Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Kondisi nilai tukar rupiah melemah dalam sepekan terakhir. Pada Jumat (4/10) lalu, kurs rupiah spot melemah 2,27% sepekan menjadi Rp 15.485 per dolar Amerika Serikat (AS).

Sejalan dengan itu, harga minyak global kembali meningkat, pasca eskalasi konflik yang memanas di Timur Tengah akibat Israel vs Iran telah mendongkrak harga minyak mentah dunia.

Dalam sepekan, harga West Texas Intermediate (WTI) dan Brent kompak menanjak lebih dari 9%. Merujuk Trading Economics, dalam sepekan terakhir harga WTI mengakumulasi kenaikan 9,09% ke level US$ 74,38 per barel hingga Minggu (6/10). Pada periode yang sama, harga Brent menguat 9,10% ke posisi US$ 78,05 per barel.

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, kondisi harga minyak global seperti Brent masih berada di bawah US$ 80 per barel, atau masih di bawah asumsi dalam APBN 2024 yakni harga minyak mentah Indonesia sebesar US$ 82 per barel.

Kondisi tersebut, lanjutnya, seharusnya masih belum menjadi kekhawatiran terhadap perkembangan ekspor dan impor Indonesia.

Di sisi lain, ia menilai kondisi nilai tukar rupiah saat ini masih di bawah Rp 16.000, sehingga belum memiliki dampak yang signifikan terhadap kondisi keuangan fiskal dalam negeri.

“Saya lihat kondisi saat ini dari sisi harga minyak kelihatannya itu hanya temporary lonjakannya. Karena kalau kita lihat dari sisi permintaan minyak secara global pun juga masih relatif menurun terutama dari konsumen terbesar minyak dunia yaitu China,” tutur Myrdal kepada Kontan, Minggu (6/10).

Dengan permintaan yang menurun tersebut, Myrdal melihat dampak yang dirasakan dari kenaikan harga minyak hanya sementara saja.

Di samping itu, apabila harga minyak terus melonjak, tampaknya negara-negara penghasil minyak terbesar seperti Arab Saudi dan Rusia sudah siap kembali ke pasar dan menambah pasokannya.

Dengan perkiraan tersebut, Myrdal meramal harga minyak global pada akhir tahun, tidak akan sampai di atas US$ 80 per barel.

Pun meski akan melampaui, asalkan masih di bawah US$ 90 per barel, maka kondisi fiskal Indonesia masih akan relatif aman.

“Kita lihat juga kemungkinan harga komunitas yang lain juga akan mengalami kenaikan kalau itu terjadi. Memang lonjakan pada harga minyak akan memicu harga energi yang lain seperti terutama batubara maupun juga gas dan ini merupakan andalan kita,” ungkapnya,

Myrdal memproyeksikan, kinerja ekspor masih akan tumbuh 4,6% year on year (yoy) pada akhir tahun ini, sementara untuk impor diproyeksikan tumbuh 5,52% yoy. “Jadi untuk pertumbuhan ekonomi kita masih akan berada di level 5,06% untuk tahun ini,” terangnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri masih kebanjiran produk impor, yang berdampak pada penurunan permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mengatakan produk impor ilegal telah memukul sektor pakaian jadi.

Data Kemenperin mencatat sejak Mei 2024, industri pakaian mengalami tren penurunan hingga September 2024.

"Untuk tekstil Indeks Kepercayaan Industri (IKI) di bulan September 2024 ekspansif di tas level 50 setelah kontraksi sebenarnya secara keseluruhan industri tekstil itu belum pulih sejak banjir impor," kata Febri di kantor Kemenperin, Senin (30/9/2024).

Febri menjelaskan, industri pakaian jadi mengalami tren penurunan permintaan terlebih di area luar kawasan berikat atau tidak berorientasi ekspor.

“Kali ini masih perlu kita lihat apakah industri pakaian jadi di kawasan berikat akan ditumpahkan ke kawasan domestik nanti membuat industri konveksi di kawasan berikat juga menderita karena selain menghadapi gempuran impor pakaian,” ucapnya.

Di sisi lain, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi Dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Reni Yanita menyebut tekanan terhadap industri tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8 tahun 2024.

Reni menuturkan, aturan tersebut memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis.

"Jadi kalau untuk tekstil memang dengan kebijakan, apalagi Permendag 8 ini memang sangat menghantam sekali, karena dia memang satu-satunya mengandalkan kainnya untuk pasar lokal," ucap Reni.

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) membeberkan sederet kerugian yang harus ditanggung negara dari maraknya produk impor ilegal.

Plt. Deputi Bidang UKM KemenKopUKM, Temmy Setya Permana, mengatakan, serbuan produk impor khususnya produk jadi atau consumer good telah menyebabkan pasar di dalam negeri terdistorsi. Bahkan, serbuan produk impor bukan hanya memukul UMKM, tapi juga industri besar di sektor tekstil dan produk tesktil (TPT).

"Pasar kita sedang tidak baik-baik saja, jangankan UMKM, usaha besarpun sekarang merasakan dampaknya dengan masifnya produk impor," kata Temmy di KemenKopUKM, Selasa (6/8/2024).

Bahkan, Temmy menduga kuat banyak impor TPT HS 60-63 (pakaian jadi) yang ilegal seiring adanya selisih data ekspor dari China dengan data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) hingga 50%.

"Ada 50% nilai impor yang tidak tercatat, artinya kita menduga ini adalah produk yang masuk secara ilegal. Ini kita sinyalir akan mendistorsi pasar," ujarnya.