Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan untuk mengusut dugaan pencucian uang yang turut dilakukan oleh keluarga mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo.

Keterlibatan keluarga Rafael dalam melakukan pencucian uang atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan itu awalnya terungkap dalam sidang perkara keberatan terhadap jaksa KPK beberapa waktu lalu di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Gugatan itu berkaitan dengan aset-aset Rafael yang dirampas untuk negara karena dinyatakan hasil tindak pidana korupsi.

Menanggapi fakta persidangan itu, Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut pihaknya sangat mungkin untuk meminta pertanggungjawaban secara pidana kepada keluarga Rafael apabila didukung dengan kecukupan alat bukti.

Namun, dia menyebut saat ini lembaganya belum mengusut kembali hal itu setelah putusan pengadilan atas kasus Rafael memperoleh kekuatan hukum tetap.

"Kembali lagi nanti tentunya jaksa penuntut umum yang tadi sudah disampaikan akan berkoordinasi dengan pimpinan, akan melaporkan, dan akan membahas itu di internal. Bila ada perkembangan, apakah ada tersangka baru atau tidak, nanti kita akan update lagi," ujarnya kepada wartawan, dikutip Minggu (10/11/2024).

Adapun jaksa penuntut umum (JPU) KPK menyebut keterlibatan keluarga Rafael dalam pencucian uang yang dilakukan mantan pejabat pajak itu tertuang dalam Tanggapan Penuntut Umum terhadap keberatan dari pemohon perkara keberatan No.15/Pid.Sus/Keberatan/TPK/2024/PN.Jkt.Pst.

JPU KPK memaparkan bahwa keterlibatan keluarga Rafael sudah sudah terungkap di persidangan. Fakta persidangan itu tertuang pada dakwaan kedua dari JPU terhadap Rafael.

Dalam tanggapan JPU kepada pemohon keberatan, mantan Kabag Umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II itu melakukan pencucian uang berupa aset tanah dan bangunan di Jalan Wijaya IV No.11 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; tanah dan bangunan di Jalan Meruta Utara dan Jalan Raya Srengseng; satu unit kendaraan VW Carravelle; serta dua unit kios BM 08 dan BM 09 Tower Ebony Kalibata City.

Pencucian uang dengan aset-aset itu, terang JPU, juga dilakukan oleh Rafael bersama istrinya Ernie Meike Torondek, ibunya Irene Suheriani Suparman, adiknya Gangsar Sulaksono serta anaknya Christofer Dhyaksa Dharma.

"Karena terdapat adanya suatu kerja saa yang erat dan diinsyafi dalam mewujudkan tujuan yang dikehendaki bersama, yakni adanya kesamaan kehendak dan kerja sama yang erat dan diinsyafi antara Terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Ernie Meike Torondek, Irene Suheriani Suparman, Gangsar Sulaksono, serta Christofer Dhyaksa Darmma dalam membayarkan atau membelanjakan harta serta menempatkan harta yang berasal dari tindak pidana korupsi ke dalam transaksi yang seolah-olah sah/legal," dikutip dari tanggapan JPU atas keberatan pemohon.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, sejumlah pihak mengajukan keberatan kepada JPU KPK melalui PN Jakarta Pusat atas harta Rafael yang dirampas negara.

Pemohon-pemohon itu meliputi Pemohon korporasi yakni CV Sonokoling Cita Rasa, sedangkan tiga Pemohon perorangan adalah Petrus Giri Hesniawan, Markus Seloadji serta Martinus Gangsar.

Adapun Rafael saat ini sudah berstatus terpidana usai Mahkamah Agung (MA) di tingkat kasasi menjatuhkannya hukuman pidana 14 tahun penjara.

Putusan kasasi oleh MA juga memerintahkan agar aset Rafael dirampas dan disetorkan ke kas negara dengan nilai Rp40,5 miliar.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Menteri PKP) Maruarar Sirait meminta agar tanah yang disita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari kasus korupsi dimanfaatkan untuk program perumahan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai bertemu dengan Pimpinan KPK di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (5/11/2024).

"Kami juga memohon kiranya aset-aset, terutama tanah yang ideal. Supaya tanah-tanah dari koruptor itu bisa dimanfaatkan untuk perumahan bagi rakyat Indonesia yang masih banyak kekurangan atau belum memiliki rumah," kata Maruarar.

Maruarar mengatakan, permohonan serupa juga ia sampaikan kepada Kejaksaan Agung.

Ia mengatakan, dirinya akan menemui Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Keuangan dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk menyampaikan hal yang sama

"Karena kalau tidak ada kepastian hukum tentu kami dan jajaran kami ragu-ragu ini benar atau salah, saya pikir itu yang kami lakukan, Minggu depan ketemu Dirjen Kekayaan Negara," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, KPK mendukung penuh program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia mengatakan, KPK akan melakukan inventarisasi aset berupa tanah dan bangunan hasil sitaa kasus korupsi untuk dapat dimanfaatkan Kementerian PKP.

"Kami dari jajaran KPK dan mendukung sepenuhnya program presiden yang akan dilaksanakan oleh pak menteri pembangunan perumahan rakyat, jadi aset-aset tanah dan bangunan kami akan inventarisir dan apabila ada surat kementerian untuk meminta skala prioritas akan kami berikan kepada kementerian dimanfaatkan rumah rakyat," kata Tanak.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri Maruarar Minta Tanah Sitaan KPK Dimanfaatkan untuk Perumahan Rakyat", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/05/17101671/menteri-maruarar-minta-tanah-sitaan-kpk-dimanfaatkan-untuk-perumahan-rakyat.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa pihaknya belum menerima Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dari Menteri dan Wakil Menteri yang baru bergabung ke dalam Kabinet Merah Putih.

Tim Jubir KPK Budi Prasetyo menuturkan dari 109 Menteri dan Wakil Menteri (Wamen), terdapat 48 Menteri dan Wamen yang baru menjabat. Kemudian, 61 Menteri dan Wamen lainnya adalah petahana.

“Untuk wajib lapor [baru untuk kabinet sekarang] kami cek, namun data ini masih terus berkembang, sejauh sampai dengan hari Senin kemarin ada 48 wajib lapor baru itu untuk tingkat menteri dan wakil menteri,” jelas Budi di Gedung C1 KPK, Kamis (31/10/2024).

Hingga sejauh ini, dari 48 menteri/wamen tersebut belum melaporkan LHKPN-nya. Namun, sebanyak 4 orang telah berkomunikasi dengan KPK.

“Informasi dari tim LHKPN sampai dengan hari Senin kemarin setidaknya sudah ada 4 dari jajaran menteri ataupun wakil menteri yang sudah berkomunikasi dengan tim LHKPN,” terangnya.

Kemudian, untuk 61 menteri/wamen yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN tidak perlu melaporkan LHKPN mereka kembali.

“Jadi menteri dan wakil menteri yang sebelumnya sudah menjadi wajib lapor LHKPN dan sudah melaporkannya di tahun 2024 atau pelaporan periodik tahun 2023 tahun ini tidak perlu melaporkan lagi. Jadi laporan harta kekayaannya secara periodik nanti silahkan disampaikan atau dilaporkan pada 2025,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut dugaan korupsi pengadaan perangkat elektronik berupa komputer dan laptop di BUMN PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero) atau PT INTI pada tahun anggaran (TA) 2017-2018.

Kasus tersebut sudah naik ke tahap penyidikan, namun belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut tim penyidik masih mengumpulkan dan mempelajari semua alat bukti untuk menentukan siapa pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pada tahap penyelidikan, KPK menduga korupsi tersebut turut menyebabkan kerugian keuangan negara sekitar Rp100 miliar.

"Dugaan kerugian negara sementara atas pengadaan tersebut sekitar kurang lebih Rp100 miliar," ujar Tessa kepada wartawan melaui keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Senin (28/10/2024), penyidik KPK telah memeriksa sejumlah saksi. Ada lima orang yang telah diperiksa yaitu dua di antaranya Direktur PT Mitra Buana Komputindo Natalia Gozali serta Direktur PT Asiatel Globalindo Victor Antonio Kohar.

Kemudian, Direktur Bisnis PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2016-2017 Adiaris, Direktur Keuangan PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2014-2019 Nilawaty Djuanda dan Senior Account Manager PT Industri Telekomunikasi Indonesia 2017-2018 Yani Gustiana.

"Saksi hadir semua dan didalami terkait dengan peran dan pengetahuan mereka dalam pengadaan Komputer dan Laptop tahun 2017-2018 di PT Industri Telekomunikasi Indonesia [PT INTI] Persero," ujar Tessa.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

Bisnis.com, JAKARTA -- Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan telah rampung diperiksa oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.

Sebelumnya, pemanggilan pejabat tinggi lembaga antirasuah itu oleh polisi itu dilakukan terkait dengan penyelidikan kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan Eko Darmanto. Pahala mengatakan dirinya diperiksa terkait dengan prosedur pemeriksaan LHKPN hingga penerbitan surat tugas untuk nantinya diputuskan penyelidikan suatu perkara.

"Pemeriksaannya hari ini seputar prosedur pemeriksaan LHKPN. Mulai dari apa dasar penerbitan surat tugas, sampai langkah apa saja yang diambil sesudah surat tugas terbit," ujar Pahala di Polda Metro Jaya, Senin (28/10/2024).

Dia menambahkan penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah mencarinya dengan 20 pertanyaan terkait penerbitan surat tugas terhadap perkara Eko Darmanto.

"Pertanyaan sekitar 20-an. Tapi umumnya itu, kenapa surat tugas Eko diterbitkan, kita terangin. Kan ada prosedurnya standar saja itu semua," pungkasan.

Sebagai informasi, Alexander Marwata telah membenarkan pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto.

Alex mengatakan bahwa pertemuannya dengan Eko terjadi pada enam bulan yang lalu atau Maret 2024. Pertemuan itu dilakukan lantaran Eko ingin melaporkan soal kasus dugaan korupsi di Bea Cukai.

Adapun, Alex juga mengatakan bahwa pertemuan itu sudah diketahui oleh internal KPK termasuk pimpinan lainnya.

Bahkan, hasil pertemuannya itu telah dilaporkan ke pimpinan KPK hingga Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan. Alhasil, menurut Alex, pertemuannya dengan Eko itu sudah sesuai prosedur.

"Apa yang saya komunikasikan dengan eko darmanto dalam pertemuan itu, saya sampaikan ke Dumas, orng Dumas tahu, orang pencegahan pak Pahala yang melakukan klarifikasi dan staffnya LHKPN," tutur Alexander.

ANALOGI yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto soal korupsi memang benar adanya. Dalam pidato perdananya sebagai Presiden RI di Gedung MPR RI, Minggu, 20 Oktober 2024, Prabowo menyebut kebiasaan korupsi seperti ikan yang pembusukannya dimulai dari kepala. Sebab itu, ia mengingatkan para pembantunya untuk menjadi pemimpin yang bersih dalam pemerintahannya serta memberikan teladan bersih bagi bawahan mereka.

Wajar bila Presiden Prabowo langsung menohok jantung persoalan besar yang terus-menerus terjadi di negeri ini, yakni korupsi. Itu disebabkan praktik lancung tersebut sudah seperti kanker ganas yang menggerogoti bangsa ini. Lebih dari separuh usianya, Prabowo mestinya sudah mengenal bagaimana birokrasi negara ini berjalan, termasuk hitam-putihnya.

Jika berkaca pada tiga presiden sebelumnya pun, sudah menunjukkan bahwa 'kepala ikan' yang busuk itu terjadi. Sudah banyak menteri yang masuk jeruji besi dari waktu ke waktu, baik dari presiden lama maupun baru. Dalam tiga pemerintahan presiden terakhir saja, sudah ada 14 menteri diterungku karena korupsi.

Maka itu, kita patut mengapresiasi pidato Presiden Prabowo yang secara terbuka memberikan peringatan agar tidak ada yang coba-coba mempraktikkan tindakan kotor pada pemerintahannya itu. Kepala Negara juga mewanti-wanti agar mereka yang berada di luar pemerintahan untuk tidak merayu dan berkongkalikong dengan pejabat untuk mengeruk uang rakyat.
Prabowo bahkan menyebut jika ada pengusaha yang berselingkuh dengan kekuasaan untuk berbuat korup, ia bukanlah pengusaha nasionalis, bukan pengusaha yang patriotik. Praktik semacam itu mesti dibersihkan dari negeri ini.

Namun, sebaik-baik aksi pemberantasan korupsi, langkah terbaik ialah tindakan yang berlangsung sistematis. Ajakan mengedepankan kepemimpinan yang bersih harus didukung dengan penguatan instrumen pemberantasan korupsi.

Prabowo harus memastikan bahwa tindakan tegas dan keras dari penegak hukum, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, juga Polri, mesti berlangsung sefrekuensi dan terorkestrasi. Selain itu, Prabowo perlu memastikan bahwa tindakan keras dan tegas bisa berjalan sesuai dengan instruksinya. Maka itu, Prabowo mesti memperkuat semua lembaga penegak hukum itu, terutama KPK.

Kita berharap masa suram pemberantasan korupsi, termasuk masa suram KPK, bisa diakhiri pada pemerintahan ini. Kita berharap janji-jani Presiden Prabowo, termasuk janji membuat anggaran khusus untuk pemberantasan dan pengejaran koruptor, akan diwujudkan dalam koridor penguatan lembaga penegak hukum, terutama KPK.

Sebelum mewujudkan soal anggaran, Presiden Prabowo juga dapat berperan besar dalam meningkatkan kinerja KPK dalam pemerintahannya dengan mengambil alih seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Pada 1 Oktober lalu, Panitia Seleksi Capim KPK telah menyerahkan 10 nama capim dan 10 nama calon anggota Dewan Pengawas KPK kepada Presiden Jokowi. Sebagian nama itu dikritik publik karena rekam jejak mereka yang meragukan.

Dengan pelantikan capim KPK yang masih dijadwalkan pada 19 Desember mendatang, masih ada waktu bagi Presiden Prabowo untuk kembali menyeleksi nama-nama yang telah diajukan pansel itu. Terlebih dalam 10 nama capim KPK yang digugurkan pansel terdapat nama dengan rekam jejak yang lebih bersih.

Penarikan kembali nama pejabat negara, bahkan pembatalan, merupakan kewenangan presiden. Jika Presiden Prabowo benar berkomitmen memberantas korupsi, sejurus dengan pernyataannya, ia harus mencegah KPK menjadi ikan busuk. Terlebih dalam periode pemerintahan lalu, peran dan fungsi KPK telah dilemahkan.

Sekali lagi, KPK ialah segamblangnya lembaga yang sangat bergantung pada korsa kepemimpinan. Karena itu, janganlah justru sengaja dibuat busuk dengan para pemimpin tanpa integritas. Publik menunggu aksi tegas dan berani sebagaimana pesan tegas dan berani dalam pidato perdana Kepala Negara.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya terhadap Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Untuk diketahui, Polda Metro Jaya tengah menyelidiki dugaan tindak pidana pada pertemuan antara Alexander dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pertemuan dimaksud terjadi ketika LHKPN Eko menjadi sorotan lembaga antirasuah meski belum berstatus tersangka.

"Tentunya KPK akan mendukung prosesnya bisa seterang benderang dan tidak ada hal yang perlu ditutup-tutupi di dalam perjalanan kegiatan penyelidikan tersebut," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto kepada wartawan, dikutip Rabu (16/1/2024).

Pada dasarnya, terang Tessa, pihaknya menghormati proses hukum yang bergulir terhadap Alexander. KPK juga disebut kooperatif dengan menyampaikan informasi yang dibutuhkan pada proses penyelidikan.

Tessa lalu mengulang kembali klarifikasi pimpinannnya itu bahwa pertemuan dengan Eko Darmanto dilakukan secara terbuka serta bersama tim dan staf. Pimpinan KPK lainnya juga disebut mengetahui pertemuan tersebut.

"Dan dilakukan sebelum penyidikan perkara yang melibatkan Saudara ED [Eko]," lanjutnya.

Juru bicara berlatar belakang penyidik itu lalu menegaskan pihaknya tidak akan mengintervensi proses penyelidikan yang dilakukan Polda Metro Jaya.

"Dan sekali lagi, bahwa hari ini Pak Alexander Marwata hadir itu menunjukkan beliau juga kooperatif atas dugaan yang sedang disangkakan kepada beliau ya," ucapnya.

Alex, sapaannya, dimintai keterangan oleh Polda Metro Jaya dalam proses penyelidikan yang dilakukan, Selasa (15/10/2024). Pimpinan KPK dua periode itu menyebut pertemuan dengan Eko terjadi pada Maret 2024. Saat itu, Eko ingin melaporkan dugaan korupsi di instansi perusahaan bea cukai terkait dengan impor emas, handphone serta besi baja.

Saat itu, Eko belum menjadi tersangka kasus dugaan gratifikasi dan pencucian uang. Berdasarkan catatan Bisnis, mantan pejabat bea cukai itu diumumkan menjadi tersangka pada April 2024.

Pada Mei 2024, Eko didakwa di pengadilan karena menerima gratifikasi sekitar Rp23 miliar. Salah satunya dari Direktur Time International sekaligus suami musisi Maia Estianty, Irwan Daniel Mussry.

Adapun Alex membantah adanya keuntungan yang diterima usai pertemuan dengan Eko sekitar tujuh bulan yang lalu. "Tidak ada konflik kepentingan antara saya dengan yang bersangkutan, apakah saya kenal dengan yang bersangkutan? Sata tidak kenal sebelu yang bersangkutan datang ke KPK," ujarnya di Polda Metro Jaya, Selasa (15/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembenahan supaya kasus pungutan liar alias pungli di Rumah Tahanan atau Rutan tidak terulang kembali.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPK Cahya H. Harefa mengemukakan bahwa pihaknya telah berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola rutan. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan mengganti para petugas rutan dengan yang baru.

“Jadi kami berkomitmen akan terus memperbaiki tata kelola rutan. Pertama-tama, para petugas yang dulu ditengarai terlibat sudah tidak ada lagi di dalam pengolahan rutan ini karena sudah diisi dengan orang-orang yang baru,” tuturnya dikutip, Jumat (11/10/2024).

Cahya menjelaskan, bahwa pelaksana tugas (Plt) Kepala Rutan kini dijabat oleh Togi Robson Sirait. Togi didukung oleh Kepala Biro Umum, Tomi Murtomo. Tomi juga melakukan sidak dalam rutan yang berlokasi di lembaga antirasuah tersebut.

“Beberapa waktu yang lalu Pak Tomi juga sudah melakukan sidak terhadap rutan di sini. Dan dari situlah ketemukan bahwa masih ada hal-hal yang kurang bersih, kurang rapi. Jadi dari sisi itu pun kami juga lakukan perbaikan-perbaikan,” jelas Cahya.

Selain upaya sidak, diungkapkan bahwa rutan tersebut ditambahkan CCTV. Perbaikan-perbaikan lain juga diklaim telah dilakukan.

Pihaknya kemudian juga mengaku telah melakukan berbagai dialog dengan keluarga atau tamu yang menjenguk ke dalam rutan. Lewat upaya ini, mereka mengaku mendapatkan berbagai saran soal hal-hal apa saja yang perlu ditingkatkan.

“Tentu permintaan-permintaannya banyak, kita juga harus sesuaikan dengan aturan-aturan yang ada,” jelasnya.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal temuan ponsel atauhandphonesetelah permasalahan pungutan liar (pungli) terkuak yang melibatkan kepala rumah tahanan (rutan).

Kepala rutan KPK Togi Robson Sirait mengungkapkan bahwa handphone-yang ditemukan tersebut adalah ponsel lama yang masih belum dikeluarkan. Ditemukan sebanyak 3-4 handphone dalam sidak tersebut.

“Jadi temuan handphone itu terjadi setelah karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga,” tutur Togi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, sempat ditemukan juga miras pada saat pengecekan awal yang didapat ketika pihak keluarga membawa barang kepada tahanan.

“Kemudian masalah miras itu kita dapatkan waktu pihak keluarga mengirimkan barang di situ (meja). Jadi meja itu adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan,” tuturnya.

Hal tersebut diakali oleh pihak keluarga dengan seolah-olah membawa botol air mineral. Lantaran pihak KPK telah menyediakan air putih, botol air mineral tersebut kemudian dicek oleh pihak terkait.

Senada dengan pernyataan tersebut, Tim jubir KPK, Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa miras ditemukan saat pemeriksaan makanan untuk dibawa masuk ke rutan, bukan saat sidak.

Togi kemudian mengungkapkan sidak ke depannya akan terus dilakukan dan minimal dilakukan setiap bulannya. Siapapun yang akan menolak sidak, maka akan dilaporkan ke inspektorat.

Pengecekan barang juga akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengecekan fisik. Kedua, pengecekan dengan menggunakan X-ray.

Bisnis.com,JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan soal temuan ponsel atauhandphonesetelah permasalahan pungutan liar (pungli) terkuak yang melibatkan kepala rumah tahanan (rutan).

Kepala rutan KPK Togi Robson Sirait mengungkapkan bahwa handphone-yang ditemukan tersebut adalah ponsel lama yang masih belum dikeluarkan. Ditemukan sebanyak 3-4 handphone dalam sidak tersebut.

“Jadi temuan handphone itu terjadi setelah karutan yang kemarin kena sidaknya itu diganti. Ada sidak yang dilakukan mendadak oleh teman-teman juga,” tutur Togi di Gedung Merah Putih, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (10/10/2024).

Selain itu, sempat ditemukan juga miras pada saat pengecekan awal yang didapat ketika pihak keluarga membawa barang kepada tahanan.

“Kemudian masalah miras itu kita dapatkan waktu pihak keluarga mengirimkan barang di situ (meja). Jadi meja itu adalah meja tempat ngecek barang kiriman dari keluarga ke tahanan,” tuturnya.

Hal tersebut diakali oleh pihak keluarga dengan seolah-olah membawa botol air mineral. Lantaran pihak KPK telah menyediakan air putih, botol air mineral tersebut kemudian dicek oleh pihak terkait.

Senada dengan pernyataan tersebut, Tim jubir KPK, Budi Prasetyo juga mengungkapkan bahwa miras ditemukan saat pemeriksaan makanan untuk dibawa masuk ke rutan, bukan saat sidak.

Togi kemudian mengungkapkan sidak ke depannya akan terus dilakukan dan minimal dilakukan setiap bulannya. Siapapun yang akan menolak sidak, maka akan dilaporkan ke inspektorat.

Pengecekan barang juga akan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, pengecekan fisik. Kedua, pengecekan dengan menggunakan X-ray.

Bisnis.com, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan kasus korupsi izin tambang yang menjerat mantan Gubernur Maluku Utara (Malut) Abdul Ghani Kasuba atau AGK dengan mengincar asetnya serta mengusut perkara yang menjerat 'tangan kanannya', Muhaimin Syarif.

Sebelumnya, AGK telah dijatuhi vonis bui selama delapan tahun penjara atas kasus suap dan gratifikasi oleh Majelis Hakim PN Ternate September 2024 lalu. Dia juga dijatuhi hukuman denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp109,5 miliar.