Jakarta: Pernahkah kamu mendengar istilah shadow economy atau ekonomi bayangan? Shadow economy adalah aktivitas ekonomi yang terjadi di luar pengawasan dan regulasi pemerintah.

Shadow economy mencakup berbagai praktik yang tidak dilaporkan kepada otoritas pajak dan dapat melibatkan kegiatan legal maupun ilegal.

Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai shadow economy, dilansir laman KoinWorks dan dirangkum Medcom.id.

Baca juga: Pengertian Sistem Ekonomi Tradisional, Ciri, dan Contohnya

Apa itu shadow economy

Shadow economy mencakup semua kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi, termasuk penghasilan yang tidak dilaporkan dari produksi barang dan jasa, baik yang legal maupun ilegal. Kegiatan ini sering kali dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak, kontribusi jaminan sosial, atau untuk menghindari pemenuhan standar hukum di pasar tenaga kerja.

Ini bisa meliputi pembayaran tunai kepada pekerja tanpa pencatatan resmi, penjualan barang tanpa faktur, serta kegiatan ilegal seperti perdagangan narkoba atau penyelundupan. Shadow economy juga dikenal dengan istilah lain seperti black economy, cash economy, underground economy, atau cheating economy.

Shadow economy adalah fenomena kompleks yang mencerminkan interaksi antara kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, dan perilaku individu. Meskipun dapat memberikan manfaat jangka pendek bagi beberapa individu atau bisnis, dampak jangka panjangnya seringkali merugikan perekonomian secara keseluruhan.

Pemerintah di seluruh dunia berusaha untuk mengatasi masalah ini melalui berbagai kebijakan dan pendekatan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi insentif untuk beroperasi di luar sistem formal.

Baca juga: Mengenal Sistem Ekonomi Campuran: Pengertian, Tujuan, Ciri, Kelebihan dan Kelemahannya

Contoh shadow economy

Shadow economy, mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang tidak terdaftar secara resmi dan tidak dilaporkan kepada otoritas pajak. Berikut adalah beberapa contoh kegiatan yang termasuk dalam shadow economy:

1. Penjualan barang tanpa faktur. Transaksi jual beli barang tanpa menggunakan faktur resmi, sehingga tidak tercatat dalam rekening pajak.
2. Black market telepon seluler. Peredaran telepon seluler ilegal, yang dapat menghasilkan kerugian pajak signifikan bagi pemerintah.
3. Illegal logging and timber trading. Kegiatan memotong kayu hutan secara ilegal dan perdagangan kayu yang tidak sah.
4. Prostitusi dan industri seks. Kegiatan seksual ilegal yang tidak terlaporkan kepada otoritas pajak.
5. Penyelundupan komoditas. Perdagangan barang-barang seperti elektronik, makanan, minuman, kendaraan bermotor, dan hewan-hewan langka secara ilegal.
6. Penyimpanan LPG ilegal. Mengoplos gas elpiji (LPG) secara ilegal, yang dapat membahayakan keselamatan umum.
7. Penyelewengan solar subsidi. Menggunakan subsidi energi listrik secara tidak sah, seperti menggunakannya untuk keperluan lain daripada yang dituju.
8. Transaksi barter. Kegiatan tukar-menukar barang-jasa tanpa menggunakan mata uang, sehingga tidak tercatat dalam rekening pajak.
9. Pekerja informal. Pejabat-pejabat yang bekerja tanpa izin resmi dan tidak melaporkan pendapatan mereka kepada otoritas pajak.
10. Identity fraud. Penggunaan identitas palsu untuk menghindari kewajiban pajak atau klaim pengembalian dana karena orang lain.
11. Phoenix company. Perusahaan yang dibuat hanya untuk menghindari kewajiban pajak dan kemudian tutup operasinya untuk melepaskan diri dari kewajiban tersebut.
12. Inflasi biaya. Melambungkan biaya pengurangan pajak melalui penggunaan tanda terima atau tagihan palsu atau kolusi dengan orang lain.
13. Under-reporting business income. Pedagang-pedagang yang menyepelekan beberapa penjualan tunai hingga mereka yang terlibat dalam penipuan skala besar.
14. Unregistered businesses. Bisnis yang tidak terdaftar di administrasi pajak baik untuk pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN).
15. Pendapatan yang tidak dilaporkan. Sumber pendapatan yang tidak diketahui oleh administrasi pajak dari investasi, properti, dan lain-lain.

Shadow economy mencakup berbagai aspek yang terkait dengan kegiatan ekonomi ilegal dan tidak sah, serta kegiatan yang tidak terlaporkan kepada otoritas pajak. (Ridini Batmaro)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Center of Economic and Law Studies atau Celios, Nailul Huda mengkritisi pernyataan Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu yang mendorong agar aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy seperti judi online dikenai pajak.

Huda menilai, seorang pejabat negara sekelas Anggito tidak pantas memberi pernyataan yang bisa menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Menurutnya, pernyataan wakil dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati itu bisa diartikan sebagai wacana pelegalan judi online.

"Memang pajak tidak mengenal halal-haram, baik-buruk. Namun menjadikan yang buruk dan haram menjadi objek pajak, artinya mereka mengakui kegiatan tersebut legal di dalam negeri," ujar Huda, dikutip pada Rabu (30/10/2024).

Dia berpendapat, pengenaan pajak bertolak belakang dengan semangat pemerintah memberantas judi online. Sejalan, Huda tidak melihat judi online bisa menambah penerimaan negara secara signifikan—sebaliknya malah menimbulkan efek sosial yang lebih negatif.

Lebih lanjut, Huda mengakui jika pemerintah dihadapi tantangan mencapai target pendapatan negara sebesar Rp3.005,1 triliun pada 2025. Kendati demikian, sambungnya, banyak upaya lain yang bisa dilakukan daripada mengenakan pajak terhadap aktivitas judi online.

"Para pelaku judi online akan berdalih mereka taat hukum karena mereka menyakini aktivitas ekonomi mereka diakui oleh negara. Ini yang sangat saya tentang," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji menambahkan bahwa pemerintah tidak perlu melegalkan judi online apabila ingin menambah setoran pajak.

Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Keinginan Pemerintah Pajaki Shadow Economy

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Persoalan shadow economy, yang terjadi sejak lama, menjadi salah satu sorotan pada awal masa kerja pemerintahan Prabowo Subianto. Muncul pertimbangan untuk menarik pajak dari aktivitas ekonomi ribuan triliun rupiah itu, mungkinkah dieksekusi?

Selama empat hari, Prabowo mengumpulkan jajaran menteri, wakil menteri, dan kepala badan untuk mengikuti retreat Kabinet Merah Putih. Dalam kegiatan bergaya militer itu, Prabowo memberikan sejumlah arahan, dan para menteri pun mengikuti sesi diskusi tersendiri sesuai bidangnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy turut dikenai pajak. Kendati demikian, apakah aktivitas shadow economy yang masih ilegal seperti judi online harus dilegalkan?

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan, shadow economy termasuk termasuk aktivitas-aktivitas ekonomi yang masih ilegal—bukan hanya aktivitas sektor informal.

Untuk itu, berbagai aktivitas ekonomi yang ilegal tersebut perlu ditertibkan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum. Bahkan, sambungnya, ada yang perlu dilegalkan agar dapat dipunguti pajaknya.

"Kalau dia usahanya ilegal seperti tambang ilegal atau ilegal logging maka alat penegak hukum harus masuk lebih dahulu. Dan kalau itu aktivitas yang masih ilegal seperti judi online, perlu dilegalkan dahulu," ujar Fajry kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Kendati demikian, Direktur Riset dan Konsultasi Fiskal Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Bawono Kristiaji punya pendapat berbeda. Menurutnya, pemerintah hanya perlu memperketat Pajak Penghasilan Orang Pribadi alias PPh OP apabila pemerintah ingin memaksimalkan pendapatan negara melalui shadow economy.

"Masalah judi online dan kegiatan ilegal lainnya yang dikenakan pajak, ini bukan serta merta melegalkan. Prinsip pajak penghasilan di Indonesia—dan juga di banyak negara—adalah pemajakan atas segala tambahan kemampuan ekonomis dari manapun sumbernya," ujar Bawono kepada Bisnis, Senin (28/10/2024).

Di samping itu, dia mengaku bahwa potensi penerima pajak dari shadow economy sangat besar. Mengutip temuan Medina dan Schneider (2018), Bawono mengatakan kontribusi shadow economy di Indonesia bisa mencapai 26.6% dari produk domestik bruto (PDB).

Hanya saja, dia menilai pemerintah punya pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Bawono menilai, pertama-tama pemerintah harus mengidentifikasi berbagai aktivitas shadow economy seperti melalui sistem identitas yang terpadu.

"Adanya pemadanan NIK/NPWP, pertukaran informasi dengan lembaga lain, serta coretax system bisa menjadi peluang integrasi data yang lebih tajam serta memetakan aktivitas-aktivitas yang selama ini belum sepenuhnya terdeteksi dan/atau dilaporkan kepada otoritas," jelasnya.

Keinginan Pemerintah

Sebagai informasi, keinginan pemerintah memajaki aktivitas shadow economy diungkapkan langsung oleh Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu. Secara khusus, Anggito menyoroti aktivitas judi online.

Dia menjelaskan, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris maupun judi-judi dalam bentuk lainnya.

Masalahnya, sambung Anggito, masyarakat yang melakukan aktivitas shadow economy tersebut tidak melaporkan harta yang didapatkannya. Oleh sebab itu, dia mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk lebih mengawasi aktivitas shadow economy tersebut.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak. Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

Bahkan, persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto bersama menteri-menterinya di Magelang pada akhir pekan lalu.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mendorong Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menjaring para pelaku ekonomi bayangan atau shadow economy yang mengganggu penerimaan pajak Indonesia, tidak terkecuali pelaku judi online.

Melansir dari Investopedia,shadow economy mengacu pada transaksi ekonomi yang dianggap ilegal, baik karena barang atau jasa yang diperdagangkan melanggar hukum, atau karena transaksi tidak memenuhi persyaratan pelaporan pemerintah. Shadow economy disebut juga sebagai underground economy atau ekonomi bawah tanah atau ekonomi informal.

Lebih lanjut Anggito menjelaskan bahwa fakta yang terjadi, tidak sedikit masyarakat Indonesia yang melakukan judi dengan bertaruh secara daring atau online betting, seperti bertaruh soal skor sepak bola klub-klub Inggris, maupun jud-judi dalam bentuk lainnya.

"Sudah enggak kena denda, dianggap tidak haram, enggak bayar pajak lagi. Padahal kan dia menang itu. Kalau dia dapat winning itu kan nambah PPh [Pajak Penghasilan]," ungkapnya dalam Rapat Terbuka Senat: Puncak Dies Natalis ke-15 & Lustrum III Sekolah Vokasi UGM Tahun 2024, Senin (28/10/2024).

Namun kenyataannya, tidak mungkin para pelaku tersebut melaporkan harta yang didapatkan dari kemenangan judi online. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian para pegawai Ditjen Pajak.

"Jadi teman-teman pajak mesti pintar. Untuk mencari bahwa ini ada tambahan super income yang berasal dari underground economy termasuk gaming online," lanjutnya.

Persoalan ini pun menjadi pembahasan dalam kegiatan retreat yang diselenggarakan Prabowo di Magelang pada Kamis hingga Minggu pekan lalu. Anggito menyebutkan bahwa penghasilan yang didapatkan dari kegiatan tersebut tidak terekam radar pajak.

Padahal, pendapatan pajak yang tidak tertagih dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dan menghambat pembuatan program-program publik.

"Kita membuka mata bahwa sebenarnya banyak underground economy yang tidak terdaftar, tidak terekam, dan tidak bayar pajak. Jadi yang kaya gitu yang kita ambil," jelas Anggito.

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sempat memperkirakan shadow economy yang terjadi di Indonesia berkisar 30%—40% dari produk domestik bruto (PDB).

Pemerintah sebelumnya dalam Buku Nota II Keuangan dan RAPBN 2024 menyoroti peningkatan shadow economy menjadi tantangan utama dalam pencapaian target penerimaan pajak. Dalam hal ini, meningkatnya shadow economy sebagai konsekuensi perubahan struktur perekonomian yang mengarah pada digitalisasi dan tingginya sektor informal.

Digitalisasi pada berbagai sektor ekonomi memang berdampak bagi kemudahan berusaha dan penyederhanaan proses bisnis. Sayangnya, ada potensi terjadinya peningkatan penghindaran kewajiban perpajakan jika tidak ada sistem perpajakan untuk menangkap aktivitas ekonomi digital tersebut.

Alhasil, hal ini akan memengaruhi penerimaan perpajakan di masa mendatang akibat basis perpajakan yang stagnan karena tingginya shadow economy dan rendahnya kepatuhan perpajakan.

Bisnis.com, JAKARTA — Gejala penguatan aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy di Tanah Air semakin nyata, akibat perkembangan pesat ekonomi digital, meningkatnya tenaga kerja sektor informal, ditambah musim pemutusan hubungan kerja (PHK) di beberapa sektor industri.

Berdasarkan Cambridge Dictionary, shadow economy adalah aktivitas bisnis dan perolehan pendapatan oleh orang-orang yang tidak terekam, sehingga tidak ada pembayaran pajak dari sana. Shadow economy juga disejajarkan dengan black economy, yakni aktivitas serupa yang bertujuan mengindari pajak.

Bisnis.com, JAKARTA -- Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengingatkan ancaman shadow economy yang saat ini mengintai perekonomian Indonesia.

Dia menjelaskan secara garis besar dengan meilhat data Badan Pusat Statistik atau BPS terakhir, tingkat pengangguran berkurang.Tingkat pengangguran terbuka menurun dari sebesar 5,45% menjadi 4,82%.

Namun, dia mencermati bahwa tingkat pengangguran ini bukan bekerja secara penuh, melainkan menjadi setengah pengangguran. Tingkat setengah pengangguran meningkat per Februari 2024 sedangkan pekerja penuh waktu menurun proporsinya.

Kondisi tersebut, kata dia, memang berbahaya bagi kualitas ekonomi Indonesia karena perekonomian ditopang sektor informal tidak tercatat dalam ekonomi atau shadow economy dan tidak menjadi sejahtera juga untuk aktor yang terlibat di ekonomi informal.

“Perlu agar dilakukannya reindustrialisasi atau pengembangan ulang industri Indonesia berdasarkan kekuatan utama nasional seperti pengembangan UMKM berbasiskan sumber daya lokal,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (14/7/2024).

Selain itu, menurutnya, pemerintah dan dunia usaha juga harus meminimalisir ketidaksesuaian antara Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dengan dunia industri untuk lebih banyak menarik lulusan pendidikan yang terserap industri.

Sisi lain data BPS juga mengindikasikan sebagian pekerja penuh menjadi setengah pengangguran pada 2024.

“Saya rasa data September 2024 angka pengangguran kan naik karena terjadi PHK secara masif setelah kuartal I/2024, terutama dari sektor tekstil. Kondisi setengah pengangguran juga tampaknya akan meningkat seiring dengan susahnya mencari pekerjaan, maka pekerjaan non formal menjadi pilihan,” ujarnya.

Kondisi tersebut tentunya akan mengkhawatirkan karena proporsi pekerja non formal di Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pekerja formal.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal menjelaskan tingginya sektor informal karena masalah tingkat pendidikan, kemampuan, serta relatif terbatasnya lapangan pejerjaan formal.

Persoalan ini terjadi karena antara suplai tenaga kerja yang sebagian besar berpendidikan di bawah tingkat Sekolah Menengah Atas atau SMA yang tak sesuai dengan permintaan industri yang juga terbatas. Alhasil, banyak tenaga kerja yang tak terserap di sektor formal masuk ke sektor informal.

“Selain itu, mereka yang di sektor informal ini juga bukan karena ga mau masuk ke formal tapi tidak mendapatkan kesempatan. Ada juga dalam konteks punya usaha di sektor informal UMKM ga masuk ke dalam sektor formal karena konsekuensi pajak yang harus ditanggung yang sifatnya beban usaha tambahan biaya sedangkan profit masih tipis,” jelasnya.

Faisal mencermati secara struktur usaha mikro masih mendominasi di Indonesia. Dia mengingatkan pemerintah agar semestinya memberikan mekanisme insentif supaya pengusaha mikro berkembang dan jangan buru-buru mengejar pajak kepada mereka.

“Misalnya dengan memberikan akses pasar pendampingan teknis, hingga birokrasi perizinan,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK Natsir Kongah mengatakan hingga kini PPATK belum memiliki data terkait dengan fenomena ekonomi bayangan atau shadow economy.