“APALAH arti sebuah nama,” kata pujangga Inggris William Shakespeare. Akan tetapi, dalam sistem ketatanegaraan negeri ini, nama punya arti. Perubahan nama justru memantik kontroversi.

Kontroversi teranyar ialah rencana mengubah nama Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Padahal, hakikat fungsi kedua lembaga itu tetap sama, yaitu memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Pasal 16 UUD 1945 hasil amendemen menyebutkan presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.

Konstitusi hasil amendemen sama sekali tidak menyebutkan nomenklatur lembaga yang memberikan nasihat dan pertimbangan itu. Namun, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 memberi nama Dewan Pertimbangan Presiden. UU 19/2006 menempatkan Wantimpres di bawah presiden. Itulah tafsiran yang berkembang pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tafsiran terbaru digagas DPR yang hendak merevisi UU 19/2006. Namanya bakal diganti menjadi Dewan Pertimbangan Agung dan kedudukannya sebagai lembaga negara, bukan di bawah presiden. Revisi UU itu resmi menjadi usul inisatif DPR pada 11 Juli 2024, disetujui dalam rapat paripurna DPR.

Jika revisi itu kemudian disahkan menjadi undang-undang pada tahun ini, hal tersebut berarti DPR membangkitkan DPA dari dalam kuburnya. Nama DPA hidup selama 57 tahun kemudian dikuburkan dalam 22 tahun terakhir. Fakta itu bisa dibaca dalam buku berjudul Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 Sejarah, Tugas, dan Fungsi. Buku itu terbit pada 2017.

Ketika pertama kali dibentuk pada 25 September 1945, para pendiri bangsa yang merumuskan UUD 1945 mengusulkan nama Majelis Pertimbangan (MP). Nama itu diusulkan Mohammad Yamin.

Namun, dalam rancangan naskah yang disusun Hoesein Djajadiningrat, Soepomo, Soewandi, Singgih, Sastromoeljono, Soetardjo, dan Soebardjo, nama MP diubah menjadi Badan Penasihat Agung (BPA). Pada naskah akhir yang disahkan, nama BPA diubah lagi menjadi DPA.

Ketentuan mengenai DPA ini masuk Bab IV UUD 1945, dengan judul Dewan Pertimbangan Agung. Isinya hanya satu pasal, yaitu Pasal 16, yang terdiri dari dua ayat. Ayat (1) menyatakan, 'Susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang'. Ayat (2) menyatakan, 'Dewan ini berkewajiban memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada Pemerintah'.

Setelah 57 tahun berjalan, pada Agustus 2002, DPA dihapuskan dari struktur ketatanegaraan Indonesia, dengan pengesahan perubahan keempat UUD 1945. Dengan demikian, nama DPA terkubur selama 22 tahun. Meski demikian, UU Wantimpres baru disahkan pada 28 Desember 2006 sehingga Wantimpres menggantikan DPA sudah berjalan selama 16 tahun.

Elok nian penggunaan nomenklatur DPA lagi disertai dengan ikhtiar baru. Ikhtiar untuk tidak menjadikan lembaga itu sebagai wadah penampung pensiunan seperti pada masa Orde Baru.

Jangan menjadikan sebagai tempat persinggahan terakhir bagi orang-orang tua sebelum pensiun. Mereka yang dibuang sayang itu diberi tugas konstitusional memasok nasihat kepada presiden, tetapi tidak ada kewajiban untuk diindahkan.

Kiranya revisi UU Wantimpres disertai klausul kewajiban presiden untuk mengindahkan nasihat dan pertimbangan DPA. Percuma membuang-buang uang negara untuk menggaji orang-orang yang merasa tidak punya kewajiban memaksa presiden melaksanakan nasihat lembaga mereka.

Keberadaan penasihat itu sudah ada sejak zaman kerajaan. Para raja itu membutuhkan dua kekuatan: hulubalang yang perkasa dan penasihat-penasihat yang cerdas sekaligus menghibur. Dua kekuatan itulah yang menopang kenyamanan raja yang selalu cemas akan kekuasaannya dikudeta.

Sebaliknya, masih pada zaman kerajaan, raja sering kali cuma dijadikan boneka pajangan oleh para penasihatnya. Akibatnya, sering kali kerajaan gonjang-ganjing karena dipermainkan para penasihat yang tergoda untuk berperan seperti raja.

Raja yang turun takhta kemudian diangkat sebagai penasihat kerajaan jarang ditemukan dalam literatur. Entahlah jika mantan presiden dijadikan penghuni lembaga DPA. Sejatinya mantan presiden bisa setiap saat dimintai nasihatnya tanpa harus duduk dalam kelembagaan penasihat.

Keutamaan seorang penasihat sebagaimana salah satu syarat dalam Pasal 8 huruf d UU Wantimpres ialah mempunyai sifat kenegarawanan. Yang dimaksud dengan 'sifat kenegarawanan' menurut penjelasan pasal itu ialah bersikap konsisten mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.

Mencari orang yang pernah menjadi penguasa dan tetap konsisten mengutamakan kepentingan negara memang sulit, malah lebih mudah mencari seekor unta masuk lubang jarum.

Mestinya keanggotaan DPA bukan didasari politik balas jasa para pensiunan. Jika itu yang terjadi, DPA bisa dipelesetkan sebagai Dewan Pensiunan Agung yang ada tidak menggenapkan dan tiada tak mengganjilkan.

Jakarta: Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang mengatur perubahan nomenklatur menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai harus mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. DPA sudah tidak termuat pada amendemen keempat UUD 1945.

"Pasal 16 di UUD yang asli itu tentang Dewan Pertimbangan Agung, itu sudah tidak ada (di amandemen), dan DPA itu setara dengan Presiden. Sekarang yang, kalau namanya Dewan Pertimbangan Agung, kalau merujuk pada konstitusi tidak sesuai," kata Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip pada Selasa, 23 Juli 2024.

Pada Pasal 16 UUD 1945 versi perubahan, berbunyi; Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang-undang.
Pasal 16 sebelum amendemen yakni pada ayat 1 disebutkan susunan Dewan Pertimbangan Agung ditetapkan dengan undang-undang. Ayat 2 tertulis dewan ini berkewajiban memberi jawab atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

Baca juga: Masa Jabatan Mau Habis, MPR Sepakat Tak Melanjutkan Wacana Amendemen UUD 1945

Menurut dia, diperlukan perubahan amendemen UUD 1945 dan tidak sekadar mengubah nomenklatur pada UU Wantimpres yang sedang digodok perubahannya.

"Jadi kalau UUnya tentang DPA maka nama itu tidak sesuai dengan pasal 16 UUD 1945," ujar Hidayat.

Dia menambahkan bahwa MPR tidak memungkinkan untuk melakukan Amendemen UUD 1945 di periode saat ini. Terlebih sudah di penghujung masa jabatan.

Pasal 109 ayat 4 Peraturan MPR Nomor 1/2019 tentang Tata Tertib MPR menjelaskan bahwa usul amandemen tidak dapat diajukan dalam enam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.

"(Amendemen bisa dibahas) di periode (MPR) yang akan datang dan tidak mungkin sekarang amendemen UUD. MPR tidak akan mengerjakan itu, karena tidak sesuai aturan," jelas Hidayat.

(AGA)

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku bahwa inisiatif DPR mendukung pemerintah mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah ide yang cemerlang.

Dia menilai Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan beranggotakan orang-orang hebat di pemerintahan seperti mantan presiden dan wakil presiden.

“Memasukkan orang-orang hebat itu yang berpengalaman, karena sudah menjadi presiden kemudian menjadi anggota DPA itu keren. Mempertemukan semua orang hebat itu ada Megawati, SBY, Jusuf Kalla, Jokowi, Ma’ruf Amin, Tri Sutrisno, Hamza Has, coba bayangkan luar biasa kan,” tuturnya saat ditemui Bisnis secara terpisah di Menteng, Rabu (17/7/2024).

Oleh sebab itu, dia pun meminta orang yang berpandangan bagi-bagi jabatan oleh inisiatif DPA untuk segera move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat pikiran seperti ini harus segera move on," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Prabowo pun bakal sepakat apabila Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto juga mendukung perubahan UU tersebut.

"Muruah [menjaga kehormatan] negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya, memberi nasehat, diminta tidak diminta pertimbangan kepada Presiden Prabowo bagus itu," pungkas Ngabalin.

Menurut catatan Bisnis, wacana DPA tersebut muncul setelah DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan setidaknya ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat Baleg DPR, Selasa (9/7/2024).

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

Pengertian DPA

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan menjadi pengganti untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 16.

Salah satu tugas utama DPA yakni memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden, saat menjalankan tugas negaranya.

Adapun, fungsi DPA yaitu memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden, dan memberi masukan serta usul terhadap pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengaku bahwa inisiatif DPR mendukung pemerintah mengaktifkan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) adalah ide yang cemerlang.

Dia menilai Perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan beranggotakan orang-orang hebat di pemerintahan seperti mantan presiden dan wakil presiden.

“Memasukkan orang-orang hebat itu yang berpengalaman, karena sudah menjadi presiden kemudian menjadi anggota DPA itu keren. Mempertemukan semua orang hebat itu ada Megawati, SBY, Jusuf Kalla, Jokowi, Ma’ruf Amin, Tri Sutrisno, Hamza Has, coba bayangkan luar biasa kan,” tuturnya saat ditemui Bisnis secara terpisah di Menteng, Rabu (17/7/2024).

Oleh sebab itu, dia pun meminta orang yang berpandangan bagi-bagi jabatan oleh inisiatif DPA untuk segera move on.

"Ini harus cepat move on yang mengeluarkan pendapat pikiran seperti ini harus segera move on," ucapnya.

Lebih lanjut, dia menilai bahwa Prabowo pun bakal sepakat apabila Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto juga mendukung perubahan UU tersebut.

"Muruah [menjaga kehormatan] negara ini akan sangat terhormat karena Prabowo Subianto selaku presiden dan saya yakin seperti itu, beliau menempatkan orang-orang hebat ini untuk mengawal jalannya, memberi nasehat, diminta tidak diminta pertimbangan kepada Presiden Prabowo bagus itu," pungkas Ngabalin.

Menurut catatan Bisnis, wacana DPA tersebut muncul setelah DPR menyepakati Rancangan perubahan UU No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi RUU inisiatif DPR.

Salah satu tujuan revisi beleid tersebut yaitu untuk mengembalikan Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Apakah Rancangan Undang-undang usul inisiatif Badan Legislasi DPR RI tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden dapat disetujui menjadi Rancangan Undang-undang DPR RI? Setuju," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus diikuti ketukan palu.

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan setidaknya ada tiga perubahan yang direncanakan dalam draf awal RUU Wantimpres tersebut. Pertama, perubahan nomenklatur atau tata nama.

"Yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung. Dari mana berasal? Ya itu dari aspirasi keinginan dari semua fraksi tadi menyetujui seperti itu, tetapi fungsinya sama sekali tidak berubah," kata Supratman usai rapat Baleg DPR, Selasa (9/7/2024).

Kedua, perubahan ihwal jumlah keanggotaan. Jika UU Wantimpres mengatur anggota maksimal delapan orang maka kini diusulkan agar tidak dibatasi sehingga jumlahnya sesuai keinginan presiden.

Ketiga, perubahan syarat-syarat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung. Meski demikian, Supratman belum mendetailkan perubahan syarat tersebut.

Pengertian DPA

Dewan Pertimbangan Agung (DPA) akan menjadi pengganti untuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Lembaga negara ini diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 16.

Salah satu tugas utama DPA yakni memberikan masukan dan pertimbangan kepada presiden, saat menjalankan tugas negaranya.

Adapun, fungsi DPA yaitu memiliki kewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan presiden, dan memberi masukan serta usul terhadap pemerintah.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden Ke-10 dan Ke-12 Jusuf Kalla menganggap bahwa wacana pengaktifan kembali Dewan Pertimbangan Agung (DPA) tak bertujuan untuk memulihkan zaman Orde Baru.

“Ah, saya kira tidak ada urusan Orde Baru orde lama, itu tergantung konstitusi itu,” ujarnya usai menghadiri rapat Pleno Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Rabu (17/7/2024).

Menurutnya, proses lembaga negara yang memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara itu masih panjang mengingat perlu ada upaya konstitusi dalam perubahan tersebut.

“Ya kan kita ikut konstitusi. Konstitusi mesti diubah dulu. konstitusi itu diaturnya UU Wantimpres,” ucapnya.

Untuk diketahui, pada Sidang Umum MPR tahun 2002, DPA dihapuskan dengan Keputusan Presiden nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2023.

DPA dihapuskan dengan alasan bahwa lembaga tersebut disebut tidak terlalu banyak mengerjakan pekerjaan pemerintah sehingga sangat tidak efisien.

Kemudian pada masa pemeritahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), DPA diganti menjadi Wantimpres yang diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2006.

Dalam aturannya, Wantimpres dibatasi anggotanya menjadi 9 orang. Mereka berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Melansir dari wantimpres.go.id, lembaga negara ini memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara.

Pemberian nasihat dan pertimbangan tersebut sifatnya wajib dilakukan oleh Wantimpres baik diminta ataupun tidak oleh Presiden.

Kemudian, penyampaian nasihat dan pertimbangan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai satu kesatuan nasihat dan pertimbangan seluruh anggota dewan.

Atas permintaan Presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Anggota Wantimpres pun diberi wewenang untuk memiliki satu orang sekretaris untuk membantu melaksanakan tugasnya.

Jakarta: Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra merespons perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) jadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Perubahan dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres itu dinilai lebih mendekati UUD 1945.

"Lebih mendekati maksud UUD 1945 ketimbang dengan penafsiran tahun 2006, ketika UU Wantimpres dirumuskan oleh para pembentuknya, termasuk saya juga," ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.

Menurut Yusril, perubahan nomenklatur Wantimpres mengubah kedudukannya. Dari yang semula berada di bawah presiden jadi sejajar dengan lembaga negara lainnya.
"Menjadi Dewan Pertimbangan Agung yang kedudukannya sejajar dengan lembaga-lembaga negara yang lain," ujar Yusril.

Baca juga: UU Wantimpres Sepakat Direvisi, Jadi Usul Inisiatif DPR

Yusril menjelaskan DPA disebutkan di dalam Bab IV UUD 1945 sebelum diamendemen. Tugas DPA adalah berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan berhak mengajukan usul kepada pemerintah.

"Sedangkan penjelasan UUD 45 ketika itu menyebut DPA sebagai Council of State yang wajib memberikan pertimbangan kepada pemerintah. Karena itu, dalam pelajaran hukum tatanegara sebelum amandemen UUD 45, DPA digolongkan sebagai lembaga tinggi negara," terang dia.

Sementara dalam UUD 45 hasil amandemen, Bab IV dengan judul Dewan Pertimbangan Agung dinyatakan dihapuskan. Tetapi, Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah Bab itu tetap ada tapi diubah.

"Sehingga berbunyi Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang," sebut dia.

Dia melihat perubahan nomenklatur itu tak perlu menjadi polemik. Sebab, tidak ada persoalan mendasar.

Di sisi lain, Yusril melihat tafsir tentang kedudukan lembaga-lembaga negara bersifat dinamis.
"Segalanya pada akhirnya daapt diterima setelah tafsir itu dituangkan dalam norma undang-undang," kata Yusril.

Sebelumnya, revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) disetujui menjadi usul inisiatif DPR. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.

Salah satu perubahan yang akan dilakukan yaitu soal nomenklatur. Yakni, Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

"Perubahan yang ada di dalam sini itu hanya terkait soal menyangkut soal perubahan nomenklatur yang tadinya itu Dewan Pertimbangan Presiden menjdi Dewan Pertimbangan Agung," kata Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas di Ruang Rapat Baleg DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Supratman mengatakan usulan perubahan nomenklatur itu muncul dari aspirasi fraksi di DPR. Sebanyak sembilan fraksi sejatinya menyepakati revisi UU Wantimpres.

(ABK)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bahwa rencana untuk pulang ke Solo saat pensiun setelah masa baktinya selesai pada Oktober 2024 mendatang belum berubah.

Hal ini disampaikan Jokowi saat menanggapi banyaknya dukungan yang diterimanya agar masuk Dewan Pertimbangan Agung (DPA) pemerintahan Prabowo saat pensiun. Seperti diketahui, revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi DPA.

"Sampai saat ini rencana saya masih belum berubah," ujarnya saat memberikan keterangan pers sebelum berangkat melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) di Pangkalan TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Selasa (16/7/2024).

Menurut catatanBisnis, Jokowi pernah menegaskan akan pulang ke kampung halaman di Solo, Jawa Tengah setelah masa jabatan sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober 2024.

Saat itu, Jokowi menanggapi pertanyaan terkait namanya yang diusulkan menjadi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) pengganti Megawati Soekarnoputri.

"Saya mau pensiun, pulang ke Solo," katanya kepada wartawan di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

Sementara itu, Politikus Partai Gerindra Maruarar Sirait berharap bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menjadi anggota DPA.

Menurutnya, setelah presiden terpilih 2024—2029 Prabowo Subianto menjabat pada Oktober 2024 mendatang, orang nomor satu di Indonesia itu menjadi sosok yang tepat untuk menjadi anggota DPA lantaran memiliki pengalaman yang baik di pemerintahan.

"Saya berdoa dan saya yakin, saya harapkan Pak Jokowi jadi anggota dewan pertimbangan agung ke depan. Dia punya pengalaman wali kota, gubernur, presiden," katanya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024) malam.

Di sisi lain, dia menilai bahwa hubungan Jokowi dengan berbagai tokoh politik juga berjalan baik, sehingga cocok untuk mengisi posisi tersebut.

“Hubungan dengan presiden terpilih juga luar biasa baik dengan partai dengan masyarakat, orang yang paling pantas Jokowi,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ara mengatakan bahwa apabila Jokowi menjadi DPA, tak akan bertujuan untuk mengawasi pemerintahan. Justru, menurutnya Presiden Ke-7 RI itu bakal membantu memberikan saran ke Prabowo agar bisa menjalankan fungsi Negara dengan baik.

"Kan memberikan pertimbangan, itu bukan mengawasi. Memberikan pertimbangan masukan nasihat, saran, kepada prabowo. Saya rasa itu posisi DPA," pungkas Maruarar.

Adapun, Rapat Paripurna DPR ke-22 Masa Sidang V Tahun 2023-2024 mengesahkan revisi Undang-Undang No. 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi usul inisiatif DPR.

Keputusan diambil dalam rapat Paripurna DPR, Kamis (11/7/2024) yang dipimpin Wakil Ketua DPR, Lodewijk F. Paulus dan dihadiri oleh Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua Rachmat Gobel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul perubahan penamaan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai tidak berdampak signifikan tetapi tugas pokok dan fungsinya harus jelas.

"Yang terpenting, tupoksi dari DPA ini jelas, karena di masa lalu dibubarkan akibat inefisiensi soal tugas-tugasnya mulai kemampuan menjawab pertanyaan presiden, memberikan nasihat atau masukan, dan memberi pertimbangan diminta atau tidak diminta," kata Direktur Trias Politika Strategis Agung Baskoro saat dihubungi Kompas.com, Minggu (14/7/2024).

Secara institusional, kata Agung, perubahan nomenklatur dari Wantimpres ke DPA wajar karena sebelumnya pernah tercetus dan marak dibahas ketika wacana Presidential Club mengemuka.

Menurut Agung, yang terpenting adalah rencana revisi UU Wantimpres sebaiknya mengutamakan penegasan peran lembaga dan tidak hanya terkesan sebagai ikhtiar bagi-bagi jabatan bagi koalisi pendukung pemerintah.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul penambahan jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 dinilai tak bakal terlampau mempengaruhi alokasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN).

"Soal fiskal, sepengetahuan saya, lembaga semacam itu anggarannya tak besar, karena non departemental dan stafnya tidak banyak. Jadi tidak akan terlalu berpengaruh kepada anggaran negara," kata pengamat politik Jannus TH Siahaan saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (13/7/2024).

Jannus menilai cara memperbesar jumlah anggota Wantimpres sama saja dengan menambah jumlah kementerian buat mengakomodasi jatah bagi koalisi pendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang bertambah.

"Sementara membuat kabinet menjadi 40 lebih membutuhkan revisi UU. Maka salah satu jalan adalah memperbesar kapasitas kursi lembaga seperti Wantimpres," ucap Jannus.

Akan tetapi, lanjut Jannus, pengaruh Wantimpres dalam pemerintahan Prabowo mendatang dinilai tak terlampau besar meski jumlah anggotanya ditambah.

"Logikanya, mau dipasang 100 orang pun di dalamnya, posisinya tetap sebagai pemberi pertimbangan, tak lebih, karena wewenang Wantimpres atau DPA (Dewan Pertimbangan Agung) melekat ke institusinya sebagai Wantimpres atau DPA yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan," papar Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan supaya jumlah anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dibuat tanpa batasan dinilai buat mengakomodir koalisi pendukung pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Hal itu salah satu yang dibahas dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan usulan penambahan jumlah anggota Wantimpres dalam revisi beleid itu harus dilihat dari pandangan politik.

"Koalisi pendukung pemerintah akan sangat besar, setelah Nasdem dan PKB masuk. Presiden baru butuh space untuk menampung mereka," kata Jannus saat dihubungi pada Sabtu (13/7/2024).

Jannus menilai cara memperbesar jumlah anggota Wantimpres sama saja dengan menambah jumlah kementerian buat mengakomodasi jatah bagi koalisi pendukung pemerintahan Prabowo yang bertambah.

"Sementara membuat kabinet menjadi 40 lebih membutuhkan revisi UU. Maka salah satu jalan adalah memperbesar kapasitas kursi lembaga seperti Wantimpres," ucap Jannus.

Akan tetapi, lanjut Jannus, pengaruh Wantimpres dalam pemerintahan Prabowo mendatang dinilai tak terlampau besar meski jumlah anggotanya ditambah.

"Logikanya, mau dipasang 100 orang pun di dalamnya, posisinya tetap sebagai pemberi pertimbangan, tak lebih, karena wewenang Wantimpres atau DPA (Dewan Pertimbangan Agung) melekat ke institusinya sebagai Wantimpres atau DPA yang bertugas memberikan nasehat dan pertimbangan," papar Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ide menempatkan tokoh-tokoh bangsa seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada pemerintahan mendatang dinilai penting sebagai penyeimbang internal pemerintahan mendatang.

Selain itu, usulan itu juga dianggap tepat supaya SBY bisa menyampaikan saran kepada pemerintahan mendatang tetap berada dalam koridor demokrasi.

Wacana itu muncul jauh-jauh hari sebelum rencana revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diterima Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menurut pengamat politik Jannus TH Siahaan, saat SBY memerintah dalam 2 periode yakni 2004-2009 dan 2009-2014, dia mencoba menjadi pemimpin yang demokratis.

Maka dari itu dia menilai tokoh seperti SBY patut dimasukkan sebagai anggota Wantimpres pada pemerintahan mendatang, buat mengingatkan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dalam menjalankan negara.

"Menurut saya, publik harus mendukung orang seperti SBY untuk duduk di lembaga tersebut, untuk menjadi pemberi 'counternarrative' kepada presiden baru, agar tidak bertindak dan bersikap terlalu jauh di luar rambu-rambu demokrasi yang ada, sebagaimana dikhawatirkan oleh banyak pihak," kata Jannus saat dihubungi pada Sabtu (13/7/2024).

Jannus mengatakan, masa pemerintahan SBY selama 2 periode membuktikan dia memberi ruang kepada oposisi buat menyampaikan pendapat dan kritik secara konstruktif.

"Pengalaman SBY sepuluh tahun menjalankan pemerintahan secara cukup demokratis akan sangat berarti bagi publik karena berkemungkinan besar akan dijadikan bahan pertimbangan oleh SBY kepada presiden baru nanti," ujar Jannus.

Jannus mengatakan, usul perubahan nama Wantimpres menjadi DPA memperlihatkan Prabowo membutuhkan simbol dukungan politik dari mantan-mantan presiden yang terlembagakan secara legal dalam pemerintahannya mendatang.

Menurut dia, Prabowo sangat membutuhkan dukungan politik secara simbolis buat mengesankan pemerintahannya mendatang kuat secara politik.

Simbol kekuatan itu, kata Jannus, karena pemerintahan terlihat didukung oleh koalisi besar di satu sisi dan mendapat sokongan secara personal oleh mantan-mantan presiden negeri.

"Secara teknis, Prabowo membutuhkan 'dukungan keroyokan' dari SBY dan Jokowi untuk menghadapi kemungkinan resistensi keras dari oposisi, yakni PDIP," ucap Jannus.

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) diputuskan dibawa ke dalam rapat paripurna untuk disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI.

Keputusan itu disepakati sembilan fraksi DPR dalam rapat pleno atau pengambilan keputusan yang digelar Badan Legislatif (Baleg) DPR RI pada Selasa (9/7/2024).

Padahal, dilansir dari laman resmi DPR RI, revisi UU Wantimpres tidak masuk dalam program legislasi nasional prioritas (Prolegnas) 2020-2024.

Ketua Baleg DPR RI Supratman Andi Agtas mengungkapkan, ada beberapa poin perubahan dalam draf RUU Wantimpres.

Pertama, nomenklatur Wantimpres disepakati diubah menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Namun, Supratman memastikan bahwa tidak ada perubahan fungsi dari Wantimpres ke DPA.

Sebagaimana diketahui, DPA yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbagan kepada Presiden, dihapuskan dengan Keputusan Presiden Nomor 135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.

Setelah amendemen keempat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Penghapusan DPA saat itu dilakukan sebagai buntut dari berubahnya sistem pemerintahan menjadi sistem parlementer.

Akan tetapi, keberadaan DPA akhirnya digantikan oleh dewan pertimbangan yang ditempatkan melekat di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan pertimbangan itu adalah Wantimpres.

Dengan kata lain, tidak sejajar dengan presiden sebagaimana terjadi pada masa DPA.

Perubahan kedua terkait jumlah keanggotaan. Dalam UU Wantimpres diatur jumlah anggota mencapai delapan orang.

Menurut Supratman, dalam draf RUU Wantimpres, jumlah anggota DPA bakal disesuaikan dengan keputusan presiden terpilih. Hal itu guna mendapatkan orang-orang terbaik sebagai pemberi pertimbangan kepada presiden kelak.

Perubahan ketiga menyangkut soal syarat-syarat untuk menjadi anggota DPA. Supratman mengatakan, revisi UU Wantimpres tersebut menyangkut soal kelembagaan.

Menurut dia, mereka yang akan menduduki posisi DPA pun tetap berstatus pejabat negara sebagaimana anggota Wantimpres.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (RUU Wantimpres) menjadi nomenklatur Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dinilai menyalahi konstitusi RI. Pakar hukum tata negara Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menilai, langkah itu juga bertentangan dengan semangat reformasi.

Pasalnya, dalam Bab 4 UUD 1945 hasil amandemen menghapus DPA. Hasil diskusi dari para pelaku perubahan UUD 1945, kata Feri, penghapusan itu dibangun untuk mengefisiensi dan mengefektifkan pemurnian sistem presidensial.

"Oleh karena itu DPA dihapuskan dan presiden melalui UU akan diberikan wewenang untuk membentuk Wantimpres yang berada di bawah kuasa presiden atau bagian staf presiden di Istana Negara," kata Feri ketika dihubungi wartawan dikutip di Jakarta, Sabtu (13/7/2024).

Feri menyoroti usulan perubahan RUU Wantimpres yang terkesan janggal. Apalagi, perubahan RUU Wantimpres dilakukan saat mendekati akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Karenanya kuat dugaan Presiden Jokowi menghendaki jabatan sebagai ketua DPA, sehingga kemudian melakukan perubahan yang menyebabkan tidak lagi DPA berada di bawah kewenangan presiden, tetapi ada di lembaga sendiri atau negara baru," kata Feri.

Karena itu, menurut Feri, usulan DPA yang digulirkan Baleg DPR tidak sesuai dengan UUD 1945, dan cenderung melanggar serta bertentangan terhadap konstitusi. "Semestinya presiden harus menyadari bahwa ini tidak elok hanya sekadar mengejar jabatan ketika sedang berakhir, lalu membuat lembaga baru. Dan bagi presiden terpilih ini juga berbahaya karena presiden tidak lagi dimurnikan kekuasaannya," ujar Feri.

Merujuk hal itu, Feri menilai, langkah politis Jokowi pada akhir masa jabatannya sangat bertentangan dengan UUD 1945. Apalagi, sambung dia, usulan Jokowi mengubah UU bertabrakan satu sama lain terhadap konstitusi.

Pakar hukum tata negara lainnya Aan Eko menilai, usulan DPR soal RUU Wantimpres menjadi DPA bertentangan dengan semangat reformasi. Keberadaan Wantimpres di bawah presiden saat ini, kata Aan, sudah sesuai dengan cita-cita membangun negara hukum.

Tanggapan Puan...