kementerian Kehutanan dan seluruh Kementerian beberapa waktu lalu, Zulhas membahas bagaimana rencana agar bisa swasembada, salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru, membuka lahan baru dan lain-lain.

"Salah satu contohnya adalah yang di Merauke kemarin yang telah Bapak Presiden kunjungi di sana, ada cetak sawah baru di Merauke dan memperbaiki lahan sawah yang terbengkalai cukup lama," tambahnya.

Selain itu, lanjutnya, kita juga harus mempersiapkan cadangan beras Pemerintah, penguatan stok dan apa yang diperlukan ke depan untuk bantuan pangan, SPHP dan ada Bansos. Usai rapat bersama Dirut Bulog, Zulhas juga memastikan semua persiapan untuk tahun depan dan tahun ini sudah siap dan baik.

"Teman-teman di sini bisa melihat bahwa sekurang-kurangnya akhir tahun ini stok milik Bulog bisa mencapai 2 juta ton yang tersebar lebih di 1.500 lebih Gudang Bulog dengan total kapasitas sebanyak 4 juta ton, jadi stok beras kita sangat aman dan cukup, oleh karena itu untuk publik, pedagang dan masyarakat tidak usah khawatir karena stok beras cukup, apa lagi nanti tahun depan dengan adanya program sawah baru, intensifikasi dan lain-lain berjalan dengan baik," tambah Zulhas.

Menurut Zulhas, menjaga ketersediaan pangan, khususnya beras, adalah prioritas utama pemerintah. Ia menegaskan bahwa kunjungannya kali ini adalah bentuk komitmen untuk memantau langsung persediaan pangan di lapangan.

"Kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar bisa berjalan dengan baik terutama peningkatan produksi dalam negeri", ujarnya.

Zulhas juga tampak antusias dalam memeriksa langsung karung-karung beras yang tersusun rapi di gudang. Tidak hanya memeriksa kuantitas, ia juga menyoroti kualitas beras yang disimpan Bulog.

Perjalanan Menko Pangan ke gudang Bulog ini menyasar langsung ke Kawasan Pergudangan Kanwil DKI Jakarta dan Banten, salah satu gudang besar yang menyimpan cadangan beras pemerintah milik Bulog. Dalam peninjauan ini, Direktur Utama Perum BULOG, Wahyu Suparyono, memastikan bahwa gudang di Sunter Timur ini menyimpan beras dengan kondisi dan kualitas yang terjaga.

"Kami siap mendukung program pemerintah, menjaga ketahanan pangan nasional," kata Wahyu.

Di sisi lain, Wahyu menjelaskan pihaknya telah menerapkan standar ketat dalam penyimpanan beras agar kualitas tetap terjaga hingga sampai ke tangan masyarakat. Ia mengatakan kunjungan perdana Zulkifli Hasan ke kawasan pergudangan Bulog sebagai Menko Pangan ini membawa optimisme baru terhadap stabilitas stok pangan, terutama beras.

Diharapkan sinergi antara Kemenko Pangan dan Bulog terus terjalin erat, sehingga tidak ada lagi kekhawatiran soal pasokan beras di masyarakat. Dengan dukungan dari Bulog dan komitmen kuat dari Kemenko Pangan, lanjutnya, masyarakat dapat berharap akan ketahanan pangan yang semakin terjaga dan mewujudkan swasembada pangan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjamin proyek gasifikasi batu bara menjadi dymethil ether (DME) sebagai pengganti LPG bakal lanjut di era Presiden Prabowo Subianto. Proyek tersebut dibesut Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan sempat terhambat karena ditinggal investor.

Bahlil bilang program gasifikasi batu bara tetap akan didorong di era Prabowo. Ini merupakan salah satu bentuk hilirisasi mineral yang mau dikejar pemerintah.

"Itu salah satu program ke depan yang akan kita dorong sebagai bentuk hilirisasi daripada batu bara. Itu diupayakan terus," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Sejauh ini proyek gasifikasi batu bara dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk (PTBA). Namun, Bahlil membuka kemungkinan perusahaan swasta lainnya bisa ikut masuk ke proyek tersebut, mulai dari Adaro hingga Kodeco.

Sebab, Bahlil menekankan ada syarat bagi perusahaan itu untuk melakukan hilirisasi batu bara bila ingin kontrak kerjanya diperpanjang.

"Tidak hanya PTBA. Contoh perusahaan-perusahaan yang pemegang PKP2B. Kayak Adaro, Arutmin, KPC, Kodeco. Mereka itu kan syaratnya begitu dilakukan perpanjangan harus melakukan hilirisasi," sebut Bahlil.

Selain itu, hilirisasi batu bara yang harus dilakukan perusahaan-perusahaan tambang bisa dalam bentuk apa saja, namun pihaknya ingin mendorong program gasifikasi batu bara menjadi DME harus diprioritaskan.

"Wajib hilirisasi tapi tidak mesti DME. Tapi salah satu yang akan kita dorong itu adalah menyangkut dengan DME," tutur Ketua Umum Partai Golkar itu.