JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya 183.042 data dukungan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari menuturkan, sebanyak 538.178 data tidak memenuhi syarat.

"Totalnya ada 721.221 data yang diserahkan, setelah dilakukan verifikasi faktual ke satu, sebanyak 183.043 dukungan ini dinyatakan memenuhi syarat dan 538.178 tidak memenuhi syarat," ujar Astri usai rapat di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Astri mengatakan, jumlah itu masih jauh dari syarat dukungan minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 618.968 dukungan untuk bisa melaju di Pilkada Jakarta 2024.

"Betul, masih kurang dari jumlah syarat dukungan minimal," papar Astri.

Astri menuturkan, pihaknya melakukan verifikasi faktual untuk mengecek dua hal. Pertama, kebenaran identitas pendukung.

"Lalu kami cek kebenaran apakah benar mereka memberikan dukungan atau tidak," ujarnya.

Karena data dukungan yang masih jauh dari syarat minimal, Dharma-Kun bakal melakukan perbaikan verifikasi administrasi.

Dharma-Kun harus mengumpulkan data dukungan yang masih kurang dan diunggah melalui Silon.

Namun, data dukungan tersebut tidak boleh sama dengan data dukungan yang sebelumnya telah diunggah.

"Maka memerlukan kurang lebih 500.000-an data lagi minimal dan itu merupakan data baru. Karena data sebelumnya sudah diverifikasi," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, KPU menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos tahap verifikasi administrasi karena berhasil mendapat 721.221 dukungan warga Jakarta.

Data tersebut memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan bagi bakal calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Karena itu, Dharma-Kun melaju ke tahapan verifikasi faktual berdasarkan jumlah verifikasi administrasi yang berhasil mereka kumpulkan.

Para verifikator melakukan pendataan door to door ke rumah warga untuk menyamakan data dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana melaju ke tahapan administrasi faktual setelah lolos tahap verifikasi administrasi.

Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata menuturkan, pihaknya bakal melanjutkan ke tahapan verifikasi faktual setelah Dharma-Kun berhasil mengumpulkan 721.221 dukungan sebagai syarat maju Pilkada Jakarta 2024.

"Dengan ini, selanjutnya bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dapat mengikuti tahapan verifikasi faktual kesatu," imbuh Wahyu dalam rapat pleno di Kantor KPU DKI, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Wahyu menuturkan, verifikasi faktual dilakukan selama tiga hari dimulai pada Kamis (10/7/2024) sampai Minggu (13/7/2024).

"KPU DKI Jakarta menyiapkan persiapan verifikasi faktual dengan melakukan bimbingan teknis KPU Kabupaten/Kota dan PPK/PPS. Nanti kami persiapkan perlengkapan verifikatornya," kata dia.

Sementara itu, jumlah dukungan 721.221 yang diserahkan Dharma-Kun tersebar di enam Kabupaten/Kota. Sebaran itu lebih banyak dari minimal sebaran dari empat Kabupaten/Kota.

Sebelumnya, data dukungan sebanyak 447.469 dinyatakan memenuhi syarat (MS) dan 782.308 tidak memenuhi syarat (TMS) yang diunggah Dharma-Kun ke silon pada tahapan verifikasi administrasi perbaikan kedua.

Jumlah dukungan masih kurang dari dukungan minimal sebanyak 618.968 sebagai syarat yang telah ditetapkan untuk melaju ke Pilkada 2024.

Dharma-Kun lalu mengajukan gugatan ke Bawaslu DKI Jakarta karena data tidak memenuhi syarat.

Terkait ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar dua kali mediasi antara Dharma-Kun dengan KPU DKI Jakarta.

Dharma-Kun diberikan kesempatan perbaikan berdasar keputusan yang diambil dalam musyawarah tertutup kedua antara Dharma-Kun dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta yang digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta, Kamis (27/6/2024).