Bisnis.com, JAKARTA – Staf Khusus Presiden di Bidang Hukum Dini Purwono angkat bicara mengenai permintaan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mengirimkan hasil seleksi calon pimpinan (capim) KPK ke DPR.

Dia mengatakan meskipun alasan MAKI didasari karena Jokowi berpotensi melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022, tetapi upaya menggugat Presiden ke PTUN jika tetap menyetor nama-nama capim KPK adalah tindakan yang keliru.

Penyebabnya, masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK yang sedang menjabat pada saat ini akan berakhir pada 20 Desember 2024. Sehingga, apabila pembentukan pansel harus menunggu presiden yang baru diangkat pada 20 Oktober 2024, maka secara logika tidak akan cukup waktu bagi pansel untuk bekerja.

“Dengan demikian pansel memang harus dibentuk oleh presiden yang sedang menjabat pada saat ini agar memberikan waktu yang cukup sehingga pansel tidak tergesa-gesa dalam melaksanakan tugasnya dan dapat menjaring nama yang kredibel untuk menduduki posisi pimpinan dan Dewas KPK,” ujarnya kepada wartawan melalui pesan teks, Kamis (3/10/2024).

Lebih lanjut, dia pun menekankan bahwa secara substansi tidak ada masalah siapa yang akan menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan Dewas KPK ke DPR.

Menurutnya, entah Presiden Jokowi atau Presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto sekalipun yang menyerahkan tidak melanggar substansi dan akan sesuai proses seleksi pansel.

“Proses penyerahan nama ke DPR sifatnya hanya administratif mengingat nama-nama sudah diseleksi dan diumumkan oleh pansel,” ucapnya.

Apalagi, kata Dini bahwa perlu diperhatikan jangka waktu penyerahan nama calon pimpinan dan Dewas KPK ke DPR sudah diatur dalam UU KPK, yaitu maksimal 14 hari kerja sejak pansel menyerahkan nama kepada Presiden.

“Jadi penyerahan nama-nama oleh Presiden ke DPR adalah semata mata pelaksanaan amanah UU agar tidak melewati batas waktu maksimal yang sdh ditentukan,” pungkas Dini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyatakan, proses pembentukan panitia seleksi (Pansel) hingga seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah sejak awal.

Hal ini didasari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama, yang menyebutkan bahwa seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Koordinator MAKI Boyamin Saiman mengatakan, dengan putusan MK itu, maka proses rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 hanya bisa dilakukan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

"Betul, tidak sah sejak awal. Yang berhak bikin pansel dan serahkan nama calon ke DPR adalah Prabowo," kata Boyamin saat dikonfirmasi Kompas.com, Rabu (2/10/2024).

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang dimaksud Boyamin tercantum dalam laman resmi MK.

Dalam putusan itu, MK mengabulkan gugatan Nurul Ghufron dan mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 tahun menjadi 5 tahun.

Pada halaman 118 lembar putusan, MK juga menjelaskan pertimbangan mengubah lama masa jabatan itu, yakni agar seleksi calon pimpinan KPK cukup dilakukan sekali oleh pemerintah sesuai periodesasi 5 tahunan.

MK pun menulis dalam putusannya itu bahwa seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode 2024-2029.

Berdasarkan putusan MK itu, Boyamin menilai proses seleksi yang sudah berjalan oleh pansel bentukan Jokowi tidak sah.

"Presiden Jokowi dilarang mengirimkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Dewas KPK kepada DPR karena menjadi kewenangan Presiden periode 2024-2029 ( Prabowo Subianto). Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112 / PUU-XX/ 2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya.

Boyamin mengatakan, MAKI akan mengajukan surat somasi atau teguran kepada Presiden Jokowi untuk tidak menyerahkan hasil Pansel Calon Pimpinan KPK dan Calon Dewas KPK kepada DPR.

Apabila somasi/teguran ini diabaikan, MAKI akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat presiden kepada DPR.

"Sisi lain kami juga akan berkirim surat untuk menolak surat presiden Jokowi dikarenakan yang berwenang adalah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2024," ucap dia.

Sebelumnya, Pansel KPK telah menyeleksi ratusan nama dan mengumumkan 10 nama calon pimpinan dan calon dewas KPK.

Adapun 10 nama itu telah diberikan kepada Presiden Joko Widodo di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Selasa (1/10/2024) siang.

"Sekitar pukul 12.30 tadi (kami) diterima oleh Bapak Presiden untuk menyerahkan hasil akhir dari pada seleksi calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK," kata Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Selasa (1/10/2024).

Nantinya, Jokowi bakal menyerahkan 10 nama itu kepada DPR RI untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test).

Berikut ini 10 nama calon pimpinan yang bakal diserahkan ke DPR RI

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Djoko Poerwanto

4. Fitnah Rohcahyanto

5. Ibnu Basuki Widodo

6. Ida Budhiati

7. Johanis Tanak

8. Michael Rolandi Cesnanta Brata

9. Poengky indarti

10. Setyo Budiyanto

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilarang untuk mengirimkan nama calon pimpinan dan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke DPR.

Orang tua Almas Tsaqibbirru yang juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyebut penyerahan masing-masing 10 nama calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) KPK ke DPR dari Panitia Seleksi (Pansel), sudah merupakan kewenangan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Menurut Boyamin, Prabowo yang nantinya berwenang untuk menyerahkan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK 2024-2029 ke DPR kendati Pansel telah menyerahkannya ke Jokowi, Selasa (1/10/2024).

"Dasar pelarangan ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi No.112/PUU-XX/2022 halaman 118 alenia pertama," ujarnya melalui keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Untuk diketahui, putusan MK yang dimaksud Boyamin berkaitan dengan permohonan uji materi terhadap Undang-undang (UU) No.19/2019 tentang KPK. Permohonan uji materi itu diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait dengan periode jabatan pimpinan lembaga antirasuah.

Dalam putusan MK No.112/PUU-XX/2022 itu, hakim konstitusi menuturkan bahwa jika menggunakan skema masa jabatan pimpinan KPK lima tahun, maka seleksi atau rekrutmen pimpinan KPK dilakukan hanya satu kali oleh Presiden dan DPR periode 2019-2024.

"Sedangkan seleksi atau rekrutmen untuk pengisian jabatan pimpinan KPK Periode 2024-2029 akan dilakukan oleh Presiden dan DPR periode berikutnya (Periode 2024-2029)," demikian bunyi putusan MK itu.

Saat ini, Presiden Jokowi sudah memasuki masa akhir jabatannya. Prabowo, yang memenangkan Pemilu 2024, akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang atau 18 hari lagi. DPR periode 2024-2029 juga sudah dilantik.

Dengan demikian, Boyamin menyebut akan mengajukan surat somasi atau teguran kepada Jokowi untuk tidak menyerahkan hasil seleksi calon pimpinan dan dewas ke DPR.

"Apabila somasi/teguran ini diabaikan maka Kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk membatalkan surat presiden kepada DPR. Sisi lain Kami juga akan berkirim surat untuk menolak surat Presiden Jokowi dikarenakan yang berwenang adalah Presiden Prabowo Subianto setelah dilantik tanggal 20 Oktober 2024," pungkasnya.

Untuk diketahui, Presiden Jokowi telah menerima 10 nama calon pimpinan dan 10 calon dewas KPK yang telah selesai diseleksi oleh Pansel. Penyerahan itu dilakukan di Bandara Halim Perdana Kusumah, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) menyerahkan 10 nama capim dan dewas lembaga antirasuah kepada Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Insya Allah diserahkan hari ini," kata Ketua Pansel KPK Yusuf Ateh dilansir dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Yusuf menyampaikan penyerahan nama-nama calon pimpinan dan dewas KPK dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta sebelum Jokowi melalukan kunjungan kerja (kuker) ke beberapa daerah.

Sebelumnya diberitakan, Pansel KPK telah menuntaskan sesi wawancara terhadap 40 peserta capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Sebanyak 40 peserta itu sebelumnya telah lulus profil asesmen dan kemudian mengikuti sesi wawancara yang telah berlangsung sejak Selasa (17/9) hingga Jumat (20/9) di Aula Serbaguna Gedung 3, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta.

Dikutip dari laman setneg.go.id sesi wawancara merupakan tahapan terakhir dalam proses seleksi capim dan dewas KPK periode 2024—2029.

Selanjutnya, pansel akan menilai dan menentukan sepuluh nama capim KPK dan sepuluh nama calon dewas KPK untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan selanjutnya oleh Presiden akan diserahkan ke DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA - Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) telah menyelesaikan tahapan terakhir seleksi calon pimpinan dan dewan pengawas (dewas) periode 2024-2029, Jumat (20/9/2024).

Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menjelaskan bahwa nantinya masing-masing 10 besar calon pimpinan dan dewas KPK akan diserahkan ke Presiden.

Ateh menyebut 10 besar nama calon pimpinan KPK akan dites lagi oleh DPR melalui uji kepatutan dan kelayakan, atau fit and proper test. Sementara itu, nama-nama calon Dewas akan ditetapkan oleh Presiden.

"Langsung ke Presiden kalau Dewas. Presiden yang memilih," ujarnya kepada wartawan di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Pria yang juga menjabat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu juga mengungkap, nantinya Presiden 2024-2029 yang akan memilih lima orang Dewas KPK.

Seperti diketahui, Prabowo Subianto merupakan Presiden terpilih 2024 yang nantinya akan melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo pada 20 Oktober mendatang.

"Presiden yang baru [yang akan memilih lima orang Dewas KPK]," ungkap Ateh.

Adapun tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewas KPK diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.4/2020. Pasal 4 mengatur bahwa ketua dan anggota Dewas KPK diangkat dan ditetapkan oleh Presiden, dengan sebelumnya membentuk panitia seleksi (pansel).

Kemudian, pasal 7 ayat (9) mengatur bahwa nama-nama calon anggota Dewas yang telah dipilih pansel disampaikan kepada Presiden. Nantinya, Presiden menyampaikan nama-nama calon Dewas kepada DPR untuk dikonsultasikan.

"Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selesai dilaksanakan," demikian bunyi pasal 8 ayat (2).

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menggelar tes wawancara, Rabu (18/9/2024). Salah satu peserta yang ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Pimpinan KPK petahana itu ditanya soal tindak lanjut sebanyak 150 laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pihak yang memberikan pertanyaan kepada Johanis tidak lain dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang juga menjabat sebagai anggota Pansel KPK. Dia menyebut pihaknya telah menyerahkan 150 LHA dan LHP ke KPK, namun tidak ditindaklanjuti.

"Sementara HA [hasil analisis] dan HP [hasil pemeriksaan] kami tidak ditindaklanjuti. Ini angkanya bisa ratusan bahkan ribuan triliun [rupiah] mungkin, kasus ini?," tanya Ivan kepada Johanis di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Johanis lalu menyebut seluruh laporan PPATK yang disampaikan ke lembaganya didisposisikan ke Deputi Penindakan untuk diteliti lebih lanjut.

Setelah itu, nantinya Deputi akan melaporkannya ke pimpinan apabila LHA maupun LHP PPATK itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Ivan pun lalu berpesan agar nantinya Johanis, apabila terpilih menjadi pimpinan KPK, agar mengoptimalkan sumber daya lembaganya untuk menyelesaikan seluruh LHA dan LHP yang diterima.

Johanis, yang saat ini merupakan pimpinan KPK 2019-2024, berjanji akan meminta perkembangan tindak lanjut atas laporan-laporan PPATK itu.

"Saya berharap nantinya, apa yang Bapak sampaikan laporan-laporan itu akan kami sampaikan lagi bahwa ini sudah ditindaklanjuti atau ini tidak ditindaklanjuti karena apa alasannya," ujar Johanis.

Untuk diketahui, Johanis menjadi satu-satunya pimpinan KPK petahana yang lolos ke tahap wawancara dengan jumlah peserta 20 besar. Setelah seleksi ini, Pansel KPK akan memilih 10 besar nama calon pimpinan dan dewas KPK untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 calon pimpinan dan dewas KPK itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK menggelar tes wawancara, Rabu (18/9/2024). Salah satu peserta yang ikut dalam seleksi calon pimpinan KPK yakni Wakil Ketua KPK Johanis Tanak.

Pimpinan KPK petahana itu ditanya soal tindak lanjut sebanyak 150 laporan hasil analisis (LHA) dan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diserahkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Pihak yang memberikan pertanyaan kepada Johanis tidak lain dari Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, yang juga menjabat sebagai anggota Pansel KPK. Dia menyebut pihaknya telah menyerahkan 150 LHA dan LHP ke KPK, namun tidak ditindaklanjuti.

"Sementara HA [hasil analisis] dan HP [hasil pemeriksaan] kami tidak ditindaklanjuti. Ini angkanya bisa ratusan bahkan ribuan triliun [rupiah] mungkin, kasus ini?," tanya Ivan kepada Johanis di kantor Kementerian Sekretariat Negara (Setneg), Jakarta, Rabu (18/9/2024).

Johanis lalu menyebut seluruh laporan PPATK yang disampaikan ke lembaganya didisposisikan ke Deputi Penindakan untuk diteliti lebih lanjut.

Setelah itu, nantinya Deputi akan melaporkannya ke pimpinan apabila LHA maupun LHP PPATK itu terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Ivan pun lalu berpesan agar nantinya Johanis, apabila terpilih menjadi pimpinan KPK, agar mengoptimalkan sumber daya lembaganya untuk menyelesaikan seluruh LHA dan LHP yang diterima.

Johanis, yang saat ini merupakan pimpinan KPK 2019-2024, berjanji akan meminta perkembangan tindak lanjut atas laporan-laporan PPATK itu.

"Saya berharap nantinya, apa yang Bapak sampaikan laporan-laporan itu akan kami sampaikan lagi bahwa ini sudah ditindaklanjuti atau ini tidak ditindaklanjuti karena apa alasannya," ujar Johanis.

Untuk diketahui, Johanis menjadi satu-satunya pimpinan KPK petahana yang lolos ke tahap wawancara dengan jumlah peserta 20 besar. Setelah seleksi ini, Pansel KPK akan memilih 10 besar nama calon pimpinan dan dewas KPK untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 calon pimpinan dan dewas KPK itu akan menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.

JAKARTA, investor.id - Mantan juru bicara (jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi menjalani seleksi tes wawancara KPK di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Saat tes, Johan Budi diwawancarai terkait dengan independensinya jika terpilih nanti.

Johan Budi menceritakan, dirinya banyak mendapat pertanyaan mengapa dirinya yang semula menjadi bagian KPK masuk ke dunia politik. Dia pun ditanya sikap dan independensinya saat bekerja sebagai pimpinan KPK. 

Ditegaskan Johan, dirinya sudah resmi mengundurkan diri sebagai anggota DPR dan sedang menunggu surat Keputusan Presiden (Keppres). Selain itu, dia juga telah mendapatkan surat keterangan tidak lagi menjadi anggota PDI-P dari Megawati Soekarnoputri

"Sekarang status saya naik tingkat kalau kemarin wakil rakyat, sekarang saya jadi rakyat," tutur Johan  usai tes di Kemensetneg, Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Johan menjadi capim terakhir pada sesi pertama tes wawancara Selasa (17/9/2024). Rangkaian tes wawancara Johan dilakukan secara terbuka dan bisa dilihat awak media.

Padahal sebelumnya, pansel menggelar tes wawancara 9 orang capim secara tertutup. Ketua pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh menuturkan hal ini dilakukan agar pertanyaan wawancara tidak bocor ke peserta selanjutnya.

"Bukan, saya itu awalnya undang 40 orang itu dari LSM, Perguruan Tinggi dan sebagainya. Terus saya lihat kok belum penuh, tadi saya pikir kalau ada wartawan makin penuh tapi akhirnya ya udah wartawan masuk aja, yang penting jangan disiarkan live (langsung) soalnya kan yang besok jadi enggak adil kan, jadi udah belajar-belajar," ujar Muhammad Yusuf Ateh saat dikonfirmasi di lokasi.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi alias Pansel Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 20 nama orang yang lolos tahap penilaian profil. Namun demikian, sangat sedikit unsur masyarakat sipil yang lolos dalam seleksi tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Alasan Pensel Capim KPK

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho

Bisnis.com, JAKARTA -- Panitia Seleksi alias Pansel Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengumumkan 20 nama orang yang lolos tahap penilaian profil. Namun demikian, sangat sedikit unsur masyarakat sipil yang lolos dalam seleksi tersebut.

Berdasarkan catatan Bisnis, unsur penegak hukum cukup mendominasi 20 orang capim KPK yang dinyatakan lolos ke seleksi tahap berikutnya. Mereka terdiri dari pejabat petahana KPK, Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK, Kepolisian, Kejaksaan Agung (Kejagung) serta Mahkamah Agung (MA).

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkritik 20 calon pimpinan (capim) lembaga tersebut yang dipilih oleh Panitia Seleksi (Pansel) karena kurang adanya representasi unsur masyarakat.

Ketua sementara KPK Nawawi Pomolango menjelaskan bahwa pimpinan KPK seharusnya diisi oleh unsur pemerintah dan masyarakat. Hal itu diamanatkan oleh Undang-undang (UU) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU Tipikor, pasal 43 ayat (3).

Nawawi lalu menilai 20 besar capim KPK hasil seleksi penilaian profil yang belum lama ini diumumkan oleh pansel tidak sesuai dengan amanat UU Tipikor itu.

"Saya khawatir jangan-jangan pasal ini belum dibaca oleh pansel. Pasal ini penting untuk komposisi siapa capim nanti yang akan terpilih itu harus ada unsur pemerintah dan masyarakat," ujarnya kepada wartawan, dikutip Senin (16/9/2024).

Pimpinan KPK dari unsur hakim itu mengingatkan pentingnya kehadiran unsur masyarakat dalam pimpinan KPK. Kendati tidak disyaratkan berapa, namun Nawawi mengingatkan agar calon pimpinan KPK tidak didominasi oleh unsur pemerintah.

"Jangan sampai pansel memilih orang-orang pemerintahan semua tanpa ada unsur masyarakat," tuturnya.

Alasan Pensel Capim KPK

Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas (Pansel) KPK Muhammad Yusuf Ateh memaparkan, 20 nama calon pimpinan KPK itu disaring dari 40 peserta yang sebelumnya menjalani profile assessment pada 28–29 Agustus. Sebanyak 20 dari 40 peserta seleksi calon dewan pengawas (dewas) juga disaring melalui seleksi tersebut.

Ateh menyebut penilaian dilakukan oleh penyedia jasa eksternal, evaluasi sembilan orang anggota pansel KPK serta masukan dari instansi hingga masyarakat.

"Dari jumlah peserta profil assessment tersebut yang dinyatakan lulus masing-masing untuk calon pimpinan ada 20 orang dan dewan pengawas ada 20 calonnya," katanya pada konferensi pers, Rabu (11/9/2024).

Selanjutnya, peserta yang dinyatakan lulus diwajibkan mengikuti seleksi tahap berikutnya yakni wawancara dan tes kesehatan Jasmani Rohani pada 17 dan 18 September untuk calon pimpinan, sedangkan 19-20 September untuk calon dewas.

Ke depan, para peserta seleksi calon pimpinan maupun dewas KPK nantinya akan disaring hingga 10 orang untuk diserahkan ke Presiden.

Kemudian, 10 orang tersebut akan menjalani seleksi hingga uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR.

Sebelumnya, terdapat 40 nama peserta calon pimpinan KPK yang menjalani tes penilaian profil. Misalnya, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron hingga mantan Menteri ESDM Sudirman Said. Namun, keduanya masuk ke dalam 20 orang peserta yang juga tidak lolos.

Berikut nama-nama calon pimpinan KPK yang dinyatakan lolos seleksi tahap penilaian profil:

1. Agus Joko Pramono

2. Ahmad Alamsyah Saragih

3. Didik Agung Widjanarko

4. Djoko Poerwanto

5. Fitroh Rohcahyanto

6. Harli Siregar

7. I Nyoman Wara

8. Ibnu Basuki Widodo

9. Ida Budhiati

10. Johan Budi Sapto Pribowo

11. Johanis Tanak

12. Michael Rolandi Cesnanta Brata

13. Muhammad Yusuf

14. Pahala Nainggolan

15. Poengky Indarti

16. Sang Made Mahendrajaya

17. Setyo Budiyanto

18. Sugeng Purnomo

19. Wawan Wardiana

20. Yanuar Nugroho

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait syarat usia calon pimpinan (capim) komisi antirasuah. Gugatan itu sebelumnya diajukan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan rekan.

“Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/9).

Pada perkara ini, Novel Baswedan meminta MK memasukkan frasa tambahan ke dalam Pasal 29 huruf e UU KPK. Novel ingin pegawai KPK yang berpengalaman menjalankan fungsi utama KPK juga dapat mendaftarkan diri sebagai calon pimpinana.

Novel dan rekan meminta agar pasal yang ada dimaknai menjadi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK atau berpengalaman sebagai pegawai KPK yang menjalankan fungsi utama KPK, yaitu pencegahan atau penegakan hukum tindak pidana korupsi sekurang-kurangnya selama satu periode masa jabatan pimpinan KPK, atau paling tinggi berusia 65 (enam puluh lima) tahun.”

Dalam gugatannya, Novel mendalilkan pembatasan usia 50 tahun dapat mengakibatkan hilang dan berkurangnya peluang mendapatkan capim KPK yang mumpuni. Menurut dia, banyak warga negara Indonesia berusia di bawah 50 tahun yang mempunyai kualifikasi maupun kemampuan menjadi pimpinan KPK.

Menanggapi dalil tersebut MK menyatakan, belum adanya kesempatan para pemohon untuk mendaftar capim KPK pada periode saat ini, tidak serta merta menutup upaya perbaikan lembaga KPK. “Mahkamah berpendapat bahwa perbaikan lembaga KPK dapat dilakukan dengan proses seleksi yang menghasilkan calon pimpinan yang lebih baik, berintegritas, memiliki kompetensi yang andal, serta teruji independensinya,” ucap Suhartoyo.

Menurut MK, sembari menunggu momentum para pemohon memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai capim KPK, Novel dan rekan tetap dapat berkontribusi untuk pemberantasan tindak pidana korupsi melalui peran serta masyarakat. MK pun menegaskan bahwa penentuan batasan usia dalam suatu undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.

Suhartoyo mengatakan tidak adanya pelanggaran batasan kebijakan hukum terbuka dalam perkara yang dimohonkan Novel dan rekan. Selain itu, ketentuan syarat usia yang dipersoalkan juga dinilai tidak menimbulkan problematika kelembagaan.

Lebih lanjut, MK menilai, permasalahan yang dihadapi KPK saat ini tidak berkorelasi langsung dengan syarat usia capim KPK. Menurut MK, jika permasalahan KPK seperti yang didalilkan Novel benar, maka hal itu lebih berkaitan dengan komitmen dan integritas, baik secara personal pimpinan KPK maupun secara kelembagaan.

“Dengan mengubah batas syarat paling rendah usia calon pimpinan KPK, menjadi lebih rendah atau menjadi lebih tinggi, menurut Mahkamah tidak akan serta-merta mengakibatkan bertambahnya jumlah pendaftar yang berintegritas atau berkurangnya jumlah pendaftar yang berintegritas,” ujar Suhartoyo lagi. .

Satu Hakim Dissenting Opinion

Atas alasan tidak ada dampak signifikan atas permohonan, MK menyatakan dalil permohonan Novel Baswedan dan rekan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Namun, Hakim Konstitusi Arsul Sani memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

Arsul menilai, seharusnya MK mengabulkan sebagian permohonan tersebut. Pasal 29 huruf e UU KPK yang diuji Novel dkk., sejatinya telah dimaknai dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022. Menurut Arsul atas dasar permohonan Novel ditolak, maka pasal tersebut tetap berbunyi “Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.”

Menanggapi putusan MK, Novel mengatakan dapat menerima. Kendati permohonannya ditolak, Novel menyoroti pertimbangan MK. Menurut dia, MK peduli dan jeli dalam memutus perkara yang ia ajukan, mengingat adanya penegasan dari MK bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh terlalu sering mengubah syarat usia pejabat publik.

Adapun perkara diajukan oleh 12 orang pemohon yang merupakan mantan pegawai KPK, yakni Novel Baswedan, Mochamad Praswad Nugraha, Harun Al Rasyid, Budi Agung Nugroho, Andre Dedy Nainggolan, Herbert Nababan, Andi Abd Rachman Rachim, Rizka Anungnata, Juliandi Tigor Simanjuntak, March Falentino, Farid Andhika, dan Waldy Gagantika.

Panitia Seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) mengumumkan nama calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK pada Rabu (11/9). Terdapat 20 nama Capim dan juga 20 Cadewas KPK yang dinyatakan lolos tahapan profile assessment.

Seiring dengan pengumuman nama oleh pansel, sejumlah kalangan melayangkan kritikan. Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menilai Pansel dinilai tak transparan dalam setiap proses penyeleksian.

Menurut Julius pansel seharusnya terbuka dan tak mengambil perspektif kekuasaan. Ia menilai panitia seleksi harus bisa bersika kritis dalam penentuan nama-nama yang lolos dengan tidak menggunakan perspektif kekuasaan.

"Dia harus melihat pada akar persoalan mulai dari kebijakan revisi UU KPK yang korup, seleksi yang tidak terbuka sampai sekarang tidak ada timeline-nya," kata Julius dalam dialog bertajuk ''Darurat Demokrasi, KPK dalam Cengkraman' yang digelar Transparency International Indonesia, di Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Lebih jauh ia mengatakan Pansel harus bekerja keras lantaran setumpuk permasalahan di internal KPK. Masyarakat sipil menurutnya dapat membantu kerja pansel bila sistemnya transparan.

Salah satu cara untuk melacak kapabilitas calon menurut Julius dapat dilihat melalui penelusuran laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dibuat masing-masing calon. Lewat penelusuran LHKPN publik menurut dia bisa melihat rekam jejak para calon.

“Bahwa dari LHKPN-nya kita bisa lihat sekali jelas kejanggalan-kejanggalan perolehan hartanya, fluktuasinya, angka yang fantastis, itu sebetulnya sudah bisa mencoret banyak nama," kata Julius.

Ia menyebutkan Pansel KPK harus jeli menelisik jumlah dan fluktuasi harta kekayaan calon pimpinan dan Dewan Pengawas yang tidak wajar dan fantastis. Hal itu diperlukan lantaran sistem pelaporan LHKPN bersifat sepihak dan tidak ada penelusuran sumber sebagaimana mandat Pasal 20 Konvensi Antikorupsi PBB (UNCAC).

Calon Bermasalah

Faktor lainnya yang dapat dilihat menurut Julius adalah rekam jejak dan kinerja dari para calon yang berasal dari instansi tertentu. Publik menurut dia bisa melihat apakah selama menjabat para calon pernah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial dan tidak sejalan dengan nilai pemberantasan korupsi.

Ia mencontohkan, berdasarkan penilaian TII terdapat nama Joko Purwanto yang dinilai pernah mengeluarkan kebijakan yang dianggap antidemokrasi. Hal itu terlihat saat Joko membubarkan dan bahkan mengeluarkan maklumat untuk tidak boleh berdemo pada saat menjabat sebagai Kapolda Nusa Tenggara Barat. Ia juga menyentil Joko yang saat ini menjabat sebagai Kapolda Kalimantan Tengah.

PBHI juga menyoroti hakim Ibnu Basuki Widodo yang dinilai kontroversial karena ikut menjadi pembela dalam perkara pidana khusus di MA. Ia mencatat, Ibnu memiliki catatan hitam di mana dia memvonis bebas Ida Bagus Mahendra Jaya Martha, terdakwa kasus korupsi proyek pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama pada 2010.

Catatan lainnya, Ibnu juga pernah melarang jurnalis untuk meliput persidangan megakorupsi E-KTP dengan terdakwa Setya Novanto di Desember 2017 lalu. Pada kesempatan yang sama, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menyebut Pansel KPK pun bermasalah.

"Ada Pansel yang secara terbuka dia akan mendengarkan Menteri tertentu. Bagaimana kita bisa percaya Pansel bekerja mendengarkan pendapat sesuatu yang tidak diperkenankan," kata Feri.

Feri juga menyoroti masalah transparansi seperti yang dikeluhkan Julius. Ia menagih pertanggungjawaban Pansel yang tak menjelaskan alasan memilih nama-nama yang lolos seleksi.

"Kenapa teman-teman yang punya catatan track record di masa lalunya tidak dipilih, dan kenapa yang punya track record buruk malah dipilih, jadi tidak ada keterbukaan, tidak ada rasa pertanggungjawaban dalam memilih," kata dia.

Sebelumnya Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan terdapat 20 daftar nama calon pimpinan dan 20 daftar nama calon dewan pengawas. Menurut Yusuf tes asesmen telah dilaksanakan pada 28-29 Agustus 2024 lalu.

Tes diikuti oleh 40 orang calon pimpinan dan 40 orang calon dewan pengawas KPK. Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti tahap seleksi berikutnya yaitu tes wawancara dan kesehatan pada 17 dan 18 September 2024. Sedangkan tes untuk calon dewan pengawas dijadwalkan pada 19 dan 20 September 2024.

Selanjutnya akan ada dua orang pewawancara untuk masing-masing calon pimpinan dan calon dewan pengawas. Menurut Yusuf beberapa pewawancara yang sudah konfirmasi adalah Taufiequrachman Ruki dan Profesor Ningrum.

"Nama-namanya sudah kami coba hubungi, tapi ada beberapa yang tidak bisa waktunya karena ada kegiatan yang tidak bisa mereka tinggalkan," kata Yusuf di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (11/9).

Merujuk lembar pengumuman Pansel KPK, berikut daftar nama peserta calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK 2024-2029 yang dinyatakan lulus tes asesmen

Daftar 20 Calon Pimpinan KPK periode 2024-2029

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Didik Agung Widjanarko
4. Djoko Poerwanto
5. Fitroh Rohcahyanto
6. Harli Siregar
7. I Nyoman Wara
8. Ibnu Basuki Widodo
9. Ida Budhiati
10. Johan Budi Sapto Pribowo
11. Johanis Tanak
12. Michael Rolandi Cesnanta Brata
13. Muhammad Yusuf
14. Pahala Nainggolan
15. Poengky Indarti
16. Sang Made Mahendrajaya
17. Setyo Budiyanto
18. Sugeng Purnomo
19. Wawan Wardiana
20. Yanuar Nugroho

Daftar 20 Calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029

1. Achmed Sukendro
2. Benny Jozua Mamoto
3. Bobby Hamzar Rafinus
4. Chisca Mirawati
5. Elly Fariani
6. Gatot Darmasto
7. Gusrizal
8. Hamdi Hassyarbaini
9. Hamidah Abdurrachman
10. Heru Kreshna Reza
11. Iskandar Mz
12. Kaspudin Nor
13. Liberti Sitinjak
14. Maria Margareta Rini Purwandari
15. Mirwazi
16. Padma Dewi Liman
17. Panutan Sakti Sulendrakusuma
18. Sri Hadiati Wara Kustriani
19. Sumpeno
20. Wisnu Baroto