Pemerintah Indonesia tengah mengebut proyek Digital ID alias Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengklaim Digital ID akan membuat pelayanan publik menjadi lebih lincah. Bahkan, rakyat Indonesia dijamin tak perlu lagi fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

"Mudah-mudahan nanti tidak ada lagi rapat yang ke-38, cukup 37 rapat hari ini, segera putuskan," katanya dalam Inspirational Session Anugerah ASN di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta Pusat, Senin (29/7).

"Untuk beresin ini (birokrasi) supaya lincah dan cepat dengan Digital ID. Kalau Digital ID beres, semua macam urusan rakyat yang harus fotokopi KTP, setiap kali harus ngisi pengisian yang berulang (tidak diperlukan lagi)," janji Anas.

IKD ini juga memungkinkan para pegawai negeri sipil (PNS) yang dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk bekerja dari kantin hingga ruang perpustakaan. Pasalnya, Digital ID bakal memudahkan pelayanan warga.

Selanjutnya, Anas menegaskan Digital ID diperkirakan rampung bertahap mulai September 2024.

"Kalau Digital ID selesai, pelayananannya tidak perlu lagi pakai cetak, fotokopi KTP, ngisi (formulir kertas), dan seterusnya. Cukup sekali Digital ID-nya dicatat, datanya sudah keluar. Dan ini sedang dikerjakan secara serius," jelas Anas selepas acara.

"Tadi siang kami rapat di Kemenko Marves, dengan menteri kesehatan, menkominfo, menteri dalam negeri, dan BUMN untuk mempercepat sistem Digital ID ini supaya segera selesai," tambahnya.

Sebelum hadir di acara ini, Anas dan jajaran stakeholder terkait memang berkumpul di Kantor Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Anas berharap setiap kementerian/lembaga (K/L) segera mengalokasikan anggaran untuk operasional September 2024, lalu memasukkan anggaran untuk pengembangan layanan digital di 2025. Ia juga ingin Kementerian Keuangan mengkaji skema pendanaan untuk mendukung percepatan transformasi digital.

Sementara itu, Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan meminta implementasi transformasi digital dilaksanakan sesuai keputusan yang telah disepakati.

Selain itu, Luhut memberi arahan agar seluruh pihak, terutama Kemendagri dan Kemenkominfo, terus memperkuat kolaborasi teknis. Luhut juga meminta INA Digital dan Peruri bermitra dalam dukungan teknis, mulai dari desain dan implementasi terpadu.