Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat masih ada 7,47 juta orang menganggur di Indonesia per Agustus 2024. Kendati begitu angka tersebut mengalami penurunan 390.000 orang dibanding Agustus 2023.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, jumlah pengangguran pada Agustus 2024 itu setara dengan tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 4,91%.

“Pada Agustus 2024 terdapat 7,47 juta penganggur atau setara tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91%,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Amalia menuturkan, TPT pada Agustus 2024 lebih rendah dibanding Agustus 2023 yang tercatat sebesar 5,32%. Bahkan, TPT pada Agustus 2024 juga lebih rendah dibanding TPT Agustus 2019 atau sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 5,23%.

Lebih lanjut, BPS mencatat bahwa penurunan TPT pada Agustus 2024 dibanding Agustus tahun lalu terjadi pada penduduk laki-laki maupun perempuan serta terjadi di wilayah perkotaan dan pedesaan.

Menurutnya, masih adanya penduduk yang menganggur lantaran angkatan kerja yang ada tak semuanya terserap atau mendapat pekerjaan. Secara terperinci, jumlah penduduk usia kerja per Agustus 2024 mencapai 215,37 juta usia kerja. Jumlah tersebut naik 2,78 juta orang dibanding Agustus tahun lalu.

BPS melaporkan, angkatan kerja mencapai 152,11 juta orang atau bertambah 4,40 juta orang dan bukan angkatan kerja mencapai 63,26 juta orang atau lebih rendah 1,62 juta orang.

Dari angkatan kerja tersebut, 144,64 juta orang diantaranya bekerja dan jumlah penduduk yang bekerja bertambah 4,79 juta orang dibandingkan Agustus tahun lalu.

Jika dirinci, penduduk yang bekerja terdiri atas pekerja penuh sebanyak 98,45 juta orang atau bertambah 2,06 juta orang, pekerja paruh waktu 34,63 juta orang atau bertambah 0,51 juta orang, dan setengah menganggur 11,56 juta orang atau bertambah 2,22 juta orang.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan ancaman shadow economy yang saat ini mengintai perekonomian Indonesia.

Dia menjelaskan secara garis besar dengan meilhat data Badan Pusat Statistik atau BPS terakhir, tingkat pengangguran berkurang.Tingkat pengangguran terbuka menurun dari sebesar 5,45% menjadi 4,82%.

Namun, dia mencermati bahwa tingkat pengangguran ini bukan bekerja secara penuh, melainkan menjadi setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran meningkat per Februari 2024 sedangkan pekerja penuh waktu menurun proporsinya.

Kondisi tersebut, kata dia, memang berbahaya bagi kualitas ekonomi Indonesia karena perekonomian ditopang sektor informal tidak tercatat dalam ekonomi atau shadow economy dan tidak menjadi sejahtera juga untuk aktor yang terlibat di ekonomi informal.

“Perlu agar dilakukannya reindustrialisasi atau pengembangan ulang industri Indonesia berdasarkan kekuatan utama nasional seperti pengembangan UMKM berbasiskan sumber daya lokal,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/7/2024).

Selain itu, menurutnya, pemerintah dan dunia usaha juga harus meminimalisir ketidaksesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan dunia industri untuk lebih banyak menarik lulusan pendidikan yang terserap industri.

Sisi lain data BPS juga mengindikasikan sebagian pekerja penuh menjadi setengah pengangguran pada 2024.

“Saya rasa data September 2024 angka pengangguran kan naik karena terjadi PHK secara masif setelah kuartal I/2024, terutama dari sektor tekstil. Kondisi setengah pengangguran juga tampaknya akan meningkat seiring dengan susahnya mencari pekerjaan, maka pekerjaan non formal menjadi pilihan,” ujarnya.

Kondisi tersebut tentunya akan mengkhawatirkan karena proporsi pekerja non formal di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menjelaskan tingginya sektor informal karena masalah tingkat pendidikan, kemampuan, serta relatif terbatasnya lapangan pejerjaan formal.

Persoalan ini terjadi karena antara suplai tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA yang tak sesuai dengan permintaan industri yang juga terbatas. Alhasil, banyak tenaga kerja yang tak terserap di sektor formal masuk ke sektor informal.

“Selain itu, mereka yang di sektor informal ini juga bukan karena ga mau masuk ke formal tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ada juga dalam konteks punya usaha di sektor informal UMKM ga masuk ke dalam sektor formal karena konsekuensi pajak yang harus ditanggung yang sifatnya beban usaha tambahan biaya sedangkan profit masih tipis,” jelasnya.

Faisal mencermati secara struktur usaha mikro masih mendominasi di Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah agar semestinya memberikan mekanisme insentif supaya pengusaha mikro berkembang dan jangan buru-buru mengejar pajak kepada mereka.

“Misalnya dengan memberikan akses pasar pendampingan teknis, hingga birokrasi perizinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Natsir Kongah mengatakan hingga kini PPATK belum memiliki data terkait dengan fenomena ekonomi bayangan atau shadow economy.