Bisnis.com, DENPASAR - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan pemerintah masih menggodok Peraturan Pemerintah (PP) soal Lembaga Penjaminan Polis Asuransi sebelum diterapkan pada 2028.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun merangkap Dewan Komisioner OJK, Ogi Prastomiyono menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) lembaga penjaminan polis asuransi masih dalam tahap penyusunan di Kementerian Keuangan.

"Saat ini sedang digodok di Kemenkeu. Diharapkan PP-nya keluar tahun depan, sesuai Undang - Undang pelaksanaannya di 2028. Jadi, tiga tahun persiapan," jelas Ogi di Konferensi Pers Indonesia Insurance Summit 2024 di Sanur, Jumat (23/8/2024).

Ogi juga menjelaskan dalam tahap persiapan ini, OJK mendorong semua lembaga asuransi meningkatkan kesehatannya agar lebih siap pada 2028. Semua lembaga asuransi bakal diwajibkan ikut, sehingga harus dipersiapkan sejak awal agar tidak ada alasan untuk tidak masuk dalam ekosistem penjaminan Polis.

Pembentukan lembaga penjaminan polis ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga asuransi. Ogi tidak menampik kasus sejumlah lembaga asuransi seperti Jiwasraya dan Bumiputra menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap asuransi.

Sebagai informasi, pembentukan lembaga penjamin polis didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Undang-undang ini memberikan mandat baru kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis (PPP), yang dimulai dalam jangka waktu lima tahun setelah disahkannya UU ini.

Mandat baru ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tertanggung, atau peserta dari perusahaan asuransi yang kehilangan izin usahanya karena masalah keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai 2028 mendapat tugas baru untuk menjamin polis asuransi di Tanah Air. Tugas baru itu akan berlaku mulai 12 Januari 2028, sesuai mandat UU No 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bila tugas baru itu berjalan, pihaknya akan mencegah 'turbulensi' keuangan karena potensi beban klaim bisa makin besar.

"Itu yang kita cegah, jangan sampai tahun pertama tahun kedua ada banyak perusahaan asuransi yang jatuh," kata Purbaya saat ditemui usai konferensi pers di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

LPS akan menetapkan perusahaan asuransi yang menjadi peserta program penjaminan polis (PPP). Nantinya, kata dia, LPS akan menyeleksi secara ketat mana saja perusahaan asuransi yang dianggap layak.

Mekanismenya, LPS akan menentukan persyaratan asuransi yang bisa dijamin LPS, kemudian daftar asuransi tersebut akan disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Bila tak memenuhi persyaratan, perusahaan asuransi akan dites ulang oleh LPS. Targetnya daftar asuransi ini bisa ditetapkan pada 2027," jelasnya.

Purbaya optimis dalam waktu satu hingga tiga tahun ketika penjaminan polis sudah berjalan, akan cukup aman dan tidak mengganggu keuangan LPS.

"Tapi kalau keadaannya darurat, LPS juga kan banyak uang. Penjaminan asuransi bisa pinjam dengan bunga tertentu ke uang penjaminan bank walau itu akan dicegah semaksimal mungkin," kata Purbaya.

Berdasarkan laporan keuangan LPS, total aset pada 2023 tercatat sebesar Rp213,69 triliun, naik dibanding aset 2022 sebesar Rp187,08 triliun. Total ekuitas LPS di 2023 juga meningkat dari Rp186,02 triliun di 2022 menjadi Rp211,97 triliun.

Sementara, total pendapatan yang diperoleh LPS pada 2023 sebesar Rp29,94 triliun, naik dari Rp27,78 triliun di 2022. Sementara total beban di 2023 mencapai Rp3,32 triliun, naik dari Rp2,20 triliun di 2022. Maka, pada 2023 LPS mencatat surplus sebelum pajak sebesar Rp26,62 triliun, naik dari Rp25,57 triliun di 2022.

Dalam komponen beban 2023 itu, beban klaim penjaminan mengalami lonjakan signifikan, dari Rp25,50 miliar di 2022 menjadi Rp334,12 miliar pada 2023.