JAKARTA, KOMPAS.com – Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta akan memanggil bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, terkait pencatutan KTP warga untuk dukungan.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi Jakarta, Benny Sabdo, mengatakan bahwa pemanggilan kepada Dharma-Kun dijadwalkan hari ini, Jumat (23/8/2024).

Namun, Benny tidak menjelaskan mengenai waktu pemanggilan Dharma-Kun untuk klarifikasi.

"Sentra Gakkumdu Bawaslu Jakarta hari ini memanggil para pihak terlapor, yaitu kandidat bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur jalur independen Dharma Pongrekun dan Kun Wardana," ujar Benny kepada Kompas.com, Jumat.

Selain itu, Gakkumdu Bawaslu Jakarta juga berencana memanggil tim sukses mereka dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di tingkat kota, yaitu Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Jakarta Timur.

"Kami sudah melayangkan surat panggilan. Ada tim sukses mereka, serta KPU Jakarta Barat, KPU Jakarta Utara, dan KPU Jakarta Timur untuk memberikan keterangan," ucap Benny.

Pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu Jakarta menegakkan aturan pemilihan dan memastikan seluruh proses berjalan dengan adil dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

"Sentra Gakkumdu Bawaslu DKI Jakarta berkomitmen untuk bekerja secara profesional, mandiri, dan transparan dalam menyelidiki perkara ini. Kami masih melakukan penyelidikan secara maraton untuk menegakkan kepastian hukum yang adil bagi semua pihak," kata Benny.

Sebelumnya diberitakan, pencalonan Dharma-Kun menuai polemik. Pasalnya, pencalonan pasangan ini diterpa dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ratusan warga Jakarta.

Warga ramai-ramai mengaku tak pernah memberikan dukungan ke Dharma-Kun, namun namanya tercatat sebagai pendukung.

Dugaan pencatutan tersebut mencuat usai Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan Dharma-Kun lolos tahap verifikasi faktual karena meraih 677.468 dukungan warga Jakarta.

Data itu melebihi syarat dukungan minimal calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta jalur perseorangan yang ditetapkan sebanyak 618.968 dukungan.

Meski menuai perdebatan, pada akhirnya KPU Jakarta menetapkan Dharma-Kun sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta jalur independen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI-P Dwi Rio Sambodo menilai pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk mendukung Dharma Pongrekun dan dan Kun Wardana di Pilgub Jakarta 2024 dapat melanggar hukum.

Rio menyoroti bahwa penggunaan data pribadi tanpa izin pemiliknya merupakan pelanggaran hukum yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 (G) Ayat 1 serta UU Perlindungan Data Pribadi.

Kemudian, ia mengingatkan bahwa penggunaan data pribadi tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah pelanggaran hukum. Ia merujuk pada Undang-Undang Pilkada Pasal 185 A (1).

"Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, dipidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 36 juta dan paling banyak Rp 72 juta," bunyi pasal tersebut dalam keterangan tertulis, Jumat (16/8/2024).

Rio menambahkan, saat ini pihaknya sedang mengecek di lapangan untuk memastikan kebenaran dari kasus pencatutan KTP ini.

Ia juga mendorong masyarakat untuk segera mengecek KTP mereka.

"Kami membuat kanal pengaduan untuk temuan pencatutan KTP warga masyarakat," ujar Rio.

"Laporan pengaduan akan kami kumpulkan dan akan kami jadikan bahan pertanyaan kepada Penjabat (Pj) Gubernur serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independent atau perseorangan.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jakarta menjelaskan, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dua anak Mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang tercatut mendukung Dharma-Kun, kini sudah diperbarui.

"Datanya masih tercampur, kami sudah sampaikan inputannya ke KPU RI. Informasinya sudah dilakukan updating data dan mudah-mudahan datanya sudah menjadi data yang lebih baik lagi," ujar Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (16/8/2024).

Dody menuturkan, beberapa data laman infopemilu itu ada beberapa yang lolos dalam tahap verifikasi administrasi, tetapi tidak lolos tahap verifikasi faktual.

"Kami sudah lakukan namanya verifikasi faktual untuk Putranya Pak Anies dan statusnya tidak memenuhi syarat (TMS) sehingga seharusnya tidak muncul dalam info pemilu," paparnya.

Dalam tahapan verifikasi administrasi, KPU menyatakan data memenuhi syarat (MS) asalkan ada KTP dan pernyataan dukungan.

"Verifikasi administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam vermin," ujarnya.

Dody mengatakan, KPU tidak mempunyai kewenangan untuk menjelaskan darimana data tersebut didapatkan.

"Soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan," ucap dia.

Dody mengatakan, ada pencampuran data di dalam laman infopemilu sehingga isu pencatutan NIK itu mencuat ke publik.

KPU Jakarta sudah meminta KPU Pusat untuk membedakan data antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Kami sudah berikan masukan ke KPU Pusat agar disesuaikan data yang muncul di info pemilu tulis saja harusnya data yang sudah lolos verifikasi administrasi dan faktual saja," imbuhnya.

Sebelumnya, Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya membantah pihaknya meloloskan Dharma-Kun sebagai bakal pasangan calon (paslon) gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan agar Pilkada Jakarta 2024 tidak hanya diikuti paslon tunggal melawan kotak kosong.

Dody menegaskan, Dharma-Kun dinyatakan lolos sebagai bakal paslon jalur independen setelah melalui proses berjenjang, dari tahapan administrasi hingga verifikasi faktual.

"Jadi semuanya proses verifikasi faktual di lapangan yang diawasi ketat oleh Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan pemantau," kata Dody.

Adapun Dharma-Kun dinyatakan lolos setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan. Angka ini melebihi batas minimal pencalonan jalur independen untuk Pilkada Jakarta sebanyak 618.968 syarat dukungan.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta meminta masyarakat yang namanya dicatut sebagai pendukung bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Dharma Pongrekun dan Kun Wardana diminta segera melapor.

"Silahkan warga melapor. Kita mengajak seluruh masyarakat di DKI Jakarta ini untuk terlibat berpartisipasi sebagai pengawas atau pengawasan partisipatif," ujar Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo kepada Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Bawaslu DKI akan mendirikan posko pengaduan terkait munculnya nama warga Jakarta yang dicatut untuk dukungan bakal pasangan cagub dan cawagub jalur perseorangan ini. Dikhawatirkan kasus bukan terjadi pada satu orang saja.

Benny mengatakan, setidaknya akan ada tujuh posko pengaduan untuk warga yang akan didirikan Bawaslu, yakni di tingkat provinsi dan kota serta kabupaten.

"Warga yang merasa dicatut silahkan melaporkan ke Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Lalu juga bisa di tingkat kota dan Kabupaten, Kepulauan Seribu. Kalau ada yang mengadukan atau melaporkan secara resmi silahkan ditindaklanjuti," kata Benny.

Benny mengingatkan kepada jajaran Bawaslu di tingkat kota dan kabupaten untuk merespon cepat laporan warga agar segera diproses mengingat waktu pendaftaran kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU) kian dekat.

"Dan jangan sekali-sekali mengabaikan laporan masyarakat. Saya pastikan kalau itu diabaikan, kalau ada yang mengadukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), pasti kena (sanksi)," kata Benny.

Warga baru tahu

Salah satu masyarakat yang namanya dicatut yakni Elisa (bukan nama sebenarnya). Warga Jakarta Selatan ini menegaskan suaminya tak pernah mendukung Dharma-Kun.

Namun nomor KTP suaminya di laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) tercatut sebagai salah satu pendukung Dharma-Kun di Pilkada Jakarta 2024.

Adapun pengecekan dukungan bakal calon kepala daerah jalur perseorangan dapat dilakukan di https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung.

"Enggak (dukung), enggak kenal juga. Bahkan kami saja baru tahu kalau ada calon itu," ujar Elisa saat dihubungi Kompas.com, Jumat (16/8/2024).

Elisa mengatakan, suaminya, Putra (bukan nama sebenarnya) mengaku kesal nomor KTP-nya digunakan untuk mendukung paslon independen.

Padahal, kata Elisa, Putra tidak pernah menyerahkan KTP untuk mendukung Dharma-Kun.

"Aku konfirmasi ke suamiku, memangnya kamu dukung? Kata suami 'Enggak, saya enggak dukung siapa-siapa, enggak tahu'," ucap Elisa.

Baik Elisa maupun Putra merupakan aparatur sipil negara (ASN). Keduanya harus mengedepankan netralitas dan dilarang berpihak ke calon kepala daerah tertentu.

"Kami kan pegawai pemerintah, dilarang juga kan ikut gitu, enggak boleh setahu kami. Jadi ya kaget saja gitu, suami minta dilaporin saja," jelasnya.

Lolos maju Pilkada Jakarta 2024

Sebagaimana diketahui, KPU Jakarta menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos verifikasi faktual (verfak) untuk maju Pilkada Jakarta 2024 jalur independen.

Ketua Bidang Teknis Penyelenggara KPU Jakarta Dody Wijaya menuturkan, Dharma-Kun dinyatakan lolos verfak setelah memenuhi 677.468 syarat dukungan.

"Pada verifikasi faktual pertama jumlahnya 183.001 data dukungan. Maka total hasil rekapitulasi akhir data yang memenuhi syarat 677.468. Data ini melebihi syarat dukungan minimal 618.968 dukungan," ujar Dody di Kantor KPU Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dharma-Kun sebelumnya tidak lolos tahap verfak pertama karena kekurangan 538.178 data dukungan.

Dari 721.221 data yang diserahkan Dharma-Kun pada tahap verifikasi administrasi, hanya 183.043 yang memenuhi syarat usai pengecekan tim verifikator di lapangan.

Setelah melakukan perbaikan, keduanya berhasil mengumpulkan data dukungan dalam tahap verifikasi administrasi dengan total jumlah yang memenuhi syarat 826.766 dukungan dari data disampaikan 933.040.

"Dari 826.766 yang lolos verifikasi administrasi. Data yang memenuhi syarat ada 494.467 ditotal dengan verfak pertama 183.001 menjadi 677.468," jelas Dody.

Dody menuturkan, tahapan berikutnya bagi calon independen adalah penyerahan surat keterangan (SK) yang menjadi modal untuk mendaftar pada 27 hingga 29 Agustus 2024.

Dengan demikian, Dharma-Kun bakal bersaing dengan bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh partai politik (parpol) pada Pilkada Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hanya 183.042 data dukungan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur jalur perseorangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana yang memenuhi syarat dalam tahapan verifikasi faktual oleh KPU DKI Jakarta.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat KPU Jakarta Astri Megatari menuturkan, sebanyak 538.178 data tidak memenuhi syarat.

"Totalnya ada 721.221 data yang diserahkan, setelah dilakukan verifikasi faktual ke satu, sebanyak 183.043 dukungan ini dinyatakan memenuhi syarat dan 538.178 tidak memenuhi syarat," ujar Astri usai rapat di Kantor KPU DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/7/2024).

Astri mengatakan, jumlah itu masih jauh dari syarat dukungan minimal yang ditetapkan yaitu sebesar 618.968 dukungan untuk bisa melaju di Pilkada Jakarta 2024.

"Betul, masih kurang dari jumlah syarat dukungan minimal," papar Astri.

Astri menuturkan, pihaknya melakukan verifikasi faktual untuk mengecek dua hal. Pertama, kebenaran identitas pendukung.

"Lalu kami cek kebenaran apakah benar mereka memberikan dukungan atau tidak," ujarnya.

Karena data dukungan yang masih jauh dari syarat minimal, Dharma-Kun bakal melakukan perbaikan verifikasi administrasi.

Dharma-Kun harus mengumpulkan data dukungan yang masih kurang dan diunggah melalui Silon.

Namun, data dukungan tersebut tidak boleh sama dengan data dukungan yang sebelumnya telah diunggah.

"Maka memerlukan kurang lebih 500.000-an data lagi minimal dan itu merupakan data baru. Karena data sebelumnya sudah diverifikasi," ujar Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta Dody Wijaya saat ditemui dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, KPU menyatakan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana lolos tahap verifikasi administrasi karena berhasil mendapat 721.221 dukungan warga Jakarta.

Data tersebut memenuhi syarat minimal 618.968 dukungan bagi bakal calon perseorangan untuk maju Pilkada Jakarta 2024.

Karena itu, Dharma-Kun melaju ke tahapan verifikasi faktual berdasarkan jumlah verifikasi administrasi yang berhasil mereka kumpulkan.

Para verifikator melakukan pendataan door to door ke rumah warga untuk menyamakan data dukungan yang dikumpulkan Dharma-Kun dengan Kartu Tanpa Penduduk (KTP).