Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal dugaan kebocoran 6 data NPWP, termasuk milik Jokowi, Gibran, dirinya dan sejumlah pejabat lainnya.

Ia mengaku sudah memerintahkan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mendalami kasus itu.

Menurutnya, sampai saat ini permasalahan masih evaluasi, apakah betul ada kebocoran data atau tidak.

"Kita sedang (dalami), saya sudah minta pak Dirjen Pajak dan seluruh pihak di Kemenkeu untuk melakukan evaluasi terhadap persoalannya," ujarnya di Gedung DPR RI, Kamis (19/9).

Pendalaman akan dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bersama dengan tim IT Kemenkeu. Ia berharap evaluasi bisa dilakukan dengan cepat dan segera diumumkan permasalahannya.

"Nanti akan disampaikan penjelasannya oleh Pak Dirjen Pajak dan tim IT-nya Kemenkeu," katanya.

Sebelumnya, Sebanyak 6 juta data NPWP diduga bocor dan diperjualbelikan di Breach Forums. Dari jutaan data yang bocor itu ada milik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang juga Wakil Presiden Terpilih periode 2024-2029.

Dugaan kebocoran data NPWP ini awalnya disampaikan pendiri Ethical Hacker Indonesia Teguh Aprianto dalam unggahannya di X pada Rabu (18/9).

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp150 juta. Data yg bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ujar Teguh dalam unggahannya.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," imbuhnya.