Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhyono (AHY) hari ini melakukan pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi. Beberapa hal dibahas dalam pertemuan itu, utamanya adalah pembahasan soal prioritas kerja selama 100 hari.

AHY mengatakan dalam 100 hari ke depan, Kementerian Perhubungan akan menyelesaikan beberapa proyek strategis. Nantinya akan ada beberapa peresmian infrastruktur transportasi dalam beberapa waktu ke depan.

"Kami membahas beberapa program 100 hari kerja yang bisa jadi target jangka pendek, beberapa proyek infrastruktur transportasi di darat, laut, udara, maupun elemen perkeretaapian yang jadi sendi utama perhubungan," ungkap AHY usai pertemuan yang dilakukan di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

"Kami susun lebih detil sehingga ada proyek yang bisa diresmikan dalam waktu dekat. Bisa diresmikan dan dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat," lanjutnya.

Selain itu, AHY bilang pihak Dudy juga bakal menyempurnakan sistem digital, khususnya dalam rangka pelayanan masyarakat. Akan dilakukan penyederhaan ratusan aplikasi di ranah Kemenhub.

"Masyarakat juga mau efisiensi maka sistem digital harus disempurnakan. Akan dilakukan simplifikasi dari ratusan apps jadi sederhana, jadi tak memusingkan," ungkap AHY.

AHY dan Dudy juga membahas soal penurunan biaya logistik. Presentase biaya logistik ingin ditekan oleh pemerintah agar manfaat ekonomi bisa lebih dirasakan masyarakat.

"Cost of logistic ini jadi tantangan kita ingin biaya pembangunan tak jadi beban transportasinya, sehingga presentase biaya logistik bisa ditekan lebih baik sehingga manfaat ekonomi bisa dirasakan lebih oleh masyarakat di daerah," sebut AHY.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan sejumlah strategi dalam memperkuat perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi nasabah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

"BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi," kata Nixon, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

"Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah," kata Nixon.

Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital. Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

"Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi," ujar Eko.

Berdasarkan data Forbes, pada 2023 terdapat kenaikan jumlah pelanggaran data (data breach) secara global sebesar 72% sejak tahun 2021. Selain itu, berdasarkan Laporan IBM berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 juga menunjukkan, biaya rata-rata di tingkat global dari sebuah pelanggaran data pada tahun 2023 mencapai US$ 4,45 juta, meningkat 15% dibandingkan tahun 2020.

Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga atau BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6%. Menanggapi penurunan ini, apakah suku bunga bank akan ikut turun?

President Director & Chief Executive Officer, PT Bank CIMB Niaga Tbk Lani Darmawan mengatakan penurunan itu dinilai menjadi angin segar bagi industri perbankan.

"Kabar baik. Jika BI rate terus cenderung turun maka secara berangsur harusnya cost of fund juga bisa turun bertahap," kata dia kepada detikcom, Rabu (18/9/2024).

Dengan penurunan suku bunga ini, dia berharap industri perbankan bisa ikut menurunkan suku bunganya. "Kami harapkan bank mulai menurunkan sehingga cost of fund bisa turun dan bunga kredit juga bisa berangsur turun," ucapnya.

Dia juga berharap pinjaman dari masyarakat dan investasi bisa lebih baik seiring dengan bunga kredit yang lebih murah.

"Kami berharap akan lebih baik (investasi dan pinjaman) karena jika cost of fund bisa turun maka bunga kredit juga bisa lebih murah sehingga lebih affordable,"lanjutnya.

Dihubungi terpisah, Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib juga senada mengatakan penurunan suku bunga BI kabar baik bagi industri perbankan.

"Tentunya perbankan nasional sangat gembira dan menyambut baik keputusan BI menurunkan BI Rate 0,25% menjadi 6,0%. Hal ini menjadi awal yang baik untuk penurunan BI Rate selanjutnya," ucapnya.

Dia berharap langkah itu juga diharapkan dapat meningkatkan simpanan masyarakat. Selain itu, penurunan suku bunga juga diharap dapat menurunkan biaya yang harus dibayarkan oleh lembaga keuangan atas uang yang digunakan dalam bisnis.

"Pada gilirannya penurunan COF ini akan diikuti dengan penurunan suku bunga kredit sehingga bisa meningkatkan iklim berusaha yang lebih baik bagi pengusaha nasional," pungkasnya.

Sebagai informasi, Bank Indonesia (BI) memutuskan menurunkan BI Rate 25 basis poin (bps) menjadi 6%.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan keputusan ini konsisten dengan tetap rendahnya prakiraan inflasi pada 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran yang ditetapkan pemerintah.

"Rapat dewan gubernur BI 17-18 September 2024 memutuskan untuk menurunkan BI Rate 25 basis poin menjadi 6% demikian deposit facility turun 25 bps menjadi 5,25% lending facility 25 bps jadi 6,75%," kata dia dalam konferensi pers, Rabu (18/9/2024).

Simak Video: BI-Rate Tetap 6,00%

[Gambas:Video 20detik]