PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyiapkan sejumlah strategi dalam memperkuat perlindungan atas kerahasiaan data dan informasi nasabah. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), yang berlaku sejak 17 Oktober 2024.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sebagai bank yang operasional bisnisnya terus berkembang, BTN memiliki tanggung jawab moral dalam mengelola dan melindungi data pribadi nasabah serta informasi rahasia lainnya.

Menurut Nixon, pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi tidak hanya berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan publik terhadap BTN, yang dapat berdampak pada reputasi perseroan.

"BTN dituntut untuk selalu waspada dan berhati-hati dalam melakukan pemrosesan dan pelindungan data pribadi nasabah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis dan operasional sehari-hari. Hal ini sangat penting bagi perseroan agar terhindar dari serangan siber dan kerugian yang akan timbul atas pelanggaran data pribadi," kata Nixon, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Sebagai bentuk implementasi UU PDP dan komitmen dalam melindungi data pribadi nasabah, BTN telah melakukan langkah-langkah strategi mitigasi. Pertama, membentuk unit kerja yang membidangi IT Security, Risk Management & Compliance, serta unit kerja pengelola Data Privacy pada tahun 2022. Kedua, melaksanakan edukasi serta sosialisasi mengenai perlindungan data pribadi kepada seluruh pegawai BTN melalui kanal pembelajaran digital BTN.

Tidak cukup sampai di situ, BTN mengambil langkah ekstra dalam mitigasi pengelolaan dan penggunaan data pribadi nasabah melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dan Sharing Session dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan adanya kerja sama dan sharing session tersebut, menunjukkan keseriusan BTN dalam mengimplementasikan ketentuan UU PDP, termasuk oleh anak perusahaan/pihak terafiliasi Perseroan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan nasabah kepada BTN.

"Kegiatan sharing session ini berguna untuk meningkatkan Legal Awareness, memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum serta pola perilaku hukum yang berlaku bagi para pejabat dan BTNers. Upaya ini bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga merupakan komitmen moral BTN untuk melindungi kepercayaan nasabah," kata Nixon.

Sementara itu, Direktur Human Capital, Compliance & Legal BTN Eko Waluyo menambahkan, arah bisnis di industri perbankan dan jasa keuangan mulai bergeser dari pola transaksi konvensional menjadi transaksi digital. Perubahan pola tersebut menimbulkan tantangan bagi perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam hal pelindungan data pribadi nasabah.

"Salah satu tantangan utama dalam pelindungan data pribadi adalah meningkatnya ancaman siber, di mana kasus-kasus pelanggaran data mengakibatkan hilangnya jutaan informasi mengenai data pribadi (data breach). BTN memandang perlunya melakukan langkah-langkah strategis untuk memastikan layanan perbankan digital BTN dapat terlaksana dengan baik, serta data pribadi dan informasi nasabah tetap terlindungi," ujar Eko.

Berdasarkan data Forbes, pada 2023 terdapat kenaikan jumlah pelanggaran data (data breach) secara global sebesar 72% sejak tahun 2021. Selain itu, berdasarkan Laporan IBM berjudul Cost of a Data Breach Report 2023 juga menunjukkan, biaya rata-rata di tingkat global dari sebuah pelanggaran data pada tahun 2023 mencapai US$ 4,45 juta, meningkat 15% dibandingkan tahun 2020.

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini membawa perubahan besar bagi perusahaan di Indonesia dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

Pasalnya, beleid tersebut mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data, dengan penekanan pada tanggung jawab pengontrol dan pemroses data.

Perusahaan pun wajib menunjuk petugas perlindungan data dan mematuhi pengawasan dari lembaga terkait. Sebab, pelanggaran terhadap UU PDP dapat berujung pada denda berat, hukuman pidana, serta kerugian reputasi.

UU PDP juga menetapkan regulasi ketat terkait transfer data lintas batas negara. Berdasarkan UU ini, data hanya dapat ditransfer ke negara atau entitas yang memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada yang ditetapkan di Indonesia.

Hal itu mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Upaya ini pun turut menciptakan peluang bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui perlindungan data konsumen yang memadai.

Sebuah survei yang dilakukan Statista pada 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran privasi data adalah salah satu alasan utama yang membuat investor menarik diri dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UU PDP tidak hanya penting untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan dan reputasi di mata konsumen serta investor.

Selain itu, hasil survei di Amerika Serikat pada Juni 2022 menunjukkan bahwa 54 persen responden lebih memercayai perusahaan yang memberikan pilihan bagi konsumen untuk menghapus data pribadi mereka.

dok. Istimewa UU PDP mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data.

Di Indonesia, UU PDP diharapkan dapat mendorong tren serupa dengan perusahaan yang lebih terbuka dalam hal bagaimana data pribadi dikelola dan dilindungi.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP, perusahaan perlu menerapkan berbagai solusi keamanan yang komprehensif.

Solusi ini meliputi sejumlah teknologi penting. Pertama, Data Security Solutions. Ini adalah solusi yang dirancang untuk melindungi data dari akses tidak sah serta ancaman siber lainnya.

Kedua, Data Availability Solutions. Teknologi ini memastikan data tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara aman dan tanpa gangguan.

Ketiga, Microsegmentation. Teknologi ini memungkinkan kontrol lebih granular terhadap lalu lintas jaringan, membatasi akses hanya pada data yang diperlukan.

Keempat, Data Management Platform. Ini merupakan sistem yang mengelola data dari berbagai sumber secara terpusat dan memastikan integrasi yang efisien dan aman.

Memilih penyedia solusi teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan perusahaan dapat mematuhi regulasi tersebut dengan baik. Sejumlah faktor, seperti Service Level Agreement (SLA) tinggi, infrastruktur luas, kepatuhan terhadap kedaulatan data, serta kemampuan mendukung operasional lokal dan internasional, menjadi pertimbangan utama.

dok. Istimewa Telkom University merilis white paper berjudul ?UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis? yang memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

Dalam konteks implementasi UU tersebut, Telkom University telah merilis white paper berjudul “UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis”. Dokumen ini memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

White paper itu menawarkan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan sekaligus menghindari risiko hukum dan potensi gangguan operasional.

Dokumen itu juga mengulas bagaimana solusi teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data di era digital yang semakin kompleks.

Untuk informasi lebih lanjut dan membaca dokumen secara lengkap, white paper itu dapat diunduh melalui tautan ini.

KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Langkah ini membawa perubahan besar bagi perusahaan di Indonesia dalam pengelolaan data pribadi konsumen.

Pasalnya, beleid tersebut mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data, dengan penekanan pada tanggung jawab pengontrol dan pemroses data.

Perusahaan pun wajib menunjuk petugas perlindungan data dan mematuhi pengawasan dari lembaga terkait. Sebab, pelanggaran terhadap UU PDP dapat berujung pada denda berat, hukuman pidana, serta kerugian reputasi.

UU PDP juga menetapkan regulasi ketat terkait transfer data lintas batas negara. Berdasarkan UU ini, data hanya dapat ditransfer ke negara atau entitas yang memiliki standar perlindungan data yang setara atau lebih tinggi daripada yang ditetapkan di Indonesia.

Hal itu mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dan transparan dalam menjaga keamanan data pribadi konsumen. Upaya ini pun turut menciptakan peluang bagi perusahaan untuk membangun kepercayaan melalui perlindungan data konsumen yang memadai.

Sebuah survei yang dilakukan Statista pada 2021 menunjukkan bahwa pelanggaran privasi data adalah salah satu alasan utama yang membuat investor menarik diri dari perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap UU PDP tidak hanya penting untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga untuk mempertahankan kepercayaan dan reputasi di mata konsumen serta investor.

Selain itu, hasil survei di Amerika Serikat pada Juni 2022 menunjukkan bahwa 54 persen responden lebih memercayai perusahaan yang memberikan pilihan bagi konsumen untuk menghapus data pribadi mereka.

dok. Istimewa UU PDP mengatur pengelolaan data pribadi konsumen secara komprehensif, mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga transfer data.

Di Indonesia, UU PDP diharapkan dapat mendorong tren serupa dengan perusahaan yang lebih terbuka dalam hal bagaimana data pribadi dikelola dan dilindungi.

Untuk memastikan kepatuhan terhadap UU PDP, perusahaan perlu menerapkan berbagai solusi keamanan yang komprehensif.

Solusi ini meliputi sejumlah teknologi penting. Pertama, Data Security Solutions. Ini adalah solusi yang dirancang untuk melindungi data dari akses tidak sah serta ancaman siber lainnya.

Kedua, Data Availability Solutions. Teknologi ini memastikan data tetap dapat diakses oleh pihak yang berwenang secara aman dan tanpa gangguan.

Ketiga, Microsegmentation. Teknologi ini memungkinkan kontrol lebih granular terhadap lalu lintas jaringan, membatasi akses hanya pada data yang diperlukan.

Keempat, Data Management Platform. Ini merupakan sistem yang mengelola data dari berbagai sumber secara terpusat dan memastikan integrasi yang efisien dan aman.

Memilih penyedia solusi teknologi yang tepat menjadi kunci untuk memastikan perusahaan dapat mematuhi regulasi tersebut dengan baik. Sejumlah faktor, seperti Service Level Agreement (SLA) tinggi, infrastruktur luas, kepatuhan terhadap kedaulatan data, serta kemampuan mendukung operasional lokal dan internasional, menjadi pertimbangan utama.

dok. Istimewa Telkom University merilis white paper berjudul ?UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis? yang memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

Dalam konteks implementasi UU tersebut, Telkom University telah merilis white paper berjudul “UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Implikasinya terhadap Bisnis”. Dokumen ini memberikan analisis mendalam mengenai dampak UU PDP terhadap sektor bisnis.

White paper itu menawarkan strategi praktis yang dapat diterapkan oleh perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan sekaligus menghindari risiko hukum dan potensi gangguan operasional.

Dokumen itu juga mengulas bagaimana solusi teknologi dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi dalam pengelolaan data di era digital yang semakin kompleks.

Untuk informasi lebih lanjut dan membaca dokumen secara lengkap, white paper itu dapat diunduh melalui tautan ini.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menyoroti lambatnya pembentukan lembaga khusus perlindungan data pribadi (PDP).

Pasalnya hingga masa akhir jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lembaga ini tak kunjung disahkan. Padahal lembaga ini menjadi mandat langsung dari UU No 27 Tahun 2022 tentang PDP yang efektif berlaku pada 17 Oktober 2024.

"Sulit kiranya berharap lembaga ini dibentuk segera mengingat pasal 58 UU PDP mengamanatkan pembentukan lembaga PDP harus melalui payung hukun Perpres," kata Direktur Eksekutif ELSAM, Wahyudi Djafar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/10).

Apalagi, hingga kini landasan hukum untuk pembentukan lembaga ini masih dibahas. Di lain sisi, Presiden Jokowi juga dipastikan tidak akan melakukan pengesahan pada kebijakan yang sifatnya strategis seperti pembentukan badan khusus ini di akhir masa jabatanya.

"Oleh karenanya hampir pasti, pembentukan lembaga ini baru bisa dilakukan setelah terbentuknya pemerintahan baru hasil Pemilu 2024, sekaligus juga menunggu pengesahan Peraturan Pemerintah tentang implementasi UU PDP," jelasnya.

Lebih lanjut, Wahyudi menuturkan kehadiran Lembaga PDP sangat penting sebagai dasar pengimplementasian UU PDP. Sebab, tanpa adanya lembaga PDP yang kuat, UU PDP akan sulit diimplementasikan secara efektif, termasuk dalam menjamin perlindungan hak-hak subjek data.

Dirinya menyebut seharusnya lembaga PDP ini didesain sebagai sebuah otoritas independen, baik secara kedudukan, kelembagaan, tugas dan fungsi, hingga penganggaran.

"Akan tetapi, proses politik dalam pembahasan UU PDP telah menempatkan lembaga ini sebagai bagian dari institusi pemerintah, dimana pemerintah berperan dalam penyelenggaraan PDP, melalui pembentukan sebuah lembaga yang ditetapkan dan bertanggungjawab kepada Presiden,” jelasnya.

Wahyudi menyebut, dengan posisi Lembaga PDP yang nantinya berada dibawah Kementerian membuat adanya pesimisme terkait dengan ketegasan lembaga ini dalam menegakkan kepatuhan PDP dari sesama instansi pemerintah.

Maka dari itu, Wahyudi mengatakan seharusnya Lembaga PDP bukan berada dibawah naungan Kementerian. Namun, dapat dimasukan dalam kualifikasi lembaga pemerintah lainnya yang memungkinkan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

“Artinya lembaga ini langsung berada di bawah Presiden, untuk menjalankan tugas pemerintahan di bidang pelindungan data pribadi, mulai dari fungsi regulasi, pengawasan, penegakan hukum administratif, dan fasilitasi sengketa di luar pengadilan,” urai Wahyudi.

Terpisah, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir membenarkan regulasi untuk payung hukum pembentukan lembaga PDP masih dalam proses.

Aturan turunanya dari UU PDP masih proses," jelas Hokky pada media di Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Hokky menerangkan ada dua regulasi yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan lembaga PDP, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Walau begitu, Hokky menegaskan lembaga ini nantinya tidak akan berada dibawah naungan Kemenkominfo melainkan di Kementerian PANRB.

"Bukan lagi di kami tapi PANRB," ujarnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Mandiri memperkuat komitmennya dalam menjaga keamanan dan kenyamanan nasabah melalui peluncuran kampanye pemrosesan data pribadi.

Kampanye ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari penerapan efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022 yang berlaku mulai 17 Oktober 2024.

Kampanye ini menekankan pentingnya persetujuan pemrosesan data pribadi yang dilakukan secara transparan dan sesuai dengan UU PDP.

Danis Subyantoro, Direktur Manajemen Risiko Bank Mandiri menjelaskan bahwa kampanye ini bertujuan untuk memastikan nasabah memahami serta menyetujui Kebijakan Privasi yang telah diperbarui sesuai ketentuan UU PDP.

"Kami mengajak seluruh nasabah untuk memberikan persetujuan pemrosesan data pribadi melalui aplikasi Livin’ by Mandiri atau dengan mengunjungi cabang terdekat. Langkah ini penting agar nasabah dapat terus menikmati layanan yang lebih personalized," ujar Danis dalam pernyataannya, Rabu (16/10).

Nasabah yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang persetujuan pemrosesan data pribadi dapat mengakses tautan bmri.id/pembaruanpdp atau menghubungi Mandiri Call 14000.

Bank Mandiri akan menggunakan dua metode komunikasi dalam kampanye ini.

Pertama, melalui kanal komunikasi resmi seperti pemberitahuan langsung melalui WhatsApp, email, dan aplikasi Livin’, serta kampanye publik melalui media sosial, ATM, cabang, dan LED yang tersebar di seluruh Indonesia.

Meskipun nasabah yang belum memberikan persetujuan masih dapat menggunakan layanan perbankan seperti biasa, layanan yang lebih personal dan penawaran produk sesuai profil nasabah tidak akan dapat diberikan secara optimal.

Melalui kampanye ini, Bank Mandiri berharap nasabah segera memperbarui persetujuan mereka agar layanan yang sesuai dengan kebutuhan nasabah dapat terus diberikan secara optimal.

Danis menegaskan, "Kami berkomitmen untuk menjaga kepercayaan nasabah dengan memastikan seluruh proses pemrosesan data pribadi dilakukan secara transparan, sesuai dengan UU PDP No. 27 Tahun 2022, dan mendukung prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dalam tata kelola data nasabah."

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah hingga kini masih belum membentuk lembaga khusus perlindungan data pribadi (PDP).

Padahal, pembentukan lembaga ini menjadi amanat UU PDP dan pemerintah punya batas waktu hingga 18 Oktober 2024 untuk segera menghadirkan institusi baru ini.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Hokky Situngkir mengatakan regulasi untuk payung hukum pembentukan lembaga PDP masih dalam proses.

"Aturan turunanya dari UU PDP masih proses," jelas Hokky pada media di Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Hokky menerangkan ada dua regulasi yang nantinya akan menjadi dasar pembentukan lembaga PDP, yakni Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

Walau begitu, Hokky menegaskan lembaga ini nantinya tidak akan berada dibawah naungan Kemenkominfo melainkan di Kementerian PANRB.

"Bukan lagi di kami tapi PANRB kalau tidak salah," urainya.

Diketahui, UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP akan berlaku efektif pada 17 Oktober 2024.

Sebelum itu, paling tidak ada dua kebijakan turunan yang harus disiapkan, salah satunya menyangkut pembentukan lembaga perlindungan data pribadi melalui peraturan presiden (perpres), sebagaimana diatur pada Pasal 58 UU PDP.

Dalam UU PDP, lembaga PDP mempunyai kewenangan yang sangat besar dan kompleks. Karena itu, lembaga PDP tidak saja harus kuat dan independen, melainkan juga kredibel dan mendapat kepercayaan publik.

Berbeda dengan lembaga independen lain yang pimpinannya biasanya dilakukan dengan seleksi dan melalui fit and proper test di DPR, lembaga PDP sepenuhnya menjadi ranah eksekutif.

Pemerintah mempunyai kebebasan untuk mendesain kelembagaan dan model kepemimpinan. Bisa lembaga nonstruktural (LNS) ataupun lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK).

Meski demikian, lembaga PDP harus berfungsi memastikan pelindungan data pribadi serta kepatuhan pengendali dan pemroses data, baik lembaga privat maupun publik, terhadap hukum pelindungan data.

JAKARTA, KOMPAS.com - Insiden kebocoran data pribadi kembali menghantam Indonesia. Kali ini, data 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bocor, termasuk data pribadi milik Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan diperjualbelikan di forum gelap.

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan terkait kesiapan Indonesia dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Menjelang berakhirnya masa transisi UU PDP pada Oktober 2024, seharusnya seluruh pengendali serta prosesor data di Indonesia telah menerapkan standar kepatuhan pelindungan data.

Akan tetapi, berbagai insiden kebocoran data mengindikasikan masih lemahnya kesiapan institusi pemerintah dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Peneliti dari Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Annisa Noor Hayati, mengungkapkan pentingnya akselerasi proses penyusunan peraturan pemerintah terkait implementasi pelindungan data pribadi.

"Pemerintah, terutama Presiden, perlu memastikan adanya percepatan dalam penyelesaian penyusunan peraturan tersebut, termasuk pembentukan lembaga pelindungan data pribadi," kata Annisa saat dihubungi pada Senin (23/9/2024).

Langkah ini, kata Annisa, dinilai sebagai instrumen kunci guna memastikan efektivitas implementasi UU PDP ke depan.

Annisa juga menyoroti ketidaksiapan institusi publik dalam menangani insiden kebocoran data.

"Rentetan insiden memperlihatkan tidak siapnya institusi-institusi terkait untuk memastikan investigasi serta penyelesaian tuntas dari setiap kegagalan pelindungan data pribadi," ujar Annisa.

Hal itu, lanjut Annisa, semakin mempertegas perlunya peningkatan kapasitas pelindungan data di setiap kementerian dan lembaga.

Selama ini, berbagai kebocoran data yang melibatkan institusi pemerintah jarang diiringi dengan penegakan hukum yang tegas.

Sebagai pengendali serta pengolah data, institusi pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk menerapkan standar pelindungan data pribadi sesuai UU PDP. Namun, implementasi yang belum optimal memperlihatkan adanya tantangan besar dalam menjalankan UU ini secara efektif.

Sebelumnya diberitakan, kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Bjorka sudah beberapa kali beraksi mencuri data pribadi masyarakat. Aparat penegak hukum sempat menyatakan akan memburu Bjorka, tetapi sampai saat ini peretas itu tak kunjung dibekuk.

Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, yang di antaranya termasuk data pribadi dirinya.

Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Namun demikian, langkah mitigasi saja tidak cukup. Penerapan UU PDP secara komprehensif menjadi kunci agar insiden kebocoran data serupa tidak terus terulang.

Apalagi, masa transisi yang tersisa semakin mepet. Jika tidak ada percepatan yang signifikan, Indonesia berisiko menghadapi krisis pelindungan data pribadi yang lebih besar di masa mendatang.

Pembentukan lembaga pelindungan data pribadi yang kuat juga menjadi salah satu prioritas penting. Lembaga ini diharapkan mampu memantau, mengawasi, serta menegakkan kepatuhan terhadap standar pelindungan data, baik di sektor publik maupun swasta.

Jika tidak segera terbentuk, Indonesia akan menghadapi kesulitan dalam menanggulangi berbagai ancaman keamanan siber.

Indonesia telah memasuki era digital yang memerlukan sistem pelindungan data yang kuat serta responsif.

Kebocoran data yang berulang kali terjadi harus menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperkuat regulasi, mempercepat pembentukan lembaga terkait, serta memastikan institusi publik siap menjalankan peran mereka sebagai pelindung data pribadi masyarakat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Dugaan kebocoran 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dinilai bisa dibawa ke ranah hukum jika dalam proses penyelidikan ditemukan unsur-unsur perbuatan yang memenuhi syarat tindak pidana.

"Apabila dari proses investigasi ditemukan adanya dugaan unsur tindak pidana pelindungan data pribadi, sebagaimana diatur UU PDP, maka dapat segera diteruskan kepada penyidik untuk proses penegakan hukum pidana," kata peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) Annisa Noor Hayati saat dihubungi pada Senin (23/9/2024).

Annisa mengatakan, walaupun penerapan standar kepatuhan pelindungan data pribadi baru akan diimplementasikan 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), tetapi aturan pidananya langsung dapat ditegakkan sejak undang-undang ini berlaku, pada saat diundangkan.

Menurut dia, hal itu mengacu kepada Pasal 76 UU PDP. Annisa menyampaikan, dari rentetan insiden kebocoran data pada sejumlah institusi pemerintahan memperlihatkan mereka belum siap mengelola data pribadi masyarakat.

"Maka dari itu pihak-pihak terkait sebaiknya memastikan adanya proses investigasi dan penyelesaian yang tuntas dari setiap insiden kegagalan pelindungan data pribadi," ucap Annisa.

Akan tetapi, kata Annisa, sampai saat ini hampir seluruh insiden kebocoran data atau data breach yang diduga melibatkan institusi pemerintah, tidak pernah sekalipun dilakukan upaya penegakan hukum yang tuntas.

"Situasi ini tentu mengkhawatirkan, khususnya terkait dengan pembentukan lembaga pelindungan data pribadi, yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, yang juga merupakan bagian dari institusi pemerintah," papar Annisa.

Sebelumnya diberitakan, kabar kebocoran data ini diungkapkan oleh akun X pegiat keamanan siber Teguh Aprianto @secgron pada Rabu (18/9/2024).

Dia mengunggah tangkapan layar sebuah akun bernama Bjorka yang menjual 6 juta data NIK dan NPWP.

Data tersebut dijual di sebuah forum seharga 10.000 dollar AS atau setara Rp 153 juta (kurs Rp 15.300 per dollar AS).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait dugaan kebocoran 6 juta data NIK dan NPWP, yang di antaranya termasuk data pribadi dirinya.

Jokowi mengatakan, sudah memerintahkan Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi secepatnya.

"Saya sudah perintahkan Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya. Termasuk BSSN untuk mitigasi secepatnya," kata Jokowi usai meresmikan jalan tol Solo-Yogyakarta-Kulonprogo segmen Kartasura-Klaten di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

Angkatan Siber TNI telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir. Pembentukannya akan terus berlanjut pada era Prabowo.

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi, memberikan tanggapan mengenai dugaan kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Sekitar 6 juta data NPWP diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya. Lalu, apa yang menjadi penyebab kebocoran data NPWP menurut Presiden Jokowi? Berikut adalah rangkuman informasi terkait.

Presiden Jokowi menyatakan bahwa kebocoran data bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain. Ia juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya kebocoran data tersebut.

“Mungkin karena keteledoran password bisa terjadi atau karena penyimpanan data yang terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda,” ujar Jokowi di sela peresmian jalan Tol Solo-Yogyakarta di Gerbang Tol Banyudono Boyolali, Jawa Tengah, Kamis, 19 September 2024.

Jokowi Minta Dimitigasi

Menurut Jokowi, kebocoran data harus dicegah atau dimitigasi. “Saya sudah menyampaikan, semua harus dimitigasi,” ujar Jokowi usai melakukan kunjungan kerja di Pasar Dukuh Kupang Surabaya, 20 September 2024.

Jokowi mengatakan bahwa mitigasi harus dilakukan segera. Terlebih, banyak negara mengalami kebocoran data, tak hanya di Indonesia. “Saya sudah perintahkan, Kominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara),” kata dia.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani minta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Kementerian Keuangan mengevaluasi dugaan pencurian data tersebut.

“Saya sudah minta Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya. Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak (Suryo Utomo) dan tim IT,” kata Sri Mulyani, usai menghadiri Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2025, di Jakarta, Kamis lalu.

Bocornya data dari tangan pemerintah ini sudah terjadi yang ke sekian kali. Ahli keamanan siber, Dr. Pratama Persadha, menyatakan bahwa Presiden Jokowi perlu segera membentuk lembaga yang bertugas sebagai Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi. Ini penting untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mulai berlaku pada 18 Oktober 2024.

Sesuai dengan amanat pasal 59 undang-undang tersebut, Komisi Penyelenggara Perlindungan Data Pribadi akan bertanggung jawab dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan serta strategi perlindungan data, melakukan pengawasan atas pelaksanaan perlindungan data, dan menegakkan hukum administratif terhadap pelanggaran undang-undang ini.

Walaupun undang-undang yang disahkan pada 18 Oktober 2022 akan berlaku hanya dua hari sebelum Jokowi mengakhiri jabatannya, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengeluarkan Keputusan Presiden yang menjadi turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, termasuk pembentukan lembaga pengaturnya, ujar Pratama, seperti yang dilaporkan Antara pada Kamis, 19 September 2024.

"masih ada waktu bagi Presiden untuk membentuk lembaga Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi, yaitu sampai 17 Oktober mendatang," katanya.

Sesuai undang-undang tersebut, Lembaga/ Komisi Penyelenggara Pelindungan Data Pribadi yang bertanggung jawab pada Presiden, bertugas:

a. Membuat perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan ' Prosesor Data Pribadi;

b. pengawasan terhadap penyelenggaraan Pelindungan Data Pribadi;

c. penegakan hukum administratif terhadap pelanggaran Undang-Undang ini; dan

d. fasilitasi penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

SUKMA KANTHI NURANI | HANAA SEPTIANA | RADEN PUTRI ALPADILLAH GINANJAR