Bisnis.com, JAKARTA - Upaya China melakukan diplomasi pertahanan di Asia Tenggara diibaratkan seperti pedang bermata dua.

Pada satu sisi China seolah-olah ingin mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Pada sisi lain, China tetap bersikukuh mengakui sebagian besar Laut China Selatan (LCS) sebagai miliknya, dan bahkan cenderung bertindak agresif di wilayah tersebut.

China juga tetap bersikeras untuk menyatakan kehadirannya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan dekat Kepulauan Natuna, yang sejak 2017 dinamakan sebagai Laut Natuna Utara.

Oleh karenanya, dalam menyambut uluran diplomasi pertahanan China, Indonesia diimbau tetap memperhatikan tantangan-tantangan yang ada.

Dekan FKN Unhan RI Mayjen Pujo Widodo menyatakan bahwa diskusi mengenai diplomasi pertahanan China dan Asia Tenggara menjadi sangat penting karena saat ini di Asia Tenggara sedang terjadi persaingan sengit antara China dan Amerika Serikat (AS), yang menganggap China sebagai sebuah kekuatan agresif yang ingin merebut kepulauan Paracel dan Spartly yang mereka anggap sebagai daerah tak bertuan.

Untuk mengatasi hal di atas, Indonesia sebenarnya telah mengusulkan ditetapkannya kode perilaku (Code of Conduct) yang bertujuan menahan China agar tidak mengambil wilayah landas kontinen milik negara-negara Asia Tenggara.

“Indonesia selalu mengimbau agar negara-negara Asia Tenggara bersatu, namun sayangnya pada kenyataannya Asia Tenggara tidak bersatu,” tutur Mayjen Pujo Widodo seminar yang digelar Program Studi Keamanan Maritime, Fakultas Keamanan Nasional (FKN), Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UnHan RI), bersama dengan Forum Sinologi Indonesia (FSI) dan Indonesian Maritime Security Initiative (Indomasive) di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Dia juga menjelaskan bahwa diplomasi pertahanan pada intinya adalah kerja sama pertahanan yang mencakup menjaga kedaulatan wilayah, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

“Tentara diutus untuk menjaga ketiga hal di atas,” pungkasnya.

Adanya persaingan antara China dan kekuatan Barat di bawah pimpinan AS itu diamini oleh Ketua FSI Johanes Herlijanto.

Menurutnya Indonesia dan Asia Tenggara turut terdampak oleh persaingan kedua kubu tersebut. Ia menyatakan bahwa kondisi negara negara Asean semakin terganggu oleh tindakan China yang dalam sepuluh tahun terakhir makin terlihat agresif.

“Baru baru saja, dalam minggu lalu Coast Guard China [CCG] berkali-kali memasuki wilayah juridiksi Indonesia di Natuna, yang puji Tuhan berhasil diusir oleh unsur Bakamla RI,” ujar Johanes.

Lebih lanjut, pembicara seminar mantan Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda TNI (Purn) Budiman Djoko Said menyampaikan bahwa China menggunakan cara memotong habis secara perlahan-lahan, dan semakin hari berubah menjadi semakin ekspansif.

Menurutnya, pemimpin China saat ini, Presiden Xi Jinping, menjadikan kekuatan maritim sebagai kepentingan utamanya. Dia berpandangan bahwa kekuatan laut China saat ini menjadi besar sebagai akibat akumulasi kebijakan-kebijakan maritim mereka sejak zaman Deng Xiaoping.

Indonesia, sambungnya, harus mengambil strategi China di atas sebagai pelajaran demi mempertahankan kepentingan maritim Indonesia sendiri.

“Kita harus belajar bagaimana menjadi kekuatan maritim yang besar,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa tanpa kekuatan maritim, diplomasi menjadi tidak bermanfaat.

“Without Maritime Power, jangan coba-coba berdiplomasi,” pungkasnya.

Dalam menghadapi tantangan dari berbagai kekuatan luar termasuk China, Budiman berpandangan bahwa Indonesia harus memiliki strategi kuat yang dipimpin oleh seorang pengatur irama yang juga kuat.

“Peran tersebut diharapkan dimainkan oleh Kementerian Pertahanan,” tuturnya.

Sementara itu, dosen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Ristian Atriandi Supriyanto menyatakan bahwa China sebenarnya cenderung menerapkan diplomasi militer ketimbang diplomasi pertahanan.

“Diplomasi militer tersebut tunduk pada keputusan Partai Komunis China dan demi kepentingan PKC,” tuturnya.

Namun demikian, menurutnya, Indonesia perlu menyambut dan mengembangkan diplomasi pertahanan dengan China, karena diplomasi tersebut berpotensi membangun komunikasi dan rasa saling percaya antara pejabat Kementerian Pertahanan dan militer kedua negara dan mengurangi potensi gesekan di laut, yang menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China.

JAKARTA, KOMPAS.com – Philippine Business Club Indonesia (PBCI) menggelar forum bertajuk "Laut Filipina Barat: Dampak terhadap Perdagangan & Investasi ASEAN" pada 25 Oktober 2024 di Hotel Westin Jakarta. Forum ini menyoroti pentingnya integrasi negara-negara ASEAN dalam mendorong investasi dan perdagangan di tengah ketegangan Laut Filipina Barat.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa kolaborasi ASEAN diperlukan untuk memperluas akses perdagangan.

"Kami di Kadin mendorong dunia usaha untuk membuka akses lebih luas, itu cara terbaik agar perdagangan kita lebih besar," kata Anindya, melalui rilis pers, dikutip Minggu (27/10/2024).

Anindya menambahkan bahwa perdagangan di Laut China Selatan, termasuk Laut Filipina Barat, mencapai nilai sekitar 4 triliun dollar AS, sehingga kerja sama yang lebih erat di kawasan ini sangat penting.

Menurut Anindya, dengan setengah populasi Asia Tenggara berada di Indonesia dan Filipina, kerja sama kedua negara bisa memperkuat integrasi regional.

"Kita tidak hanya bicara penduduk Indonesia 275 juta jiwa, tetapi 750 juta jiwa di ASEAN, maka acara ini sangat baik karena bisa menaikkan investasi," tambahnya.

Dalam acara tersebut, Shanti Shamdasani, CEO dan Pendiri ASEAN International Advocacy and Consultancy, serta Chester B Cabalza, PhD, Presiden Pendiri Kerja Sama Pembangunan Internasional & Keamanan dan anggota Departemen Antropologi Universitas Filipina menyampaikan pidato utama.

Shanti menyampaikan bahwa forum tersebut membahas dampak ekonomi dari ketegangan di Laut Filipina Barat dan pentingnya peran ASEAN dalam mengelola konflik ini. “Melindungi Laut Filipina Barat di Laut China Selatan akan memberikan ruang pada pengakuan tatanan berbasis aturan di wilayah maritim yang disengketakan,” ujar Shanti.

Forum ini juga mengangkat praktik terbaik dari upaya Indonesia dalam melindungi Kepulauan Natuna sebagai referensi bagi ASEAN dalam mengatasi sengketa di kawasan.

Sebagai informasi, acara Philippine Business Club Indonesia (PBCI) ini dihadiri oleh komunitas ekspatriat Filipina, diplomat dari Kedutaan Besar Filipina dan Perwakilan Tetap Filipina untuk ASEAN, serta Philippine Trade & Investment Corp (PTIC) Jakarta.

Turut hadir dalam forum ini HE Gina Jamoralin dari Kedutaan Besar Filipina di Indonesia dan Ketua PBCI Antonio Capati, yang memberikan sambutan pembukaan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Philippine Business Club Indonesia (PBCI) menggelar forum bertajuk "Laut Filipina Barat: Dampak terhadap Perdagangan & Investasi ASEAN" pada 25 Oktober 2024 di Hotel Westin Jakarta. Forum ini menyoroti pentingnya integrasi negara-negara ASEAN dalam mendorong investasi dan perdagangan di tengah ketegangan Laut Filipina Barat.

Dalam acara tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menyatakan bahwa kolaborasi ASEAN diperlukan untuk memperluas akses perdagangan.

"Kami di Kadin mendorong dunia usaha untuk membuka akses lebih luas, itu cara terbaik agar perdagangan kita lebih besar," kata Anindya, melalui rilis pers, dikutip Minggu (27/10/2024).

Anindya menambahkan bahwa perdagangan di Laut China Selatan, termasuk Laut Filipina Barat, mencapai nilai sekitar 4 triliun dollar AS, sehingga kerja sama yang lebih erat di kawasan ini sangat penting.

Menurut Anindya, dengan setengah populasi Asia Tenggara berada di Indonesia dan Filipina, kerja sama kedua negara bisa memperkuat integrasi regional.

"Kita tidak hanya bicara penduduk Indonesia 275 juta jiwa, tetapi 750 juta jiwa di ASEAN, maka acara ini sangat baik karena bisa menaikkan investasi," tambahnya.

Dalam acara tersebut, Shanti Shamdasani, CEO dan Pendiri ASEAN International Advocacy and Consultancy, serta Chester B Cabalza, PhD, Presiden Pendiri Kerja Sama Pembangunan Internasional & Keamanan dan anggota Departemen Antropologi Universitas Filipina menyampaikan pidato utama.

Shanti menyampaikan bahwa forum tersebut membahas dampak ekonomi dari ketegangan di Laut Filipina Barat dan pentingnya peran ASEAN dalam mengelola konflik ini. “Melindungi Laut Filipina Barat di Laut China Selatan akan memberikan ruang pada pengakuan tatanan berbasis aturan di wilayah maritim yang disengketakan,” ujar Shanti.

Forum ini juga mengangkat praktik terbaik dari upaya Indonesia dalam melindungi Kepulauan Natuna sebagai referensi bagi ASEAN dalam mengatasi sengketa di kawasan.

Sebagai informasi, acara Philippine Business Club Indonesia (PBCI) ini dihadiri oleh komunitas ekspatriat Filipina, diplomat dari Kedutaan Besar Filipina dan Perwakilan Tetap Filipina untuk ASEAN, serta Philippine Trade & Investment Corp (PTIC) Jakarta.

Turut hadir dalam forum ini HE Gina Jamoralin dari Kedutaan Besar Filipina di Indonesia dan Ketua PBCI Antonio Capati, yang memberikan sambutan pembukaan.

Bisnis.com, JAKARTA - Indonesia melaporkan telah mengusir kapal Penjaga Pantai China dari wilayah sengketa di Laut China Selatan pada Senin (21/10/2024) lalu.

Mengutip Bloomberg pada Kamis (24/10/2024), kapal China tersebut mengganggu kegiatan survei yang sedang dilakukan oleh unit perusahaan minyak dan gas milik negara Indonesia PT Pertamina di wilayah kerjanya, kata Badan Keamanan Laut atau Bakamla dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu, yang diunggah bersama dengan video pertemuan tersebut di YouTube.

Penyerbuan tersebut terjadi di perairan yang kaya gas di sekitar Kepulauan Natuna di tepi Laut Cina Selatan, yang merupakan bagian dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia.

China bersikeras bahwa hampir seluruh Laut China Selatan yang ditandai dengan apa yang disebut "sembilan garis putus-putus" berada dalam wilayahnya.

Menurut Bakamla, ketika kapalnya mencoba berkomunikasi melalui radio dengan kapal China, Penjaga Pantai China bersikeras bahwa wilayah itu adalah bagian dari yurisdiksi Beijing.

Dengan bantuan kapal patroli Angkatan Laut Indonesia dan pesawat patroli Bakamla, mereka dapat membayangi kapal China dan akhirnya mengusirnya keluar dari Laut Natuna Utara — nama yang digunakan Indonesia untuk perairan yang menjadi kedaulatannya.

“Bakamla akan terus melakukan patroli dan pemantauan intensif di perairan Natuna Utara untuk memastikan kegiatan survei seismik berjalan tanpa gangguan dan untuk menjaga kedaulatan dan hak kedaulatan Indonesia,” kata Bakamla.

Peristiwa ini bisa menjadi ujian awal bagi Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas mempertahankan sikap non-blok Indonesia dalam kebijakan luar negeri. Prabowo mengatakan Indonesiaakan "bersahabat dengan semua" dan mengutamakan kepentingannya.

Prabowo diperkirakan akan mengunjungi Beijing bulan depan dalam salah satu kunjungan kenegaraan pertamanya sebagai presiden. Adapun, Kementerian Luar Negeri China tidak menanggapi permintaan komentar yang dikirim di luar jam kerja normal.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Polkam) RI Budi Gunawan mengungkapkan sejumlah prioritas terkait pengamanan di luar negeri. Salah satu bentuk prioritas itu yakni terkait dengan penyelesaian konflik etnis Rohingya dengan Myanmar.

"Kalau untuk luar negeri ada beberapa yang menjadi prioritas. Khususnya peran Indonesia dalam menangani permasalahan pengungsi Rohingnya dengan Myanmar," ujarnya di Kemenkopolhukam, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan sejauh belum ada yang mampu mengurai masalah tersebut, termasuk Indonesia dan Asean.

"Kita akan nanti coba mengurai sumbatan-sumbatan selama ini, karena selama ini kita tahu di Asean kan belum bisa masuk ya," tambahnya.

Eks Kepala BIN itu juga menyatakan persoalan luar negeri lainnya yaitu terkait dengan permasalahan di wilayah pasifik atau Laut China Selatan.

Sebab, menurutnya, Indonesia juga perlu mempererat hubungan dengan negara tetangga agar bisa menguatkan NKRI.

"Dan intinya bahwa menjadi good neighbor atau tetangga yang baik ini menjadi prioritas. Juga menjadi pekerjaan nanti dari Kemenkopolkam," pungkasnya.

Sementara untuk prioritas isu dalam negeri, Budi akan fokus untuk menangani penyelundupan barang ilegal dan aktivitas judi online.

"Bapak Presiden [Prabowo Subianto] telah menekankan menjadi prioritas menangani kasus penyelundupan. Banyak kebocoran yang terjadi selama ini itu harus bisa ditertibkan," kata Budi.

Menurut Budi, penyelundupan barang ilegal sangat merugikan karena negara kehilangan pemasukan dari pajak yang seharusnya dikenakan ke barang tersebut.

Dengan derasnya arus barang ilegal tersebut, negara jadi kehilangan pemasukan yang seharusnya bisa dipakai untuk mensejahterakan rakyat.

"Ini harus ditangani agar semua devisa itu bisa masuk ke kas negara untuk membangun Indonesia menjadi lebih maju dan sejahtera," kata Budi Gunawan.

Selain masalah penyelundupan barang, Budi juga akan menangani pemberantasan judi online seperti yang telah dilakukan pendahulunya mantan Menko Polhukam Hadi Tjahjanto melalui Satgas Judi Online.

Menurut Budi, praktek judi online telah menggerogoti perekonomian masyarakat sehingga banyak warga yang akhirnya jatuh miskin. Kondisi semakin diperparah ketika masyarakat tersebut juga terjerat pinjam online yang juga akan sangat merugikan.

"Sudah meresahkan, sangat meresahkan baik untuk perorangan, rumah tangga, lingkungan dan sebagainya. Ini harus ditangani dengan baik dan lebih tajam," kata Budi.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Menurut media pemerintah China pada Rabu (16/10/2024), Presiden China Xi Jinping mengatakan kemitraan yang sukses antara China dan Amerika Serikat merupakan peluang bagi kedua negara untuk menjadi pendukung bagi pembangunan masing-masing, bukan menjadi hambatan.

"China bersedia menjadi mitra dan sahabat Amerika Serikat. Ini akan menguntungkan tidak hanya kedua negara, tetapi juga dunia," kata Xi dalam sambutan dari suratnya kepada jamuan makan malam penghargaan tahunan 2024 dari Komite Nasional Hubungan AS-China, menurut laporan berita CCTV.

Mengutip Reuters yang melansir surat tersebut, Xi menunjukkan bahwa hubungan China-AS merupakan salah satu hubungan bilateral terpenting di dunia, yang memiliki pengaruh terhadap masa depan dan takdir umat manusia.

Kedua negara telah berselisih pendapat mengenai masalah keamanan nasional, pertikaian perdagangan yang sedang berlangsung, serta tindakan China di Laut China Selatan dan latihan militer yang semakin intensif di sekitar Taiwan.

Hubungan dagang memburuk selama setahun terakhir dan berpusat pada sejumlah isu, termasuk pembatasan kendaraan listrik dan semikonduktor canggih.

"China selalu menangani hubungan China-AS sesuai dengan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, dan selalu percaya bahwa keberhasilan China dan Amerika Serikat merupakan peluang bagi satu sama lain," kata Xi.

Tonton:Xi Jinping dan Vladimir Putin Makin Mesra, Ini Buktinya

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -VIENTIANE. Pada Kamis (10/10/2024), Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr mendesak para pemimpin Asia Tenggara dan China untuk segera mempercepat negosiasi kode etik untuk Laut China Selatan.

Hal tersebut diungkapkan Filipina dalam sebuah pertemuan puncak regional, sambil menuduh Beijing melakukan pelecehan dan intimidasi.

Melansir Reuters, berbicara di Laos di hadapan para pemimpin ASEAN dan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang, Marcos mengatakan kemajuan substantif diperlukan dan semua pihak harus sungguh-sungguh terbuka untuk mengelola perbedaan secara serius dan mengurangi ketegangan.

Tiongkok dan Filipina telah berselisih pendapat atas serangkaian konfrontasi di dekat fitur yang disengketakan di Laut China Selatan. Manila menuduh penjaga pantai Tiongkok melakukan agresi. Sementara, Beijing marah atas apa yang disebutnya provokasi berulang dan serangan teritorial.

Perselisihan tersebut berlangsung sengit dan telah menimbulkan kekhawatiran regional akan eskalasi yang pada akhirnya dapat melibatkan Amerika Serikat, yang memiliki perjanjian pertahanan tahun 1951 yang mewajibkannya untuk membela Filipina jika diserang.

"Harus ada urgensi yang lebih besar dalam langkah negosiasi tata etik ASEAN-Tiongkok," kata Marcos dalam pertemuan tersebut, menurut pernyataan resmi dari kantornya.

Dia menambahkan, "Sangat disesalkan bahwa situasi keseluruhan di Laut China Selatan tetap tegang dan tidak berubah. Kami terus menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi."

Berdasarkan peta lamanya, Tiongkok mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan dan telah mengerahkan armada penjaga pantai jauh ke dalam Asia Tenggara, termasuk zona ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam.

Ide tentang kode maritim pertama kali disetujui antara Tiongkok dan ASEAN pada tahun 2002. Akan tetapi, proses formal pembuatannya baru dimulai pada tahun 2017.

Kemajuan sejak saat itu berjalan sangat lambat, dengan waktu bertahun-tahun dihabiskan untuk membahas kerangka kerja dan modalitas negosiasi serta pedoman yang dikeluarkan untuk mencoba mempercepatnya. Beberapa anggota ASEAN khawatir kode etik tersebut tidak akan mengikat secara hukum.

Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn, dalam sebuah wawancara dengan Reuters, mengatakan tentang proses tersebut.

"Ini tidak statis, ini bukan keadaan yang terhenti," jelasnya.

Marcos menyuarakan rasa frustrasi karena pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyetujui hal-hal yang sederhana. Misalnya saja, definisi konsep yang mendasar seperti 'menahan diri' belum mencapai konsensus.

Ketika ditanya tentang pernyataan tersebut, juru bicara kementerian luar negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan China berkomitmen untuk mempromosikan konsultasi tentang kode tersebut dan selalu bersikeras menangani perselisihan melalui dialog dan konsultasi.

"Pada saat yang sama, Tiongkok dengan tegas menentang segala pelanggaran dan provokasi, dan dengan tegas melindungi kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya," kata Mao.

Para pemimpin ASEAN bergabung di Laos pada hari Kamis dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, menjelang pertemuan pleno KTT Asia Timur pada hari Jumat.

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol dan Ishiba dari Jepang dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di Laos pada hari Kamis, karena kedua negara tetangga tersebut berupaya untuk memperdalam hubungan keamanan dan ekonomi.

Yoon telah mendorong untuk memperbaiki hubungan dengan Tokyo dan meningkatkan kerja sama keamanan trilateral yang melibatkan Washington sebagai prioritas diplomatik utama, berdasarkan kemajuan yang dicapai oleh pendahulu Yoon dan Ishiba, Fumio Kishida.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Filipina, Ferdinand Marcos Jr mendesak para pemimpin negara Asia Tenggara dan China untuk segera mempercepat negosiasi mengenai pembentukan kode etik atau code of conduct (CoC) di Laut Cina Selatan. Marcos juga menuduh Beijing melakukan pelecehan dan intimidasi di kawasan tersebut.

Hal tersebut diungkapkan Marcos saat berbicara di hadapan para pemimpin Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Asean) dan Perdana Menteri China, Li Qiang, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean di Laos pada Kamis (10/10/2024).

Mengutip Reuters, Marcos mengatakan kemajuan substantif perlu dicapai dan semua pihak harus terbuka dengan sungguh-sungguh untuk secara serius menangani perbedaan dan mengurangi ketegangan.

Adapun, China dan sekutu AS, Filipina, berselisih mengenai serangkaian konfrontasi di dekat wilayah yang disengketakan di China Selatan. FIlipina menuduh penjaga pantai China melakukan agresi dan Beijing marah atas apa yang mereka sebut sebagai provokasi berulang dan serangan teritorial.

Perselisihan tersebut semakin memanas dan meningkatkan kekhawatiran regional akan eskalasi yang pada akhirnya dapat melibatkan Amerika Serikat, yang memiliki perjanjian pertahanan tahun 1951 yang mewajibkan mereka untuk membela Filipina jika diserang.

“Harus ada urgensi yang lebih besar dalam kecepatan perundingan kode etik Asean-China,” kata Marcos pada pertemuan tersebut, menurut pernyataan dari kantornya.

“Sangat disayangkan bahwa situasi keseluruhan di Laut Cina Selatan tetap tegang dan tidak berubah. Kami terus menjadi sasaran pelecehan dan intimidasi.”

Berdasarkan peta lamanya, China mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut Cina Selatan dan telah mengerahkan armada penjaga pantai jauh ke Asia Tenggara, termasuk zona ekonomi eksklusif Malaysia, Brunei, Filipina, dan Vietnam.

Gagasan tentang kode maritim pertama kali disepakati antara China dan ASEAN pada tahun 2002, namun proses formal pembuatannya baru dimulai pada tahun 2017.

Kemajuan yang dicapai berjalan sangat lambat, dengan bertahun-tahun dihabiskan untuk membahas kerangka kerja dan modalitas negosiasi serta pedoman yang dikeluarkan untuk mencoba mempercepatnya. Beberapa anggota Asean khawatir kode etik ini tidak akan mengikat secara hukum.

Marcos menyuarakan rasa frustrasinya karena pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menyepakati banyak hal, dan menambahkan bahwa definisi konsep mendasar seperti 'pengendalian diri' belum mendapatkan konsensus.

Para pemimpin Asean akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, Perdana Menteri India Narendra Modi, Perdana Menteri baru Jepang Shigeru Ishiba, dan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov pada Kamis sebelum pertemuan pleno KTT Asia Timur keesokan harinya

Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, dan Perdana Menteri Jepang Ishiba dijadwalkan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka di Laos pada hari Kamis, seiring upaya kedua negara untuk memperdalam hubungan keamanan dan ekonomi.

Yoon telah mendorong perbaikan hubungan dengan Tokyo dan meningkatkan kerja sama keamanan trilateral yang melibatkan Washington sebagai prioritas diplomatik utama, melanjutkan kemajuan yang dicapai oleh pendahulu Yoon dan Ishiba, Fumio Kishida.

Korea Selatan dan Asean mengumumkan di Vientiane bahwa mereka telah menjalin kemitraan strategis yang komprehensif, yang menurut Yoon akan mengembangkan kerja sama industri pertahanan dan berkontribusi untuk memperkuat kemampuan keamanan siber ASEAN.

Negosiasi juga diselesaikan mengenai peningkatan kawasan perdagangan bebas Asean-China, menurut kementerian perdagangan Singapura, yang mencakup bea cukai, konektivitas rantai pasokan, persaingan dan perlindungan konsumen, serta hambatan non-tarif.

Pertemuan di Laos juga diperkirakan akan membahas krisis di Myanmar yang dimulai dengan kudeta militer pada tahun 2021 dan kemudian berkembang menjadi perang saudara.

Konflik ini telah menghantui Asean, dengan adanya perbedaan pendapat di antara para anggotanya yang menguji kesatuan, kredibilitas, dan kemampuan negara tersebut untuk merespons dengan tegas permasalahan-permasalahan di dalam blok yang beranggotakan 10 negara tersebut.

Negara-negara Barat telah mengambil tindakan yang lebih keras dibandingkan ASEAN, dengan menjatuhkan sanksi dan menuduh para jenderal Myanmar melakukan kekejaman sistematis. Junta menyebut hal itu sebagai informasi yang salah.

Presiden Filipina Marcos sebelumnya mengatakan proses perdamaian formal ASEAN, "Konsensus Lima Poin", sejauh ini belum berhasil dan blok tersebut kini "mencoba memikirkan strategi baru".

"Harus kami akui, kami belum terlalu berhasil dalam memperbaiki situasi," kata Marcos.

Vientiane: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Vientiane, Laos pada 8 Oktober 2024.

Pertemuan mengidentifikasi capaian blueprint pilar Politik Keamanan ASEAN. Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengapresiasi capaian blueprint pilar APSC yang telah mencapai 99,6%.

Ia juga menyoroti perlunya menyepakati Rencana Strategis untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 agar ASEAN dapat terus beradaptasi dengan dinamika strategis di kawasan dan mampu mengatasi berbagai tantangan masa depan. Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi perhatian Indonesia.
“Kita perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan dan kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini,” ujar Menko Polhukam Hadi, seperti dikutip Kemlu.go.id.

Sementara itu, Menlu Retno secara khusus mengangkat dua isu penting lainnya di kawasan:

Laut China Selatan

Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia memantau dari dekat perkembangan situasi Laut China Selatan dan berharap eskalasi tidak terjadi di wilayah ini.

Menlu menegaskan pentingnyanya terus menghormati UNCLOS 1982. Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan pentingnya untuk segera menyelesaikan Perundingan Kode Etik (COC) Laut China Selatan.

Pelindungan Hak Asasi Manusia

“Di mana-mana kita menyaksikan berbagai tantangan terkait isu HAM. Ini menegaskan bahwa isu pelindungan Hak Asasi Manusia sangat rentan,” ujar Retno.

Menlu Retno menegaskan pentingnya ASEAN memperkuat dan memajukan pembahasan isu HAM, khususnya melalui penguatan AICHR dan juga melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN lainnya.

Hal ini penting dilakukan dalam rangaka menghadapi tantangan tradisional dan non-tradisional di kawasan.

Dalam kesempatan ini, Menlu juga menyinggung mengenai hak untuk membangun (Right to Development) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan HAM dan perdamaian dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, bakal berinvestasi US$15 miliar atau senilai dengan Rp227 triliun (asumsi kurs Rp15.180 per dolar AS) di Vietnam dalam waktu dekat.

Kamis lalu (18/9), pemerintah Vietnam mengumumkan investasi itu untuk memperkuat layanan satelit Starlink.

Selain itu, investasi Starlink ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah konektivitas di wilayah terpencil, serta meningkatkan pengawasan di wilayah Laut Cina Selatan yang diperebutkan dengan China.

Negosiasi terkait peluncuran Starlink di Vietnam sempat tertunda pada akhir 2023. Presiden Vietnam To Lam meminta SpaceX untuk bekerja sama lebih erat dalam persiapan investasi tersebut.

Pengumuman investasi muncul usai Presiden To Lam bertemu Wakil Presiden Senior untuk Urusan Bisnis dan Pemerintahan Global SpaceX Tim Hughes, di New York.

Hughes mengatakan Vietnam adalah pasar yang menjanjikan untuk layanan internet satelit di Starlink, terutama untuk meningkatkan konektivitas internet di wilayah pegunungan yang sulit dijangkau infrastruktur kabel, serta untuk pendidikan dan mitigasi bencana.

Selain itu, layanan internet satelit ini dapat memperbaiki masalah jaringan yang kerap terganggu akibat turunnya kualitas peralatan dan kerusakan kabel optik bawah laut.

Menurutnya, pasar Vietnam dengan populasi lebih dari 100 juta jiwa menjadi target strategis bagi SpaceX.

Investasi ini juga diharapkan dapat mempercepat digitalisasi di Vietnam, seiring dengan upaya pemerintah meningkatkan infrastruktur internet dan teknologi. Meskipun demikian, tantangan hukum terkait kepemilikan asing di Vietnam yang membatasi kepemilikan asing maksimal 50 persen, dapat menjadi hambatan dalam proses ini.

Sampai saat ini, pemerintah Vietnam belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai calon lokasi spesifik investasi SpaceX atau kapan kesepakatan final akan dicapai.

Beijing: Sengketa antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan adalah salah satu konflik wilayah yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Ketegasan Tiongkok di Laut China Selatan akhir-akhir ini terus meningkat, yang mengakibatkan meningkatnya ketegangan dengan negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Filipina.

Laut China Selatan adalah wilayah strategis dan kaya sumber daya alam, termasuk minyak, gas, dan ikan. Wilayah ini juga merupakan jalur pelayaran internasional yang penting.

Tiongkok mengeklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan "Sembilan Garis Putus," yang merupakan batas klaim yang ditarik Tiongkok pada peta historis. Klaim ini mencakup area yang juga diklaim oleh beberapa negara lain, termasuk Filipina, Vietnam, Malaysia, dan Brunei Darussalam.

Filipina mengeklaim bagian dari Laut China Selatan yang disebut Laut Filipina Barat. Filipina memiliki beberapa pulau dan terumbu karang di kawasan ini, seperti Kepulauan Spratly, yang juga diklaim oleh Tiongkok.

Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) di Den Haag mengeluarkan putusan yang mendukung klaim Filipina bahwa klaim Tiongkok tidak memiliki dasar hukum yang kuat berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). Pengadilan menyatakan bahwa Tiongkok tidak memiliki hak historis atas sebagian besar Laut China Selatan.

Ketegangan antara Tiongkok dan Filipina sering kali meningkat, terutama terkait aktivitas pembangunan Tiongkok di pulau-pulau buatan dan bentrokan antara kapal-kapal penjaga pantai. Tiongkok cenderung menolak putusan pengadilan dan terus mengklaim dan membangun infrastruktur di wilayah yang disengketakan.

Ketegangan Tiongkok-Filipina

Konfrontasi baru-baru ini antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan telah menarik perhatian global. Tiongkok mengatakan Filipina mencoba mengandalkan dukungan negara-negara besar di luar kawasan untuk terus menantang klaim negaranya atas Laut China Selatan.

Penjaga Pantai Tiongkok merilis informasi pada sore hari tanggal 17 Juni lalu, yang menyatakan bahwa Filipina mencoba mengangkut pasokan secara ilegal ke "Second Thomas Shoal.” Tiongkok mengatakan bahwa hari itu Filipina berulang kali mengabaikan peringatan Penjaga Pantai dan melakukan operasi berbahaya seperti menabrak. Penjaga Pantai Tiongkok kemudian mengambil tindakan paksa dan menaiki kapal Filipina untuk mencari, dan kemudian mengusir mereka secara paksa.

Namun Penjaga Pantai Filipina menuding Tiongkok menghalangi upaya untuk mengevakuasi anggota bersenjata yang sakit di Laut China Selatan. Mereka mengatakan, penjaga pantai dan perahu karet angkatan laut diganggu oleh kapal-kapal Tiongkok, meski telah memberi tahu mereka bahwa operasi tersebut bersifat medis.

Tidak hanya itu, Kementerian Luar Negeri Filipina mengatakan pihaknya“mengecam tindakan ilegal dan agresif”pihak berwenang Tiongkok yang mengakibatkan cederanya personel dan kerusakan kapal selama misi pasokan rutin Manila di Laut China Selatan pada 17 Juni lalu.

Pada 19 Agustus, kapal Tiongkok dan Filipina melakukan konfrontasi di perairan yang berdekatan dengan Terumbu Karang Xianbin di Kepulauan Nansha Tiongkok.

Pascakejadian tersebut, kedua negara saling menyalahkan. Penjaga Pantai Tiongkok menuduh Filipina sengaja menabrakkan kapalnya. Tiongkok menyatakan bahwa kapal penjaga pantai Filipina secara ilegal menyusup ke perairan yang disengketakan tanpa izin dari pemerintah Tiongkok.

Sementara itu, Filipina menolak pernyataan Beijing dan menuduhnya “memaksakan versinya sendiri.” Filipina mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa dua kapal penjaga pantainya “menghadapi perilaku ilegal dan agresif yang dilakukan oleh kapal-kapal Tiongkok” di dekat "Sabina Shoal" atau Beting Sabina di Kepulauan Spratly ketika dalam perjalanan untuk membawa personel Filipina yang ditempatkan di dua pulau yang diduduki.

Second Thomas Shoal

Baru-baru ini, Tiongkok dan Filipina saling tuduh sebagai penyebab tabrakan antara kedua kapal mereka di Laut China Selatan. Juru bicara penjaga pantai Tiongkok mengatakan bahwa sebuah kapal Filipina bermanuver dan sengaja menabrak kapal penjaga pantai Tiongkok dengan cara yang tidak profesional dan berbahaya.

Pejabat Filipina di Manila mengatakan bahwa kapal penjaga pantai mereka ditabrak tiga kali oleh penjaga pantai Tiongkok tanpa alasan apa pun, yang menyebabkan kerusakan pada kapal Filipina.

Kepulauan ini juga sudah lama menjadi wilayah sengketa antara Tiongkok dan Vietnam. Beijing mengklaim kedaulatan atas hampir seluruh Laut China Selatan, termasuk dua perairan dangkal, dan menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016, dengan mengatakan bahwa klaim luas tersebut tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Tiongkok berulang kali menegaskan "Second Thomas Shoal" selalu menjadi bagian dari negaranya. Second Thomas Shoal, yang dikenal sebagai Ayungin oleh Filipina dan Ren'ai Jiao oleh Tiongkok, telah menjadi lokasi bentrokan berulang antara pasukan kedua negara.

Pada tahun 1999, sebuah kapal perang Filipina secara ilegal "berlokasi di pantai" Ren'ai Jiao , yang secara serius melanggar kedaulatan Tiongkok dan segera mengajukan tuntutan kepada Filipina, dan Filipina berulang kali berjanji untuk menarik kapal tersebut, klaim Tiongkok.

Kedua negara telah terlibat dalam berbagai upaya diplomatik untuk menyelesaikan sengketa ini, termasuk perundingan bilateral dan pertemuan multilateral. Namun, penyelesaian yang memuaskan semua pihak belum tercapai.

Sengketa ini melibatkan banyak aspek, termasuk hukum internasional, geopolitik, dan keamanan regional, dan sering menjadi topik perdebatan di tingkat internasional.

(WIL)

Bisnis.com, JAKARTA - China meminta Filipina untuk secara serius mempertimbangkan masa depan hubungan antara kedua negara yang disebut berada di persimpangan jalan akibat konflik di Laut China Selatan.

Pernyataan tersebut muncul dalam sebuah artikel komentar yang diterbitkan oleh People’s Daily, surat kabar milik Partai Komunis yang berkuasa.

Mengutip Reuters pada Senin (9/9/2024) Filipina dan China saling menuduh mengenai sengaja menabrakkan kapal penjaga pantai di jalur perairan yang disengketakan dalam beberapa bulan terakhir, termasuk bentrokan sengit pada bulan Juni yang menyebabkan seorang pelaut Filipina kehilangan satu jari.

Insiden-insiden tersebut telah menutupi upaya kedua negara untuk membangun kembali kepercayaan dan mengelola konfrontasi dengan lebih baik, termasuk membangun jalur komunikasi baru untuk meningkatkan penanganan sengketa maritim.

“Hubungan China-Filipina berada di persimpangan jalan, menghadapi pilihan ke mana harus pergi. Dialog dan konsultasi adalah jalan yang benar, karena tidak ada jalan keluar dari konflik melalui konfrontasi,” kata komentar tersebut.

Artikel tersebut melanjutkan, Manila harus secara serius mempertimbangkan masa depan hubungan China-Filipina dan bekerja sama dengan China untuk mendorong hubungan bilateral kembali ke jalurnya.

Artikel tersebut diterbitkan dengan nama pena Zhong Sheng, yang berarti Suara Tiongkok, yang sering digunakan untuk memberikan pandangan surat kabar tersebut mengenai masalah kebijakan luar negeri.

Beijing mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, termasuk sebagian yang diklaim oleh Filipina, Brunei, Malaysia, Taiwan, dan Vietnam. Bagian dari jalur perairan tersebut, yang menjadi jalur perdagangan senilai US$3 triliun setiap tahunnya, diyakini kaya akan cadangan minyak dan gas alam, serta stok ikan.

The Permanent Court of Arbitration pada tahun 2016 menemukan bahwa klaim besar-besaran Tiongkok tidak memiliki dasar hukum, namun keputusan tersebut ditolak oleh Beijing.

Pada bulan Juni, Amerika Serikat menegaskan kembali komitmennya terhadap keamanan Filipina, setelah Manila menuduh China melakukan “tindakan yang disengaja” untuk menghentikan pasokan pasukan Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal yang disengketakan.

Dalam komentarnya pada hari Senin, China menyalahkan Filipina atas yang disebut sebagai masalah kemanusiaan, yaitu para pelaut Filipina yang menaiki kapal yang dianggap China sebagai kapal yang terdampar secara ilegal di dekat Sabina Shoal tidak memiliki akses terhadap pasokan.

China juga menambahkan bahwa orang-orang yang berada di kapal tersebut benar-benar diperbolehkan untuk pergi.