IDXChannel - Sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengalami darurat kekeringan yang mengakibatkan masyarakat mengalami krisis air bersih. Pemerintah Daerah setempat akhirnya menetapkan status siaga darurat kekeringan.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan daerah yang telah menetapkan status siaga darurat di antaranya Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Dompu, Bima, dan Kota Bima. Sedangkan status tanggap darurat meliputi Sumbawa Barat, Sumbawa, dan Lombok Barat. Kota Mataram masih dalam proses penetapan status.

“Bencana kekeringan yang melanda tersebut telah berdampak pada 71 kecamatan, 272 desa dan kelurahan, serta 515.205 jiwa terdampak,” kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto dalam keterangan resminya, Rabu (25/9/2024).

Bencana kekeringan ini telah menyebabkan krisis air bersih dan lahan pertanian seluas 10 hektar mengering. Bencana kekeringan tersebut terjadi salah satunya disebabkan rendahnya curah hujan di wilayah NTB sesuai dengan perkiraan cuaca BMKG.

“NTB ini termasuk salah satu provinsi yang curah hujannya rendah sehingga di beberapa daerah banyak yang sudah melaksanakan operasi bantuan air kepada masyarakat menggunakan (mobil) tangki air, ada juga permintaan untuk mendukung masyarakat, jadi BNPB dan pemprov nanti bekerjasama untuk memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi,” kata Suharyanto.

Berdasarkan kajian InaRISK, NTB merupakan daerah dengan risiko bencana kekeringan yang indeks skornya sedang hingga tinggi. Guna mendukung penanganan darurat berjalan optimal, BNPB pada kesempatan yang sama juga menyerahkan dukungan dana operasional penanganan darurat bencana kekeringan kepada pemprov dan pemerintah kota serta kabupaten.

“Kami juga memberikan bantuan awal baik dana operasional penanggulangan kekeringan dan karhutla,” tutur Suharyanto.

Total dukungan dana operasional tersebut senilai Rp2,3 miliar yang terbagi masing-masing sebesar Rp300 juta untuk BPBD Provinsi NTB dan Rp200 juta masing-masing untuk 10 BPBD kabupaten dan kota.

Selain itu, dukungan logistik dan peralatan yang juga diserahkan secara simbolis terdiri dari tandon air 5.000 liter sebanyak 20 unit, pompa dorong lima set, Breeching Dividing berukuran 2,5 sebanyak lima unit, Breeching Dividing berukuran 1,5 20 unit, selang pemadam kebakaran 2,5 300 roll, dan selang pemadam 1,5 200 roll, pompa alkon 10 set, tenda pengungsi 2 unit, dan light tower 1 unit.

(Febrina Ratna)

SEMARANG, iNews.id – Sebanyak 30 kabupaten dan kota di Jawa Tengah menetapkan status siaga darurat kekeringan, kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Sedangkan lima kabupaten/kota lainnya masih aman dari bencana kekeringan.

Penjabat (Pj) Gubernur Jateng, Nana Sudjana menjelaskan, berdasarkan prakiraan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), musim kemarau tahun 2024 ini akan lebih basah dan pendek dibandingkan kemarau tahun 2023. Puncak musim kemarau tahun 2024 berada di bulan Juli.

Meski demikian, kata Nana, Pemprov Jateng tetap mengambil langkah-langkap untuk mengantisipasi bencana kekeringan tersebut. 

Upaya itu meliputi menerbitkan surat edaran tentang antisipasi bencana kekeringan serta karhutla tahun 2024, rapat koordinasi dengan stakeholder, serta melakukan pendataan kesiapan sarana dan prasarana wilayah kabupaten/kota.

"Tiap tahun kita menghadapi kekeringan dan musim hujan. Dalam menyikapi ancaman kekeringan, maka kita lakukan rapat koordinasi ini untuk persiapan lebih dini," kata Nana usai Rapat Koordinasi Siaga Kekeringan bersama BNPB di Kota Semarang, Selasa (23/7/2024).  

Dia mengungkapkan, per 22 Juli 2024, upaya penyaluran air bersih sudah dilakukan di 10 kabupaten/kota di Jateng. Rinciannya, 25 kecamatan dan 33 desa terdampak kekeringan, dengan total penerima air bersih sejumlah 8.637 KK/26.725 jiwa.

Nana mengimbau bupati/wali kota di Jateng meningkatkan kewaspadaan bencana kekeringan dan karhutla, memetakan daerah rawan bencana serta melakukan langkah-langkah strategis penanganan.  

Selain itu, lanjut dia, pemerintah daerah juga diminta memanfaatkan embung, membuat sumur bor, memantau ketersediaan air bersih, mendistribusikan air bersih bagi masyarakat terdampak bencana kekeringan, melarang aktivitas penggunaan bahan yang mudah menimbulkan percikan api/kebakaran.

"Ini perlu ada komunikasi dengan instansi terkait lainnya. Tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri dalam menangani bencana," katanya.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengatakan, mulai pekan ketiga Juli 2024, curah hujan di Jawa Tengah hanya 50 mm. Situasi tersebut menunjukkan sudah masuk musim kemarau.

"Meskipun tidak ada El Nino, bencana kekeringan di Jateng masih akan terjadi, sehingga harus tetap waspada. Per hari ini sudah ada 30 daerah yang menetapkan siaga darurat kekeringan dan karhutla," katanya.

Pada 2023 lalu, beber dia, kekeringan dan kebakaran hutan, gunung, dan tempat pembuangan akhir sampah terjadi di Jawa Tengah. Pemerintah telah mengantisipasi potensi bencana itu dengan berbagai upaya, di antaranya menyalurkan bantuan dari BNPB untuk 30 kabupaten/kota di Jateng berupa peralatan dan anggaran operasional.

BNPB dan Pemprov Jateng juga akan membantu untuk distribusi air bersih dan penggalian sumur tersier agar kebutuhan air di musim kemarau teratasi.

"Pak Pj Gubernur Jateng tadi juga memberikan penekanan, kami sepakat akan memberikan bantuan distribusi air untuk daerah yang membutuhkan," katanya. 

Editor: Kastolani Marzuki

REPUBLIKA.CO.ID, BANDA ACEH -- Sebagian warga Kabupaten Aceh Besar, khususnya di Kecamatan Lhoknga, melaksanakan puasa sunnah selama tiga hari dan dilanjutkan dengan sholat istisqa. Hal itu dilakukan sebagai upaya memohon kepada Allah SWT agar daerah yang dilanda darurat kekeringan tersebut segera turun hujan.

“Puasa sunnah selama tiga hari dan dilanjutkan sholat istisqa pada Kamis di halaman masjid merupakan keputusan bersama sebagai bagian berdoa kepada Allah agar kekeringan yang melanda Kecamatan Lhoknga khususnya dapat segera berakhir,” kata Imuem Mukim (lembaga adat) Lhoknga Firdaus Akbar di Lhoknga, Senin (16/7/2024).

Ia menjelaskan untuk pelaksanaan puasa sunnah tersebut Mukim Lhoknga khususnya dan bersama empat mukim lainnya dalam Kecamatan Lhoknga telah mengeluarkan imbauan bersama kepada masyarakat agar melaksanakan keputusan bersama tersebut.

Adapun imbauan yang diterbitkan di antaranya melaksanakan puasa sunnah istisqa selama tiga hari berturut-turut, menutup warung kopi selama masyarakat melaksanakan puasa istisqa, dan melaksanakan sholat minta hujan pada Kamis (18/7/2024) di lapangan samping Masjid Al Islah Lhoknga.

Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar memiliki empat mukim yakni Lhoknga, Lampuuk, Kueh dan Lamlhom. Adapun jumlah gampong sebanyak 28 desa.

Mukim Lampuuk Muntaran mengatakan dalam pelaksanaan puasa tersebut tempat wisata Lampuuk ditutup selama puasa sunnah dilaksanakan.

Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Besar memberlakukan status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Aceh Besar khususnya Kecamatan Lhoknga.

"Penetapan ini dilakukan setelah melalui proses rangkaian rapat gabungan, yang melibatkan lintas instansi hingga jajaran legislatif Aceh Besar," kata Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto.

Ia menjelaskan dengan penetapan status bencana tersebut penanganan kekurangan air bersih akibat terdampak kekeringan di Kecamatan Lhoknga dilakukan secara komprehensif, baik penanganan jangka pendek hingga upaya berkelanjutan.