Bisnis.com, CIREBON - Bea Cukai Cirebon mendorong penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) di Kabupaten Kuningan bisa mensejahterakan petani tembakau maupun buruh pabrik rokok.

Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Kantor Pengawasan dan Pelayanan, Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Cirebon Mei Hari Sumarna mengatakan program yang bersumber dari dana tersebut harus tepat sasaran.

"Harus tepat sasaran supaya mereka bisa meningkatkan kesejahteraan dan ekonominya," kata Mei di Kabupaten Kuningan, Kamis (8/8/2024).

Mei menyebutkan penggunaan DBHCHT bisa pula digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku tembakau melalui pelatihan, penanganan panen dan pascapanen, inovasi teknis, dukungan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan program DBHCHT, diharapkan petani tembakau di Kabupaten Kuningan dapat meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan,” katanya.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Kuningan Deden Kurniawan mengatakan pihaknya mendorong pemberdayaan petani tembakau melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan kapasitas.

Namun begitu, dalam upaya meningkatkan kapasitas ini para petani tembakau masih dihadapkan beragam permasalahan mulai dari penyediaan bantuan modal, infrastruktur, bibit, pupuk, dan mesin yang dibutuhkan oleh para petani.

“Penggunaan DBHCHT agar fokus pada kegiatan yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk mengadakan pelatihan keterampilan, memberikan bantuan modal, serta menyediakan infrastruktur dan alat-alat yang diperlukan,” katanya.

Menurutnya, pasar yang sudah jelas dari industri rokok dan pabrik tembakau lokal membuat tembakau lebih menguntungkan dibanding tanaman lain.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi tembakau di Kabupaten Kuningan pada 2023 mencapai 62 ton. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan 2022 yang hanya 26 ton.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian keuangan (Kemenkeu) melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target tahun ini sebesar Rp 230,4 triliun.

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, khusus untuk penerimaan cukai hingga Mei 2024 tercatat Rp 81,2 triliun. Angka ini turun 12,6% dibandingkan periode tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai tersebut disebabkan adanya shifting produksi di industri rokok, di mana golongan I turun, sementara golongan II dan III mengalami kenaikan.

"Tentu ini menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, karena tujuan cukai adalah mengendalikan konsumsi rokok, penerimaan cukai yang ditunjukkan dengan penurunan produksi, salah satu tujuan tercapai. Namun kita lihat shifting ini tentu perlu untuk kita waspadai," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita, beberapa waktu lalu.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat dengan harga rokok yang lebih tinggi, tentu konsumen mencari produk termurah yang bisa ditemukan selain dari rokok ilegal.

Harga rokok yang lebih murah itu bisa ditemukan pada rokok golongan II dan III. Menurutnya, adanya perbedaan antar layer tersebut yang menyebabkan konsumsi rokok susah dikendalikan.

"Memang perbedaan cukai antar layer cukup penting untuk dikaji ulang, dengan adanya gap yang sekarang ternyata konsumsi rokok bukan berkurang tapi shifting," kata Nailul kepada Kontan, Jumat (6/7).

Ia juga menerangkan, penerimaan dari cukai hasil tembakau tersebut memang seharusnya turun, karena pada pasarnya untuk pengendalian konsumsi. "Kalau mereka (CHT) naik malah tidak efektif artinya," tutupnya.