KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa dana investor yang dititipkan kepada influencerAhmad Rafif Raya untuk diinvestasikan telah digunakan untuk pembiayaan operasional PT Waktunya Beli Saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dana investasi tersebut digunakan untuk biaya operasional PT, termasuk untuk membayar gaji karyawan dan perjalanan ke luar kota.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan ke luar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” ujarnya dikutip dari Antara.

Friderica menyampaikan, berdasarkan keterangan Ahmad Rafif kepada OJK, perkiraan dana investor yang dikelola mencapai sekitar Rp 96 miliar.

Satgas PASTI hentikan kegiatan Ahmad Rafif

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI akan menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan UU.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

"Ahmad Rafif terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK," ujarnya.

Ia mengatakan, pada Kamis (4/7/2024) pihaknya telah memanggil Ahmad Rafif Raya untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait pengelolaan dana investasi tersebut.

Berdasarkan keterangan Ahmad Rafif, diketahui bahwa:

1. Ahmad Rafif Raya merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.
2. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
3. Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.
4. Ahmad Rafif Raya menyatakan telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.
5. Ahmad Rafif Raya menyatakan dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Dengan demikian, OJK menerbitkan perintah tindakan kepada Ahmad Rafif Raya untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tambah Hudiyanto, Ahmad Rafif Raya juga harus bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak.

"Ahmad Rafif juga harus bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut," tambahnya.

Proses penanganan akan dilakukan sesuai UU

Lebih lanjut Satgas PASTI akan melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

OJK juga telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

"OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hudiyanto.

Ahmad Rafif melakukan penawaran investasi dan penghimpunan serta pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sejak 2022 hingga tahun ini.