JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Dwi Rio Sambodo menilai pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendukung Dharma Pongrekun dan dan Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024 dapat melanggar hukum.

Rio menyoroti bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 (G) Ayat 1 serta UU Perlindungan Data Pribadi.

Kemudian, ia mengingatkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah pelanggaran hukum. Ia merujuk pada Undang-Undang Pilkada Pasal 185 A (1).

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta," bunyi pasal tersebut dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Rio menambahkan, saat ini pihaknya sedang mengecek di lapangan untuk memastikan kebenaran dari kasus pencatutan KTP ini.

Ia juga mendorong masyarakat untuk segera mengecek KTP mereka.

"Kami membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga masyarakat," ujar Rio.

"Laporan pengaduan akan kami kumpulkan dan akan kami jadikan bahan pertanyaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independent atau perseorangan.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menjelaskan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dua anak Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang tercatut mendukung Dharma-Kun, kini sudah diperbarui.

"Datanya masih tercampur, kami sudah sampaikan inputannya ke KPU RI. Informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," ujar Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Dody menuturkan, beberapa data laman infopemilu itu ada beberapa yang lolos dalam tahap verifikasi administrasi, tetapi tidak lolos tahap verifikasi faktual.

"Kami sudah lakukan namanya verifikasi faktual untuk Putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga seharusnya tidak muncul dalam info pemilu," paparnya.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, KPU menyatakan data memenuhi syarat (MS) asalkan ada KTP dan pernyataan dukungan.

"Verifikasi administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam vermin," ujarnya.

Dody mengatakan, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan darimana data tersebut didapatkan.

"Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," ucap dia.

Dody mengatakan, ada pencampuran data di dalam laman infopemilu sehingga isu pencatutan NIK itu mencuat ke publik.

KPU Jakarta sudah meminta KPU Pusat untuk membedakan data antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Kami sudah berikan masukan ke KPU Pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis saja harusnya data yang sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya membantah pihaknya meloloskan Dharma-Kun sebagai bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan agar Pilkada Jakarta 2024 tidak hanya diikuti paslon tunggal melawan kotak kosong.

Dody menegaskan, Dharma-Kun dinyatakan lolos sebagai bakal paslon jalur independen setelah melalui proses berjenjang, dari tahapan administrasi hingga verifikasi faktual.

"Jadi semuanya proses verifikasi faktual di lapangan yang diawasi ketat oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan pemantau," kata Dody.

Adapun Dharma-Kun dinyatakan lolos setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan. Angka ini melebihi batas minimal pencalonan jalur independen untuk Pilkada Jakarta sebanyak 618.968 syarat dukungan.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta mendirikan posko pengaduan terkait munculnya persoalan pencatutan nomor warga sebagai pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana.

"Kita buat posko pengaduan untuk warga. Ada tujuh poso pengaduan yang didirikan, lima tingkat kota, provinsi dan kabupaten," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, warga yang merasa nomor induk kependudukan (NIK) dicatut sebagai dukungan Dharma-Kun bisa segera melapor dengan membawa bukti-bukti untuk diserahkan.

"Kalau (melapornya) datang ke kantor (Bawaslu), itu nanti mengisi form laporan. Nanti laporan itu kami kaji apakah mekanismenya memenuhi syarat formil maupun materiil," ucap Benny.

Selain itu, Bawaslu DKI juga memberikan kemudahan bagi warga yang tidak bisa melapor di posko pengaduan, dapat melakukannya melalui aplikasi pesan singkat.

"Bisa melalui nomor Whatsapp. Namor Whatsapp itu ada di web Bawaslu. itu silahkan dibuka," kata Benny.

Benny mengingatkan kepada jajaran Bawaslu di tingkat kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan warga agar segera diproses mengingat waktu pendaftaran kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian dekat.

"Dan jangan sekali-sekali mengabaikan laporan masyarakat. Saya pastikan kalau itu diabaikan, kalau ada yang mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pasti kena (sanksi)," kata Benny.

Diberitakan sebelumnya, beberapa warga Jakarta mengaku NIK mereka dicatut sebagai dukungan pasangan Dharma-Kun. Salah satu yang namanya dicatut yakni adik dan anak Anies Baswedan.

Hal itu diutarakan Anies melalui akun X-nya @aniesbaswedan. Kompas.com sudah mendapatkan izin untuk mengutip posting itu.

Dalam tulisannya, Anies menuturkan, nomor KTP sejumlah timnya juga tercatut sebagai pendukung Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen :)" kata Anies di akun X-nya dikutip Jumat (16/8/2024).

Anies turut mengunggah tangkapan layar dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menampilkan identitas kedua anaknya tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun.

Warga lainnya, Elisa (bukan nama sebenarnya) menegaskan, suaminya tak pernah mendukung Dharma-Kun.

Namun nomor KTP suaminya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatut sebagai salah satu pendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024.

Pengecekan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan dilakukan melalui laman https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

"Enggak (dukung), enggak kenal juga. Bahkan kami saja baru tahu kalau ada calon itu," ujar Elisa saat dihubungi Kompas.com.

Elisa mengatakan, suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya) mengaku kesal nomor KTP-nya digunakan untuk mendukung paslon independen.

Padahal, kata Elisa, Putra tidak pernah menyerahkan KTP untuk mendukung Dharma-Kun.

"Aku konfirmasi ke suamiku, memangnya kamu dukung? Kata suami 'Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa, enggak tahu'," ucap Elisa.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta sebelumnya menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meminta masyarakat yang namanya dicatut sebagai pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diminta segera melapor.

"Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat berpartisipasi sebagai pengawas atau pengawasan partisipatif," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Bawaslu DKI akan mendirikan posko pengaduan terkait munculnya nama warga Jakarta yang dicatut untuk dukungan bakal pasangan cagub dan cawagub jalur perseorangan ini. Dikhawatirkan kasus bukan terjadi pada satu orang saja.

Benny mengatakan, setidaknya akan ada tujuh posko pengaduan untuk warga yang akan didirikan Bawaslu, yakni di tingkat provinsi dan kota serta kabupaten.

"Warga yang merasa dicatut silahkan melaporkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Lalu juga bisa di tingkat kota dan Kabupaten, Kepulauan Seribu. Kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silahkan ditindaklanjuti," kata Benny.

Benny mengingatkan kepada jajaran Bawaslu di tingkat kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan warga agar segera diproses mengingat waktu pendaftaran kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian dekat.

"Dan jangan sekali-sekali mengabaikan laporan masyarakat. Saya pastikan kalau itu diabaikan, kalau ada yang mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pasti kena (sanksi)," kata Benny.

Warga baru tahu

Salah satu masyarakat yang namanya dicatut yakni Elisa (bukan nama sebenarnya). Warga Jakarta Selatan ini menegaskan suaminya tak pernah mendukung Dharma-Kun.

Namun nomor KTP suaminya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatut sebagai salah satu pendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024.

Adapun pengecekan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan dapat dilakukan di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

"Enggak (dukung), enggak kenal juga. Bahkan kami saja baru tahu kalau ada calon itu," ujar Elisa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Elisa mengatakan, suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya) mengaku kesal nomor KTP-nya digunakan untuk mendukung paslon independen.

Padahal, kata Elisa, Putra tidak pernah menyerahkan KTP untuk mendukung Dharma-Kun.

"Aku konfirmasi ke suamiku, memangnya kamu dukung? Kata suami 'Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa, enggak tahu'," ucap Elisa.

Baik Elisa maupun Putra merupakan aparatur sipil negara (ASN). Keduanya harus mengedepankan netralitas dan dilarang berpihak ke calon kepala daerah tertentu.

"Kami kan pegawai pemerintah, dilarang juga kan ikut gitu, enggak boleh setahu kami. Jadi ya kaget saja gitu, suami minta dilaporin saja," jelasnya.

Lolos maju Pilkada Jakarta 2024

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.