Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat kredit S&P mengungkapkan bahwa investor was-was akibat rencana fiskal pemerintahan baru, utamanya soal rasio utang pemerintah dan defisit fiskal, karena menimbulkan ketidakpastian kebijakan.

Dalam laporan S&P terbaru yang terbit 30 Juli 2024, tertulis bahwa pemerintah yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa mereka berniat untuk meningkatkan belanja publik, dengan pendanaan yang berasal dari peningkatan utang pemerintah.

“Para investor cenderung berfokus pada apakah pemerintah yang akan datang akan terus mematuhi batasan hukum pada defisit fiskal,” tulis S&P, dikutip Rabu (31/7/2024).

Sebagaimana pemberitaan Bisnis sebelumnya, bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menigkatkan rasio utang pemerintah ke level 50% atau masih di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Lebih lanjut, S&P menyoroti bahwa kebijakan ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah akan menjalankan defisit tahunan di atas batas legal 3% dari PDB. Padahal, kebijakan ini sudah dipertahankan dalam 20 tahun terakhir, kecuali selama Pandemi Covid-19.

S&P pun melihat pada dasarnya pemerintahan yang akan menggantikan Jokowi ini telah meyadari risiko akan kenaikan defisit maupun rasio utang. Mereka telah menekankan bahwa rasio utang 50% tetap berada dalam batas hukum saat ini.

Pemerintahan yang akan datang juga mengindikasikan bahwa peningkatan utang tergantung pada kemampuan pemerintah baru untuk meningkatkan pendapatan dan bahwa rasio utang akan sedikit berubah pada tahun fiskal berikutnya.

Meski pihak presiden terpilih telah menyangkal rencana Prabowo untuk mengubah undang-undang dan mengizinkan defisit fiskal yang lebih besar, investor masih was-was akan kebijakan pemerintah Indonesia.

“Terlepas dari jaminan-jaminan ini, ketidakpastian kebijakan kemungkinan akan tetap ada sampai pemerintahan berikutnya mengumumkan rencananya secara rinci,” lanjut S&P.

Lebih jauh lagi, S&P bahkan menyampaikan adanya potensi menurunkan peringkat kredit Indonesia apabila utang pemerintah secara umum meningkat pada tingkat tahunan lebih dari 3% dari PDB secara terus-menerus.

Alasan lainnya, apabila pembayaran bunga pemerintah secara umum melampaui 15% dari pendapatan secara berkelanjutan atau terjadi perlambatan struktural pada penerimaan ekspor.

Meski demikian, S&P memperkirakan defisit anggaran dalam tiga tahun ke depan akan lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran pada 2022-2024.

“Mengingat rencana pengeluarannya, pemerintah baru kemungkinan akan menargetkan kekurangan anggaran yang mendekati batas legal 3% dari PDB,” lanjut S&P.

Per 30 Juli 2024, S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada BBB atau satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming, dikabarkan mulai mengkaji rencana revisi Undang-Undang (UU) Keuangan Negara terkait penghapusan batas defisit fiskal 3% dan utang pemerintah 60% dari produk domestik bruto (PDB).

Rencana penghapusan batas defisit tersebut sebagai upaya untuk mencari kelonggaran yang lebih luas lagi untuk melakukan belanja.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menuturkan bukan hal yang tidak mungkin Indonesia menghapus batas defisit APBN 3% dari PDB dengan merevisi UU tersebut.

Menurutnya, pemerintah terlalu berhati-hati dalam mengatur keuangan negara dengan adanya double cover (defisit 3% dan utang pemerintah maksimal 60%). Indonesia cukup hanya dengan batas maksimal utang pemerintah di angka 60% dari PDB.

“Hati-hati itu harus, tetapi terlalu berhati-hati nggak bagus karena mengorbankan pertumbuhan ekonomi. Ketentuan 60% kita pertahankan, itu enggak boleh dilanggar, tetapi 3% longgarkan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (10/6/2024).

Piter berpendapat bahwa pemerintah perlu keleluasaan fiskal tanpa adanya batas defisit APBN, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi lebih dari 5%. Selama ini, lanjutnya, dorongan fiskal lemah akibat kebijakan tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, Indonesia membutuhkan cara untuk keluar dari middle income trap (MIT) menuju negara maju, sebagaimana cita-cita Indonesia Emas 2045.

Untuk dapat meraih target tersebut, Piter melihat Indonesia membutuhkan uang yang lebih banyak untuk berhasil membentuk bonus demografi, bukan bencana demografi.

"Ini yang harus dilakukan Prabowo. Untuk itu, harus membuka yang jadi kendala selama ini, kita kan kurang uang dan investasi. Perlu dorongan fiskal yang jauh lebih besar,” tuturnya.

Meski demikian, langkah yang diambil bukan semata-mata langsung melonggarkan batas defisit yang telah tercanang dalam UU sejak 2003.

Piter menegaskan bahwa relaksasi defisit patut memastikan belanja yang dikeluarkan efektif dan efisien, sehingga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Jika gagal, Indonesia harus menghadapi risiko utang yang menggunung.

“Risikonya defisit kita melebar utang nambah dan pertumbuhan nggak tercapai. Jadi bisa [dilonggarkan] dengan syarat, 3% harus kita dorong agar fokus ke pertumbuhan dan syarat pengawasan yang lebih baik,” lanjutnya.

Konsekuensi Utang

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Mohammad Faisal melihat adanya konsekuensi atas beban utang yang harus Indonesia terima jika kebijakan tersebut dieksekusi.

Pasalnya, profil utang jatuh tempo Indonesia dalam tiga tahun mendatang, 2025 hingga 2027, akan mencapai Rp2.400 triliun atau hampir setara dengan jumlah APBN tahun 2019 yang senilai Rp2.461,1 triliun.

Faisal melihat kebijakan ini hanya dapat diambil jika kondisi perekonomian Indonesia baik dan sehat.

“Defisit 3% memungkinkan kalau ekonomi kita sehat, menggali penerimaan itu baik, bukan hanya penerimaan dari menengah bawah tapi perusahaan besar yang harus dikejar,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (10/7/2024).

Padahal, Indonesia telah melihat bukti dari persepi pasar akibat adanya rencana Prabowo untuk mengerek rasio utang pemerintah hingga 50% pada bulan lalu. Alhasil, rupiah mengalami pelemahan yang cukup dalam.

Dirinya tidak dapat memungkiri bila ke depannya akan ada kejadian serupa dari rencana Prabowo di masa mendatang.

“Kita merasakan pelemahan nilai tukar bukan hanya karena The Fed, tapi faktor internal. Persepsi pasar kepada kemampuan pemerintah baru untuk mengelola displin fiskal. Ini dampak langsung yang sudah kita rasakan,” jelasnya.

Padahal, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto telah berkomitmen untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kami sudah menyampaikan juga kepada presiden terpilih Bapak Prabowo dan beliau juga memberikan keyakinan arahan bahwa beliau commit defisit di bawah 3%,” ujarnya dalam konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (24/6/2024).

Angka tersebut sebagaimana postur APBN 2025 yang telah disepakati dalam Panja A Badan Anggaran (Banggar) pada pertengahan Juni, di mana defisit tahun depan akan berada pada rentang 2,29% hingga 2,82% dari PDB atau di bawah 3%.