Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau agar masyarakat tidak melakukan investasi dengan cara menitipkan ke orang lain, seperti influencer. Jika tidak berhasil maka dikhawatirkan akan merugi.

"Investasi nitip influencer pasti cuan? Eits awas, kalau nyangkut auto rugi. Nggak cuma influencer investasi jangan nitip ke orang lain," tulis OJK di Instagram resmi @ojkindonesia, dikutip Rabu (17/7/2024).

Masyarakat diimbau untuk mengecek terlebih dahulu izin dari platform atau tempat berinvestasinya. Intinya yang pertama pastikan 2L yakni legal dan logis.

"Cek legalitas atau izin perusahaan yang menawarkan investasi. Logis, yakni keuntungan yang ditawarkan logis atau masuk akal," lanjut keterangan OJK.

Masyarakat bisa cek legalitas penawaran investasi ke Kontak OJK telepon 157, WhatsApp 081 157 157 157 atau DM Instagram @kontak157.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya sempat geger kabar investor yang menitipkan dana ke influencer saham Ahmad Rafif Raya. Namun, dana tersebut gagal dikelola yang menyebabkan kerugian Rp 71 miliar.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta influencer saham Ahmad Rafif Raya harus bertanggung jawab dan mengembalikan dana nasabah yang sudah dihimpun.

Pernyataan itu disampaikan Satgas PASTI memerintahkan Ahmad Rafif Raya menyetop seluruh kegiatan menawarkan, menghimpun, dan mengelola dana masyarakat tanpa izin untuk investasi. Selain itu Ahmad Rafif Raya juga diminta bertanggung jawab atas kerugian pihak-pihak yang telah mempercayakan dana kepadanya.

"Satgas PASTI memerintahkan bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang telah menitipkan dananya untuk berinvestasi dan mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak dan bersikap kooperatif terhadap proses penegakan hukum atas kegiatan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin tersebut," ujar Satgas dalam keterangan tertulis, Jumat (5/7/2024).

Punya uang miliaran rupiah tak lantas menjamin seseorang bijaksana menempatkan dananya di tempat yang aman. Terbukti ada puluhan masyarakat masih mempercayakan pengelolaan uangnya ke influencer yang tak punya legalitas.

Adalah seorang Ahmad Rafif Raya (ARR), seorang influencer yang juga pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. ARR mengakui dirinya telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana. Sementara perusahaan tersebut tak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

Dana yang dipercayakan tersebut nyatanya gagal dikelola hingga menyebabkan kerugian hingga Rp 71 miliar. Menyikapi fakta ini, OJK disebut tengah menyiapkan aturan baru untuk mengatur para influencer keuangan bergeliat di media sosial.

Dengarkan obrolannya bareng Ketua Sekretariat Satgas Pasti, Hudiyanto, dalam episode terbaru Podcast Tolak Miskin 'Kisah Klasik Investasi Kegocek Influencer'. Klik widget di bawah ini untuk mendengarkan atau temukan podcast Tolak Miskin di Spotify dan kanal siniar lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta influencer saham Ahmad Rafif Raya mengembalikan dana investasi yang gagal dikelolanya. Perkiraan dana investasi tersebut mencapai Rp 96 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan Ahmad Rafif telah menawarkan solusi dengan menjadikan dana investasi sebagai utang dan akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Hal ini berdasarkan keterangan Ahmad Rafif saat dipanggil Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI beberapa waktu lalu.

"Kalau melihat keterangan yang disampaikan Rafif, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Ini juga perlu dikonfirmasi lagi," kata perempuan yang akrab dipanggil Kiki dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menyebut pihaknya juga perlu mengkonfirmasi terkait skema pengembaliannya. Berdasarkan keterangan Rafif, skema pengembalian tersebut dilakukan dengan cara bergabung ke bisnis para investor tersebut.

"Skema pengembalian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan oleh Rafif untuk melunasi kewajibannya. Sekali lagi ini perlu dikonfirmasi pihak-pihak terkait," jelasnya.

Adapun perkiraan dana investasi yang dititipkan di Ahmad Rafif mencapai Rp 96 miliar. Namun, perkiraan tersebut masih bersifat keterangan secara sepihak. Pihaknya akan melakukan konfirmasi mengenai pernyataan-pernyataan Ahmad Rafif ke pihak terkait.

"Perkiraan dana yang dikelola sekitar sekitar Rp 96 miliar untuk dana pengelolaan dan yang merugi masih bersifat keterangan sepihak. Tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait," terangnya.

Dana Investasi Dipakai Buat Bayar Gaji Karyawan-Perjalanan Dinas

Pada kesempatan yang sama, Kiki mengungkapkan ternyata dana investasi yang dititipkan kepada Ahmad Rafif digunakan untuk biaya operasional perusahaan miliknya, PT Waktunya Beli Saham, seperti bayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas.

"Nah dilihat di sini ternyata (dana tersebut) untuk operasional dari PT Waktunya Beli Saham dari bayar gaji karyawan, pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan ke luar kota dan lain-lain digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang dititipkan untuk diinvestasikan," ujar Kiki.

Kiki menambahkan Ahmad Rafif bekerja sebagai sales di perusahaan sekuritas. Namun, ia menyalahgunakan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk mengelola investasi dari masyarakat dengan skema titip dana.

Ternyata, penawaran investasi tanpa izin tersebut telah dilakukan sejak tahun 2022-2024. Imbasnya, OJK telah membekukan sementara izin WMI dan WPPE sampai proses penegakan hukum selesai.

"Rafif menyatakan telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawainya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk buka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas," imbuhnya.

Untuk mencegah hal serupa, Kiki mengimbau kepada masyarakat yang ingin mulai berinvestasi untuk memperhatikan aspek legalitas dan jangan mudah tertarik dengan keuntungan fantastis yang dijanjikan. Dia menekankan izin mendirikan sebuah perusahaan berbeda dengan izin mengelola maupun menghimpun dana dari masyarakat. Izin pengelolaan dana harus diterbitkan dari OJK.

"Kami mengimbau masyarakat untuk yang mulai investasi dipastikan dulu legalitasnya. Jadi izin mendirikan PT berbeda dengan izin untuk mereka melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana yang izinnya diberikan OJK. Harus dicek dulu. Kemudian logis nggak penawaran yang diberikan," tambahnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah membekukan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) influencer saham Ahmad Rafif Raya yang diduga melakukan investasi bodong. Ahmad Rafif pun diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian para korbannya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan Ahmad Rafif telah menawarkan solusi dengan menjadikan dana investasi sebagai utang dan akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Hal ini berdasarkan keterangan Ahmad Rafif saat dipanggil Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI beberapa waktu lalu.

"Kalau melihat keterangan yang disampaikan Rafif, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam kurun waktu 3 tahun. Ini juga perlu dikonfirmasi lagi," kata perempuan yang akrab dipanggil Kiki dalam Konferensi Pers Hasil RDKB OJK, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menyebut pihaknya juga perlu mengkonfirmasi terkait skema pengembaliannya. Berdasarkan keterangan Rafif, skema pengembalian tersebut dilakukan dengan cara bergabung ke bisnis para investor tersebut.

"Skema pengembalian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan oleh Rafif untuk melunasi kewajibannya. Sekali lagi ini perlu dikonfirmasi pihak-pihak terkait," jelasnya.

Adapun perkiraan dana investasi yang dititipkan di Ahmad Rafif mencapai Rp 96 miliar. Namun, perkiraan tersebut masih bersifat keterangan secara sepihak. Pihaknya akan melakukan konfirmasi mengenai pernyataan-pernyataan Ahmad Rafif ke pihak-pihak terkait.

Untuk mencegah hal serupa, Kiki mengimbau kepada masyarakat yang ingin mulai berinvestasi untuk memperhatikan aspek legalitas dan jangan mudah tertarik dengan keuntungan fantastis yang dijanjikan. Dia menekankan izin mendirikan sebuah perusahaan berbeda dengan izin mengelola maupun menghimpun dana dari masyarakat. Izin pengelolaan dana harus diterbitkan dari OJK.

"Kami mengimbau masyarakat untuk yang mulai investasi dipastikan dulu legalitasnya. Jadi izin mendirikan PT berbeda dengan izin untuk mereka melakukan penghimpunan dan pengelolaan dana yang izinnya diberikan OJK. Harus dicek dulu. Kemudian logis nggak penawaran yang diberikan," tambahnya.

Influencer saham Ahmad Rafif Raya diperiksa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) karena adanya dugaan investasi bodong. OJK menyampaikan dana investasi tersebut ternyata digunakan untuk biaya operasional perusahaan pribadinya, PT Waktunya Beli Saham, seperti bayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan informasi tersebut didapatkan setelah Otoritas Jasa keuangan (OJK) bersama Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI memanggil Ahmad Rafif pada Kamis, (4/7/2024) lalu.

"Nah dilihat di sini ternyata (dana tersebut) untuk operasional dari PT Waktunya Beli Saham dari bayar gaji karyawan, pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan ke luar kota dan lain-lain digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang dititipkan untuk diinvestasikan," kata perempuan yang akrab dipanggil Kiki dalam Konferensi Pers hasil RDKB OJK, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Lebih lanjut, Kiki menjelaskan Ahmad Rafif bekerja sebagai sales di perusahaan sekuritas. Namun, ia menyalahgunakan izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) untuk mengelola investasi dari masyarakat dengan skema titip dana. Ternyata, penawaran investasi tanpa izin tersebut telah dilakukan sejak tahun 2022-2024.

"Rafif menyatakan telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 sampai dengan 2024. Penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawainya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk buka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas," jelasnya.

Kiki menyebut perkiraan dana investasi yang dititipkan di Ahmad Rafif mencapai Rp 96 miliar. Namun, perkiraan tersebut masih bersifat keterangan dari sepihak. Pihaknya akan melakukan validasi mengenai pernyataan-pernyataan Ahmad Rafif ke pihak-pihak terkait. Imbasnya, OJK membekukan sementara izin WMI dan WPPE sampai proses penegakan hukum selesai.

"Perkiraan dana yang dikelola sekitarsekitar Rp 96 miliar untuk dana pengelolaan dan yang merugi masih bersifat keterangan sepihak. Tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait," terangnya.

Untuk memastikan kebenaran investasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak 157

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten melaksanakan Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu (SEPMT) kepada seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah sebagai langkah antisipasi investasi bodong.

“Dalam sosialisasi ini dijelaskan terkait perencanaan keuangan, pengenalan produk-produk Pasar Modal dan cara berinvestasi di Pasar Modal,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon (PMDK) OJK Inarno Djajadi di Jakarta, Rabu.

Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan dari adanya kasus investasi bodong yang dilakukan salah seorang pegiat media sosial (influencer) Ahmad Rafif Raya.

Saat ini OJK sedang menyusun Rancangan Peraturan OJK (RPOJK) yang salah satunya memperkuat pengaturan influencer dari sisi Perusahaan Efek (PE), di mana dalam ketentuan tersebut nantinya mengatur syarat-syarat PE dalam bekerjasama dengan influencer termasuk pada lingkup kegiatan dan perijinan yang harus dipenuhi influencer.

OJK juga terus mengingatkan masyarakat agar memastikan pihak-pihak yang menawarkan investasi dan produk yang ditawarkan, apakah telah memiliki legalitas dari regulator terkait, dan juga kelogisan imbal hasil yang ditawarkan.

“Untuk memastikan kebenaran investasi tersebut, masyarakat dapat menghubungi Kontak 157,” ujar Inarno.

Adapun saat ini OJK melalui Satgas Pasti tengah melakukan pendalaman kasus terhadap pelanggaran yang dilakukan Ahmad Rafif Raya selaku Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek.

“Atas pelanggaran yang dilakukan, Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan Perintah Tindakan Tertentu berupa pembekuan sementara izin perseorangan Sdr. Ahmad Rafif Raya selaku Wakil Manajer Investasi dan Wakil Perantara Pedagang Efek, hingga pemeriksaan selesai dilakukan,” kata Inarno.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa influencerAhmad Rafif berpotensi dijatuhi pidana jika tidak memenuhi tanggung jawabnya untuk mengembalikan dana para korban investasi ilegalnya.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan adanya potensi pidana ini mengacu pada Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) .

“Pasti [dipidana kalau enggak dibayar], karena itu kan masuk aktivitas keuangan ilegal. Sekarang ada pidananya. Itu baca UUP2SK bisa dikurung 10 tahun,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Saat ini, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) masih akan melakukan verifikasi dari data kerugian yang ditimbulkan.

Sebelumnya, wanita yang kerap disapa Kiki tersebut menyebutkan berdasarkan keterangan dari pihak yang bersangkutan jumlah kerugian sebesar Rp96 miliar dari 49 nasabah.

“Kemarin ngakunya Rp96 miliar dari sekitar 49 nasabah. Apa masa iya sih 49 nasabah angkanya sampai dengan Rp96 miliar. Dia [juga] sampaikan bahwa nasabah-nasabahnya sudah setuju dengan restrukturisasi yang diajukan. Apa iya? Kita kan harus pastikan lagi” ucapnya.

Adapun, dalam pasal 237 tertuang setiap orang dilarang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dan/atau untuk disalurkan kepada masyarakat.

Kemudian, dilarang melakukan penerbitan surat berharga yang ditawarkan kepada masyarakat, penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran.

Selain itu, adanya pelarang terkait kegiatan lain yang dapat dipersamakan dengan penghimpunan dana, penyaluran dana, pengelolaan dana, keperantaraan di sektor keuangan, dan penyediaan produk atau jasa sistem pembayaran.

Lalu, pasal 305 pun mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 diancam dengan pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 10 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp 1 triliun.

Sebagaimana diketahui, Satgas PASTI OJK masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

Sebelumnya, Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal OJK Hudiyanto mengatakan Satgas PASTI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 UU P2SK dalam melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin dari OJK.

“Rafif adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi,” tulisnya.

Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan Perantara Pedagang Efek.

Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan. Satgas PASTI juga telah memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan aktivitas investasi serta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang menitipkan dana serta mengembalikan dana yang telah dititipkan.

Adapun, tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

Kemudian, OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

“OJK akan melakukan proses penanganan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” lanjut Hudiyanto.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mempidanakan influencer saham Ahmad Rafif buntut duga melakukan skema investasi bodong.

Langkah pidana tersebut akan dilayangkan kepada Ahmad Rafif apabila tidak mengembalikan dana investasi nasabah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan investasi bodong tersebut termasuk aktivitas keuangan ilegal.

Dia menyebut saat ini terdapat aturan pidana terkait aktivitas keuangan ilegal. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Pengembangan dan Pengurangan Sektor Keuangan (UU P2SK).

"Pasti (dipidana) karena itu kan masuk aktivitas keuangan ilegal. Sekarang ada pidananya. Kalau baca UU P2SK bisa dikurung 10 tahun," kata perempuan yang akrab disapa Kiki saat ditemui, Jakarta, Selasa (9/7) seperti dikutip dari detik.com.

Kiki menjelaskan pihaknya baru saja menerima pernyataan atau penjelasan dari Ahmad Rafif terkait isu ini. Kiki menyebut perkiraan dana yang dikelola ada Rp 96 miliar dengan total sekitar 49 nasabah yang dirugikan.

Kiki pun mengatakan pihaknya saat ini sedang meminta verifikasi kepada pihak-pihak terkait soal pernyataan tersebut. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan pernyataan Ahmad Rafif sesuai atau tidak.

"Kemarin mengakunya Rp 96 miliar dari sekitar 49 nasabah. Apa masa iya sih 49 nasabah angkanya sampai dengan Rp 96 miliar? Kita klarifikasi lagi dia sampaikan bahwa nasabah-nasabahnya sudah setuju dengan restrukturisasi yang diajukan. Apa iya? Kita kan harus pastikan lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas Pasti) menghentikan aktivitas influencer saham Ahmad Rafif Raya. Langkah ini diambil Satgas setelah menyelesaikan pemeriksaan kasus gagal mengelola dana yang dititipkan sejumlah investor sebesar Rp 71 miliar.

Satgas menemukan pelanggaran Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebab Ahmad Rafif menawarkan investasi dan menghimpun dana masyarakat tanpa izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Satgas PASTI menghentikan kegiatan yang dilakukan oleh Ahmad Rafif Raya yang terindikasi melanggar ketentuan Pasal 237 Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)," tulis Satgas dalam keterangan resminya Senin (8/7).

Sementara itu, berdasarkan informasi dalam akun LinkedIn miliknya, Ahmad Rafif Raya merupakan lulusan Akuntansi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar pada 2014-2020. Dalam perjalanannya, ia mengaku sudah berkarier di dunia investasi dan menjadi CEO selama berkuliah.

Ahmad juga mencantumkan sejumlah lisensi yang berkaitan dengan dunia saham dari OJK. Setidaknya, ada tiga lisensi dan sertifikasi meski semuanya sudah kedaluwarsa. Lisensi yang dimaksud yakni Broker Dealer Representative for Marketing atau Wakil Perantara Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P). Lisensi ini diterbitkan OJK pada Desember 2017 dan berlaku hingga Desember 2029.

Kemudian ada juga lisensi Broker Dealer Representative atau Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). Lisensi ini berlaku dari Mei 2019 hingga pada Desember 2022. Terakhir ada juga lisensi Investment Manager Representative atau Wakil Manajer Investasi. Lisensi ini diterbitkan pada Juli 2020 dan kedaluwarsa pada Agustus 2023 lalu

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini menyoroti praktik influencer yang kerap memasarkan aset kripto, di tengah bergulirnya kasus influencer saham Ahmad Rafif Raya yang gagal mengelola dana investor sebesar Rp71 miliar yang masih belum usai.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan mengacu POJK Nomor 22 Tahun 2023, perusahaan perdagangan aset kripto dilarang untuk menawarkan produk aset kripto kepada masyarakat melalui iklan selain pada media resmi perusahaan.

Dia mengatakan, ketentuan ini akan berlaku secara efektif setelah peralihan tugas pengaturan pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Berjangka Perdagangan Komoditi Indonesia (Bappebti) beralih ke OJK pada Januari 2025.

Artinya, berdasarkan ketentuan POJK tersebut, penawaran produk aset kripto kepada masyarakat dilakukan hanya boleh melalui media resmi perusahaan perdagangan aset kripto, termasuk pada situs aplikasi dan juga media sosial yang dikelola secara resmi oleh perusahaan perdagangan aset kripto dimaksud.

“Sehingga tentu tidak dimungkinkan adanya pemanfaatan influencer aset kripto yang katakanlah bekerja atas nama pribadi untuk melakukan pemasaran untuk aset kripto, karena seluruh kegiatan marketing ini harus dilakukan melalui platform resmi dari pedagang aset kripto," ujar Hasan dalam RDK Bulanan dikutip Selasa (9/7/2024).

Hasan pun dengan tegas mengingatkan agar para influencer aset kripto dapat bertanggung jawab atas semua tindakannya yang dapat mempengaruhi para pengikut (followers) di media sosial.

“Seorang influencer, apalagi yang memiliki jumlah pengikut yang besar, sudah seharusnya memiliki tanggung jawab dan kesadaran penuh bahwa segala tindakannya dapat kemudian mempengaruhi bahkan diikuti oleh para followers-nya, katanya.

Oleh sebab itu, dia berharap para influencer aset keuangan termasuk kripto dapat bekerja sama dengan OJK untuk memberikan edukasi informasi dan awareness atau penyadaran yang baik terkait dengan praktik-praktik investasi yang baik bagi para pengikutnya.

Pasalnya, jika influencer kripto bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK, apalagi sampai menimbulkan kerugian bagi para korbannya, maka dapat berisiko terkena jerat hukum.

"Di sisi lain jika influencer itu memberikan konten yang tidak sesuai, maka tentu akan menimbulkan kerugian bagi para followersnya dan juga di sisi lain influencer ini juga tentu akan menghadapi risiko ancaman pelanggaran hukum sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku,” pungkas Hasan.

Di sisi lain, perkembangan serta dinamika dalam industri aset kripto terus menunjukkan berbagai peningkatan positif terutama dari jumlah pelanggan dan nilai transaksi yang terus bertumbuh hingga Mei 2024. Nilai transaksi kripto per Mei 2024 tercatat Rp260,9 triliun, naik dari bulan sebelumnya Rp211 triliun.

Berdasarkan data dari Bappebti, per Mei 2024, terdapat penambahan jumlah investor kripto sebanyak 363.101 dengan total investor mencapai 19,75 juta. Nilai keseluruhan transaksi dari Januari sampai Mei 2024 menyentuh Rp260,9 triliun.

Kasus Ahmad Rafif Raya

Sebelumnya, OJK mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

OJK juga menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan influencer saham Ahmad Rafif Raya memakai dana investasi masyarakat untuk bayar gaji karyawan, pertemuan di hotel, hingga perjalanan ke luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari mengatakan, modus Ahmad Rafif dalam operasinya adalah memupuk harapan masyarakat untuk mendapat imbal hasil besar dari investasi.

"Penghimpunan dana masyarakat dari penawaran investasi menggunakan nama pegawai PT Waktunya Beli Saham untuk buka rekening efek di sekuritas," kata Friderica dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan atau RDKB OJK, Senin (9/7).

Friderica menyebut jika Rafif memberikan solusi untuk membayar kewajibannya dalam waktu tiga tahun. Ada investor yang menawarkan bisnis untuk Rafif, sehingga dirinya bisa membayar atas kerugian yang dialami.

Friderica juga berpesan kepada masyarakat untuk tidak mudah terpikat dengan iklan atau ajakan investasi dengan imbal hasil yang fantastis atau tidak masuk akal. Apalagi, katanya, banyak masyarakat yang kehilangan usai menitipkan uangnya untuk dikelola tetapi tidak berizin.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK Hasan Fawzi mengatakan, seorang influencer yang memiliki jumlah pengikut yang besar memiliki tanggung jawab. Apalagi ketika nanti aturan untuk influencer di bidang keuangan diterbitkan. "Justru kami ingin kerja sama dari sisi edukasi untuk penyadaran yang baik terkait praktik-praktik investasi yang baik," tutur Hasan.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI sebelumnya meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, menyebut pihaknya merekomendasikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya. Khususnya, PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

"Satgas meminta Ahmad Rafif bertanggung jawab atas kerugian para pihak untuk mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak," kata Hudiyanto, Jumat (5/7).

Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa dana dari investor yang dititipkan kepada influencer Ahmad Rafif Raya untuk diinvestasikan justru digunakan untuk membiayai operasional PT Waktunya Beli Saham, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dalam konferensi pers Hasil RDK Bulanan Juni 2024, di Jakarta, Senin.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, perkiraan dana investor yang dikelola itu sekitar Rp96 miliar. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Rafif kepada OJK.

“Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat keterangan sepihak yang tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait,” kata dia.

Berdasarkan keterangan dari Ahmad Rafif, ujar Kiki, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan Ahmad Rafif untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Namun hal ini, kata Kiki, masih perlu dikonfirmasi kembali.

“Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” imbuh Kiki.

Diketahui, Ahmad Rafif merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi.

Ahmad Rafif memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek. Namun WMI dan WPPE bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Dalam hal ini, Kiki mengatakan bahwa OJK telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif berupa pembekuan sementara izin WMI dan WPPE sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Adapun Ahmad Rafif telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak tahun 2022 hingga tahun ini. Kiki mengatakan, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan bahwa pengelolaan investasi kolektif menurut peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi.

Inarno mengatakan, pengelola dana dan/atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak berizin merupakan pelanggaran, baik melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“(UU) menyebutkan bahwa pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek portfolio investasi kolektif dan/atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Itu jelas di aturannya,” kata Inarno.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap praktik pengelolaan investasi ilegal yang dilakukan oleh influencer Ahmad Rafif Raya yang menyebabkan para korban mengalami kerugian sebesar Rp71 miliar. Dana tersebut dipakai untuk membayar gaji karyawan hingga perjalanan dinas luar kota.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari membeberkan, Ahmad Rafif telah melakukan pengelolaan dana masyarakat sejak 2022 hingga 2024.

Modusnya, penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari perusahaannya yang disebut dengan PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek di beberapa perusahaan sekuritas.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, Ahmad Rafif menggunakan dana investasi yang dititipkan oleh investor untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan PT Waktunya Beli Saham.

"Jadi dana yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional, dari membayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan luar kota dan lain-lain," ujarnya dalam RDK Bulanan Senin (8/7/2024).

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) OJK sejauh ini masih mengonfirmasi keterangan Ahmad Rafif terkait perkiraan dana investasi yang dikelola sebesar Rp96 miliar dan solusi pengembalian kerugian akan dilakukan dalam jangka waktu 3 tahun.

"Ini juga perlu dikonfirmasi lagi skema pengembalian kerugian yang disampaikan, antara lain dan bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait," tegasnya.

Satgas PASTI OJK juga telah memerintahkan Ahmad Rafif untuk menghentikan aktivitas investasi serta bertanggung jawab atas kerugian para pihak yang menitipkan dana serta mengembalikan dana yang telah dititipkan.

Adapun, tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah Satgas PASTI merekomendasikan Kementerian Komunikasi dan Informatika RI untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya dan PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

Kemudian, OJK menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif Raya berupa pembekuan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menambahkan saat ini di pasar modal terdapat aturan jelas terkait pengelolaan dana investasi, sehingga pengelola dana investasi yang dilakukan oknum yang tidak berizin itu merupakan pelanggaran.

"UU No 8 tahun 1995 tentang pasar modal, dan terbaru UU No 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan menegaskan bahwa pihak yang bisa mengelola portofolio investasi kolektif, dan investasi lainnya, untuk kepentingan sekelompok nasabah, harus miliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi. Kecuali perusahaan asuransi, asuransi syariah, dapen dan bank," kata Inarno.

Sementara itu, terkait investment club atau investasi kolektif secara peraturan perundang-undangan di Indonesia hanya bisa dilakukan oleh Manajer Investasi.

Dengan kata lain, meskipun Ahmad Rafif memiliki sejumlah sertifikat pasar modal yang diterbitkan OJK -yang saat ini telah dicabut- tidak berhak mengelola dana investasi secara langsung karena bukan dilakukan lewat perusahaan efek yang terdaftar sebagai Manajer Investasi.