Bisnis.com, JAKARTA – Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memastikan terjaganya stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat pada industri perbankan dan asuransi, serta mendorong kinerja ekonomi nasional melalui berbagai kebijakan.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan kebijakan-kebijakan tersebut meliputi monitoring atas cakupan penjaminan simpanan sesuai mandat Undang-Undang LPS di atas 90%, evaluasi berkala atas Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

Adapun, penetapan tersebut dilakukan dengan memperhatikan perkembangan suku bunga pasar simpanan, likuiditas perbankan, kinerja ekonomi nasional, dan dinamika risiko global.

Tercatat, pada periode penetapan reguler Triwulan III 2024 (September 2024), Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25% untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75% untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25% untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.

“Kemudian, koordinasi sinergis lintas otoritas dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional,” ujarnya dalam Konferensi Pers KSSK IV tahun 2024, Jumat (18/10/2024).

Selain itu, percepatan proses penyelesaian dan/atau penanganan Bank Dalam Resolusi (BDR) dan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah.

Selanjutnya, sosialisasi yang intensif kepada masyarakat untuk meningkatkan awareness program penjaminan simpanan, penjaminan polis asuransi, dan literasi keuangan.

Kemudian sosialisasi premi program restrukturisasi perbankan kepada industri perbankan hingga persiapan penyelenggaraan Program Penjaminan Polis (PPP) yang mencakup antara lain pengaturan, proses bisnis, dan pemenuhan SDM.

Sebagaimana diketahui, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94% dari total rekening atau setara 592.415.428 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98% dari total rekening atau setara 15.806.327 rekening untuk nasabah BPR/BPRS.

IDXChannel - Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan telah menjamin hampir 100 persen rekening nasabah baik bank umum maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, secara rinci sudah 99,94 persen untuk bank umum yang dijamin oleh LPS dan 99,98 persen untuk BPR.

“Dari sisi penjaminan simpanan perbankan, jumlah rekening nasabah yang dijamin seluruh simpanannya oleh LPS hingga akhir Agustus 2024 mencapai 99,94 persen dari total rekening atau setara 592.415.428 rekening untuk nasabah Bank Umum dan sebesar 99,98 persen dari total rekening atau setara 15.806.327 rekening untuk nasabah BPR/BPRS,” kata Purbaya dalam konferensi pers Hasil Rapat KSSK di Gedung BI, Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Adapun untuk nasabah selain bank umum yang isi rekeningnya maksimal Rp2 miliar per nasabah per bank telah dijamin LPS.

Purbaya juga menyampaikan, LPS secara berkala melakukan asesmen dan evaluasi terhadap Tingkat Bunga Penjaminan (TBP).

Pada periode penetapan reguler kuartal-III 2024 per September 2024, Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS menetapkan untuk mempertahankan TBP sebesar 4,25 persen untuk simpanan Rupiah di Bank Umum dan 6,75 persen untuk simpanan Rupiah di BPR; serta 2,25 persen untuk simpanan Valuta Asing (Valas) di Bank Umum.

Penetapan TBP LPS salah satunya didasari untuk memberikan ruang lanjutan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga.

TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. Perlu diketahui bahwa TBP simpanan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan nasabah perbankan dapat masuk program penjaminan simpanan.

“Ini dievaluasi memperhatikan suku bunga pasar simpanan likuiditas perbankan dan dinamika selain itu time lag dan respons atas kebijakan bunga acuan bank sentral yang gradual dan cakupan penjaminan simpanan yang masih memadai,” ujar Purbaya.

(Febrina Ratna)

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mendorong pembentukan lembaga penjamin simpanan (LPS) untuk koperasi melalui Revisi Undang-Undang Perkoperasian. Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi menyatakan, urgensi pembentukan LPS bagi koperasi adalah untuk pengamanan simpanan anggota koperasi.

Pentingnya LPS sebagai penjamin simpanan anggota agar ketika koperasi mengalami goncangan, seperti likuiditas, anggota dapat merasa tetap terlindungi karena simpanannya dijamin,” ujar Ahmad dalam konferensi pers pada Kamis, 10 Oktober 2024 di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta.

Selain itu, kata Ahmad, dikarenakan mayoritas koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan, kehadiran LPS menjadi hal yang penting. Kemenkop UKM mencatat lebih dari 70 persen koperasi di Indonesia bergerak di sektor keuangan seperti simpan pinjam. Sedangkan kurang dari 30 persen koperasi bergerak di sektor riil.

Melalui Revisi UU Perkoperasian, Ahmad juga berharap agar diatur sanksi pidana bagi koperasi yang melanggar aturan.

Lebih lanjut, Ahmad menjelaskan poin lain yang menjadi sorotan Kemenkop UKM dalam Revisi UU Perkoperasian adalah aspek pengawasan terhadap koperasi. Menurut dia, salah satu kendala besar dalam pengawasan koperasi adalah pembagian kekuasaan pengawasan yang diatur dalam UU Perkoperasian.

“Koperasi di tingkat Kabupaten/Kota menjadi tanggungjawab Bupati atau Wali Kota, sedangkan koperasi di Provinsi menjadi tanggungjaawab gubernur, lalu koperasi nasional menjadi tanggungjawab Menkop-UKM,” ungkapnya.

Sementara lebih dari 130.000 koperasi berada di kabupaten/kota. "Sehingga kalau sistem pengawasannya tidak terintegrasi maka akan mengurangi efektivitas fungsi pengawasan itu sendiri," kata Ahmad.

Adapun Kementerian Koperasi dan UKM telah menginisiasi perubahan Undang-Undang Perkoperasian sejak awal 2023. Namun, RUU tersebut tidak berhasil dibahas oleh DPR RI hingga akhir masa jabatan. Padahal, pembahasan RUU ini telah direncanakan akan dimulai pada Oktober 2023.

Jakarta: Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah lembaga yang bertugas melindungi uang tabungan nasabah perbankan. Di era sekarang, hampir semua orang di Indonesia menggunakan bank untuk menabung atau berinvestasi. LPS hadir untuk memastikan keamanan uang nasabah yang disimpan di bank.

Melansir laman Deposito BPR, berikut ada sebuah penjelasan lebih lengkap apa itu LPS beserta tugas dan wewenangnya. Berikut penjelasan lengkap di bawah ini.

Apa itu LPS dan fungsinya?

LPS adalah lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi uang nasabah di bank. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2004. LPS memiliki berbagai fungsi untuk menjaga keamanan keuangan nasabah.

Adapun fungsi dari LPS adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan sebuah simpanan nasabah.
2. Aktif dalam menjaga kestabilan sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Baca juga: Restrukturisasi Kredit adalah: Aturan, Syarat, Jenis, dan Kerugiannya

Latar belakang berdirinya LPS?

Krisis moneter 1998 di Indonesia menyebabkan likuidasi 16 bank, membuat masyarakat kehilangan sebuah kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan bagian penting dari perekonomian nasional, sehingga LPS didirikan pada 22 September 2004 untuk mengatasi masalah ini. LPS mulai jalan beroperasi pada 2005 dan membantu memulihkan suatu kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan.

Ilustrasi Gedung LPS. Foto: dok MI/Susanto.

LPS di bawah naungan siapa?

LPS adalah lembaga independen yang didirikan oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kantor pusat LPS berada di Jakarta dan lembaga ini dapat memiliki kantor perwakilan di berbagai wilayah Indonesia.

Apa saja tugas LPS?

Lalu, setelah kita mengetahui fungsi dan latar pengertian dari LPS, ada juga terdapat tugas dari LPS, apa saja tugas dari LPS. Simak di bawah ini.

1. Melakukan perlindungan terhadap layanan simpanan perbankan.
2. Menetapkan dan merumuskan kebijakan pelaksanaan perlindungan simpanan.
3. Merumuskan serta menetapkan kebijakan untuk membantu memelihara kestabilan sistem perbankan.
4. Merumuskan, menetapkan, serta melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang terdampak secara sistemnya.

Baca juga: Apa itu Bank Sentral? Ini Pengertian, Tujuan, Tugas dan Wewenangnya

Wewenang LPS

Lalu, LPS terdapat juga sebuah wewenang yang harus di jalankan. Berikut wewenang yang harus di jalankan oleh LPS di bawah ini.

1. Menetapkan dan menagih sebuah pajak penjaminan.
2. Menetapkan dan berkontribusi ketika suatu lembaga keuangan pertama kali menjadi peserta LPS.
3. Mengelola kekayaan serta kewajiban LPS.
4. Mengumpulkan sejumlah data, mulai dari simpanan nasabah, kesehatan bank, hingga laporan keuangan.
5. Melakukan verifikasi, rekonsiliasi, dan/atau konfirmasi terhadap data yang telah didapatkan.
6. Menetapkan syarat dan ketentuan pembayaran klaim penjaminan.
7. Menunjuk atau menugaskan pihak lain untuk mewakili LPS dalam menjalankan tugas tertentu.
8. Melaksanakan penyelidikan terhadap bank maupun masyarakat terkait penjaminan simpanan.
9. Menjatuhkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar syarat dan ketentuan.

Itulah, sederet informasi tentang LPS dimulai dari pengertian, fungsi dan tugas atau wewenangnya. Singkatnya, LPS adalah lembaga pemerintah yang melindungi uang tabungan nasabah di bank. (Muhammad Rizky H)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) buka suara perihal fenomena ‘makan tabungan’ yang terjadi pada masyarakat Tanah Air.

Sebagai mana diketahui, fenomena makan tabungan merujuk pada catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait penurunan rerata saldo tabungan masyarakat Indonesia hingga pertengahan 2024.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menyampaikan bahwa kondisi tabungan di bank pelat merah tersebut tetap tumbuh hingga saat ini.

“Dari data yang ada di BNI, tabungan sih tetap naik. Enggak tinggi banget, tapi naik,” katanya saat ditemui wartawan di Menara BNI, Jakarta Pusat, Senin (30/9/2024).

Namun demikian, dirinya tak menampik bahwa pelemahan ekonomi terjadi pada sebagian sektor. Royke menyebut industri tekstil sebagai contoh, meskipun tak memberikan penjelasan lebih lanjut.

“Mungkin satu-dua ada, lah. Kita sadari, memang ada industri yang [terdampak], misalnya tekstil. Mungkin di industri tertentu pasti adaimpact-nya,” tutup dia.

Pada semester I/2024, BNI membukukan himpunan dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp772,32 triliun, tumbuh 0,96% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari level Rp765 triliun. Dana murah aliascurrent account saving account(CASA) juga naik 2,51% yoy, dari Rp532,34 triliun menjadi Rp549,69 triliun.

Sementara itu, LPS melaporkan bahwa rata-rata saldo tabungan masyarakat Indonesia mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Saldo rata-rata kelompok rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta tercatat turun dari Rp3 juta pada 2019 menjadi Rp1,5 juta pada pertengahan 2024.

Lebih lanjut, jumlah rekening dengan saldo di bawah Rp100 juta mencapai 580,01 juta, atau 98,8% dari total 586,95 juta rekening hingga Juli 2024. Kelompok rekening ini menunjukkan pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun, dengan peningkatan 4,9% (year-to-date/ytd) atau 11,8% yoy.

Selain itu, rekening dengan saldo antara Rp100 juta hingga Rp200 juta tumbuh 1,3% ytd dan 3,8% yoy, sementara saldo Rp200 juta hingga Rp500 juta mencatat kenaikan 2% ytd dan 3,6% yoy. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tiering saldo jumbo atau di atas Rp5 miliar dengan jumlah 142.324 rekening, naik 3,6% ytd dan 8,6% yoy.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan, sampai September 2024, dari 15 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang telah dicabut izin usahanya, terhitung sebanyak Rp 889,37 miliar dana simpanan dari 108.288 rekening nasabah akan dibayarkan oleh LPS.

"LPS sudah melakukan dropping terhadap simpanan tersebut, dan kemudian dilakukan rekonsiderasi verifikasi dan dinyatakan proses rekonsiderasi verifikasi itu mungkin sudah hampir 90% atau 85% selesai," ungkap Anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank, Didik Madiyono dalam konfrensi Pers, Senin (30/9).

Lebih jauh Didik menyebut, dari 108.288 rekening yang dinyatakan layak bayar sebanyak 99,23% atau 107.457 rekening, dengan jumlah nilai simpanan sebanyak Rp 719,37 miliar atau sekitar 80%-an. Dengan kata lain, Didik menyebut hampir semuanya layak bayar.

"Nah dari dasar itu kita sudah melakukan dropping pembayaran sebesar Rp658,79 miliar. Jadi tadi sudah di-dropping dari simpanan layak bayar Rp 719 miliar tadi," terang Didik.

Adapun LPS telah menganggarkan Rp 1,2 triliun di tahun 2024 untuk menjamin dana simpanan nasabah dari bank yang dicabut izin usahanya.

"Jadi baru terpakai sekitar 50%-nya. Sekitar segitu. Jadi masih cukuplah. Jadi nasabah jangan khawatir, Simpanannya akan segera dibayar dan selama ini juga rata-rata setelah dicabut izin usahanya usahanya itu kira-kira 5 hari kerja itu untuk simpanan yang clean and clear sekitar 80% sudah bisa mengambil simpanannya," ungkap Didik.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan jumlah rekening nasabah bank umum yang dijamin seluruh simpanannya (simpanan sampai dengan Rp 2 miliar) sebanyak 592,42 juta rekening, atau sebesar 99,27% dari total rekening per Agustus 2024.

Sedangkan pada BPR/BPRS, jumlah rekening yang dijamin seluruh simpanannya sebanyak 15,81 juta rekening, atau sebesar 99,78% dari total rekening.

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, cakupan penjaminan simpanan LPS juga berada pada level yang memadai, dimana sesuai amanat UU, LPS menjamin setiap rekening simpanan nasabah perbankan di Indonesia hingga Rp 2 miliar per nasabah.

“Cakupan simpanan perbankan tersebut nilainya berada di atas amanat UU LPS sekurang-kurangnya sebesar 90% di atas rata-rata negara-negara anggota International of Deposit Insurers atau IADI yang berkisar di 80%,” ungkap Purbaya saat Konferensi Pers di Jakarta, Senin (30/9).

Purbaya mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran Tingkat Bunga Penjaminan yang berlaku saat ini. Diantaranya melalui penempatan informasi tersebut di tempat yang mudah diketahui nasabah atau melalui media informasi serta channel komunikasi bank kepada nasabah.

“Dan dalam rangka memperkuat perlindungan dana nasabah serta upaya menjaga kepercayaan nasabah deposan, LPS juga mengimbau agar bank selalu memperhatikan ketentuan Tingkat Bunga Penjaminan simpanan dimaksud dalam rangka penghimpunan dana,” ungkapnya.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan (TBP) simpanan usai pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia (BI Rate).

Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah pada Bank Umum tetap di level 4,25% yang berlaku selama periode 1 Oktober 2024 sampai 31 Januari 2025.

Adapun tingkat bunga penjaminan simpanan BPR ialah 6,75%. Sedangkan untuk tingkat bunga penjaminan simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,25%.

"Penetapan tersebut salah satunya didasari untuk memberikan ruang lanjutan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga," ungkap Purbaya saat konfrensi pers di Jakarta, Seni (30/9).

Lebih jauh Purbaya menjelaskan, pertumbuhan ekonomi lintas negara sepanjang tahun 2024 cukup menjanjikan meskipun masih berada dalam laju yang berbeda-beda dan belum sepenuhnya optimal ke level pra-pandemi.

“Meski demikian, ke depan masih terdapat beberapa risiko ketidakpastian yang tetap perlu dicermati antara lain, indikasi penurunan aktivitas manufaktur global, eskalasi konflik geopolitik kawasan, transisi pemerintahan di berbagai negara yang potensial mempengaruhi arah kebijakan ekonomi serta ekspektasi lanjutan pemangkasan suku bunga yang dapat mempengaruhi sentimen investor pasar keuangan," jelas Purbaya.

Selanjutnya, Purbaya memaparkan, Kinerja ekonomi domestik masih baik dan perlu terus didorong lebih tinggi. Perbaikan kinerja tersebut tercermin dari Indeks Ekspektasi Konsumen (112,4) berada di zona optimis diikuti dengan tren penjualan riil di zona positif 5,8% secara yoy (Agustus 2024).

Sementara, kinerja neraca perdagangan mencatat surplus (US$ 2,9 miliar) dan berkontribusi mendukung ketahanan eksternal. Indikasi adanya penurunan kinerja.

“Dari sinilah aktivitas ekonomi lintas sektor dan ekspansi korporasi perlu terus didorong lebih tinggi agar dapat berkontribusi pada peningkatan daya beli rumah tangga dan kualitas pertumbuhan ekonomi,” tambahnya.

Dia juga menyampaikan beberapa perkembangan positif terkini yaitu, kinerja industri perbankan terus membaik ditopang sektor korporasi. Per Agustus 2024, kredit perbankan tumbuh sebesar 11,40% secara yoy, sedangkan Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sebesar 7,01% secara yoy. Sektor korporasi masih memberikan kontribusi pertumbuhan terbesar baik disisi kredit maupun DPK masing masing sebesar 14,50% dan 15,14% secara yoy.

Kemudian, Kondisi permodalan perbankan masih solid. Rasio permodalan (KPMM) industri terjaga di level 26,48% pada periode Agustus 2024. Sementara itu, kondisi likuiditas masih relatif memadai dengan rasio rasio AL/NCD berada di level 112,91% dan AL/DPK sebesar 25,37%

Jakarta -

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mempertahankan tingkat bunga penjaminan di bank umum simpanan rupiah, bank umum simpanan valas, dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR) simpanan rupiah.

Hal ini disampaikan Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers Tingkat Bunga Penjamin LPS periode reguler per September 2024.

"Maka rapat dewan komisioner LPS menetapkan untuk mempertahankan tingkat bunga penjaminan simpanan rupiah di bank umum dan BPR, serta simpanan valuta asing di bank umum," kata Purbaya di Kantor LPS di SCBD, Jakarta Selatan, Selasa (28/5/2024).

Dengan demikian, besaran bunga penjaminan simpanan masih sama dengan periode sebelumnya, yaitu bank umum simpanan rupiah 4,25%, bank umum simpanan valas 2,25%. dan BPR simpanan rupiah 6,75%.

"Tingkat suku bunga ini berlaku sejak 1 Oktober sampai 31 Januari 2024. Tingkat suku bunga ini akan dievaluasi secara reguler dan dapat diubah sewaktu-waktu dalam hal suku pasar, kondisi perbankan, dan perekonomian yang signifikan," ujarnya.

Alasan LPS Tahan Bunga Penjaminan

Purbaya menjelaskan, keputusan ini memperimbangkan beberapa hal, antara lain suku bunga pasar, kinerja perbankan, respons perubahan suku bunga simpanan atas kebijakan suku bunga acuan yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai, hingga upaya memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga.

"Mempertimbangkan perkembangan suku bunga pasar, tingkat likuiditas perbankan, dan kinerja perbankan, serta adanya time lag dan respons perubahan suku bunga simpanan atas kebijakan suku bunga acuan yang masih terbatas, coverage simpanan yang masih memadai, dan memberikan ruang lanjutan untuk perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga," paparnya.

Lebih lanjut, Purbaya pun mengimbau kepada pihak perbankan transparan dan terbuka dalam menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai berasan tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini.

"Tingkat bunga penjaminan merupakan batas suku bunga simpanan maksimal agar simpanan masyarakat perbankan dapat masuk dalam program penjaminan simpanan. Berkenaan dengan hal tersebut kami mengimbau agar bank transparan dan terbuka menyampaikan kepada nasabah penyimpan mengenai besaran tingkat bunga penjaminan yang berlaku saat ini," kata dia.

(shc/ara)

IDXChannel - Sebanyak 15 bank telah dicabut izinnya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada periode Januari-September 2024. Mayoritas bank yang dicabut izinnya adalah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) karena indikasi melakukan praktik fraud.

Pada semester I ini, jumlah BPR ini sudah tiga kali lipat dibanding angka tahun lalu. Jumlah BPR yang kerap disebut bank bangkrut ini juga sudah tutup di atas rata-rata 18 tahun terakhir.

Terbaru, muncul bank bangkrut bernama PT BPR Nature Primadana Capital dari Bogor dan kemudian dicabut izinnya oleh OJK per 13 Agustus 2024.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah BPR Nature Primadana Capital tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank.

"Serta tidak memercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah," ujar Annas dalam keterangan resminya, ditulis Senin (17/8).

LPS menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank.

OJK sebelumnya menilai industri BPR dan BPRS akan selalu dihadapkan pada tantangan, baik global dan domestik maupun tantangan struktural yang bersumber dari internal bank tersebut.

"Tantangan persaingan juga perlu diperhatikan terutama bagi BPR/S yang memiliki daya saing yang rendah," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae.

Dengan adanya tantangan tersebut, membuat 15 BPR tutup karena adanya likuidasi. Menurut Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, setiap tahun ada sebanyak enam hingga tujuh BPR jatuh yang utamanya disebabkan oleh mismanajemen oleh pemiliknya.

Dengan demikian, OJK juga sudah memprediksi bahwa akan ada 20 BPR yang tutup sampai akhir 2024.

Berikut ini daftar 15 BPR yang tutup hingga September 2024:

1. BPR Wijaya Kusuma
2. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
3. BPR Usaha Madani Karya Mulia
4. BPR Pasar Bhakti Sidoarjo
5. BPR Purworejo
6. BPR EDC Cash
7. BPR Aceh Utara
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Bali Artha Anugrah
10. PT BPRS Saka Dana Mulia
11. BPR Dananta
12. BPR Bank Jepara Artha
13. BPR Lubuk Raya Mandiri
14. BPR Sumber Artha Waru Ageng
15. PT BPR Nature Primadana Capital.

(Fiki Ariyanti)

Jakarta -

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menyiapkan proses pembayaran PT BPR Nature Primadana Capital, yang berlokasi di Jalan Raya Bogor KM. 43, Komplek Ruko Graha Cibinong Blok F Nomor 5, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.

Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin PT BPR Nature Primadana Capital dicabut oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sejak 13 September 2024. LPS memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

LPS pun akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran bersumber dari dana LPS.

Nasabah dapat melihat status simpanannya di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, atau melalui website LPS (www.lps.go.id) setelah LPS mengumumkan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR. Bagi debitur bank, tetap dapat melakukan pembayaran cicilan atau pelunasan pinjaman di kantor PT BPR Nature Primadana Capital, dengan menghubungi Tim Likuidasi LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau nasabah PT BPR Nature Primadana Capital tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran. Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Ia menambahkan, masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah PT BPR Nature Primadana Capital dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

"Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Apabila membutuhkan informasi lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan penjaminan simpanan dan likuidasi PT BPR Nature Primadana Capital, nasabah dapat menghubungi Pusat Layanan Informasi (Puslinfo) LPS di 154.

(ily/das)

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik beberapa pejabat negara hari ini. Pejabat yang diagendakan untuk dilantik mulai dari Sekjen PB Nadhlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial

Pelantikan digelar di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/9/2024), sekitar pukul 9.00 WIB. Hal ini diungkapkan oleh Koordinator Stafsus Presiden, Ari Dwipayana kepada wartawan.

"Hari ini, Rabu, 11 September 2024, pukul 09.00 WIB, Bapak Presiden diagendakan akan melantik Bapak Saifullah Yusuf sebagai Menteri Sosial untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2024," ujar Ari.

Selain itu ada juga Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Aida Suwandi Budiman yang diangkat menjadi anggota Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Terakhir ada Eddy Hartono yang dilantik Jokowi sebagai Badan Masio Penanggulangan Terorisme (BNPT).

"Selain itu, Bapak Presiden juga akan melantik Ibu Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner LPS dan Irjen Pol. Eddy Hartono sebagai Kepala BNPT," ujar Ari.

Saksikan Live DetikPagi:

(hal/rrd)