Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkritik Dana Bagi Hasil (DBH) dari hilirisasi nikel belum adil bagi pemerintah daerah. Dia ingin penerimaan negara lewat DBH diberikan ke daerah sebesar 45%.
Hal tersebut disampaikan Bahlil tatkala melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).
Mulanya, dia memaparkan hasil disertasinya berjudul "Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia". Berdasarkan temuannya, warga daerah industri nikel belum mendapat manfaat lebih.
Setidaknya, itu yang terjadi Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Padahal, nilai ekspor nikel di dua wilayah itu naik signifikan sebelum dan sesudah hilirisasi.
Ketua umum Golkar itu mencatat nilai ekspor nikel di Morowali dan Halmahera sebelum hilirisasi atau 2017 hanya mencapai US$3,3 miliar. Setelah hilirisasi atau pada 2023, nilai ekspor nikel melonjak menjadi US$34 miliar.
Namun, kata Bahlil, dari capaian tersebut pemerintah daerah hanya mendapat porsi penerimaan yang tak seberapa.
"Pemerintah pusat hanya membagikan mereka kabupaten gak lebih dari Rp1,1 triliun dan provinsi hanya Rp900 miliar," ungkap Bahlil.
Dia pun menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat DBH yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30% hingga 45%.
"Saya pikir ke depan kita akan lakukan perubahan, yang kami sarankan adalah 30% hingga 45% kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," katanya.
Menurut Bahlil, warga daerah juga harus diperlakukan adil dalam proses hilirisasi nikel. Pasalnya, mereka cukup mendapat kerugian.
Dia memaparkan lingkungan dan kesehatan warga daerah terganggu. Bahlil mengatakan, masyarakat Morowali terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.
Sedangkan untuk angka ISPA di Halmahera, Bahlil tak memerinci. Dia hanya menyebut angka ISPA di wilayah itu lebih baik daripada di Morowali. Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.
"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.
Namun, Bahlil mohon maklum atas dampak buruk itu. Dia berdalih itu terjadi karena hilirisasi adalah program baru. Karena itu, pemerintah belum punya pengalaman.
Kendati demikian, mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan hilirisasi tetap merupakan langkah baik yang diambil pemerintah.
"Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali dan kita akan melakukan perbaikan," tutur Bahlil.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas). Beleid itu dikeluarkan untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Regulasi itu tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Selain itu, untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split, sudah ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024.

"Pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah," kata Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Ariana Soemanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Salah satu poin yang dianggap penting oleh ESDM dalam aturan ini adalah kepastian bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor. Bahkan, bagi hasil bagi kontraktor bisa mencapai 75-95 persen.

Sementara dalam aturan yang lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu. "Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengajukan insentif atau diskresi," kata Ariana.

Selain itu, menurut Ariana aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional akan lebih menarik. Pasalnya, sistem bagi hasil yang mencapai 93-95 persen untuk kontraktor di awal. Hal tersebut bisa segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Arina juga mengatakan bahwa parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Hal tersebut bertujuan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

“Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Selanjutnya, parameter disesuaikan dengan data lapangan. Nilai dari parameter komponen ini didasarkan pada studi statistik data lima tahun terakhir, mencakup jumlah cadangan dari POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), LNG Platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini," imbuh Ariana.

Kemudian, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksibilitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.