Jakarta -

Kedekatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto disebut sudah tak diragukan lagi. Keduanya sering bersama di beberapa kunjungan kerja yang dilakukan Jokowi.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menilai Prabowo dan Jokowi merupakan pemimpin yang kompak. Menurutnya tidak ada orang yang dapat memisahkan keduanya

"Saya ingin mengatakan satu hal, bapak Presiden Jokowi dengan Pak Presiden Prabowo itu kompak. Nggak ada satu orang pun yang dapat memisahkan hubungan mereka," kata Bahlil ditemui di Hotel Kempinski semalam, ditulis Jumat (11/10/2024).

Bahlil menyebut Jokowi dan Prabowo merupakan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang sama untuk kesejahteraan dan kedaulatan negara.

"Pak Prabowo dengan Pak Jokowi adalah satu kesatuan yang mementingkan negara," jelasnya.

Kemudian, saat ditanya apakah Jokowi akan menjadi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada era Pemerintahan Prabowo Subianto, Bahlil enggan berkomentar.

"Waallahualam, waallahualam," pungkasnya.

Simak Video Jokowi-Prabowo Makan Bareng: Dari Ngobrolin Bakso hingga Negara

[Gambas:Video 20detik]

(ada/ara)

Jakarta -

Raffi Ahmad masuk dalam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2024-2029 pimpinan Anindya Bakrie. Pemilik Rans Entertainment itu diangkat menjadi Wakil Ketua Umum (Waketum) bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Terima kasih pastinya kepada Pak Anindya Bakrie selaku ketua umum yang sudah mempercayakan kami. Di sini saya, Raffi Ahmad dan Pak Bobby, kami dipercayakan, kalau saya selaku Wakil Ketua Umum Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif," katanya di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Raffi mengatakan pengusaha siap bersinergi dengan pemerintah. Ia pun percaya sinergi pengusaha dengan pemerintah akan semakin baik setelah Prabowo-Gibran resmi dilantik.

"Jadi memang sama-sama kita bersinergi untuk seluruh pengusaha, Kadin ini bersinergi dengan pemerintahan. InsyaAllah nanti setelah Pak Prabowo dan Mas Gibran dilantik pasti sinergi kita juga akan lebih baik, mudah-mudahan Mas Anin juga bisa terus menjembatani apa yang memang diinginkan terbaik," ujarnya.

"Pastinya tujuan pemerintah untuk semua masyarakat Indonesia, tentunya juga untuk para pebisnis-pebisnis Indonesia semuanya bisa bersinergi dengan baik," sambungnya.

Raffi baru akan menyusun programnya di Kadin secara rinci usai pergantian pemerintahan. Kepengurusan Kadin 2024-2029 diumumkan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pertanian Mulyadi Jayabaya.

Ia juga sekaligus mengumumkan kembali posisi Anindya sebagai Ketua Umum Kadin. Namun demikian, dalam agenda tersebut tidak terlihat kehadiran Arsjad Rasjid.

"Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Bapak Arsjad Rasjid. Ini luar biasa, Pak Ketum ini, ya ini Pak Anin luar biasa, Pak Hasim, ya. Masih memberikan penghargaan kepada Pak Arsjad Rasjid," kata Mulyadi.

(ily/hns)

JAKARTA - Badan Legislasi (Baleg) DPR mengklaim tak ada permintaan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menghapus jumlah anggota dalam revisi Undang-Undang (RUU) Tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Diketahui, salah satu substansi perubahan menyangkut jumlah anggota Wantimpres.

Dalam RUU itu, jumlah anggota diserahkan kebutuhan presiden. Substansi itu akan mengubah ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Wantimpres yang menyebut jumlah keanggotaan lembaga itu sebanyak 8 orang.

?Enggak ada (permintaan presiden terpilih) itu, kita berpikiran bahwa yang begini-begini tidak perlu ada limitasi (anggota Wantimpres),? ujar Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, Baleg DPR ingin jumlah anggota Wantimpres diserahkan kepada presiden. Pasalnya, kata Supratman, Indonesia menganut sistem presidential.

?Jadi karena kita harus mengembalikan kepada sistem bernegara kita. Nah sekarang kalau dulu awal-awal reformasi itu kan parlemen heavy semuanya parlemen harus ini, padahal sistem kita adalah sistem presidensial,? ucap Supratman.

"Harusnya di presiden yang menjadi pusat segala sesuatunya sehingga lebih mudah untuk meminta pertanggungjawaban terkait pelaksanaan program pembangunan," pungkasnya.

Sekadar informasi, Badan Legislasi (Baleg) DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR dan dibawa ke paripurna untuk persetujuan. Setidaknya, ada tiga subtansi perubahan.

Pertama, terletak pada nomenklatur dari Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Kedua, terkait jumlah keanggotaan. Jumlah anggota DPA menjadi tak terbatas dan menyesuaikan kebutuhan Presiden. Perubahan ketiga, RUU Wantimpres akan mengatur syarat menjadi anggota DPA.