Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan tidak akan menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan.

Hal ini karena berdasarkan pembahasan terakhir dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), APBN 2025 juga telah mempertimbangkan tidak adanya kenaikan tarif.

Kendati begitu, pemerintah akan tetap melakukan penyesuaian harga jual eceran (HJE) pada produk hasil tembakau pada tahun depan.

"(Tarif CHT) tetap, tetapi mungkin kita ada menyesuaikan harga jual di industrinya," ujar Askolani kepada awak media di Jakarta, Senin (23/9).

Ia menyebut, penutup pembahasan RAPBN 2025 yang disahkan belum lama ini, memang pemerintah belum akan menaikkan tarif CHT pada tahun depan. Namun, pemerintah memiliki alternatif kebijakan lain untuk mengendalikan konsumsi rokok, berupa menaikkan HJE atas produk hasil tembakau.

Hanya saja, Askolani tidak menyebut besaran kenaikan HJE yang akan ditetapkan oleh pemerintah.

Hal ini karena besaran tersebut masih akan dikaji oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mengingat biasanya besaran HJE juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Tentunya nanti akan di review dulu oleh pak Febrio (Kepala BKF)," katanya.

Ia menambahkan, dalam menyusun kebijakan CHT pada tahun 2024, salah satunya pemerintah mempertimbangkan fenomena downtrading yang terjadi seiring dengan kenaikan tarif CHT.

Sebelumnya, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI mendorong agar pemerintah menerapkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) jenis sigaret putih mesin (SPM) dan sigaret kretek mesin (SKM), minimum sebesar 5% untuk dua tahun ke depan.

Adapun rekomendasi tarif minimal 5% tersebut lebih rendah dari 2023 dan 2024 yang dikenakan tarif rata-rata 10%.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian keuangan (Kemenkeu) melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target tahun ini sebesar Rp 230,4 triliun.

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai. Sementara itu, khusus untuk penerimaan cukai hingga Mei 2024 tercatat Rp 81,2 triliun. Angka ini turun 12,6% dibandingkan periode tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai tersebut disebabkan adanya shifting produksi di industri rokok, di mana golongan I turun, sementara golongan II dan III mengalami kenaikan.

"Tentu ini menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, karena tujuan cukai adalah mengendalikan konsumsi rokok, penerimaan cukai yang ditunjukkan dengan penurunan produksi, salah satu tujuan tercapai. Namun kita lihat shifting ini tentu perlu untuk kita waspadai," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita, beberapa waktu lalu.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat dengan harga rokok yang lebih tinggi, tentu konsumen mencari produk termurah yang bisa ditemukan selain dari rokok ilegal.

Harga rokok yang lebih murah itu bisa ditemukan pada rokok golongan II dan III. Menurutnya, adanya perbedaan antar layer tersebut yang menyebabkan konsumsi rokok susah dikendalikan.

"Memang perbedaan cukai antar layer cukup penting untuk dikaji ulang, dengan adanya gap yang sekarang ternyata konsumsi rokok bukan berkurang tapi shifting," kata Nailul kepada Kontan, Jumat (6/7).

Ia juga menerangkan, penerimaan dari cukai hasil tembakau tersebut memang seharusnya turun, karena pada pasarnya untuk pengendalian konsumsi. "Kalau mereka (CHT) naik malah tidak efektif artinya," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penerimaan cukai diperkirakan akan terus melorot hingga akhir tahun ini, termasuk penerimaan cukai hasil tembakau (CHT).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menerangkan bahwa realisasi penerimaan cukai turun 12,6% per Mei 2024. Penerimaan yang turun tersebut juga disebabkan terkontraksinya penerimaan dari cukai hasil tembakau.

Menurutnya, kinerja penerimaan cukai tersebut memperlihatkan penurunan yang luar biasa, meski pada bulan-bulan sebelumnya penerimaan cukai tumbuh negatif.

"Padahal setahu saya tidak ada kebijakan forestalling di akhir tahun 2023, yang mana seharusnya penerimaan cukai di awal tahun 2024 terdorong meski pada kenyataannya masih terkontraksi. Artinya, jika ada kebijakan pada forestalling akhir 2023 lalu, penerimaan awal 2024 ini akan lebih rendah dari yang sekarang," kata Fajry kepada Kontan, Jumat (5/7).

Fajry menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai bukan hal yang mengejutkan dan sudah sesuai prediksi sejak tahun lalu. Ia menghitung melalui ukuran tax buoyancy, yang menunjukkan kebijakan tarif sudah tidak mampu mendorong penerimaan cukai semenjak tahun 2016.

"Semakin turun hingga negatif pada tahun lalu," ujarnya.

Selain itu, dalam perhitungannya menggunakan tax elasticity juga menunjukkan kalau kenaikan tarif berdampak negatif pada penerimaan pada tahun lalu.

"Ini semua akibat beban tarif yang terlalu berat. Mudahnya, bisa lihat harga saham perusahaan rokok yang terdaftar di bursa saham, hancur semua itu. Mengapa? karena kondisinya sudah dalam fase menurun. Dan penurunan basis penerimaan (industri) pastinya akan menurunkan penerimaan cukai. Ini tidak perlu rocket science," ucapnya.

Hingga akhir tahun, ia memprediksi penerimaan cukai akan tetap tumbuh negatif atau lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Ini tentunya menjadi tantangan fiskal bagi pemerintah, mengingat penerimaan pajak tahun ini juga ikut terkontraksi.

"Tahun lalu, penerimaan pajak bisa meng-offset penurunan cukai. Kalau sekarang? sudah tidak bisa," tutupnya.

Perlu diketahui, Kementerian keuangan melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian keuangan melaporkan pendapatan dari Cukai Hasil Tembakau mencapai Rp 77,94 triliun per Mei 2024. Angka ini turun 13,35% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 89,95 triliun. Realisasi penerimaan CHT itu setara 33,83% dari target.

Kemenkeu menyebutkan, penurunan tersebut dipengaruhi oleh relaksasi penundaan pelunasan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/ BC/2024.

"Pada dasarnya peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024," tulis laporan Kemenkeu dalam dokumen APBN KiTa edisi Juni 2024, dikutip Jumat (5/7).

Adapun penerimaan dari CHT memiliki kontribusi sebesar 71,43% terhadap total penerimaan kepabeanan dan cukai.

Perlu diketahui, realisasi penerimaan cukai hingga Mei 2024 mencapai Rp 81,2 triliun. Angka ini turun 12,6% dibandingkan periode tahun lalu.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa penurunan penerimaan cukai tersebut disebabkan adanya shifting produksi di industri rokok, di mana golongan I turun, sementara golongan II dan III mengalami kenaikan.

"Tentu ini menimbulkan implikasi yang tidak diinginkan. Dalam hal ini, karena tujuan cukai adalah mengendalikan konsumsi rokok, penerimaan cukai yang ditunjukkan dengan penurunan produksi, salah satu tujuan tercapai. Namun kita lihat shifting ini tentu perlu untuk kita waspadai," kata Sri Mulyani saat konferensi pers APBN Kita, beberapa waktu lalu.