Bisnis.com, JAKARTA - Bekerja di perusahaan pada masa kondisi ekonomi tidak menentu membuat orang-orang bingung. Namun, ada kalanya orang yang kurang beruntung terdampak PHK, hingga harus menganggur.

Seseorang yang tidak bekerja atau mengalami putus hubunga kerja, sedang berada di dalam posisi krisis karir. Ini menimbulkan tantangan terhadap kondisi keuangan.

Aninda, seorang praktisi psikologi dan pemetaan bakat membeberkan secara detail mengenai krisis karier itu dalam program Broadcast, di kanal youtube Bisnis.com.

Menurutnya, krisis karier adalah sebuah momen di mana seseorang merasa ada yang perlu diselesaikan dari sisi karier. Biasanya ada tanda paling besar adalah ketika kita merasa perlu ada perubahan besar dalam karier. Hal itu kemudian mendorong perasaan ingin berhenti bekerja atau mengganti karier.

Lulusan Fakultas Psikologi Universitas Atmajaya Jakarta itu menjelaskan ,ada alasan yang mendorong perasaan tersebut. Pertama, karena merasa sudah tidak lagi termotivasi untuk menjalani pekerjaan tersebut dan kedua merasa tidak lagi menemukan tantangan dari pekerjaan yang ada.

“Biasanya kalau merasa tidak termotivasi arahnya kalau pekerjaan yang sekarang itu cocok nggak buat kita atau dengan kata lain disebut demotivasi. Kalau yang merasa tidak ada tantangan, itu artinya merasa sudah jago dengan pekerjaan saat ini jadi merasa tidak ada lagi yang bisa dipelajari lalu membuat kita sulit untuk mendapatkan manfaat memenuhi kepuasan kita sebagai manusia. Itulah yang disebut sebagai krisis karier. Jadi ada perubahan besar yang sebenarnya ingin kita capai,” jelasnya.

Dia membeberkan, ada dua hal yang membedakan apakah sedang alami krisis karier atau hanya sekadar tidak puas dengan pekerjaan. Kalau yang berhubungan dengan kepuasaan terhadap pekerjaan, biasanya akan merasa ingin memperbaiki sesuatu pada pekerjaan karena merasa tidak puas dengan capaiannya.

“Oke yang tidak puas itu di area mana saja. Kita cek itu dahulu dan kita memperbaikinya. Contoh kita merasa tidak puas dengan tim kita lalu kita berupaya bagaimana caranya untuk membaur dengan tim kita. Atau misalkan oke saya harus memimpin tim ini tapi tidak mengintimidasi. Ada yang kita perbaiki. Atau contoh lain, kita merasa pekerjaan kita menumpuk apakah ada salah strategi di awal dan Itu yang perlu kita selesaikan,” tuturnya.

Tapi kalau bicara soal krisis karier, maka arahnya lebih kepada mempertanyakan kepada diri sendiri. Apalagi diri sendiri cocok tidak dengan pekerjaan ini, atau apakah diri sendiri bisa belajar lebih banyak jika keluar dari pekerjaan ini, atau juga bisakah pekerjaan ini bisa mengaktualisasikan diri sendiri. Jadi dengan kata lain, krisis karier bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan yang menyasar pada diri sendiri.

Aspek Finansial dan Psikologis

Menurutnya, ada dua aspek dalam menganalisis kaitan antara diri sendiri dengan pekerjaan. Aspek-aspek tersebut adalah finansial dan psikologis dan kedua hal ini sangat bertolak belakang sehingga menurutnya perlu diberi tembok pemisah.

Ambil misa kalau bicara soal finansial berarti kita akan mengerjakan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan ibarat. Ibaratnya kata Aninda, selama halal, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala dijalani.

Tapi kalau berbicara soal pekerjaan yang berhubungan dengan aspek psikologis, hal itu, menurutnya lebih mengarah pada kesehatan mental. Aspek ini lebih dalam dibandingkan sekadar finansial.

“Kita bakal berpikir pekerjaan ini bakalan sesuai dengan passion kita, potensi kita ada di situ atau tidak. Ketika kita mengerjakan hal ini kita puas atau tidak, kita bisa mengaktualisasikan diri atau tidak. Makanya dibilang kalau hal ini berhubungan dengan kesehatan mental kita,” ucapnya.

Menurutnya, perasaan krisis karier bisa dialami oleh pekerja yang berusia 30-an tahun. Dengan usia seperti itu dan mengawali karier di usia 20-an awal, berarti sang buruh telah bekerja selama 8-10 tahun lamanya.

Kalau usia pensiun ambil misal 60 tahun, berarti masa kerja pekerja tersebut masih 30 tahun lagi dan mengerjakan hal yang sama setiap harinya. Aninda menyelipkan pertanyaan bisakah sang pekerja memproses mentalnya selama 30 tahun ke depan. Atau juga bisa jadi akan ada perasaan lelah yang teramat sangat sehingga butuh untuk mencari solusi.

Dia membeberkan krisis karier sebenarnya juga berkaitan dengan bagaimana seseorang memilih karier pertamanya. Ketika pada awalnya mengambil karier tertentu karena alasan finansial semata, dalam perjalanan hal itu bisa menjadi krisis karier dan ia akan mempertanyakan apakah karier yang dijalani ini sesuai dengan bakat dan bisa mengembangkan dirinya pada tahap yang lebih tinggi lagi.

Tips Berganti Karier

Salah satu solusi krisis sebagaimana yang dimaksud, adalah berganti karier. Aninda mewanti-wanti bahwa berganti karier bukan sekadar berganti perusahaan dengan posisi yang sama tapi benar-benar mengganti jenis pekerjaan.

Sebelum melakukan hal itu, menurutnya si pekerja harus benar-benar jujur pada diri sendiri karena nanti akan ada dua kesimpulan yang bisa dipilih setelah mengontemplasikan diri. Pertama tetap mengikuti karier ini sampai akhir atau, kedua mencari hal baru yakni berganti karier.

Ketika memilih untuk berganti karier maka dibutuhkan strategi tertentu. Dia menyarankan tidak boleh resign tanpa mempersiapkan diri akan melakukan hal apa saja setelah tidak lagi bekerja. Sebelum mengundurkan diri, menurutnya harus membuat riset pekerjaan apa yang cocok dengan cara mengikuti seminar tentang talenta, diri atau melihat referensi pekerjaan dari teman, atau bisa juga mengunjungi psikolog.

“Strategi kedua, tentukan waktu, mau berapa lama nganggur. Kalau menganggur setelah bekerja bertahun-tahun enak menikmati, malah bisa menghanyutkan. Ketiga, cek pendapatan selamamu tidak bekerja, bisa menutupi kebutuhan hidup dari mana. Tiga strategi ini memang benar-benar harus dilaksanakan dengan disiplin tinggi,” bebernya.

Menurutnya, berdasarkan hasil penelitian, idealnya waktu menganggur adalah selama tiga bulan. Enam bulan menganggur menurutnya sudah terlalu lama.

JAKARTA - Industri tekstil atau garmen di Indonesia tengah menghadapi badai pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu perusahaan tekstil terbesar, PT Sri Rejeki Isman Tbk ( Sritex ), baru-baru ini resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga (PN) Semarang, dengan utang mencapai Rp24 triliun.

Dampak langsung dari keputusan ini, sekira 20.000 pekerja Sritex terancam PHK. Di luar itu, efek domino yang terjadi dinilai bisa mengguncang seluruh sektor industri garmen di Indonesia. Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengatakan, runtuhnya salah satu pemain besar industri tekstil dalam negeri ini menjadi alarm bagi Pemerintahan Prabowo Subianto untuk segera bertindak mengatasi krisis yang terjadi.

"Dalam beberapa tahun terakhir, industri garmen Indonesia sudah berada di bawah tekanan. Globalisasi, perubahan pola konsumsi, ketatnya persaingan internasional, dan pandemi Covid-19 telah memberikan dampak signifikan pada industri ini," ungkap Achmad dalam keterangannya kepada SINDOnews, Sabtu (26/10/2024).

Peroslan itu masih ditambah lagi dengan ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor dan rantai pasok global yang terganggu oleh berbagai faktor eksternal, termasuk perang dagang antara Amerika Serikat dan China serta kenaikan biaya produksi di dalam negeri.

Kepailitan Sritex, kata Achmad, adalah puncak dari masalah yang telah lama mengintai. Dengan beban utang yang besar, ketergantungan pada permintaan global, serta tekanan dari kenaikan upah minimum, Sritex akhirnya tidak mampu lagi bertahan.

"Dalam konteks ini, situasi yang dialami Sritex bukan hanya masalah internal perusahaan, tetapi cerminan dari kesulitan yang dihadapi oleh industri garmen secara keseluruhan di Indonesia," ujarnya.

PHK massal di sektor garmen, lanjut dia, bukan hanya masalah ekonomi tetapi juga sosial. Ribuan pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada daya beli mereka, tetapi juga akan memengaruhi stabilitas sosial di kawasan industri yang sangat bergantung pada keberadaan perusahaan-perusahaan tekstil besar.

"Banyak dari pekerja yang terkena PHK adalah tulang punggung keluarga, dan jika mereka kehilangan penghasilan, dampaknya akan berlipat ganda," tandasnya.

Selain itu, mayoritas pekerja di sektor garmen adalah perempuan, dan kehilangan pekerjaan dalam skala besar seperti ini akan memperburuk kesenjangan gender dalam tenaga kerja dan meningkatkan tingkat kemiskinan perempuan di Indonesia. Mneurut Achmad, ini adalah isu yang perlu dihadapi dengan serius, mengingat industri tekstil adalah salah satu sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Indonesia.

"Sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menghadapi tugas berat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, terutama dalam mengatasi dampak dari krisis di sektor garmen ini," cetusnya.

Menurut Achmad, ada beberapa langkah konkret yang dapat diambil oleh Prabowo dan pemerintahannya untuk meredam dampak buruk dari badai PHK di industri garmen dan tekstil, yakni:

Paket Bantuan untuk Pekerja yang Terkena Dampak

Langkah pertama dan mendesak menurutnya adalah memastikan bahwa pekerja yang terkena PHK mendapat dukungan yang memadai. Pemerintah harus segera mengeluarkan paket bantuan sosial khusus untuk pekerja di sektor garmen yang terdampak. Program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau subsidi bagi keluarga yang kehilangan penghasilan harus segera disalurkan untuk mencegah terjadinya krisis sosial yang lebih luas.

Selain itu, program pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) harus diperluas agar para pekerja dapat mengakses peluang pekerjaan di sektor lain. Misalnya, pekerja garmen yang memiliki keterampilan menjahit atau produksi tekstil dapat dilatih untuk beralih ke industri lain yang sedang berkembang, seperti industri kreatif atau teknologi.

Restrukturisasi Utang dan Dukungan Bagi Perusahaan Tekstil

Krisis di Sritex menunjukkan betapa rentannya industri tekstil terhadap tekanan keuangan. Oleh karena itu, pemerintah perlu berkoordinasi dengan bank-bank dan lembaga keuangan untuk memberikan skema restrukturisasi utang yang lebih fleksibel bagi perusahaan tekstil yang mengalami kesulitan.

"Pendekatan ini diperlukan untuk mencegah lebih banyak perusahaan tekstil yang terjerumus dalam kebangkrutan," tandasnya.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif pajak dan subsidi energi bagi perusahaan tekstil untuk membantu mereka menurunkan biaya produksi. Industri garmen sangat padat karya, sehingga biaya produksi yang lebih rendah akan membantu perusahaan-perusahaan ini bertahan dan tetap kompetitif di pasar global.

Mendorong Konsolidasi dan Kolaborasi Industri

Industri tekstil Indonesia saat ini tersebar dan cenderung terfragmentasi, dengan banyaknya perusahaan kecil hingga menengah yang beroperasi secara independen. Pemerintah harus mendorong konsolidasi di sektor ini, dengan memfasilitasi kolaborasi antara perusahaan-perusahaan besar dan kecil.

Dengan konsolidasi, industri tekstil dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya produksi, dan meningkatkan daya saing global.

Pemerintah juga dapat membentuk klaster industri tekstil yang terintegrasi, di mana perusahaan-perusahaan tekstil dapat beroperasi secara bersama-sama dalam satu ekosistem, dengan akses yang lebih mudah ke infrastruktur, bahan baku, dan teknologi produksi terbaru.

Penguatan Pasar Domestik

Selama ini, industri garmen Indonesia sangat bergantung pada pasar ekspor. Ketergantungan ini membuat industri rentan terhadap fluktuasi permintaan global dan ketidakpastian ekonomi internasional. Untuk itu, Pemerintahan Prabowo menurutnya perlu mendorong penguatan pasar domestik sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas industri tekstil.

Program seperti kampanye ?Bangga Buatan Indonesia? harus terus diperkuat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mendukung produk lokal. Selain itu, pemerintah harus mendorong sektor retail dan fashion domestik untuk lebih mengutamakan penggunaan produk tekstil dalam negeri, yang pada gilirannya akan mendukung industri tekstil nasional.

Inovasi dan Teknologi

Di era persaingan global saat ini, industri tekstil Indonesia harus bertransformasi dengan mengadopsi teknologi dan inovasi. Prabowo harus memfasilitasi investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi produksi, seperti penggunaan mesin otomatisasi, material ramah lingkungan, serta teknologi penghematan energi.

Pemerintah juga perlu mendukung riset dan pengembangan (R&D) di sektor tekstil, dengan menyediakan insentif bagi perusahaan yang berinovasi dalam menciptakan produk tekstil yang bernilai tambah tinggi, seperti kain berbahan organik atau tekstil teknologi tinggi untuk keperluan medis dan olah raga.

"Dengan langkah-langkah yang tepat, mulai dari memberikan bantuan sosial dan pelatihan ulang bagi pekerja, mendukung restrukturisasi utang perusahaan tekstil, mendorong konsolidasi industri, memperkuat pasar domestik, serta memfasilitasi adopsi teknologi dan inovasi, Prabowo dapat membantu industri tekstil Indonesia bangkit kembali," ujar Achmad.

Dia mengingatkan, industri ini memiliki potensi besar untuk tetap menjadi salah satu pilar penting ekonomi nasional. Namun, imbuh dia, dibutuhkan intervensi yang cepat dan tepat dari pemerintah agar industri yang tengah mengalami krisis ini dapat bertahan dan berkembang di masa depan.

JAKARTA - Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional ( IMF ) dan Bank Dunia dimulai di Washington DC pada hari Senin (21/10), dengan pertemuan-pertemuan yang akan berlangsung hingga hari Sabtu, diharapkan akan berfokus pada krisis utang global dan cara-cara untuk menyelamatkan tatanan keuangan internasional yang dipimpin AS.

AS menyumbang lebih dari sepertiga dari utang publik global yang meroket sebesar USD100 triliun, dengan pinjaman negara sebesar USD35,75 triliun (dan terus meningkat) secara bertahap menempatkan raksasa ekonomi tersebut dalam bahaya karena pangsa PDB globalnya berdasarkan PPP turun hingga di bawah 15% - pencapaian terendah sejak Depresi Besar tahun 1930-an, dan turun dari rekor tertinggi sebanyak 50% (dalam nominal) pada pertengahan tahun 1940-an dan penciptaan Sistem Bretton Woods untuk pertukaran internasional.

"Negara-negara mencari cara dan sarana untuk melakukan perdagangan dan bisnis di luar arsitektur keuangan yang didominasi AS, karena mereka muak dengan AS yang mendiktekan persyaratan kepada banyak negara, terutama dengan mencegah negara-negara melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS," ujar Chintamani Mahapatra, pendiri dan ketua Kalinga Institute of Indo-Pacific Studies, seperti dilansir Sputnik, Selasa (22/10/2024).

Menurut dia, pada dasarnya banyak negara saat ini tidak punya pilihan lain untuk melakukan bisnis dengan negara-negara yang terkena sanksi AS, bahkan jika mereka tidak mendukung sanksi AS. Mahapatra menambahkan, mata uang China - yuan yang terus meningkat peranannya secara global masih harus menempuh jalan panjang sebelum dapat muncul sebagai mata uang internasional yang kredibel. Di sisi lain, menurutnya lembaga-lembaga yang dipimpin AS seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO pasti akan melakukan segala cara untuk memastikan bahwa AS dan sekutunya mempertahankan dominasi mereka dalam ekosistem keuangan global.

"Negara-negara Barat yang bersatu akan berusaha untuk tidak membiarkan sistem alternatif bangkit. Dan negara-negara non-Barat hampir tidak bersatu. Negara-negara memiliki saling ketergantungan yang kompleks," kata pengamat tersebut. "Jadi, orang tidak dapat menulis obituari sistem yang didominasi dolar saat ini. Ekonomi lain harus meningkat ke titik di mana dominasi relatif AS semakin menurun, dan dalam hal itu sistem alternatif akan mudah muncul," tambahnya.

Untuk meruntuhkan dominasi dolar menurutnya langkah pertama yang harus ditempuh adalah mencoba menciptakan sistem keuangan alternatif untuk perdagangan global, sehingga sistem pembayaran dapat berbeda dari arsitektur keuangan saat ini yang didominasi oleh Amerika Serikat. Namun, imbuh dia, de-dolarisasi tidaklah mudah.

"Negara-negara ekonomi berkembang harus menyelesaikan perbedaan politik dan keamanan bilateral mereka sebelum berusaha menciptakan tatanan de-dolarisasi berdasarkan non-diskriminasi, kesetaraan, dan keadilan," tegas Mahapatra.

Sejauh menyangkut fokus agenda IMF/Bank Dunia pada utang, pengamat ini menekankan bahwa selama hegemoni dolar dipertahankan, utang yang terus meningkat di AS akan menciptakan risiko besar bagi ekonomi global. "Meskipun AS, ekonomi global terbesar, menghadapi utang publik yang besar, ekonomi AS tidak mungkin menderita banyak. Bagaimanapun, Federal Reserve AS mencetak dolar dan bukan negara lain. Namun, penurunan atau turbulensi ekonomi AS karena utang yang besar dan tidak berkelanjutan akan berdampak global dan dengan demikian negara-negara berusaha menghindari guncangan sebagai reaksi alami," kata Mahapatra.

Mneurut dia, ekonomi global akan berubah menjadi turbulensi, jika ekonomi AS goyah. Hal ini sebagian karena dominasi dolar AS dalam perdagangan dan transaksi global. Sistem keuangan dunia dikendalikan oleh AS karena kekuatan dan pengaruh mata uangnya.

"Perdagangan internasional tidak mungkin terjadi tanpa negara-negara memasuki sistem keuangan yang dikendalikan AS dan hal itu tercermin dengan baik dalam sanksi AS yang mencegah negara lain melakukan transaksi. Ada batasan pertukaran mata uang dan perdagangan barter dalam ekosistem ekonomi global kontemporer," jelas Mahapatra.

Meski demikian, pengalaman Rusia sejak 2014, dan khususnya setelah 2022 serta penerapan lebih dari 20.000 sanksi terhadap negara tersebut oleh Barat, telah menunjukkan bahwa setidaknya negara-negara yang lebih besar memiliki kemampuan, dan sarana, untuk menerobos blokade perdagangan berbasis dolar.

Pada KTT BRICS minggu ini di Kazan, Rusia akan berusaha menunjukkan kepada mitranya cara-cara sistematis untuk meningkatkan perdagangan dalam mata uang nasional, dan memperkuat jaringan perbankan.

JAKARTA - Perbandingan utang antara negara adidaya seperti China dengan negara berkembang seperti Indonesia memiliki ukuran yang berbeda dengan konsekuensi yang beragam bagi masing-masing negara.

China, sebagai negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia, memiliki total utang yang sangat besar. Namun, perlu diingat bahwa ukuran ekonomi China juga sangat besar sehingga rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mereka relatif lebih terkendali dibandingkan Indonesia.

Utang China sebagian besar digunakan mendanai proyek-proyek infrastruktur besar-besaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sementara, utang Indonesia digunakan berbagai keperluan mulai dari pembangunan infrastruktur hingga pembiayaan defisit anggaran.

Berdasarkan laporan State Administration of Foreign Exchange China pada akhir Maret 2024, utang luar negeri China mencapai RMB17,827 triliun atau setara Rp39.000 triliun. Terdiri dari utang jangka pendek dan jangka panjang. Utang jangka pendek mencapai RMB10007,4 miliar sedangkan utang jangka panjang mencapai RMB7819,7 miliar.

Utang China juga dibagi berdasarkan sektor institusional terdiri dari utang pemerintah pusat mencapai RMB830,6 miliar. Utang bank mencapai RMB7747,2 miliar. Utang sektor lainnya mencapai RMB6214,6 miliar. Pada 2023, rasio utang Pemerintah China terhadap PDB mencapai 83,60%, yang merupakan rekor tertinggi sejak 1997.

Pada 2022 utang Pemerintah China mencapai 77% dari PDB. Beberapa ahli khawatir bahwa utang China telah melonjak dengan kecepatan yang dapat menyebabkan krisis keuangan dan kemerosotan ekonomi.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, utang Indonesia mencapai sebesar Rp8.461,93 triliun per akhir Agustus 2024. Sesuai porsinya sebesar 88,07% atau Rp7.452,56 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 11,93% atau Rp1.009,37 triliun berasal dari pinjaman. Pinjaman luar negeri itu terdiri dari bilateral sebesar Rp264,05 triliun, multilateral Rp578,76 triliun dan commercial banks sebesar Rp126,94 triliun.

JAKARTA - Sejak ditetapkan sebagai pandemi Covid-19 pada 11 Maret 2020 oleh Badan Kesehatan Dunia (WHO) lalu, virus corona telah menyebar luas ke seluruh dunia. Tak hanya berdampak pada krisis kesehatan, pandemi Covid-19 juga menyebabkan perekonomian sebagian besar negara-negara di dunia tumbuh negatif bahkan resesi. Hanya sebagian kecil negara di dunia yang masih bertahan dan ekonominya tumbuh.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan krisis ekonomi di seantero jagat. Tidak hanya dialami negara-negara berkembang dan miskin, negara-negara maju juga merasakan dampak negatif merebaknya Covid-19. Sebagian besar negara maju bahkan terperangkap dalam resesi ekonomi yang cukup dalam. Begitu pula negara berkembang.

Sejumlah lembaga internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada 2020 diprediksi akan turun lebih dalam dari tahun-tahun sebelumnya. Pada Januari 2021, IMF mengestimasi pertumbuhan ekonomi global di angka minus 3,5%. Sementara Bank Dunia pada Januari 2021 dan OECD pada Desember 2020 masing-masing memprediksi penurunan pertumbuhan ekonomi global lebih dalam menjadi minus 5,2% dan minus 4,2%.

Lesunya perekonomian global tersebut tak lepas dari efek pandemi Covid-19 yang menjalar hingga ke persoalan ekonomi dan keuangan dunia. Kedatangannya yang tiba-tiba memberikan tekanan yang besar dari sisi penawaran dan permintaan.

Rantai produksi dunia bukan hanya terganggu, bahkan terputus, karena banyak negara memilih karantina wilayah (lockdown) untuk menahan laju penyebaran Covid-19. Gangguan suplai juga menjalar ke sisi permintaan, konsumsi turun signifikan, investasi merosot drastis, dan perdagangan dunia sangat lesu.

Turunnya aktivitas perekonomian dan terbatasnya mobilitas barang dan jasa, serta pembatasan ruang gerak penduduk, pada akhirnya memukul pula pendapatan perusahaan dan masyarakat. Akibatnya, pemutusan hubungan kerja dan merumahkan karyawan terjadi di mana-mana di dunia.

Penerapan kebijakan pembatasan mobilitas untuk menekan penyebaran Covid-19 menimbulkan pula goncangan baik di pasar keuangan maupun sektor riil. Di sisi penanganan dampak ekonomi, berbagai kebijakan diarahkan pada tiga prioritas, yaitu menyediakan dana untuk penanganan kesehatan, menyalurkan bantuan jaringan pengaman sosial, dan memberikan stimulus/dukungan ekonomi kepada dunia usaha.

Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik selama mengelola pandemi Covid-19 di bawah kepemipinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bukan hanya angka kematian per kapita yang rendah, tapi juga didukung kebijakan fiskal yang tepat.

"Kebijakan 'Gas dan Rem' waktu itu 90% sukses karena waktu korban pandemi dapat dikendalikan, daya beli masyarakat masih mampu dan bertahan," ujar Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, saat dihubungi SINDOnews baru-baru ini.

Senada, ekonom Muhammadiyah, yang juga Direktur Program Pascasarjana Institut Teknologi dan Bisnis (ITB) Ahmad Dahlan Jakarta, Mukhaer Pakkana mengamini bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang tercepat dalam proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.

"Indonesia sebagai salah satu negara yang tercepat dalam proses recovery bahkan tumbuh lebih cepat di atas rata-rata ekonomi dunia," ujarnya.

Keberhasilan melewati masa sulit ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari sedikit negara yang berhasil menangani krisis global akibat Covid-19 dengan cepat. Presiden Jokowi saat itu menerapkan strategi pendekatan 'Gas dan Rem' untuk menanggulangi krisis.

Keseimbangan antara penanganan kesehatan dan stabilitas ekonomi diupayakan, sehingga sekali waktu pembatasan ketat dilakukan namun juga diselingi pelonggaran bagi aktivitas masyarakat. Ada 3 roda penting dalam mengoperasikan 'Gas dan Rem'. Pertama, stimulus ekonomi yang menjamin masyarakat tidak kehilangan pekerjaan. Kedua, perlindungan sosial agar masyarakat tidak kelaparan dan ketiga penanganan kesehatan untuk meminimalisir korban. Di samping itu juga memberikan dukungan digitalisasi bagi UMKM.

Berdasarkan riset yang dirilis pada 2024 oleh WHO, Indonesia mengalami resesi yang rendah. Indikatornya, Indonesia hanya terkontraksi 2,07% pada 2020. Inggris terkontraksi 9,9%. Jepang menyusut 4,8% sedangkan Perancis dan Italia menutup tahun 2020 dengan kontraksi masing-masing 8,2% dan 8,9%.

Di kawasan Asia Tenggara Singapura tercatat terkontraksi 5,4%, Malaysia minus 5,6%, dan Thailand minus 6,1%. Sementara, Filipina menjadi yang paling buruk lantaran perekonomiannya terkontraksi hingga 9,5% pada 2020. Pemerintahan Presiden Joko Widodo dipandang berhasil menjaga stabilitas ekonomi, terutama di masa Pandemi Covid-19.

Melalui kebijakan Gas-Rem, pemerintah berhasil mengontrol jalannya roda perekonomian dan juga kesehatan masyarakat di masa pandemi, melalui satu komando dari pusat sampai ke daerah, serta penerapan PPKM dan micro management yang menyesuaikan tingkat positif Covid di setiap provinsi.

Dunia Memuji Jokowi

Strategi 'Gas dan Rem' yang dilakukan Indonesia diapresiasi dunia. Dari hasil asesmen IMF yang disampaikan dalam laporan Article IV Consultation tahun 2021 yang dirilis Rabu, 23 Maret 2022 menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan di tengah pandemi Covid-19, didukung oleh kinerja makroekonomi yang kuat, serta respons kebijakan yang tegas dan menyeluruh.

Tak hanya IMF, strategi 'Gas dan Rem' diapresiasi oleh Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Abdulla Shahid saat menghadiri The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, yang digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, pada Rabu, 25 Mei 2022.

"Ini merupakan bukti komitmen kuat dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, di bawah kepemimpinan Yang Mulia Presiden Joko Widodo untuk memerangi Covid-19 dan mengembalikan negara ke jalur pemulihan," ujar Abdulla Shahid saat itu.

Deputi Sekretaris Jenderal PBB Amina Jane Mohammed saat itu juga mengapresiasi langkah dan kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air, termasuk capaian vaksinasi Covid-19 di Indonesia yang cakupannya lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia.

Bank Dunia dan IMF juga memuji penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, khususnya paket kebijakan yang tertuang dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), kebijakan moneter yang akomodatif, dan upaya di sektor keuangan untuk mendorong kredit.

Pujian itu dilontarkan Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva, Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dan Representatif Senior IMF untuk Indonesia James Walsh saat bertemu langsung dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor, Minggu, 17 Juli 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendampingi Jokowi saat itu mengatakan, IMF menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia dalam penanganan Covid-19 dan menjaga stabilitas ekonomi. Dia menyampaikan bahwa IMF menilai perekonomian Indonesia dalam kondisi baik meskipun sejumlah negara sedang berada di pinggir jurang resesi akibat pandemi Covid-19.

IMF juga melihat bahwa kondisi membaiknya ekonomi Indonesia saat itu terlihat dari beberapa sisi seperti kinerja ekonomi, sisi pertumbuhan, sisi neraca pembayaran yang mengalami surplus perdagangan selama 26 bulan berturut-turut, dan sisi inflasi yang berada di bawah 5 persen.

Pujian strategi pemulihan ekonomi Indonesia dari gempuran pandemi Covid-19 pun dilontarkan oleh Direktur Pelaksana IMF Kristalina Georgieva saat bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 4 September 2023.

Kala itu, Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi yang mendampingi Presiden Jokowi bertemu Kristalina, bahwa Bank Dunia juga IMF mengapresiasi atas prestasi ekonomi Indonesia di tengah gempuran pandemi Covid-19. Bahkan, Bank Dunia dan IMF juga memuji ekonomi Indonesia yang tidak masuk ke dalam jurang inflasi.

"Managing Director IMF bahkan mengatakan bahwa ASEAN is a bright spot di tengah situasi dunia yang sulit dan Indonesia dikatakan sebagai source of joy, source of hope. Dan ini juga memberikan pelajaran juga bagi negara-negara berkembang, kalau Indonesia bisa maka negara berkembang lain juga harus bisa," pungkasnya.

JAKARTA - Anggota DPR RI Rachmat Gobel mengusulkan tiga solusi untuk mengatasi deflasi yang menimpa Indonesia. Sejumlah solusi itu antara lain, memperbaiki pertanian, menggalakkan ekonomi sirkular dan mengendalikan impor.

"Walaupun sudah mengalami deflasi, masyarakat tetap tak melakukan aksi beli karena tak memiliki cukup uang. Kondisi ini merupakan yang terburuk dalam satu dekade ini," ujar dia dalam pernyataannya, Rabu (9/10/2024).

Gobel menyampaikan hal itu menanggapi data BPS yang menunjukkan deflasi yang sedang menimpa Indonesia dalam lima bulan secara berturut-turut. Deflasi adalah peristiwa turunnya harga-harga barang akibat menurunnya daya beli masyarakat. Deflasi mulai terjadi pada bulan Mei, sebesar 0,03 persen, lalu Juni 0,08 persen, Juli 0,18 persen, Agustus 0,03 persen, dan September 0,12 persen.

"Indonesia terus didera kondisi ekonomi yang memprihatinkan seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), tutupnya sejumlah industri manufaktur, dan banjir barang-barang impor," ungkapnya.

Selain itu, jumlah kelas menengah Indonesia yang terus anjlok dan fenomena mantab alias makan tabungan, yaitu masyarakat mulai menggunakan tabungannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena menurunnya pendapatan. "Semua ini terjadi akibat salah kelola ekonomi serta kebijakan ekonomi yang mengandung unsur fraud dan moral hazard," kata Gobel.

Menurut dia situasi ini tak hanya bersifat struktural tapi juga menyangkut tata nilai sehingga rusaknya sangat sistemis dan massif. Sehingga butuh solusi mendasar tapi juga sekaligus kreatif dan berdimensi masa depan.

Lebih lanjut, situasi yang sedang dihadapi Indonesia tak hanya mengancam target pertumbuhan ekonomi Indonesia tapi juga bisa menjungkalkan Indonesia untuk masuk ke dalam negara berkategori middle income trap.

"Indonesia sudah lama masuk ke dalam negara berpendapatan menengah, sudah lebih dari 20 tahun, dan masih jauh untuk bisa di atas USD10 ribu untuk lepas dari negara berpendapatan menengah. Indonesia bukan makin masuk sebagai negara industri, tapi justru mengalami deindustrialisasi. Di Asia Tenggara, beruntung masih ada negara seperti Laos, Myanmar, dan Kamboja, sehingga kita masih bisa senang secara palsu. Tapi jika melihat ke Vietnam, maka kita bisa sesak napas," katanya.

Gobel mengaku sengaja menyampaikan penilaian dan fakta tersebut dengan diksi apa adanya karena masyarakat jangan terus dininabobokan dengan eufimisme. "Saya juga bukan hendak membangun pesimisme, tapi justru pada kesempatan ini saya ingin memompakan semangat dan optimisme dengan terus mencarikan solusi yang terbaik. Ini soal pilihan dan kemauan saja. Pilihannya ada, kemauan pun pasti ada, maka langkah selanjutnya berani atau tidak. Karena pasti ada pihak-pihak yang akan menikmati keadaan yang buruk ini dan mereka menolak perbaikan," katanya.

Adapun tentang tiga solusi itu, Gobel menerangkan tentang vitalnya solusi pertama, yaitu memperbaiki sektor pertanian. Ada tiga fakta tentang sektor ini. Pertama, data BPS 2022 mencatat ada 40,64 juta petani di Indonesia, atau 29,96 persen dari total jumlah penduduk yang bekerja. Sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja. Kedua, separo penduduk miskin di Indonesia bekerja di sektor pertanian. Artinya, mayoritas penduduk miskin di Indonesia adalah petani. Ketiga, pertanian adalah menyangkut ketahanan nasional karena ini menyangkut perut penduduk. Tidak ada negara besar yang kuat dan maju yang pangannya tergantung pada negara lain. Keempat, membaiknya sektor pertanian akan menggerakkan ekonomi nasional.

"Sektor pertanian butuh solusi komprehensif, bukan solusi tambal sulam. Jika sektor pertanian bisa diperbaiki, maka separo masalah sudah bisa diatasi dan fondasi ekonomi bisa lebih kokoh. Korea, China, dan Jepang, memulai dengan membenahi sektor pertaniannya terlebih dulu sebelum beranjak ke sektor industri," katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa problem pertanian bukanlah soal cukup-tidak cukupnya luas lahan pertanian, tapi masalah produktivitas hasil pertanian. "Lahan kita masih cukup, tinggal bagaimana produktivitas dinaikkan hingga dua kali lipat. Jadi yang harus dilakukan adalah intensifikasi dan modernisasi pertanian secara optimal,? katanya.

Perluasan lahan pertanian memang bisa berpotensi menaikkan jumlah hasil panen, namun hal itu tak akan mengurangi angka kemiskinan. "Jadi isunya bukan sekadar terpenuhi kebutuhan pangan nasional tapi yang lebih penting lagi adalah mengentaskan kemiskinan dan menyejahterakan petani serta menggerakkan ekonomi nasional," katanya.

Solusi kedua, kata Gobel, adalah pengendalian impor. Saat ini, katanya, Indonesia sedang dibanjiri barang-barang impor. Dalam teori ekonomi, katanya, membeli barang berarti membeli waktu, membeli upah buruh, serta membeli temuan dan inovasi penciptaan barang. Sehingga jika membeli barang impor yang barang itu sebetulnya sudah bisa diproduksi di dalam negeri, maka sejatinyanya ada banyak kerugian yang diderita sebuah bangsa dan negara.

"Ini bukan hanya hilangnya devisa dan menciptakan pengangguran, tapi mematikan kreativitas, daya cipta manusia, dan pemuliaan manusia sesama anak bangsa," jelasnya.

Puncak dari kekacauan regulasi impor adalah lahirnya Permendag No 8 Tahun 2024 yang menghilangkan persyaratan pertimbangan teknis dalam impor barang serta meloloskan sekitar 28 ribu kontainer yang diduga masuk tanpa ada persetujuan impor. Karena Permendag No 8 Tahun 2024 sudah telanjur lahir, Gobel menyetujui wacana pengendalian impor dengan memindahkan pintu masuk barang impor.

"Pindahkan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia timur. Ini sekaligus menciptakan pemerataan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi penduduk di Indonesia timur,? katanya.

Apalagi, sesuai data yang ada, kontribusi kawasan Indonesia timur terhadap PDB Indonesia sangat rendah. Kontribusi kawasan Indonesia barat, yaitu Sumatra dan Jawa, terhadap PDB adalah 79,70 persen. Sedangkan sisanya yang jauh lebih kecil merupakan kontribusi dari kawasan Indonesia timur, yaitu kontribusi Kalimantan terhadap PDB hanya 8,21 persen, Sulawesi 6,73 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,75 persen, serta Maluku dan Papua 2,61 persen. "Jadi dengan memindahkan pintu masuk impor akan banyak berkontribusi bagi pertumbuhan dan pemerataan ekonomi," katanya.

Namun demikian, Gobel mengingatkan tentang rusaknya suatu bangsa akibat banjir impor ini. Salah satu faktor terpenting penyebab rusaknya ekonomi nasional adalah karena rezim pedagang dan penambang menguasai kebijakan ekonomi.

"Mereka itu ibarat tukang mindahin barang dan tukang gali saja. Di sana tidak ada daya cipta sama sekali. Padahal negara besar dan peradaban besar lahir dari minoritas kreatif yang melakukan inovasi dan membuat barang. Daya cipta adalah energi kemajuan peradaban," katanya.

Peradaban modern, katanya, lahir karena hadirnya pola pikir baru yang kemudian menciptakan mesin uap. Sehingga lahir revolusi industri. ?Peradaban modern bukan lahir dari ditemukannya tambang emas, tambang minyak, tambang batubara, atau tambang nikel, tapi dari ditemukannya mesin uap. Ini hanya lahir dari proses mencipta,? katanya. Melalui pengendalian impor, katanya, lapangan kerja tercipta, industri berkembang, investasi meningkat, pertumbuhan ekonomi terkelola, dan kesejahteraan masyarakat terbangun.

Gobel juga mengingatkan tentang pentingnya menaikkan ekspor dengan kerja sama semua pihak, yaitu swasta, BUMN, kementerian perdagangan, dan kementerian perindustrian, dengan memanfaatkan ITPC (Indonesian Trade Promotion Center). Hal ini akan meningkatkan marketing produk Indonesia, terutama untuk bisa memaksimalkan kontribusi UMKM. Dengan demikian, selain ada pengendalian impor juga ada penguatan ekspor.

Adapun solusi ketiga, kata Gobel, adalah dengan menghidupkan ekonomi sirkular. Ekonomi sirkular adalah suatu model atau sistem ekonomi melingkar yang bertujuan untuk memaksimalkan kegunaan dan nilai tambah suatu bahan atau produk sehingga mampu mereduksi jumlah buangan dan meminimalkan kerusakan sosial dan lingkungan. Melalui ekonomi sirkular, katanya, lapangan kerja tercipta, UMKM tumbuh, limbah tereduksi, dan alam terjaga kelestariannya.

"Saya berharap pemerintahan baru Pak Parbowo Subianto nanti mampu menjawab tantangan ekonomi ke depan dengan menggotong asas ketahanan nasional, kedaulatan bangsa, kemakmuran bersama, pemuliaan manusia Indonesia, dan kelestarian lingkungan," ujar Gobel.

JAKARTA - Selama lima bulan berturut-turut, dari Mei hingga September 2024, Indonesia mengalami fenomena deflasi . Periode ini seharusnya ditandai dengan kenaikan inflasi, terutama karena adanya perayaan Idul Adha, tahun ajaran baru, serta dinamika politik jelang Pemilu. Namun, roda ekonomi tampak lesu, yang justru mengarah pada patologi deflasi.

Menurut Direktur Program Pascasarjana ITB Ahmad Dahlan Jakarta sekaligus ekonom Muhammadiyah, Mukhaer Pakkanna, kondisi ini adalah tanda bahaya ketimpangan ekonomi yang semakin parah.

"Deflasi tidak hanya disebabkan oleh melemahnya daya beli masyarakat, tetapi juga penurunan permintaan agregat dan berkurangnya uang beredar. Orang-orang kaya cenderung menahan uang mereka di bank, bahkan mengalihkannya ke luar negeri alias capital outflow karena berasumsi adanya simpton ketidakpastian ekonomi dan politik nasional, akibatnya nilai kurs rupiah pun makin terjerumus," ujarnya dikutip Minggu (6/10/2024).

Mukhaer menambahkan, pelambatan aktivitas ekonomi juga terjadi akibat penurunan permintaan barang. "Produksi sudah terdongkrak, tetapi permintaan melemah. Akibatnya, banyak barang tidak terserap pasar dan aktivitas ekonomi melambat," jelasnya.

Fenomena ini turut berdampak pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran, terutama di industri manufaktur. Data Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) yang dikutip Mukhaer menunjukkan adanya peningkatan tajam pada tabungan orang kaya.

"Pertumbuhan simpanan di atas Rp 2 miliar naik drastis seperti yang terjadi pada Maret 2024 sebesar 8,9% kemudian naik menjadi 10,11% pada April 2024, sedangkan simpanan di bawah Rp 500 juta melambat dan simpanan di bawah Rp 100 juta merosot. Ini mencerminkan distribusi kekayaan yang semakin tidak merata, sehingga menambah jurang ketimpangan," tambahnya.

Pada Agustus 2024, tabungan orang kaya mencapai Rp 4,245 triliun, sementara mereka yang tidak punya tabungan makin terdorong ke dalam kemiskinan. Mukhaer juga menolak pandangan positif pemerintah terkait deflasi. "Komentar Menteri Keuangan bahwa deflasi adalah tanda positif itu bullshit. Deflasi justru mengirim pesan jelas bahwa ketimpangan pendapatan semakin akut dan kita sedang menuju krisis yang lebih besar," tegasnya.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal deflasi 5 bulan beruntun yang menghantam Indonesia untuk memastikan kondisi perekonomian terkendali dan stabil. Dia meminta pemangku kepentingan untuk segera mengendalikan deflasi, agar tidak merugikan dari sisi produsen, baik petani, nelayan, pabrikan, hingga UMKM.

"Apapun yang namanya deflasi maupun inflasi itu dua-duanya harus dikendalikan, sehingga harga stabil tidak merugikan produsen, tapi juga dari sisi konsumen, supaya harga juga tidak naik," kata Jokowi dalam Nusantara TNI Fun Run 2024 di IKN, Kalimantan Timur, Minggu (6/10/2024).

Jokowi mengatakan perlunya pengecekan lebih detil apakah deflasi disebabkan karena penurunan harga barang menyusul pasokan dan distribusi yang baik, atau justru ada pelemahan daya beli. Sementara dari sisi konsumen, Jokowi menekankan agar terjadi keberimbangan harga. "Pengendalian itu yang diperlukan, keseimbangan itu yang diperlukan," terangnya.

Tak hanya itu, inflasi Indonesia sebesar 1,84 persen year-on-year (yoy), terang Jokowi juga perlu dijaga agar tidak terlalu rendah. "Sehingga produsen tidak dirugikan, itu menjaga keseimbangan itu yang tidak mudah dan kita akan berusaha terus," jelasnya.

JAKARTA - Nilai tukar (kurs) rupiah pada perdagangan hari ini kembali ditutup melemah 56 poin atau 0,37 persen ke level Rp15.485 per USD setelah sebelumnya di Rp15.428 per USD. Nilai tukar rupiah melemah lagi terhadap dolar AS menandai 5 hari beruntun dalam tren pelemahan.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi mengatakan, dolar AS dipengaruhi oleh fokus investor tertuju pada laporan utama penggajian nonpertanian AS yang akan dirilis hari ini, yang akan memberikan petunjuk lebih lanjut tentang prospek suku bunga Federal Reserve serta meningkatnya ketegangan di Timur Tengah membuat pasar gelisah.

"Serangkaian rilis data minggu ini menunjukkan bahwa ekonomi AS masih dalam kondisi solid, setelah aktivitas sektor jasa negara itu melonjak ke level tertinggi 1-1/2 tahun pada bulan September di tengah pertumbuhan yang kuat dalam pesanan baru, sementara laporan terpisah dari Departemen Tenaga Kerja pada hari Kamis menunjukkan pasar tenaga kerja meluncur pada akhir kuartal ketiga," tulis Ibrahim dalam risetnya, Jumat (4/10/2024).

Hal itu membuat para pedagang mengurangi taruhan tentang pemotongan suku bunga 50 basis poin lagi oleh Fed bulan depan, dengan kontrak berjangka menunjukkan peluang hanya 35% dari skenario seperti itu.

Pasca serangan Iran ke Israel sebelumnya, AS sedang mendiskusikan apakah akan mendukung serangan Israel terhadap fasilitas minyak Iran sebagai balasan atas serangan rudal Teheran terhadap Israel, kata Presiden Joe Biden pada hari Kamis, sementara militer Israel menyerang Beirut dengan serangan udara baru dalam pertempurannya melawan kelompok bersenjata Lebanon, Hizbullah.

Kemudian, Perdana Menteri Shigeru Ishiba mengatakan minggu ini bahwa kondisi ekonomi di negara itu tidak siap untuk kenaikan suku bunga lebih lanjut oleh Bank of Japan (BOJ), membalikkan nada hawkish yang ia lontarkan sebelum kemenangan pemilihannya.

Dari sentimen domestik, pasar terus mengamati deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut sejak Mei hingga September 2024 memperlihatkan dengan jelas masyarakat kelas menengah ( pekerja) sudah tidak punya uang lagi untuk berbelanja.

Oleh karena itu, permintaan bank sentral Indonesia agar masyarakat lebih banyak belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen mustahil terwujud. Pasalnya, hampir semua sektor industri melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), yang bakal berimbas pada anjloknya daya beli.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi., Pertama, pemutusan hubungan kerja (PHK). Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sebanyak 53.993 tenaga kerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) per 1 Oktober 2024. Ribuan orang yang di-PHK itu sebagian besar berasal dari sektor manufaktur. Tiga provinsi dengan angka PHK terbesar adalah Jawa Tengah, Banten, dan Jakarta. Adapun diprediksi sampai akhir tahun angka PHK akan melonjak lebih dari 75.000. Pasalnya, mulai banyak perusahaan dinyatakan pailit atau akhirnya pindah ke daerah lain yang upah minimumnya lebih kecil.

Kedua, minimnya lapangan kerja di sektor padat karya. Di tengah membludaknya PHK, pembukaan lapangan pekerjaan baru di sektor padat karya dalam lima tahun terakhir juga nyaris tidak ada. Padahal sektor ini menjadi andalan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sehingga diharapkan bisa melahirkan apa yang disebutnya sebagai warga kelas menengah.

Namun data BPS terakhir menunjukkan 9,48 juta warga kelas menengah Indonesia justru turun kelas dalam lima tahun terakhir, menjadi hanya 47,85 juta. Situasi tersebut tak lepas dari kebijakan pemerintah yang lebih menggenjot investasi di sektor padat modal seperti tambang ketimbang padat karya yang membuka lapangan kerja baru.

Ketiga, tingginya suku bunga. Walaupun Bank Indonesia (BI) akhirnya memangkas suku bunga acuan pada September 2024 menjadi 6 persen dari sebelumnya 6,25 persen, demi menjaga penguatan atau stabilitas nilai tukar rupiah. Namun uang yang beredar di masyarakat jadi lebih mahal dan bukan berarti bisa mengurangi lonjakan deflasi di bulan-bulan mendatang.

Sebab, PHK massal dan tidak adanya lapangan kerja baru belum sepenuhnya teratasi. Konsekuensinya, daya beli masyarakat juga belum akan membaik. Berdasarkan data di atas, mata uang rupiah untuk perdagangan berikutnya diprediksi bergerak fluktuatif, namun kembali ditutup melemah di rentang Rp15.470 - Rp15.580 per USD.

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan soal deflasi 5 bulan beruntun. Dia mengklaim deflasi tersebut merupakan hal yang positif karena didorong oleh adanya penurunan harga pangan.

"Itu menurut saya merupakan suatu perkembangan yang positif," jelasnya saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Menurut dia dari sisi inflasi, pemerintah berupaya mengjaga tetap rendah untuk menentukan daya beli. Pasalnya, kenaikan inflasi yang tinggi sejak tahun lalu banyak sekali dipengaruhi oleh makanan. Sebab itu, deflasi yang dialami Indonesia dalam 5 bulan merupakan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan volatile food.

Apabila volatile food tidak ditangani dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, terutama kepada masyarakat konsumen kelompok menengah bawah yang mayoritas pengeluarannya digunakan untuk belanja makanan.

"Jadi kalau harga pangan stabil atau bahkan menurun karena waktu itu memang sempat meningkat, itu adalah hal yang positif," terangnya.

Namun demikian, indikator daya beli masyarakat harus dilihat dari banyak sisi, di antaranya indeks kepercayaan konsumen dan indeks ritel. Dia mengatakan bahwa ndeks-indeks tersebut masih stabil.

"Ini artinya di kelompok masyarakat yang direkam melalui indeks kepercayaan konsumen maupun dari sisi ritel masih menunjukkan adanya aktivitas yang cukup stabil," jelasnya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi kembali terjadi pada September 2024, sebesar 0,12 persen secara bulanan. Angka deflasi ini lebih dalam dibandingkan deflasi Agustus 2024 yang tercatat 0,03 persen secara bulanan.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa deflasi September 2024 ini memang yang merupakan terdalam sepanjang 2024. Sebab apabila dirincikan, pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03 persen, lalu Juni 0,08 persen, Agustus 0,03 persen dan September 0,12 persen.

Secara historis deflasi lebih dari tiga bulan berturut-turut menjadi yang terpanjang setelah krisis moneter 1998-1999 terjadi deflasi selama 7 bulan beruntun.

"Pada tahun 1999 setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut selama bulan Maret 1999 sampai September 1999. Karena akibat dari penurunan harga beberapa barang pada saat itu, setelah diterpa inflasi yang tinggi," jelas Amalia.

JAKARTA - Lebanon diprediksi akan mengalami sejumlah kerugian ekonomi jika Israel sukses melancarkan invasi darat. Negeri Yahudi itu baru saja melancarkan invasi daratnya ke Beirut dengan dalih berperang melawan Hizbullah.

Militer Israel menyebutkan jika operasi invasi darat ini ditujukan terhadap target dan infrastruktur organisasi Hizbullah, di sejumlah desa dekat perbatasan. Mengetahui hal ini, tentara Angkatan Bersenjata Lebanon memilih mundur dari pangkalannya di perbatasan selatan, bahkan sebelum para tentara Zionis menyerbu masuk.

Invasi yang dilancarkan Israel ini akan memberikan dampak yang besar bagi Lebanon, terutama untuk sektor ekonomi mereka yang sedang dilanda krisis dalam beberapa tahun terakhir.

3 Kerugian Ekonomi Lebanon Akibat Invasi Darat Israel

1. Krisis Ekonomi Semakin Panjang

Dilansir dari Al Jazeera, Lebanon masih menderita krisis ekonomi yang melemahkan dan telah mencengkeram negara itu sejak 2019. Nilai poundsterling anjlok hingga kurang dari 10% dari nilainya sebelum krisis.

Tabungan berkurang, baik dalam hal nilai tukar maupun simpanan aktual karena bank mengumumkan mereka tidak memiliki uang tunai untuk dicairkan, dan semakin banyak orang khawatir tentang kelangsungan hidup mereka.

Sekitar 80% penduduk berada di bawah garis kemiskinan dan 36% berada di bawah ?garis kemiskinan ekstrem?, mereka hidup dengan penghasilan kurang dari USD2,15 atau sekitar Rp30 ribu (kurs Rp15.268) sehari.

2. Menurunnya Pendapatan dari Berbagai Sektor

Menurut The Policy Initiative, Meskipun sebagian besar konflik terjadi di wilayah Selatan, dampak konflik yang sedang berlangsung terasa di seluruh negeri.

Jumlah penumpang yang datang di Bandara Beirut turun 23% pada bulan Oktober 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan akibatnya, jumlah pelanggan di sektor perhotelan menyusut, sehingga mengurangi volume bisnis untuk hotel dan restoran.

Sementara Lebanon mengharapkan 1,29 juta wisatawan antara Oktober 2023 dan Februari 2024, target ini tentulah berkurang 300.000 wisatawan, dengan asumsi penurunan kedatangan sebesar 23% pada bulan Oktober 2023 terus berlanjut.

Mengingat bahwa wisatawan, rata-rata, menghabiskan USD1.500 atau sekitar Rp22,9 juta per kunjungan berdasarkan angka tahun 2022, kerugian ekonomi dalam arus masuk pariwisata diperkirakan sekitar USD450 juta atau sekitar Rp6,87 triliun.

3. Sektor Investasi Menurun

Sektor investasi juga sedang menderita, dengan investasi real estate asing di wilayah selatan akan turun drastis. Faktanya pada Oktober 2023 tercatat penurunan transaksi real estate sebesar 60% secara tahunan di seluruh negeri dan penurunan sebesar 40% dibandingkan dengan rata-rata 12 tahun (2011-2022), yang menunjukkan keraguan yang lebih luas di kalangan investor.

Dengan memproyeksikan tren ini, kerugian sebesar 40% dalam investasi langsung asing (FDI) selama enam bulan diperkirakan mencapai USD105 juta. Total kerugian dalam arus dana masuk untuk Lebanon, dengan mempertimbangkan hanya kedua sektor ini, dapat mencapai sekitar USD550 juta atau sekitar Rp8,39 triliun.

Itulah beberapa kerugian ekonomi Lebanon sepanjang perang di Timur Tengah ini. Jika terjadi konflik berkepanjangan, baik pariwisata maupun investasi real estate akan terus terpuruk, sehingga negara tersebut tidak bisa lagi mendapatkan aliran masuk lebih lanjut.

JAKARTA - Deflasi lima beruntun yang dialami Indonesia saat ini, secarahistorismenjadi yang terpanjang setelah krisis ekonomi 1998 yakni pada 1999. Saat itu, deflasi terjadi selama 7 bulan beruntun.

Deflasi kembaliterjadi pada September 2024, sebesar 0,12% secara bulanan. Angka deflasi ini lebih dalam dibandingkan deflasi Agustus 2024 yang tercatat 0,03% secara bulanan.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS , Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, bahwa deflasi September 2024 memang yang terdalam sepanjang 2024. Sebab apabila dirincikan, pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03%, lalu Juni 0,08%, Agustus 0,03% dan September 0,12%.

"Pada tahun 1999 setelah krisis finansial Asia, Indonesia pernah mengalami deflasi 7 bulan berturut-turut selama bulan Maret 1999 sampai September 1999. Karena akibat dari penurunan harga beberapa barang pada saat itu, setelah diterpa inflasi yang tinggi," jelas Amalia dalam konferensi pers hari ini, Selasa (1/10/2024).

Namun demikian, diungkapkan Amalia deflasi selama 2 sampai 3 bulan berturut-turut pernah terjadi pada Desember 2008 hingga Januasi 2009 dan Juli sampai September 2020.

"Kalau kita melihat deflasi yang berturut-turut selama lima bulan di tahun ini, tentunya kita bisa mencermati secara jelas faktor yang mempengaruhi deflasi atau penurunan harga. Jadi deflasi itu dibentuk karena adanya harga yang turun," terang Amalia.

Diberitakan sebelumnya, BPS mencatat bahwa deflasi pada September 2024 terlihat lebih dalam dibandingkan Agustus 2024 dan merupakan deflasi kelima pada 2024 secara bulanan.

Kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman dan tembakau dengan deflasi 0,59% dengan andil 0,17%.

Komoditas yang memberikan andil inflasi di antaranya ikan segar dan kopi bubuk dengan andil inflasi masing-masing 0,02%, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi kemudian tarif angkutan udara dan sigaret kretek mesin (SKM) yang beri andil inflasi masing-masing 0,01%.

Dikatakannya, deflasi pada september 2024 sebesar 0,12% didorong oleh deflasi komponen bergejolak dan harga diatur pemerintah. Dimana, komponen harga bergejolak mengalami deflasi 1,34% dan memberikan andil deflasi 0,21%, komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah cabai merah, cabai rawit, telur ayam ras, daging ayam ras, dan tomat.

Kemudian, komponen harga diatur pemerintah mengalami deflasi sebesar 0,04% dengan andil deflasi 0,01%, komoditas yang dominan berikan andil deflasi pada komponen ini adalah bensin.

Sementara komponen inti mengalami inflasi 0,16% dan yang memberikan andil inflasi 0,10%, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada komponen inti adalah kopi bubuk dan biaya akademi atau perguruan tinggi.