Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menyaksikan pengucapan sumpah Aida Suwandi Budiman sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (11/9/2024).

Pengangkatan Aida didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan.

“Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan tugas dan kewajiban tersebut. Saya bersumpah bahwa saya akan setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” ujar Aida mengucapkan penggalan sumpah jabatannya.

Setelah mengucapkan sumpah, Aida menandatangani berita acara pengucapan sumpah jabatan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pelaksanaan pengucapan sumpah jabatan ini diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo untuk kemudian diikuti oleh para tamu undangan terbatas yang hadir.

Turut hadir dalam acara tersebut diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan para pimpinan lembaga tinggi negara lainnya.

Saat ini, Aida juga menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI). Aida resmi menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden RI No.147/P Tahun 2021 tanggal 24 Desember 2021, dan mengucapkan sumpah jabatan pada tanggal 6 Januari 2022 dengan masa jabatan sampai 2027.

Sebelum menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Aida menjabat sebagai Asisten Gubernur membawahi Kebijakan Strategis Sektor Moneter, Bauran Kebijakan Bank Indonesia, dan sinergi dengan bauran kebijakan nasional periode 2020-2022.

Jabatan tersebut diemban setelah menjadi Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter periode 2018 dan juga Kepala Departemen Internasional periode 2014-2018.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai 2028 mendapat tugas baru untuk menjamin polis asuransi di Tanah Air. Tugas baru itu akan berlaku mulai 12 Januari 2028, sesuai mandat UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bila tugas baru itu berjalan, pihaknya akan mencegah 'turbulensi' keuangan karena potensi beban klaim bisa makin besar.

"Itu yang kita cegah, jangan sampai tahun pertama tahun kedua ada banyak perusahaan asuransi yang jatuh," kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

LPS akan menetapkan perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis (PPP). Nantinya, kata dia, LPS akan menyeleksi secara ketat mana saja perusahaan asuransi yang dianggap layak.

Mekanismenya, LPS akan menentukan persyaratan asuransi yang bisa dijamin LPS, kemudian daftar asuransi tersebut akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bila tak memenuhi persyaratan, perusahaan asuransi akan dites ulang oleh LPS. Targetnya daftar asuransi ini bisa ditetapkan pada 2027," jelasnya.

Purbaya optimis dalam waktu satu hingga tiga tahun ketika penjaminan polis sudah berjalan, akan cukup aman dan tidak mengganggu keuangan LPS.

"Tapi kalau keadaannya darurat, LPS juga kan banyak uang. Penjaminan asuransi bisa pinjam dengan bunga tertentu ke uang penjaminan bank walau itu akan dicegah semaksimal mungkin," kata Purbaya.

Berdasarkan laporan keuangan LPS, total aset pada 2023 tercatat sebesar Rp213,69 triliun, naik dibanding aset 2022 sebesar Rp187,08 triliun. Total ekuitas LPS di 2023 juga meningkat dari Rp186,02 triliun di 2022 menjadi Rp211,97 triliun.

Sementara, total pendapatan yang diperoleh LPS pada 2023 sebesar Rp29,94 triliun, naik dari Rp27,78 triliun di 2022. Sementara total beban di 2023 mencapai Rp3,32 triliun, naik dari Rp2,20 triliun di 2022. Maka, pada 2023 LPS mencatat surplus sebelum pajak sebesar Rp26,62 triliun, naik dari Rp25,57 triliun di 2022.

Dalam komponen beban 2023 itu, beban klaim penjaminan mengalami lonjakan signifikan, dari Rp25,50 miliar di 2022 menjadi Rp334,12 miliar pada 2023.