Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan pemerintah terus mengelola utang negara secara prudent atau hati-hati dan akuntabel. Hal tersebut terbukti dengan capaian peringkat utang RI dari lembaga pemeringkat Standard & Poor's Global Ratings (S&P) mempertahankan pada BBB.

Sri Mulyani menurutkan hal ini menjadi upaya pemerintah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi yang diharapkan pada level 5,2% pada akhir tahun ini.

“Pemerintah mengelola utang secara hati-hati serta akuntabel dengan pemilihan tingkat risiko portofolio yang cermat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang kuat,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (31/7/2024).

Bendahara Negara tersebut menyadari pengelolaan ekonomi yang hati-hati dan kebijakan yang responsif menguatkan kepercayaan investor dan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Dengan demikian, pemerintah terus berupaya untuk menjaga displin fiskal dan memperdalam sektor keuangan domestik, demi mencapai kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia,” tambahnya.

Adapun pada 30 Juli 2024, S&P juga mempertahankan peringkat utang jangka pendek pada A-2 denga outlook stabil. Hal ini mencerminkan kepercayaan internasional terhadap kebijakan ekonomi dan fiskal Indonesia yang prudent dan solid.

S&P menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas fiskal dengan kebijakan yang hati-hati. Pemerintah Indonesia mampu mengelola anggaran dengan disiplin dan menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap PDB.

Selain itu, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap PDB juga masih relatif rendah dibandingkan peers pada level investment grade.

Di sisi lain, stabilitas makroekonomi juga menjadi salah satu faktor utama yang mendukung peringkat kredit Indonesia.

Insentif pajak yang diberikan pada industri manufaktur dan pengolahan diyakini oleh S&P akan bermanfaat dalam pengembangan sektor industri yang terkait. S&P juga menyoroti cadangan devisa dan sistem perbankan yang cukup kuat dalam menahan gejolak ekonomi.

Selanjutnya, lembaga pemeringkat ini juga memandang baik kerjasama pemerintah dengan Bank Indonesia dalam memelihara kestabilan ekonomi tanpa mempengaruhi independensi bank sentral.

"Ke depan, prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap positif, didukung oleh konsumsi domestik yang kuat dan investasi di bidang industri yang stabil," tulis S&P dalam keterangan resmi dikutip Rabu (31/7/2024).

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Upaya untuk mengembangkan industri komoditas dan menjaga stabilitas eksternal diharapkan menjaga daya tahan ekonomi Indonesia terhadap tantangan global.

Meski demikian, S&P menyoroti kebijakan pemerintahan baru yang belum pasti dalam soal defisit dan rasio utang, menjadi kegusaran bagi investor.

“Para investor cenderung berfokus pada apakah pemerintah yang akan datang akan terus mematuhi batasan hukum pada defisit fiskal,” tulis S&P

Adapun, posisi utang pemerintah per akhir Juni 2024 berada di angka Rp8.444,87 triliun atau 39,13% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga pemeringkat kredit S&P mengungkapkan bahwa investor was-was akibat rencana fiskal pemerintahan baru, utamanya soal rasio utang pemerintah dan defisit fiskal, karena menimbulkan ketidakpastian kebijakan.

Dalam laporan S&P terbaru yang terbit 30 Juli 2024, tertulis bahwa pemerintah yang akan datang telah mengisyaratkan bahwa mereka berniat untuk meningkatkan belanja publik, dengan pendanaan yang berasal dari peningkatan utang pemerintah.

“Para investor cenderung berfokus pada apakah pemerintah yang akan datang akan terus mematuhi batasan hukum pada defisit fiskal,” tulis S&P, dikutip Rabu (31/7/2024).

Sebagaimana pemberitaan Bisnis sebelumnya, bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menigkatkan rasio utang pemerintah ke level 50% atau masih di bawah batas aman 60% dari PDB sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara.

Lebih lanjut, S&P menyoroti bahwa kebijakan ini dapat ditafsirkan bahwa pemerintah akan menjalankan defisit tahunan di atas batas legal 3% dari PDB. Padahal, kebijakan ini sudah dipertahankan dalam 20 tahun terakhir, kecuali selama Pandemi Covid-19.

S&P pun melihat pada dasarnya pemerintahan yang akan menggantikan Jokowi ini telah meyadari risiko akan kenaikan defisit maupun rasio utang. Mereka telah menekankan bahwa rasio utang 50% tetap berada dalam batas hukum saat ini.

Pemerintahan yang akan datang juga mengindikasikan bahwa peningkatan utang tergantung pada kemampuan pemerintah baru untuk meningkatkan pendapatan dan bahwa rasio utang akan sedikit berubah pada tahun fiskal berikutnya.

Meski pihak presiden terpilih telah menyangkal rencana Prabowo untuk mengubah undang-undang dan mengizinkan defisit fiskal yang lebih besar, investor masih was-was akan kebijakan pemerintah Indonesia.

“Terlepas dari jaminan-jaminan ini, ketidakpastian kebijakan kemungkinan akan tetap ada sampai pemerintahan berikutnya mengumumkan rencananya secara rinci,” lanjut S&P.

Lebih jauh lagi, S&P bahkan menyampaikan adanya potensi menurunkan peringkat kredit Indonesia apabila utang pemerintah secara umum meningkat pada tingkat tahunan lebih dari 3% dari PDB secara terus-menerus.

Alasan lainnya, apabila pembayaran bunga pemerintah secara umum melampaui 15% dari pendapatan secara berkelanjutan atau terjadi perlambatan struktural pada penerimaan ekspor.

Meski demikian, S&P memperkirakan defisit anggaran dalam tiga tahun ke depan akan lebih tinggi dibandingkan defisit anggaran pada 2022-2024.

“Mengingat rencana pengeluarannya, pemerintah baru kemungkinan akan menargetkan kekurangan anggaran yang mendekati batas legal 3% dari PDB,” lanjut S&P.

Per 30 Juli 2024, S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia atau Sovereign Credit Rating (SCR) pada BBB atau satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil.