REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron pantas dipidanakan. Alasannya, Ghufron baru saja terbukti bersalah melakukan pelanggar etik.

Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha meyakini kasus etik yang menjerat Ghufron layak dikembangkan ke arah pidana. Putusan etik ini mengungkap fakta-fakta penting termasuk tindakan Nurul Ghufron menghubungi pejabat Kementan pada saat KPK menangani kasus mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Ghufron terbukti bersalah memakai pengaruh sebagai Wakil Ketua KPK guna kepentingan pribadi berupa membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian berinisial ADM dari Jakarta ke Malang. Saat itu, Ghufron mengontak mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo supaya proses pemindahan ADM dipercepat.

Padahal pada saat yang sama, Kasdi merupakan terdakwa dalam perkara pemerasan yang dijerat bersama SYL. Kasus itu diusut oleh KPK.

"Hubungan yang terjadi dengan pihak berperkara pada proses penyidikan sesuai Pasal 36 junto Pasal 65 UU KPK. Artinya putusan etik ini menjadi bukti permulaan proses penyelidikan yang harus dilakukan," kata Praswad dalam keterangannya, Sabtu (6/9/2024).

Praswad mendorong aparat penegak hukum tidak mendiamkan potensi pelanggaran pidana yang dilakukan Ghufron.

"KPK, Kepolisian dan bahkan Kejaksaan Agung harus segera memulai proses penyelidikan dan penyidikan pada kasus ini," ujar Praswad.

Atas dasar itulah, Praswad meyakini Ghufron layak dicoret dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2024–2029. Sebab Ghufron berpeluang diselidiki dalam perkara pidana.

"Dan jika proses penegakan hukum dimulai, maka Nurul Ghufron akan tersandera dengan potensi pidana, sehingga menjadi mustahil bagi dirinya memimpin KPK dengan independen di masa yang akan datang," ujar Praswad.

Sebelumnya, Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Ghufron dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji 20 persen selama enam bulan oleh Dewas KPK.

Ghufron dinilai terbukti menyalahgunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Para mantan pegawai KPK yang tergabung dalam IM57+ Institute menilai Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron layak dicoret dari seleksi calon pimpinan KPK periode 2024–2029. Sebab, Ghufron baru saja terbukti bersalah melanggar etik.

Ketua IM57+ Institute, M Praswad Nugraha memandang dasar putusan etik ini menjadi bukti tidak terbantahkan untuk mendiskualifikasi Nurul Ghufron dalam proses seleksi Capim KPK.

"Putusan etik ini mengungkap fakta-fakta penting termasuk tindakan Nurul Ghufron yang menghubungi pejabat Kementan pada saat KPK menangani kasus mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL)," kata Praswad kepada wartawan, Jumat (6/9/2024).

Ghufron terbukti bersalah memakai pengaruh sebagai Wakil Ketua KPK guna kepentingan pribadi berupa membantu mutasi ASN di Kementerian Pertanian berinisial ADM dari Jakarta ke Malang. Saat itu, Ghufron mengontak mantan Sekjen Kementan Kasdi Subagyo supaya proses pemindahan ADM dipercepat.

Padahal di saat yang sama, Kasdi ialah terdakwa dalam perkara pemerasan yang dijerat bersama SYL. Kasus itu diusut oleh KPK.

"Dengan adanya putusan etik yang menyatakan bahwa Nurul Ghufron telah melanggar kode etik, harus menjadi dasar bagi Pansel Capim KPK untuk mendiskualifikasi Nurul Ghufron," kata Praswad.

Apabila Pansel tidak menggugurkan Nurul Ghufron maka menurut Praswad percuma dilakukan serangkaian seleksi untuk menghimpun berbagai informasi mengenai calon pimpinan KPK. Sebab publik pasti akan pesimis terhadap hasil seleksinya.

"Tindakan tetap mempertahankan Nurul Ghufron akan membangun skema bahwa benar proses seleksi dilakukan hanya untuk formalitas belaka," ujar Praswad.

Praswad juga mengingatkan pimpinan KPK wajib berkepribadian luhur. Sehingga sosok pelanggar etik tak layak duduk di kursi pimpinan KPK.

"Sosok Capim KPK yang melanggar etik bahkan saat dia sedang menjabat sebagai Pimpinan KPK niscaya ke depannya akan menghasilkan berbagai potensi keputusan dan tindakan yang melanggar etik pula," ujar Praswad.

Sebelumnya, Nurul Ghufron terbukti melanggar kode etik dan pedoman perilaku. Ghufron dijatuhi sanksi sedang berupa teguran tertulis dan pemotongan gaji 20 persen selama enam bulan oleh Dewas KPK.

Ghufron dinilai terbukti menyalangunakan pengaruh untuk kepentingan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Dewan Pengawas Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku KPK.

Nurul Ghufron mengaku pasrah atas sanksi etik yang dijatuhkan kepadanya oleh Dewas KPK. Ghufron tak bisa berkomentar banyak soal masa depannya dalam seleksi calon pimpinan KPK periode 2024–2029.

Pasalnya, Ghufron sudah lolos ke tahap 40 besar seleksi capim KPK. Ghufron merasa urusan itu merupakan kewenangan Pantia Seleksi (Pansel) Capim KPK.

"Saya pasrahkan kepada Pansel saja. Jadi, saya tidak dalam kewenangan untuk menjawab. Biar pansel secara otoritasnya mempertimbangkan sendiri," kata Ghufron setelag mengikuti sidang putusan pembacaan etik Dewas KPK di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (6/9/2024).

Ghufron meyakini Pansel Capim KPK punya banyak informasi guna memilih pimpinan KPK. Sehingga, Ghufron masih tetap percaya diri dalam seleksi itu.

"Saya tetap confident bahwa penilaian dari pansel bagaimana, sekali lagi saya menjaga independensi beliau untuk tentu menampung semua informasi tentang profil saya," ujar Ghufron.

Walau demikian, Ghufron keukeuh merasa tak bersalah karena bantuan yang diberikannya kepada PNS di Kementerian Pertanian (Kementan) telah kedaluwarsa. Pasalnya, bantuan itu diberikannya pada Maret 2022.

"Peristiwanya pada saat itu Maret 2022. Sebagaimana Pasal 23, itu dinyatakan daluarsa selama 1 tahun. Tapi sekali lagi dipertimbangkan oleh majelis tadi tentang daluarsa juga tidak diterima," ujar Ghufron.