Jakarta -

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mendalami keluhan pelaku usaha terkait keberadaan online travel agent (OTA) asing di Indonesia. Sebab, pajak OTA asing kerap dibebankan ke pelaku usaha.

"Dari sisi bisnis, ini tentu tidak adil. Semestinya, tanggung jawab untuk membayar pajak didistribusikan secara adil pada semua pelaku usaha. Termasuk dalam hal ini OTA asing," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Ia pun mencontohkan, ada banyak kejadian di mana pajak pertambahan nilai dan pajak komisi dibebankan kepada hotel. Sementara, pihak OTA asing tidak membayar apapun. Menurutnya, pihak hotel merasa dirugikan dan perlu mendapat perhatian.

"OTA asing ini kan tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Akibatnya, mereka tidak mengikuti aturan yang ada. Selain merugikan pihak pelaku usaha, negara juga dirugikan karena tidak mendapatkan penghasilan pajak dari mereka," jelasnya.

Oleh karena itu, pemerintah harus untuk segera memperhatikan OTA asing yang berusaha di Indonesia. Menurutnya, perlu dipastikan agar tidak ada yang dirugikan atas keberadaan mereka. Apalagi, di tengah perkembangan bisnis digital saat ini, OTA asing ini sangat mendapatkan tempat.

"Harus dicarikan solusi. Mungkin perlu dibuat regulasi. Tahap awal, perlu melibatkan para ahli," ungkapnya.

Sebelumnya, pengusaha di sektor pariwisata tergabung dalam Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengeluhkan bisnisnya belum pulih usai pandemi COVID-19. Belum selesai masalah itu, pengusaha dihadapkan pada masalah baru yakni terkait online travel agent (OTA) asing.

Sekretaris Jenderal PHRI Maulana Yusran menerangkan, OTA asing tidak memiliki izin badan usaha tetap. Oleh karena itu, mereka tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Dia menerangkan, karena tidak memiliki badan usaha tetap dan NPWP, akhirnya pajak yang seharusnya ditanggung mereka, dibebankan ke hotel. Menurutnya, hal itu tidak adil.

"Nah itu yang akhirnya menjadi sasaran yang membayar kewajiban pajak ke negara. Ini kan nggak fair," katanya kepada detikcom.

(acd/das)

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki), Eddy Martono memastikan bahwa semua anggotanya sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Menurutnya, tanpa adanya NPWP maka pengusaha sawit tidak akan bisa melakukan pembukaan rekening bank. Hanya saja, Eddy tidak menyebutkan seberapa banyak pengusaha sawit yang tergabung dalam Gapki tersebut.

"Kalau anggota Gapki semuanya punya NPWP karena tidak mungkin perusahaan bisa buka rekening bank tanpa punya NPWP," ujar Eddy kepada Kontan.co.id, Senin (28/10).

Pada Juli 2024 lalu, mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa masih banyak perusahaan sawit yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Kondisi tersebut membuat setoran pajak dari para korporasi tidak bisa tertagih seluruhnya.

"Masa ada sekian banyak perusahaan, misal di sawit, NPWP saja tidak punya. Kalau NPWP tidak punya kan terus PPh Badan semua tidak bisa ditagih," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan.

Oleh karena itu, dirinya mengatakan bahwa pemerintah sedang mempercepat sistem digitalisasi. Hal ini diharapkan mampu membuat pekerjaan pemerintah lebih efisien, terutama dalam pengumpulan penerimaan perpajakan.

JAKARTA - Ketua Dewan Penasihat Kadin, Hashim Djojohadikusumo mengatakan, ada 300 pengusaha nakal di Indonesia. Disebutkan oleh Hashim bahwa, nama-nama tersebut sudah dilaporkan Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutkan diambil tindakan, terutama untuk menarik pajak sebagai sumber pendapatan baru negara.

"Jaksa agung sudah siap bertindak, ini pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin. Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP , rekening bank di Indonesia, ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Lebih lanjut Hashim yang juga Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus adik kandung Prabowo memberikan clue alias petunjuk, bahwa pengusaha nakal tersebut sebetulnya pengusaha yang berada di sektor perkebunan di Indonesia. Akan tetapi uangnya disimpan di luar negeri, dan tidak membayar pajak ke negara.

Menurutnya, potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari 300 pengusaha nakal tersebut bisa mencapai Rp300 triliun. Pengumpulan itu rencananya akan terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama tahun ini, dengan estimasi yang bisa dikumpulkan sebesar Rp189 triliun. Sedangkan sisanya akan dibayarkan tahun depan.

"(Pengusaha nakal) segera bisa bayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, tahun ini atau tahun depan, akan tambah Rp120 triliun lagi, sehingga sekitar Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim.

Menurutnya tambahan kas negara itu bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung program-program Prabowo dalam rangka peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), ketahanan pangan, hingga ketahanan energi kedepannya.

"Jadi saya yakin, program makanan bergizi itu akan dilaksanakan, ya, dan program perumahan yang kemarin saya sebut, tadi pagi saya ikut rapat dengan Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah. Mereka targetnya 3 juta unit rumah setahun," tutup Hashim.

IDXChannel - Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan ada 300 pengusaha nakal di Indonesia.

Pengusaha nakal tersebut tidak memiliki NPWP, dan rekening Bank di Indonesia, tapi menjalankan usaha di dalam negeri.

Menurut dia, nama-nama pengusaha nakal tersebut sudah dilaporkan Kejaksaan Agung kepada Presiden Prabowo Subianto untuk selanjutnya diambil tindakan, terutama untuk menarik pajak sebagai sumber pendapatan baru negara.

"Jaksa agung sudah siap bertindak, ini pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin. Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP, rekening bank di Indonesia, ini sudah dikasih laporan ke pak Prabowo," kata Hashim di Menara Kadin, Rabu (24/10/2024).

Lebih lanjut, adik Presiden Prabowo Subianto itu memberikan petunjuk bahwa pengusaha nakal tersebut sebetulnya pengusaha yang berada di sektor perkebunan di Indonesia. Namun, uangnya disimpan di luar negeri dan tidak membayar pajak ke negara.

Menurutnya, potensi pajak yang bisa dikumpulkan dari 300 pengusaha nakal tersebut bisa mencapai Rp300 triliun. Pengumpulan itu rencananya akan terbagi dalam dua tahap.

Tahap pertama tahun ini, dengan estimasi yang bisa dikumpulkan sebesar Rp189 triliun. Sisanya akan dibayarkan tahun depan.

"(Pengusaha nakal) segera bisa bayar Rp189 triliun dalam waktu singkat, tahun ini atau tahun depan, akan tambah Rp120 triliun lagi, sehingga sekitar Rp300 triliun itu masuk ke kas negara," kata Hashim.

Dia mengatakan tambahan kas negara itu bisa menjadi sumber pembiayaan untuk mendukung program-program Prabowo dalam rangka peningkatan kualitas SDM, ketahanan pangan, perumahan, hingga ketahanan energi ke depannya.

"Saya yakin, program makanan gizi itu akan dilaksanakan ya, dan program perumahan, yang kemarin saya sebut, tadi pagi saya ikut rapat dengan Maruarar Sirait dan Fahri Hamzah. Mereka targetnya 3 juta unit rumah setahun," tutur Hashim.

(Febrina Ratna)

Hashim Djojohadikusumo mengungkap salah satu sumber dana yang cukup besar untuk kas negara. Dana tersebut adalah dana dari para pengusaha 'kakap' nakal di Indonesia.

Hashim bilang banyak pengusaha nakal yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sampai tidak memiliki rekening di Indonesia. Hal ini diungkap Hashim dalam diskusi ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Menara Kadin, Jakarta Selatan pada Rabu (23/10).

“Ada 300 lebih pengusaha nakal, beberapa tidak punya NPWP, 25 tidak punya NPWP, bapak-bapak ibu-ibu. 15 tidak punya rekening bank di Indonesia, coba. Ya, tidak punya NPWP tidak punya rekening bank di Indonesia, coba,” ujar dia.

Dari para pengusaha nakal inilah nantinya ada pemasukan ke kas negara. Total dana yang bisa ditarik ke kas negara dari hal ini bisa mencapai Rp 300 triliun.

“Nah, ini sudah dikasih laporan kepada Pak Prabowo, yang segera bisa dibayar Rp 189 triliun dan waktu singkat, dan waktu lebih lama, tapi tahun ini, atau tahun depan, bisa tambah Rp120 triliun lagi. Sehingga Rp300 triliun itu masuk ke Kas Negara, itu dari pemilik kebun nakal, ilegal,” jelas Hashim.

Untuk hal ini, Hashim mengungkap sudah ada pihak dari Kejaksaan yang siap bertindak untuk menindak para pengusaha nakal.

“Ada sumber dana yang luar biasa. Mungkin saya sudah sebut, kemarin saya dengar sendiri, sudah ada jaksa agung sudah siap. Jaksa agung, agung muda sudah siap bertindak. Ini pengusaha-pengusaha nakal, dan mudah-mudahan tidak ada di Kadin ya,” jelasnya.

Jakarta -

Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 telah resmi dilantik pada 21 Oktober 2024. Sejumlah menteri pun menyampaikan prioritas mereka, termasuk Menteri Pariwisata Widiyanti Putri yang menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) serta pariwisata sebagai motor penggerak ekonomi yang inklusif.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Maulana Yusran pun mengatakan bahwa tantangan pariwisata tidak hanya dari sisi SDM, bahkan lebih besar. Terutama terkait regulasi dan birokrasi yang sering menghambat para pelaku usaha.

"Regulasi harus jadi fokus program 100 hari pemerintahan baru, dan Kemenpar harus lebih dari sekadar promosi. Industri harus sehat dulu untuk bisa menarik wisatawan dan membangun destinasi," jelas Maulana dalam keterangannya Selasa (22/10/2024).

Salah satu permasalahan yang ia soroti adalah keberadaan Online Travel Agents (OTA) asing yang tidak memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, sehingga tidak membayar pajak dan merugikan industri lokal.

"OTA asing ini tidak memiliki NPWP, jadi industri lokal yang akhirnya harus menanggung pajak sebesar 20 persen. Ini beban besar," seru dia.

Dia menjelaskan bahwa OTA asing tidak membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% seperti yang diwajibkan pada penyedia jasa di Indonesia. Padahal dalam aturan akomodasi perjalanan, komisi yang diterima OTA asing bisa mencapai 18%. Mereka pun tak dikenakan pajak komisi 1,1%.

Hal ini, kata dia akibat OTA asing tidak memiliki BUT, yang akhirnya membuat mereka tidak membayar pajak tersebut dan membebankan kepada hotel. Selain itu, OTA asing juga kerap melanggar perjanjian kontrak dengan hotel.

Belum lagi soal OTA asing yang menggunakan strategi 'bakar uang' dengan memberikan diskon besar untuk menarik pelanggan. Meskipun ini tampak menguntungkan bagi wisatawan, pada kenyataannya skema ini merusak pendapatan hotel dan penyedia jasa wisata lokal.

Aplikator asing tersebut memaksakan harga sangat rendah di aplikasinya, sehingga hotel terpaksa mengikutinya. Menurutnya, dalam jangka panjang strategi ini akan berdampak pada keberlanjutan usaha lokal di sektor pariwisata.

"Apalagi mereka juga menerapkan parity rate yang memaksa hotel tidak bisa menjual dengan harga lebih rendah dari yang mereka tetapkan. Kami tidak punya pilihan karena mereka menguasai pasar digital," tutur dia.

Di sisi lain, mahalnya harga tiket pesawat juga menjadi hambatan bagi mobilitas wisatawan domestik. Menurut Maulana, pemerintah perlu segera mengevaluasi harga tiket pesawat untuk meningkatkan pergerakan wisatawan dalam negeri.

"Mahalnya harga tiket pesawat sangat mengganggu. Pemerintah perlu mengevaluasi masalah ini, karena mobilitas wisatawan adalah kunci keberhasilan program pariwisata dalam negeri," jelasnya.

Sementara itu, Sekjen Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah, pun ikut menekankan pentingnya pemerintah baru untuk mencapai target kunjungan 17 juta wisatawan mancanegara pada 2024.

Salah satu yang perlu dilakukan adalah merumuskan kembali kebijakan bebas visa kunjungan singkat (BVKS), mengingat dari 145 negara, hanya 19 negara yang termasuk dalam kebijakan tersebut. Hal ini didorong guna menciptakan iklim usaha pariwisata jadi penopang ekonomi nasional.

"Maka dari itu, kami menyambut baik rencana pemerintah untuk memisahkan Kementerian Pariwisata dari Kementerian Ekonomi Kreatif, karena ini akan mempercepat kinerja sektor pariwisata ke depan," ucapnya.

(das/das)

TEMPO.CO, Jakarta - Menonaktifkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bagi perusahaan atau badan usaha adalah langkah penting ketika perusahaan berhenti beroperasi atau dibubarkan. Lantas, apa saja syarat dan cara menonaktifkannya?

Syarat menonaktifkan NPWP badan usaha

1. Untuk menonaktifkan NPWP badan usaha, siapkan formulir Permohonan Penghapusan NPWP

2. Dokumen pendukung yang menjadi alasan Wajib Pajak mengajukan permohonan penghapusan NPWP

3. Jika badan usaha sudah dibubarkan

- Fotokopi KTP dan NPWP Direktur

- Fotokopi NPWP Badan

- Fotokopi Akta Pembubaran

- Surat Pernyataan dari Direktur bahwa perusahaan tersebut sudah dibubarkan bermaterai 6.000 dan Stempel Perusahaan

- Formulir Penghapusan NPWP

4. Jika NPWP Badan Cabang

- Fotokopi KTP dan NPWP Kepala Cabang

- Fotokopi NPWP Cabang

- Fotokopi Akta Pembubaran

- Surat Pernyataan dari Pusat bahwa Cabang tersebut sudah ditutup bermaterai 6.000 dan Stempel Perusahaan

- Formulir Penghapusan NPWP

Cara menonaktifkan NPWP badan usaha

1. Mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP).

2. Menyerahkan Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung.

3. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.

4. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Wajib Pajak harus melengkapi kekurangan dokumen dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Penghapusan NPWP beserta seluruh dokumen pendukung kepada Wajib Pajak.

5. Dalam hal berkas permohonan telah lengkap, Wajib Pajak mendapatkan LPAD dan BPS yang disampaikan oleh petugas.

6. Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima lengkap, Wajib Pajak mendatangi TPT untuk mengambil langsung Surat Keputusan Penghapusan NPWP dan Surat Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atau Surat Penolakan Penghapusan NPWP dengan menyerahkan BPS asli.

SIPPN.MENPAN.GO.ID

Jakarta -

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat hingga Oktober 2024 sudah 99% atau 75 juta Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang dipadankan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Artinya sisa 1% lagi yang belum padan.

DJP mengimbau kepada wajib pajak yang belum agar segera melakukan pemadanan NIK-NPWP. Pasalnya waktu tersisa dua bulan lagi sampai akhir 2024.

"Sudahkah #KawanPajak melakukan pemadanan data? Jika belum, lakukan melaluipajak.go.iddan pastikan data NIK-NPWP sudah sesuai!" tulis unggahan DJP di Instagram resminya, dikutip Senin (14/11/2024).

DJP menekankan bahwa pemadanan NIK sebagai NPWP merupakan wujud komitmen pemerintah dalam mewujudkan satu data Indonesia. Melalui pemadanan NIK sebagai NPWP, administrasi perpajakan menjadi lebih mudah bagi seluruh wajib pajak.

Wajib pajak dapat mengecek pemadanan NIK sebagai NPWP di DJP Online. Apabila belum padan, wajib pajak dapat melakukan pemadanan melalui DJP Online dengan melengkapi data profil yakni data NIK/NPWP 16 digit, alamat email dan nomor ponsel, klasifikasi lapangan usaha (KLU), serta data anggota keluarga sesuai kondisi saat ini.

Setelahnya, wajib pajak dapat mengklik pada tombol 'Ubah Profil' untuk mengubah data profil. Jika mengalami masalah, silakan hubungi Kring Pajak atau KPP terdekat melalui email atau saluran lain.

Daftar Layanan Pajak yang Bisa Diakses Pakai NIK:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)
2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)
3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)
4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)
5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)
6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)
7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)
8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)
9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)
10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)
11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)
12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)
13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)
14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)
15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)
16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)
17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)
18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)
19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)
20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)
21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)
22. Service API E-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi/API);
23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id);
24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id);
25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id);
26. Portal Registrasi dan Monitoring E-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-
portal/login);
27. Service PJAP Faktur (API); dan
28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id)
29. VAT Refund Modal Khusus
30. e-Form OP dan e-Form Badan
31. SPT Masa PPS Final
32. Pelaporan Investasi Dealer Utama
33. Service PJAP Laporan PMSE (API)
34. e-Filing PJAP (API)
35. Web Billing Internet
36. Penyusutan dan Amortisasi
37. Pelaporan SPT Bea Meterai

[Gambas:Instagram]

(aid/ara)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan terobosan segar dalam administrasi perpajakan. Pertama, teknik penyusunan beleid ini menggunakan metode sapu jagad atau omnibus law. Sejumlah UU Perpajakan yang sebelumnya “terserak”, direvisi serta “diikat” menjadi satu bundel, sekaligus menambah materi baru.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), serta Cukai, merupakan bab-bab yang berasal dari sejumlah undang-undang perpajakan yang telah ada.

Sementara itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta Pajak Karbon, merupakan materi anyar yang diinsersi ke dalam UU HPP tersebut. Kendati demikian, dapat dibilang bahwa PPS merupakan modifikasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sebelumnya telah digulirkan pada 2016-2017.

Kedua, dalam klaster KUP, diatur bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik pemadanan oleh sistem maupun validasi secara mandiri oleh wajib pajak, telah mengantongi lebih dari 99% atau lebih dari 75 juta NIK-NPWP yang telah padan, menurut data DJP per Oktober 2024.

Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan dukungan Kementerian Keuangan bersama DJP terhadap Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Perpres 39/2019).

Menurut Pasal 1 angka 1 Perpres 39/2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Mengejawantahkan kebijakan Satu Data Indonesia serta pelaksanaan UU HPP klaster KUP tersebut, dengan kerja bersama, pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut PMK 112/2022). Kemudian, PMK 112/2022 diperbarui dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PMK 136/2023).

Terbitnya PMK 112/2022 jo. PMK 136/2023 ini setidaknya memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NIK sebagai NPWP. Kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif bagi WP selain WP OP yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.

Ketiga, guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia tersebut, dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal (Single Identity Number atau SIN) yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Akhirnya, wacana penerapan SIN sejak lama, terlaksana juga, setidaknya di bidang administrasi perpajakan.

Sebagai pelaksanaan PMK 112/2022 jo. PMK 136/2023 tersebut, DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan. Menurut ketentuan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2024, NIK mulai digunakan sebagai NPWP.

Sejak saat itulah, berbagai layanan administrasi perpajakan secara bertahap, antara lain pendaftaran, pengelolaan profil wajib pajak, pembuatan bukti pemotongan/pemungutan (bupot), pengajuan keberatan, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), permohonan pemindahbukuan, pelaporan Surat Pemberitahuan (e-filing), dan sebagainya, telah mengakomodasi NIK sebagai NPWP.

Sebelumnya, setidaknya saat ini terdapat hampir 30 jenis dokumen identitas nasional yang diterbitkan lebih dari 20 institusi yang berbeda. Misalnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), NPWP, paspor, dan asuransi yang tersimpan dalam basis data instansi pemerintah.

Oleh karena itu, pemadanan NIK-NPWP merupakan jawaban atas upaya peningkatan mutu reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Pemerintah bekerja bersama mewujudkan sistem layanan masyarakat yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik.

Di era digital saat ini, kebijakan pemadanan NIK-NPWP juga semakin relevan demi mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi untuk mendongkrak efisiensi dan efektivitas layanan administrasi perpajakan.

Pemadanan NIK-NPWP ini tentu memberikan sejumlah manfaat. Pertama, layanan administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan sederhana karena wajib pajak tidak perlu repot menyiapkan berbagai dokumen yang terpisah.

Kedua, akurasi data meningkat karena data telah terintegrasi sehingga dapat menekan kesalahan dan pencatatan dan pengolahan data. Ketiga, mempermudah akses layanan pemerintah lainnya yang membutuhkan verifikasi dan validasi data.

Masyarakat juga tengah antusias menunggu penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (populer disebut Coretax). Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang menyederhanakan sekian banyaknya proses bisnis perpajakan, menjadi cukup 21 proses bisnis demi kemudahan administrasi perpajakan.

Kedua puluh satu proses bisnis tersebut meliputi pendaftaran atau registrasi, pelayanan, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pembayaran, penilaian, keberatan dan banding, Tax Payer Account (TPA), non-keberatan, intelijen perpajakan, penegakan hukum pidana perpajakan, pengelolaan data pihak ketiga, exchange of information, sistem pengelolaan dokumen (document management system), pengelolaan kualitas data (data quality management), manajemen pengetahuan (knowledge management), pengelolaan risiko kepatuhan (compliance risk management), serta intelijen bisnis (business intelligence).

Coretax pun bergulir dengan hasil pemadanan NIK-NPWP itu tadi. Dikutip dari laman berita situs web Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa dalam Coretax, NIK digunakan sebagai common identifier.

Dengan adanya Coretax, wajib pajak dengan mudah dapat menyampaikan permohonan, melaporkan SPT, membayar pajak, serta menerima notifikasi terkait proses pengawasan, utang pajak, upaya hukum keberatan, banding, dan non-keberatan, serta update proses administrasi pajak lainnya.

Dari sejumlah uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemadanan NIK-NPWP merupakan inovasi penting dalam memudahkan penyelenggaraan layanan administrasi perpajakan. Validasi NIK-NPWP juga merupakan bukti nyata bahwa Kementerian Keuangan bersama DJP mendukung penuh kebijakan Satu Data Indonesia. Seiring dengan bergulirnya Coretax nanti, masyarakat makin simpel dan gampang dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan terobosan segar dalam administrasi perpajakan. Pertama, teknik penyusunan beleid ini menggunakan metode sapu jagad atau omnibus law. Sejumlah UU Perpajakan yang sebelumnya “terserak”, direvisi serta “diikat” menjadi satu bundel, sekaligus menambah materi baru.

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM), serta Cukai, merupakan bab-bab yang berasal dari sejumlah undang-undang perpajakan yang telah ada.

Sementara itu, Program Pengungkapan Sukarela (PPS), serta Pajak Karbon, merupakan materi anyar yang diinsersi ke dalam UU HPP tersebut. Kendati demikian, dapat dibilang bahwa PPS merupakan modifikasi dari program pengampunan pajak (tax amnesty) yang sebelumnya telah digulirkan pada 2016-2017.

Kedua, dalam klaster KUP, diatur bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP). Direktorat Jenderal Pajak (DJP), baik pemadanan oleh sistem maupun validasi secara mandiri oleh wajib pajak, telah mengantongi lebih dari 99% atau lebih dari 75 juta NIK-NPWP yang telah padan, menurut data DJP per Oktober 2024.

Pemadanan NIK menjadi NPWP merupakan dukungan Kementerian Keuangan bersama DJP terhadap Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 (Perpres 39/2019).

Menurut Pasal 1 angka 1 Perpres 39/2019, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

Mengejawantahkan kebijakan Satu Data Indonesia serta pelaksanaan UU HPP klaster KUP tersebut, dengan kerja bersama, pemerintah merilis Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (selanjutnya disebut PMK 112/2022). Kemudian, PMK 112/2022 diperbarui dengan PMK Nomor 136 Tahun 2023 (selanjutnya disebut PMK 136/2023).

Terbitnya PMK 112/2022 jo. PMK 136/2023 ini setidaknya memiliki tiga tujuan. Pertama, untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NIK sebagai NPWP. Kedua, untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif bagi WP selain WP OP yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.

Ketiga, guna mendukung kebijakan Satu Data Indonesia tersebut, dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal (Single Identity Number atau SIN) yang terstandardisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan. Akhirnya, wacana penerapan SIN sejak lama, terlaksana juga, setidaknya di bidang administrasi perpajakan.

Sebagai pelaksanaan PMK 112/2022 jo. PMK 136/2023 tersebut, DJP menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 6/PJ/2024 tentang Penggunaan Nomor Induk Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dengan Format 16 (Enam Belas) Digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha Dalam Layanan Administrasi Perpajakan. Menurut ketentuan tersebut, mulai tanggal 1 Juli 2024, NIK mulai digunakan sebagai NPWP.

Sejak saat itulah, berbagai layanan administrasi perpajakan secara bertahap, antara lain pendaftaran, pengelolaan profil wajib pajak, pembuatan bukti pemotongan/pemungutan (bupot), pengajuan keberatan, Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP), permohonan pemindahbukuan, pelaporan Surat Pemberitahuan (e-filing), dan sebagainya, telah mengakomodasi NIK sebagai NPWP.

Sebelumnya, setidaknya saat ini terdapat hampir 30 jenis dokumen identitas nasional yang diterbitkan lebih dari 20 institusi yang berbeda. Misalnya, Surat Izin Mengemudi (SIM), NPWP, paspor, dan asuransi yang tersimpan dalam basis data instansi pemerintah.

Oleh karena itu, pemadanan NIK-NPWP merupakan jawaban atas upaya peningkatan mutu reformasi birokrasi dan peningkatan layanan publik. Pemerintah bekerja bersama mewujudkan sistem layanan masyarakat yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan publik.

Di era digital saat ini, kebijakan pemadanan NIK-NPWP juga semakin relevan demi mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi untuk mendongkrak efisiensi dan efektivitas layanan administrasi perpajakan.

Pemadanan NIK-NPWP ini tentu memberikan sejumlah manfaat. Pertama, layanan administrasi perpajakan menjadi lebih mudah dan sederhana karena wajib pajak tidak perlu repot menyiapkan berbagai dokumen yang terpisah.

Kedua, akurasi data meningkat karena data telah terintegrasi sehingga dapat menekan kesalahan dan pencatatan dan pengolahan data. Ketiga, mempermudah akses layanan pemerintah lainnya yang membutuhkan verifikasi dan validasi data.

Masyarakat juga tengah antusias menunggu penerapan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (populer disebut Coretax). Coretax merupakan sistem administrasi perpajakan yang menyederhanakan sekian banyaknya proses bisnis perpajakan, menjadi cukup 21 proses bisnis demi kemudahan administrasi perpajakan.

Kedua puluh satu proses bisnis tersebut meliputi pendaftaran atau registrasi, pelayanan, pengelolaan Surat Pemberitahuan (SPT), ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, penagihan, pembayaran, penilaian, keberatan dan banding, Tax Payer Account (TPA), non-keberatan, intelijen perpajakan, penegakan hukum pidana perpajakan, pengelolaan data pihak ketiga, exchange of information, sistem pengelolaan dokumen (document management system), pengelolaan kualitas data (data quality management), manajemen pengetahuan (knowledge management), pengelolaan risiko kepatuhan (compliance risk management), serta intelijen bisnis (business intelligence).

Coretax pun bergulir dengan hasil pemadanan NIK-NPWP itu tadi. Dikutip dari laman berita situs web Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti menyatakan bahwa dalam Coretax, NIK digunakan sebagai common identifier.

Dengan adanya Coretax, wajib pajak dengan mudah dapat menyampaikan permohonan, melaporkan SPT, membayar pajak, serta menerima notifikasi terkait proses pengawasan, utang pajak, upaya hukum keberatan, banding, dan non-keberatan, serta update proses administrasi pajak lainnya.

Dari sejumlah uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pemadanan NIK-NPWP merupakan inovasi penting dalam memudahkan penyelenggaraan layanan administrasi perpajakan. Validasi NIK-NPWP juga merupakan bukti nyata bahwa Kementerian Keuangan bersama DJP mendukung penuh kebijakan Satu Data Indonesia. Seiring dengan bergulirnya Coretax nanti, masyarakat makin simpel dan gampang dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Bisnis.com, JAKARTA -- Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri selidiki kasus dugaan kebocoran data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang dilakukan peretas atau hacker Bjorka di situs Breach Forums.

Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji mengatakan penyelidikan itu dilakukan melalui kolaborasi dengan pihak terkait, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan [kasus kebocoran data NPWP]," ujarnya di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (24/9/2024).

Dia menambahkan, salah satu kolaborasi untuk membuat terang kasus dugaan kebocoran data itu dengan menunggu hasil digital forensik bersama BSSN.

"Kami juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik, seperti apa sih tipikal dan topologinya, itu menjadi suatu hal penting untuk nanti arah penyelidikan," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka diduga memperjualbelikan data NPWP dari Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.

Nama Presiden Joko Widodo dan anak-anaknya, yakni Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep, juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anak buahnya dalam dugaan kebocoran data itu.

Berdasarkan informasi yang dibagikan oleh akun X @FalconFeedsio, akun Bjorka memperjualbelikan data NPWP di situs Breach Forums.

Bjorka mengunggah informasi penjualan itu pada Rabu (18/9/2024) pukul 01:08. Data-data itu dijual seharga US$10.000 atau sekitar Rp153 juta. Total data tersebut berukuran 2 gigabyte atau menjadi 500 megabyte setelah dikompres.

Dittipidsiber Bareskrim Polri melakukan penyelidikan terkait dugaan kebocoran data NPWP yang dilakukan oleh Bjorka. Proses penyelidikan dilakukan dengan melibatkan instansi terkait yakni Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Keterlibatan BSSN dinilai penting untuk memperkuat bukti dalam proses penyelidikan.

"Kita juga sedang melakukan penyelidikan, apakah ada hubungannya dengan yang ini, itu sedang kita dalami kemudian kita juga menunggu dengan komunikasi dengan BSSN untuk melakukan forensik," kata Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Brigjen Himawan Bayu Aji, di Mabes Polri pada Selasa (24/9).

Himawan tak menyebut secara rinci sudah ada atau belum pihak yang dimintai keterangan terkait kasus itu. Dia hanya menekankan pentingnya kerja sama dengan instansi terkait dalam menyelidiki kasus kebocoran data tersebut.

"Jadi itu (menjadi kerja sama) suatu hal yang penting dan menjadi suatu ekosistem untuk pengungkapan kasus. Jadi kerja sama itu menjadi suatu hal yang penting," ujar dia.

Sebelumnya, kebocoran data diduga kembali terjadi di Indonesia. Kali ini, terjadi kebocoran 6,6 juta data NPWP, termasuk data Presiden Jokowi, anak-anaknya, dan para menteri.

Data itu dijual oleh entitas bernama Bjorka di darkweb dengan harga murah saja, 10 ribu dolar AS atau setara Rp 153,1 juta (kurs Rp 15.323). Di dalam sampel data yang dia bocorkan, terdapat nama-nama orang VVIP Indonesia. Bjorka juga memberikan pesan dalam bahasa Inggris yang artinya:

"Dalam sampel tersebut Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden Indonesia dan anak-anaknya yang bodoh, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan menteri-menteri lainnya yang juga tidak berguna".