Punya uang miliaran rupiah tak lantas menjamin seseorang bijaksana menempatkan dananya di tempat yang aman. Terbukti ada puluhan masyarakat masih mempercayakan pengelolaan uangnya ke influencer yang tak punya legalitas.

Adalah seorang Ahmad Rafif Raya (ARR), seorang influencer yang juga pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. ARR mengakui dirinya telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana. Sementara perusahaan tersebut tak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Dana yang dipercayakan tersebut nyatanya gagal dikelola hingga menyebabkan kerugian hingga Rp 71 miliar. Menyikapi fakta ini, OJK disebut tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur para influencer keuangan bergeliat di media sosial.

Dengarkan obrolannya bareng Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto, dalam episode terbaru Podcast Tolak Miskin 'Kisah Klasik Investasi Kegocek Influencer'. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa dana investor yang dititipkan kepada influencerAhmad Rafif Raya untuk diinvestasikan telah digunakan untuk pembiayaan operasional PT Waktunya Beli Saham.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan, dana investasi tersebut digunakan untuk biaya operasional PT, termasuk untuk membayar gaji karyawan dan perjalanan ke luar kota.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan ke luar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” ujarnya dikutip dari Antara.

Friderica menyampaikan, berdasarkan keterangan Ahmad Rafif kepada OJK, perkiraan dana investor yang dikelola mencapai sekitar Rp 96 miliar.

Satgas PASTI hentikan kegiatan Ahmad Rafif

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI akan menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan UU.

Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

"Ahmad Rafif terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK," ujarnya.

Ia mengatakan, pada Kamis (4/7/2024) pihaknya telah memanggil Ahmad Rafif Raya untuk dimintai keterangan dan klarifikasi terkait pengelolaan dana investasi tersebut.

Berdasarkan keterangan Ahmad Rafif, diketahui bahwa:

1. Ahmad Rafif Raya merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.
2. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.
3. Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek. Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.
4. Ahmad Rafif Raya menyatakan telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.
5. Ahmad Rafif Raya menyatakan dalam penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Dengan demikian, OJK menerbitkan perintah tindakan kepada Ahmad Rafif Raya untuk menghentikan kegiatannya dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tambah Hudiyanto, Ahmad Rafif Raya juga harus bertanggung-jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak.

"Ahmad Rafif juga harus bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut," tambahnya.

Proses penanganan akan dilakukan sesuai UU

Lebih lanjut Satgas PASTI akan melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

OJK juga telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

"OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Hudiyanto.

Ahmad Rafif melakukan penawaran investasi dan penghimpunan serta pengelolaan dana masyarakat tanpa izin sejak 2022 hingga tahun ini.

JAKARTA, investor.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama seluruh anggota Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) telah menghentikan investasi ilegal atau bodong sebesar Rp 139 triliun sejak 2007 hingga Juli 2024.

Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto mengatakan, sebagian besar dana investasi ilegal tersebut berkaitan dengan kasus koperasi yang mencuat beberapa tahun belakangan.

“Dari tahun 2007 sampai dengan sekarang Satgas Pasti totalnya ada Rp 139 triliun total kerugian yang dari laporan masyarakat sebagian besar dari itu adalah yang berkaitan dengan kasus koperasi yang sempat mencuat beberapa tahun lalu,” kata Hudiyanto dalam acara “Investor Market Today” di IDTV, Kamis (11/7/2024).

Hudiyanto menuturkan, ada sejumlah sanksi yang dikenakan bagi perusahaan atau pihak yang melakukan penawaran investasi ilegal. Sebagai contoh, kasus influencer Ahmad Rafif Raya atau ARR yang diduga gagal mengelola dana 49 investor senilai Rp 96 miliar.

Dalam kasus tersebut, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi kepada ARR, sementara Satgas Pasti hanya merupakan forum koordinasi yang melakukan edukasi dan sosialisasi dalam mencegah kegiatan usaha tanpa izin di sektor keuangan. Adapun sanksi yang diberikan OJK dapat berupa pemblokiran rekening, nomor handphone, dan aplikasi yang terindikasi melakukan penawaran investasi ilegal.

Karena itu, Hudiyanto mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai investasi ilegal yang masih marak. Sebelum berinvestasi, diingatkan untuk selalu mengingat prinsip 2L, yaitu legal dan logis.

Legal berarti harus dicek terlebih dahulu apakah investasi itu terdaftar resmi di OJK. Selain itu, harus diperhatikan apakah keuntungan yang ditawarkan logis atau tidak.

Sementara untuk mengetahui apakah pinjaman online yang ditawarkan legal, perlu diperiksa legalitasnya apakah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Kemudian harus diperhatikan aturan OJK terkait bunga maksimal untuk pinjaman online legal.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Untuk memastikan kebenaran investasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak 157

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah sebagai langkah antisipasi investasi bodong.

“Dalam sosialisasi ini dijelaskan terkait perencanaan keuangan, pengenalan produk-produk Pasar Modal dan cara berinvestasi di Pasar Modal,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi di Jakarta, Rabu.

Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan dari adanya kasus investasi bodong yang dilakukan salah seorang pegiat media sosial (influencer) Ahmad Rafif Raya.

Saat ini OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang salah satunya memperkuat pengaturan influencer dari sisi Perusahaan Efek (PE), di mana dalam ketentuan tersebut nantinya mengatur syarat-syarat PE dalam bekerjasama dengan influencer termasuk pada lingkup kegiatan dan perijinan yang harus dipenuhi influencer.

OJK juga terus mengingatkan masyarakat agar memastikan pihak-pihak yang menawarkan investasi dan produk yang ditawarkan, apakah telah memiliki legalitas dari regulator terkait, dan juga kelogisan imbal hasil yang ditawarkan.

“Untuk memastikan kebenaran investasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak 157,” ujar Inarno.

Adapun saat ini OJK melalui Satgas Pasti tengah melakukan pendalaman kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan Ahmad Rafif Raya selaku Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

“Atas pelanggaran yang dilakukan, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Perintah Tindakan Tertentu berupa pembekuan sementara izin perseorangan Sdr. Ahmad Rafif Raya selaku Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, hingga pemeriksaan selesai dilakukan,” kata Inarno.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus influencer Ahmad Rafif Raya yang diduga salah kelola saham hingga mencapai Rp 71 miliar menjadi refleksi bagi masyarakat dalam berhati-hati melakukan investasi. Pengamat menilai kasus-kasus semacam itu masih marak hingga saat ini lantaran karakter masyarakat Indonesia yang mudah diiming-imingi serta menyukai hasil yang instan.

“Kasus begitu masih marak karena yang pertama, masyarakat diiming-imingi, dia (influencer) meyakinkan konsumen bahwa bisnisnya cukup menggiurkan dalam arti cepat memperoleh manfaat. Kedua, karena watak masyarakat kita yang instan,” kata Pengamat dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (10/7/2024).

Kemudian yang ketiga adalah karena referensi masyarakat Indonesia berpatokan pada sosok atau tokoh. Sehingga mudah dipengaruhi ketika influncer memang memiliki 'nama' atau misalnya mencatut nama atau lembaga tertentu untuk meyakinkan calon konsumen.

“jadi, hal-hal itu mendorong bisnis-bisnis investasi bodong begini (masih marak), tapi banyak peminatnya. Ini kan sama dengan kasus pinjol (pinjaman online) ilegal,” tuturnya.

Sementara itu, secara spesifik mengenai salah kelola saham yang dilakukan influencer, Trubus menilai hal itu lantaran minimnya pemahaman influencer mengenai pengelolaan keuangan. Menurutnya, pengelola saham atau manajer investasi mestinya harus benar-benar berkompeten, bukan abal-abal.

“Saya melihat penyebabnya ini memang pada kurangpahamnya secara matang terhadap pengelolaan saham. Saham kan sifatnya fluktuatif dan dinamis, sehingga membutuhkan talenta tersendiri dalam mencermati dinamika atau fluktuasi saham,” tuturnya.

Sedangkan menurunya, influencer dalam mempromosikan pengelolaan saham lebih bertumpu pada nilai-nilai pencitraan atau gimik di media sosial. Bukan berfokus pada kualitas pengelolaan keuangan.

“Ini kan persoalan bisnis, ada peluang-peluang bisnis yang harus dimainkan dan pengetahuan matematis kalkulusnya yang juga harus baik. Karena ada sisi gambling juga sih, orang-orang yang berani terhadap high risk. Ini menurut saya ada ketidakmampuan ke sana, mereka akhirnya salah kelola saham berulang-ulang,” ujar dia.

Sebelumnya diketahui, kasus Ahmad Rafif Raya melalui perusahaan PT Waktunya Beli Saham mencuat di media sosial karena diduga ada salah kelola saham hingga Rp 71 miliar. Berkedok sebagai Manajer Investasi (MI), Rafif mengumpulkan dana dari konsumen dengan melakukan promosi melalui media sosialnya, @WaktunyaBeliSaham dan berhasil memengaruhi puluhan investor.

Tak hanya kasus itu, sebelumnya juga ada kasus-kasus serupa yang terjadi. Seperti kasus penipuan, penggelapan, dan kejahatan pasar modal hingga pencucian uang yang mendera Aakar Abyasa Fidzuno pada 2022 lalu. Aakar adalah pendiri sekaligus Chief Executive Officer (CEO) PT Jouska Finansial Indonesia yang masif mempromosikan tips dan trik mengenai cara mengelola dana.

Pada tahun yang sama, ada juga kasus Indra Kesuma atau Indra Kenz, influencer yang merupakan salah satu afiliator untuk platform Binary Option Binomo. Indra terbukti menjadi pelaku kasus penipuan, penyebaran kebohongan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Kerugian akibat aktivitas Indra Kenz disebut mencapai hingga Rp 83 miliar.

Indra Kenz memberi harapan palsu kepada masyarakat dengan iming-iming kaya raya secara instan lewat trading. Padahal Binomo tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kasus salah kelola saham yang mendera influencer Ahmad Rafif Raya menjadi perbincangan hangat di jagad maya. Itu bukan pertama kalinya, sebelum-sebelumnya ada beberapa kasus salah kelola saham oleh influencer juga yang semestinya mampu diwaspadai oleh masyarakat ke depan.

Mengutip berbagai sumber, Ahmad Rafif Raya merupakan seorang influencer saham yang melancarkan aksi mengelola saham melalui perusahaan bernama PT Waktunya Beli Saham. Kini akun instagramnya @waktunyabelisaham yang menjadi media untuk promosi telah diblokir oleh Kominfo akibat kasus tersebut. Akun tersebut diketahui sebelumnya memiliki 28,1 ribu pengikut.

Influencer berkedok Manajer Investasi tersebut berhasil memengaruhi puluhan investor untuk menitipkan dana investasi. Tercatat ada 34 klien yang menitipkan uang dengan total Rp 71 miliar untuk dikelola oleh Rafif.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Rafif tidak mempunyai izin ataupun otoritas dalam mengumpulkan dan mengelola dana dari masyarakat. Sehingga bisa disebut aktivitas Rafif dalam mengelola dana puluhan miliar itu bersifat ilegal.

OJK pada Selasa (9/7/2024) menyatakan Rafif telah dipanggil dan dilakukan pendalaman oleh Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti). Atas pelanggaran yang dilakukan, OJK telah melakukan Perintah Tindakan Tertentu berupa pembekuan sementara izin perseorang Ahmad Rafif Raya selaku Wakil Manajar Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, hingga pemeriksaan selesai dilakukan.

Selain kasus Rafif ada sejumlah kasus lain yang pernah terjadi juga di Indonesia, berikut di antaranya:

Kasus Trading Binomo Indra Kenz

Kasus lainnya adalah salah kelola saham kripto yang dilakukan oleh Crazy Rich Medan, Indra Kesuma atau Indra Kenz. Indra merupakan influencer yang dikenal dengan jargon ‘wow murah banget’ dan merupakan salah satu afiliator untuk platform Binary Option Binomo. Indra memiliki peran merekrut orang untuk ikut berjudi dalam platform judi online tersebut.

Pada November 2022 yang lalu, Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara terhadap Indra Kenz atas kasus penipuan, penyebaran kebohongan, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) trading option Binomo. Majelis hakim menghukum Indra dengan denda Rp 5 miliar.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkap, korban aplikasi Binomo Indra Kenz mencapai 144 orang dengan total kerugian mencapai Rp 83 miliar. Indra Kenz disebut memberikan harapan palsu kepada masyarakat atau korban-korbannya dengan iming-iming kaya raya secara instan lewat trading. Padahal Binomo tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan dana dari investor yang dititipkan kepada influencer Ahmad Rafif Raya untuk diinvestasikan justru digunakan untuk membiayai operasional PT Waktunya Beli Saham, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, perkiraan dana investor yang dikelola itu sekitar Rp 96 miliar. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Rafif kepada OJK. “Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat keterangan sepihak yang tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait,” kata dia.

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Rafif, ujar Kiki, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan Ahmad Rafif untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Namun hal ini, kata Kiki, masih perlu dikonfirmasi kembali.

“Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” imbuh Kiki.

Diketahui, Ahmad Rafif merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi. Ahmad Rafif memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek. Namun WMI dan WPPE bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Dalam hal ini, Kiki mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif berupa pembekuan sementara izin WMI dan WPPE sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Adapun Ahmad Rafif telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 hingga tahun ini. Kiki mengatakan, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan pengelolaan investasi kolektif menurut peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi.

Inarno mengatakan, pengelola dana dan/atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak berizin merupakan pelanggaran, baik melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“(UU) menyebutkan pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek portfolio investasi kolektif dan/atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Itu jelas di aturannya,” kata Inarno.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku sudah memblokir akun media sosial influencer saham yang gagal mengelola uang investor Rp71 miliar, Ahmad Rafif Raya.

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan pihaknya langsung memblokir akun Ahmad Rafif setelah mendapat permintaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Pemblokiran dilakukan atas permintaan OJK," kata Usman saat dihubungi, Selasa (9/7).

"Permintaan tersebut di-submit OJK pada tanggal 5 juli 2024 jam 16.36. Hari itu juga Kominfo memblokir akun bersangkutan," tambahnya.

Akun media sosial Ahmad Rafif yang diblokir adalah Instagram pribadinya @rafifraya. Selain itu, akun Instagram @waktunyabelisaham juga sudah tak bisa diakses.

Sekretariat Satgas PASTI Hudiyanto menegaskan apa yang dilakukan Ahmad itu tak mendapat izin OJK. Ia menekankan PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi.

"Ahmad Rafif Raya telah menyatakan kesediaannya untuk menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," kata Hudiyanto dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7).

Namun demikian, sejumlah akun media sosial yang terkait Ahmad masih bisa diakses. Sebut saja akun Instagram Truzt Indonesia, @truzt.id, yang didirikannya pada 2018.

Akun itu memang sudah lama tak aktif mengunggah konten seputar pasar modal, paling tidak sejak Idulfitri 1444 H atau lebaran 2023.

Selain itu, LinkedIn milik Ahmad juga masih bisa dikunjungi. Pada halaman LinkedIn tersebut terpampang jelas sepak terjang pria asal Makassar, Sulawesi Selatan, tersebut.

Sebelumnya, influencer berkedok manajer investasi itu menjual janji kepada para investornya. Ahmad disebut tak jujur ketika dana yang dikelolanya mengalami kerugian.

Mayoritas investor pun menarik dana mereka. Pada akhirnya, nilai dana pengelolaan di perusahaan milik Ahmad terus menyusut.

"Saya bertransaksi dan mengalami kerugian, namun melaporkan dan memberikan keuntungan kepada para investor," kata Ahmad dalam surat pernyataan kewajiban pembayaran utang yang ditandatangani 9 Juni 2024.

"Bahwa dalam hal ini sebagai manusia biasa yang bergelut di dunia investasi dengan perhitungan untung rugi, saya menyadari telah melakukan kesalahan," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menyoroti praktik influencer yang kerap memasarkan aset kripto, di tengah bergulirnya kasus influencer saham Ahmad Rafif Raya yang gagal mengelola dana investor sebesar Rp71 miliar yang masih belum usai.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan mengacu POJK Nomor 22 Tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi perusahaan.

Dia mengatakan, ketentuan ini akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti) beralih ke OJK pada Januari 2025.

Artinya, berdasarkan ketentuan POJK tersebut, penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan hanya boleh melalui media resmi perusahaan perdagangan aset kripto, termasuk pada situs aplikasi dan juga media sosial yang dikelola secara resmi oleh perusahaan perdagangan aset kripto dimaksud.

“Sehingga tentu tidak dimungkinkan adanya pemanfaatan influencer aset kripto yang katakanlah bekerja atas nama pribadi untuk melakukan pemasaran untuk aset kripto, karena seluruh kegiatan marketing ini harus dilakukan melalui platform resmi dari pedagang aset kripto," ujar Hasan dalam RDK Bulanan dikutip Selasa (9/7/2024).

Hasan pun dengan tegas mengingatkan agar para influencer aset kripto dapat bertanggung jawab atas semua tindakannya yang dapat mempengaruhi para pengikut (followers) di media sosial.

“Seorang influencer, apalagi yang memiliki jumlah pengikut yang besar, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa segala tindakannya dapat kemudian mempengaruhi bahkan diikuti oleh para followers-nya, katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap para influencer aset keuangan termasuk kripto dapat bekerja sama dengan OJK untuk memberikan edukasi informasi dan awareness atau penyadaran yang baik terkait dengan praktik-praktik investasi yang baik bagi para pengikutnya.

Pasalnya, jika influencer kripto bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi para korbannya, maka dapat berisiko terkena jerat hukum.

"Di sisi lain jika influencer itu memberikan konten yang tidak sesuai, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para followersnya dan juga di sisi lain influencer ini juga tentu akan menghadapi risiko ancaman pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, perkembangan serta dinamika dalam industri aset kripto terus menunjukkan berbagai peningkatan positif terutama dari jumlah pelanggan dan nilai transaksi yang terus bertumbuh hingga Mei 2024. Nilai transaksi kripto per Mei 2024 tercatat Rp260,9 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp211 triliun.

Berdasarkan data dari Bappebti, per Mei 2024, terdapat penambahan jumlah investor kripto sebanyak 363.101 dengan total investor mencapai 19,75 juta. Nilai keseluruhan transaksi dari Januari sampai Mei 2024 menyentuh Rp260,9 triliun.

Kasus Ahmad Rafif Raya

Sebelumnya, OJK mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

TEMPO.CO, Jakarta - Influencer Ahmad Rafif Raya kini menjadi buah bibir setelah dia diduga melancarkan aksi investasi ilegal sekaligus gagal mengelola dana sebesar Rp 71 miliar melalui PT Waktunya Beli Saham miliknya. Ahmad Rafif Raya diduga menghimpun dan mengelola dana masyarakat tanpa izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.

Dilansir dari Linkedin miliknya, Ahmad Rafif Raya merupakan lulusan Universitas Hasanuddin dari program studi Akutansi pada 2020. Selama berkuliah di sana, Ahmad Rafif tercatat pernah menjajal program magang di Direktorat Pencegahan Korupsi Komisi Pembentasan Korupsi atau KPK pada 2017.

Selain itu, dia juga tercatat sebagai CEO di Investor Saham Pemula Makassar pada 2017 hingga 2018. Pada medio 2017-2018, Ahmad Rafif juga bekerja di PT Panin Sekuritas Tbk. sebagai stock broker.

Dalam keterangan halaman depan, Ahmad Rafif Raya mendapuk dirinya sebagai founder TRUZT.ID sejak 2018 hingga sekarang. Sebelum dia ramai dibicarakan di jagat maya, Ahmad Rafif Raya pada empat tahun lalu pernah membagikan unggahan tentang ajakan membeli saham. Berdasarkan unggahan itu, Ahmad Rafif Raya menyebut membeli saham merupakan kesempatan penting karena harganya murah.

“Berdasarkan valuasi, saat ini banyak saham yang diperdagangkan di bawah dari nilai perusahaan,” kata Ahmad Rafif Raya dalam postingannya itu.

OJK kini membidik Ahmad Rafif Raya dengan pasal Pasal 237 UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK.

Selanjutnya: Melalui keterangan resmi OJK, Ahmad Rafif Raya telah diminta....

<!--more-->

Melalui keterangan resmi OJK, Ahmad Rafif Raya telah diminta untuk menghentikan segala kegiatan dalam praktik melakukan penawaran investasi, penghimpunan, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Ahmad Rafif Raya juga diminta untuk bertanggung jawab mengganti rugi seluruh dan yang telah dititipkan para investor kepadanya.

"Ya, Ahmad Rafif Raya akan menyelesaikan kesepakatan pengembalian dana kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan perjanjian antarpihak," jelas Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudiyanto melalui pesan Whatsapp pada 7 Juli 2024.

Pada 4 Juli 2024, Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memanggil Ahmad Rafif Raya alias ARR melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya.

Dalam pertemuan tersebut, Satgas PASTI meminta influencer ARR dapat bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas praktik penawaran investasi ilegal dan praktik penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat yang dilakukannya tanpa izin dari OJK.

"Ahmad Rafif Raya menyatakan kesediaannya dalam menerima keputusan rapat Satgas PASTI tersebut dan dituangkan dalam surat pernyataan yang ditandatangani di atas meterai tertanggal 4 Juli 2024," tulis Hudiyanto dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 6 Juli 2024.

ADIL AL HASAN | TAMARA AULIA

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan hanya manajer investasi (MI) berizin OJK yang boleh melakukan pengelolaan dana investasi secara kolektif. Dus, selain MI adalah badan atau perusahaan ilegal.

Inarno Djajadi, Kepala Eksekutif Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK menjelaskan, ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undangan 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

“Dan juga yang terbaru diubah melalui Undang-Undang 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang dikenal P2SK,” kata Inarno dalam konferensi pers, Senin (8/7).

Dalam dua aturan tersebut, telah jelas dituliskan bahwa pihak yang dapat mengelola efek investasi kolektif untuk kepentingan sekelompok nasabah atau individu adalah MI.

Inarno bilang berdasarkan UU P2SK dimungkinkan ada pihak lain selain MI yang dapat melakukan pengelolaan dana, yakni Pengelola Dana Perwalian (PDP) atau yang biasa dikenal trustee.

“Tujuan dan pengelolaan dana ini antara lain untuk perencanaan warisan dan pengelolaan investasi. Nantinya PDP akan menerima pengalihan aset dari pemilik aset untuk mengelolanya dalam rangka kepentingan penerima manfaat,” kata dia.

Nah, pengelola dana perwalian ini dapat berbentuk bahan suku atau orang perorangan. Namun trustee wajib memperoleh izin usaha dari OJK untuk memulai kegiatan usahanya.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) telah memanggil Ahmad Afif Raya (ARR) yang terindikasi melanggar peraturan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, ARR merupakan pengurus dan pemegang saham PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK.

Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan OJK menjelaskan ternyata dana investasi nasabahnya digunakan untuk memenuhi operasional perusahaan.

“Untuk operasional PT Waktunya Beli Saham, ARR menggunakan dana investasi untuk membayar gaji karyawan hingga pertemuan di luar kota,” kata dia dalam konferensi pers secara virtual, Senin (8/7).

Nah, dalam penghimpunan dana masyarakat, ARR menggunakan nama-nama pegawai PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

ARR memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Namun, kedua izin itu diajukan saat dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan sekuritas.

“Untuk itu, OJK telah membekukan sementara WMI dan WPEE milik ARR sampai dengan proses penegakan hukum selesai,” jelas wanita yang akrab dipanggil Kiki ini.

Berdasarkan pengakuan ARR, perkiraan dana yang dikelola PT Waktunya Beli Saham mencapai Rp 96 miliar. Sebagai pertanggungjawaban, ARR akan mengembalikan dana tersebut dalam waktu tiga tahun.

“Namun ini masih keterangan sepihak. Untuk jumlah dana yang dikelola hingga skema pertanggungjawaban perlu dilakukan konfirmasi kepada pihak-pihak lain,” ucap Kiki.

Lebih lanjut, Kiki mengimbau kepada masyarakat dan investor pemula untuk memperhatikan segala aspek, termasuk legalitas. Menurutnya mendirikan sebuah PT berbeda dengan mendapatkan izin dari OJK.

Berikutnya, investor juga harus mengecek kewajaran hasil investasi yang ditawarkan. Apalagi ada pihak yang menawarkan imbal hasil fantastis melebihi Perusahaan Usaha Jasa Keuangan (PUJK) pada umumnya.