KOMPAS.com – Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (BPPIK) yang berperan mencari kendala serta solusi terhadap pembangunan fisik.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendukung penguatan organisasi badan tersebut untuk mengawasi pembangunan dan ketepatan penggunaan anggaran negara.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengungkapkan, peraturan presiden (perpres) mengenai badan tersebut sudah ada di meja Prabowo.

“BPPIK didirikan untuk memastikan program-program tersebut dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden,” ujarnya.

Rini mengatakan itu dalam pertemuan dengan Kepala BPPIK Aries Marsudiyanto di Kantor Kemenpan RB, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

BPPIK bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan kepada presiden dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sesuai penugasan presiden serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rini menjelaskan, BPPIK berbeda dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memiliki peran auditing bersifat pengawasan lintas sektor.

Fokus tugas BPKP pada pengawasan aspek keuangan dan manajemen proyek, yakni memastikan tidak ada penyimpangan anggaran dalam pelaksanaan program pembangunan.

Tugas itu juga berbeda dengan Kantor Staf Presiden (KSP) yang berperan dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebijakan publik, dinamika politik, dan koordinasi lintas sektor.

Adapun BPPIK sebagai troubleshooting atau pencari sumber masalah bertugas menyelesaikan masalah teknis dan operasional di lapangan yang menghambat pelaksanaan proyek fisik, seperti infrastruktur.

“Peran troubleshooting BPPIK ini bersifat taktis dan lapangan, mencakup solusi praktis yang segera bisa diimplementasikan untuk memastikan bahwa proyek berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi,” katanya dalam siaran persnya, Selasa.

BPPIK berfokus pada masalah-masalah yang muncul dalam tahap pelaksanaan fisik proyek pembangunan, termasuk permasalahan terkait waktu, kualitas, dan sumber daya, baik teknis dan operasional.

Pada pertemuan itu, hadir pula Wakil Menteri Pan-B Purwadi Arianto, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, dan Sekretaris Utama BPPIK Alvis Anwar.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) untuk bekerja cepat dalam penataan birokrasi di Pemerintahan Prabowo-Gibran.

Hal tersebut dilayangkan oleh Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda atau Rifqi dalam rapat kerja bersama Menteri PAN-RB Rini Widyantini, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen Senayan, pada Senin (28/10/2024).

Rifqi menyebut Kemenpan-RB adalah kementerian yang paling ditunggu-tunggu oleh setiap menteri dan kepala lembaga, lantaran saat ini struktur baru birokrasi diperlukan akibat adanya perubahan nomenklatur dan penambahan jumlah kementerian.

“Karenanya, Kemenpan merupakan kementerian yang paling ditunggu-tunggu oleh seluruh menteri dan kepala lem­baga/badan yang baru saja dilan­tik,” tuturnya dikutip, Selasa (29/10/2024).

Dalam kesempatan terpisah seusai rapat, Rifqi turut menjabarkan adanya 27 kementerian baru dan satu badan baru tentu memerlukan pengisian pejabat eselon I, II, dan seterusnya, sehingga pihaknya meminta Kemenpan-RB bisa mengerjakan ini dengan cepat.

“Kementerian PAN-RB memiliki wewenang terkait dengan itu dan kita meminta agar proses pengisian itu berjalan dengan cepat,” ujarnya.

Dia juga menyatakan Komisi II DPR RI siap mengawal setiap proses pembuatan regulasi yang dibutuhkan oleh Kemenpan-RB.

Hal ini guna, lanjutnya, kementerian yang ada nantinya bisa bekerja dengan cepat, efektif, dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Komisi II DPR ini bahkan membuka diri jika hambatan regulatif itu ada pada level undang-undang, maka kami tentu siap untuk melakukan revisi terhadap undang-undang,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan susunan 48 kementerian negara Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. 48 kementerian ini akan bertugas untuk periode pemerintahan 2024-2029.

"Keseluruhan ada 48 kementerian, terdiri dari tujuh kementerian koordinator, 19 kementerian yang masih tetap (nomenklaturnya), 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas serta dua kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur," ujar Rini saat rapat kerja bersama Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Berdasarkan susunan tersebut, Kemenpan RB saat ini menyiapkan SDM aparatur sipil negara (ASN) dan aturan hukum agar pelaksanaan tugas Kabinet Merah Putih berjalan lancar.

Di sisi lain, lanjut Rini, saat ini sudah ada sejumlah aturan hukum yang telah terbit sebagai dasar tugas dan fungsi kabinet merah putih.

Antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2024 yang sering disebut sebagai Perpres transisi pemerintahan.

Lalu Perpres Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih.

Berikut ini rincian susunan kementerian negara Kabinet Merah Putih 2024-2029:

7 Kementerian Koordinator

1. Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
2. Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
4. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
5. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan
6. Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat
7. Kementerian Koordinator Bidang Pangan

19 kementerian tetap

1. Kementerian Dalam Negeri
2. Kementerian Luar Negeri
3. Kementerian Pertahanan
4. Kementerian Agama
5. Kementerian Keuangan
6. Kementerian Kesehatan
7. Kementerian Sosial
8. Kementerian Perindustrian
9. Kementerian Perdagangan
10. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral
11. Kementerian Perhubungan
12. Kementerian Pertanian
13. Kementerian Kelautan dan Perikanan
14. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
15. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)
16. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
17. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
18. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
19. Kementerian Pemuda dan Olahraga

20 Kementerian berubah nomenklatur dan/atau pergeseran tugas dan fungsi

1. Kementerian Sekretariat Negara
2. Kementerian Hukum
3. Kementerian Hak Asasi Manusia
4. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
6. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi
7. Kementerian Kebudayaan
8. Kementerian Ketenagakerjaan
9. Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
10. Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
12. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
13. Kementerian Transmigrasi
14. Kementerian Kehutanan
15. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
16. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif

2 Kementerian berubah nomenklatur

1. Kementerian Komunikasi dan Digital
2. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal

JAKARTA - Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi ( KemenkoMarves ) kini tidak lagi hadir dalam kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto. 453 aparatur sipil negara ( ASN ) yang pernah bekerja di bawah Menteri Koordinator Marves, Luhut Binsar Pandjaitan, diputuskan dipindah ke Kemenko lainnya.

Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara (PAN-RB), Rini Widyantini mengatakan, 453 ASN tersebut akan dimutasi sesuai dengan Kemenko lainnya. Rini menyebutkan sebagian dari 453 ASN itu ada yang dipindahkan ke Kemenko Pangan, Kemenko Infrastruktur, atau Kemenko baru lainnya.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain, jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," ujar Rini selepas menghadiri sidang Komisi II DPR RI, Senin (27/10).

Guna memberikan penjelasan tambahan, Plt. Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto mengatakan, 453 orang ASN itu akan dipindahkan sesuai funsgi kelembagaan yang baru.

"Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo.

Haryomo menjelaskan, BKN pun sudah melakukan pemetaan melalui penentuan jumlah ASN di setiap Kementerian atau Lembaga Negara yang terbaru.

"Kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua. Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," terang Haryomo.

Diketahui, Juru Bicara Luhut Binsar Pandjaitan, Jodi Mahardi memastikan, status PNS Kemenko Marves tetap berlaku. Bahkan, hak-haknya juga masih diberikan.

"Hak dan status para PNS di Kemenko Marves akan tetap terpenuhi sesuai aturan yang berlaku," ujarnya di Jakarta, Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, dia menegaskan, tim dari Kemenko Marves juga akan terus berkomunikasi erat dengan Kementerian PAN-RB, Kementerian Keuangan, hingga Kemenko-Kemenko baru. Hal ini dilakukan agar pemindahan PNS dari Kemenko Marves menuju Kemenko baru berjalan lancar.

"Kemenko-Kemenko baru termasuk Kemenko Pangan dan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, guna memastikan transisi yang berjalan lancar dan terkoordinasi dengan baik," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Rini Widyantini mengatakan, saat ini ada 48 rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur organisasi 48 kementerian dan sejumlah perpres lembaga baru yang menunggu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rini, Kemenpan-RB sudah mengusulkan draf puluhan perpres itu untuk segera diteken oleh Presiden.

Tujuannya supaya ada dasar hukum yang lebih kuat untuk tugas dan fungsi 48 kementerian dan sejumlah lembaga di Kabinet Merah Putih

Termasuk sebagai dasar hukum untuk pengalihan aparatur sipil negara (ASN) ke sejumlah kementerian atau lembaga baru.

"Jadi kita masih menunggu untuk ditandatangani Presiden. Ya, mudah-mudahan sih minggu ini atau minggu depan harus sudah bisa ditandatangani oleh Bapak Presiden karena sudah kita siapkan," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sejalan dengan persiapan perpres, Kemenpan-RB juga menerbitkan Peraturan Menpan-RB (Permenpan-RB) untuk teknis penyelesaian pengalihan ASN.

Dalam Permenpan-RB tersebut, pengalihan ASN ke kementerian atau instansi baru dipastikan tidak akan merugikan pegawai ASN.

Kemudian layanan publik juga tidak boleh berhenti selama pengalihan dilaksanakan.

"Tapi ini baru kita bisa bergerak kalau perpres-nya sudah ada.

Nah, setelah perpres itu nanti kita akan buat peraturan menterinya untuk eselon II ke bawah," tegas Rini.

Ia menambahkan, masa transisi pengalihan ASN ke kementerian atau instansi baru ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Sehingga pada Januari 2025 diharapkan seluruh kementerian dan lembaga bisa bekerja maksimal sebagaimana aturan di nomenklatur pemerintahan yang baru.

Untuk diketahui, saat ini ada 48 kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jumlah ini diketahui bertambah sebanyak 14 kementerian jika dibandingkan pada periode pemerintahan sebelumnya, yakni 34 kementerian.

Selain itu, ada sejumlah lembaga baru yang dibentuk oleh Prabowo untuk mendukung kinerja pemerintahannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, saat ini ada 48 rancangan peraturan presiden (perpres) yang mengatur organisasi 48 kementerian dan sejumlah perpres lembaga baru yang menunggu ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Rini, Kemenpan RB sudah mengusulkan draf puluhan perpres itu untuk segera diteken oleh Presiden.

Tujuannya supaya ada dasar hukum yang lebih kuat untuk tugas dan fungsi 48 kementerian dan sejumlah lembaga di Kabinet Merah Putih

Termasuk sebagai dasar hukum untuk pengalihan aparatur sipil negara (ASN) ke sejumlah kementerian atau lembaga baru.

"Jadi kita masih menunggu untuk ditandatangani Presiden. Ya, mudah-mudahan sih minggu ini atau minggu depan harus sudah bisa ditandatangani oleh Bapak Presiden karena sudah kita siapkan," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Sejalan dengan persiapan perpres, Kemenpan RB juga menerbitkan Peraturan Menpan RB (Permenpan RB) untuk teknis penyelesaian pengalihan ASN.

Dalam Permenpan RB tersebut, pengalihan ASN ke kementerian atau instansi baru dipastikan tidak akan merugikan pegawai ASN.

Kemudian layanan publik juga tidak boleh berhenti selama pengalihan dilaksanakan.

"Tapi ini baru kita bisa bergerak kalau perpres-nya sudah ada.

Nah, setelah perpres itu nanti kita akan buat peraturan menterinya untuk eselon II ke bawah," tegas Rini.

Ia menambahkan, masa transisi pengalihan ASN ke kementerian atau instansi baru ditargetkan selesai pada Desember 2024.

Sehingga pada Januari 2025 diharapkan seluruh kementerian dan lembaga bisa bekerja maksimal sebagaimana aturan di nomenklatur pemerintahan yang baru.

Untuk diketahui, saat ini ada 48 kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Jumlah ini diketahui bertambah sebanyak 14 kementerian jika dibandingkan pada periode pemerintahan sebelumnya, yakni 34 kementerian.

Selain itu, ada sejumlah lembaga baru yang dibentuk oleh Prabowo untuk mendukung kinerja pemerintahannya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini berjanji nasib PNS di 48 kementerian Presiden Prabowo Subianto akan jelas pada November 2024.

Penataan organisasi kementerian/lembaga (K/L) menjadi fokus pertama di 100 hari kerja Kemenpan RB. Ia merinci susunan Kabinet Merah Putih terdiri dari 7 kementerian koordinator, 19 kementerian tetap, 20 kementerian berubah nomenklatur atau pergeseran tugas, serta 2 lainnya hanya mengalami perubahan nomenklatur.

"Ada beberapa daftar kementerian yang memang perlu dikoordinasikan, jadi nanti kami akan bergerak. Langkah-langkah penataannya saat ini posisinya seluruh rancangan peraturan presiden sudah ada di meja Bapak Presiden (Prabowo Subianto)," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

"Dengan target pada November (akhir November 2024) sudah selesai seluruh pembahasan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), (sampai) tahap II," janji Rini.

Pada bahan paparannya, Rini menjelaskan SOTK K/L tahap pertama diselesaikan pada pekan pertama dan kedua November 2024. Sedangkan sisanya alias SOTK tahap kedua bakal rampung pada akhir bulan depan.

Jaminan ini juga termasuk sumber daya manusia (SDM) di 48 kementerian tersebut. Rini mengatakan ada 3 instrumen hukum yang menjadi landasan utama Kemenpan RB.

Pertama, Keppres Nomor 133 Tahun 2024. Kedua, Perpres Nomor 139 Tahun 2024 atau yang sering disebut Perpres Transisi serta ketiga adalah Perpres Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara.

Rini menegaskan Perpres Transisi menjadi yang paling krusial. Pasalnya, dalam beleid itu diatur terkait pertukaran-pertukaran fungsi kementerian.

"Penataannya sebagaimana tertera dalam paparan. Mulai dari substansi penggabungan dan sebagainya, termasuk bagaimana kita membagi SDM yang menduduki jabatan. Dengan catatan, bahwa SDM yang saat ini menjabat tetap melaksanakan tugas dan fungsinya," jelas Rini.

"Penggunaan SDM-nya nanti kita sudah mengeluarkan juga permenpan terkait penggunaan sumber daya manusia. Kemudian juga keberlangsungan dari penghasilan pada pegawai yang mengalami perpindahan tentunya tidak merugikan para pegawai bersangkutan," imbuhnya.

Ia menegaskan pegawai yang nomenklatur kementeriannya tidak berubah tetap bekerja dan menerima penghasilan. Sementara itu, pegawai negeri sipil (PNS) yang nantinya berpindah akan menerima penghasilan sesuai dengan K/L asli.

"Penyelesaian bagaimana mekanisme organisasi untuk K/L karena semuanya menunggu, organisasi kementerian yang baru semuanya menunggu. Dan kita terus bergerak bersama-sama Menteri Sekretaris Negara (Prasetyo Hadi), Menteri Keuangan (Sri Mulyani), dan Menteri Bappenas (Kepala Bappenas Rachmat Pambudy) untuk penyelesaian terhadap organisasi kementerian/lembaga," tandasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan nasib para aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dihapus keberadaannya di Kabinet Prabowo Subianto.

Menurut Rini, para ASN Kemenko Marves akan dialihkan sebagaimana tugas dan fungsi yang menyesuaikan nomenklatur kementerian di pemerintahan yang baru.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke (Kementerian Koordinator) Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," tegasnya.

Diketahui, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 453 orang ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenko Marves yang akan dialihkan ke kementerian lain.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, 453 ASN dan PPPK Kemenko Marves dipindahkan sesuai dengan tugas yang selama ini mereka lakukan.

BKN sendiri telah memetakan pengalihan para ASN itu.

"Jadi mereka akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru. Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo di Kompleks Parlemen, Senayan.

"BKN sudah memetakan. ASN sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua.

Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini ada 48 kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari jumlah itu, sebanyak tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

Lalu dari tujuh kementerian koordinator yang ada, tiga di antaranya membidangi ekonomi.

Ketiganya yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ipimpin Airlangga Hartarto, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang pimpin Zulkifli Hasan.

Merujuk nomenklatur baru tersebut, maka Kemenko Marves sudah tidak ada lagi.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa kementeriannya menggunakan eks kantor Kemenko Marves untuk menjadi lokasi kerja kementerian yang dipimpinnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini menjelaskan nasib para aparatur sipil negara (ASN) dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) yang dihapus keberadaannya di Kabinet Prabowo Subianto.

Menurut Rini, para ASN Kemenko Marves akan dialihkan sebagaimana tugas dan fungsi yang menyesuaikan nomenklatur kementerian di pemerintahan yang baru.

"Jadi seperti saya bilang, disesuaikan dengan fungsinya tadi, ada yang ikut juga ke (Kementerian Koordinator) Pangan, kan di sana yang mengikuti Pangan, ada yang ikut juga ke Kemenko yang lain," ujar Rini di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Jadi kan kita sudah bedah dari awal, fungsi mana yang dipindahkan," tegasnya.

Diketahui, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) ada 453 orang ASN dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) Kemenko Marves yang akan dialihkan ke kementerian lain.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN, Haryomo Dwi Putranto menjelaskan, 453 ASN dan PPPK Kemenko Marves dipindahkan sesuai dengan tugas yang selama ini mereka lakukan.

BKN sendiri telah memetakan pengalihan para ASN itu.

"Jadi mereka akan dipindahkan sesuai fungsi kelembagaan yang baru. Jadi dia mengikuti apa yang dilakukan selama ini, sesuai tugas fungsi yang dia lakukan," ungkap Haryomo di Kompleks Parlemen, Senayan.

"BKN sudah memetakan. ASN sudah kita petakan, kita sudah punya jumlah pegawai yang ada di dalam instansi yang terdampak, itu kita sudah punya semua.

Dan nanti untuk pengalihannya tentu atas usul dari instansi, dimana dia akan ditempatkan," jelasnya.

Untuk diketahui, saat ini ada 48 kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dari jumlah itu, sebanyak tujuh di antaranya merupakan kementerian koordinator.

Lalu dari tujuh kementerian koordinator yang ada, tiga di antaranya membidangi ekonomi.

Ketiganya yakni Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang ipimpin Airlangga Hartarto, Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan yang pimpin Zulkifli Hasan.

Merujuk nomenklatur baru tersebut, maka Kemenko Marves sudah tidak ada lagi.

Sebelumnya, Menko Bidang Infrastuktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa kementeriannya menggunakan eks kantor Kemenko Marves untuk menjadi lokasi kerja kementerian yang dipimpinnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, ada tiga prioritas utama yang akan dilakukannya selama 100 hari pertama masa kerja sebagai pemimpin baru Kemenpan RB.

Salah satunya, menyelesaikan penataan organisasi kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menpan Rini saat rapat kerja pertamanya dengan Komisi II DPR RI bersama BKN, LAN dan ANRI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Bahwa untuk program 100 hari kami, pertama ada tiga prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama, adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan untuk Kabinet Merah Putih," ujar Rini.

"Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja atau SAKP yang menjadi basis Kementerian dan Lembaga untuk mencapai pembangunan nasional. Yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN untuk program pertama,"

Rini lantas menjelaskan rincian susunan kementerian negara di Kabinet Merah Putih yang saat ini memiliki 48 kementerian.

Jumlah tersebut terdiri dari tujuh kementerian koordinator, 19 kementerian yang tetap nomenklaturnya, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas serta dua kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur saja.

Berdasarkan susunan tersebut, Kemenpan RB saat ini menyiapkan SDM aparatur sipil negara dan aturan hukum agar pelaksanaan tugas Kabinet Merah Putih berjalan lancar.

Di sisi lain, lanjut Rini, saat ini sudah ada sejumlah aturan hukum yang telah terbit sebagai dasar tugas dan fungsi kabinet merah putih.

Antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2024 yang sering disebut sebagai Perpres transisi pemerintahan.

Lalu Perpres Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan, ada tiga prioritas utama yang akan dilakukannya selama 100 hari pertama masa kerja sebagai pemimpin baru Kemenpan RB.

Salah satunya, menyelesaikan penataan organisasi kementerian di Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu disampaikan Menpan Rini saat rapat kerja pertamanya dengan Komisi II DPR RI bersama BKN, LAN dan ANRI yang digelar di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (28/10/2024).

"Bahwa untuk program 100 hari kami, pertama ada tiga prioritas yang akan dilakukan. Yang pertama, adalah kita ingin menyelesaikan terhadap penataan organisasi kementerian Kabinet Merah Putih, serta pengisian jabatan untuk Kabinet Merah Putih," ujar Rini.

"Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penetapan Sistem Akuntabilitas Kinerja atau SAKP yang menjadi basis Kementerian dan Lembaga untuk mencapai pembangunan nasional. Yang ketiga adalah penataan tenaga non-ASN untuk program pertama,"

Rini lantas menjelaskan rincian susunan kementerian negara di Kabinet Merah Putih yang saat ini memiliki 48 kementerian.

Jumlah tersebut terdiri dari tujuh kementerian koordinator, 19 kementerian yang tetap nomenklaturnya, 20 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur dan atau pergeseran tugas serta dua kementerian yang hanya mengalami perubahan nomenklatur saja.

Berdasarkan susunan tersebut, Kemenpan RB saat ini menyiapkan SDM aparatur sipil negara dan aturan hukum agar pelaksanaan tugas Kabinet Merah Putih berjalan lancar.

Di sisi lain, lanjut Rini, saat ini sudah ada sejumlah aturan hukum yang telah terbit sebagai dasar tugas dan fungsi kabinet merah putih.

Antara lain, Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Kementerian Negara, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2024 yang sering disebut sebagai Perpres transisi pemerintahan.

Lalu Perpres Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Merah Putih.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Rini Widyantini mengatakan dalam Kabinet Merah Putih era Presiden Prabowo Subianto akan ada perubahan orientasi input ke outcome.

Dalam orientasi input ada paradigma soal berapa besar anggaran yang telah dan akan dihabiskan, sedangkan orientasi outcome ada pemikiran berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan dan target bisa tercapai.

Rini mengatakan perubahan paradigma itu sesuai arahan dari Prabowo dalam rapat kabinet pada Rabu, 23 Oktober 2024. “Untuk melakukan efisiensi dalam setiap penggunaan anggaran,” kata Rini dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Karena itu, Rini mengatakan, setiap instansi seharusnya berkontribusi terhadap pencapaian prioritas pembangunan. Dia mencontohkan, dalam pengentasan kemiskinan kementerian dan lembaga masih mengejar target masing-masing. “Sehingga belum berfokus pada kinerja atau capaian bersama,” kata dia.

Presiden Prabowo Subianto telah menekankan pentingnya efisiensi dalam mengelola anggaran kepada para menteri. Prabowo meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, para menteri, dan menteri koordinator untuk menelurusi kembali APBN.

“Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo dikutip dari rilis di laman resmi Kementerian Keuangan, Kamis, 24 Oktober 2024.

Menurut Presiden Prabowo, para menteri harus memberi contoh, karena fokus pemerintah saat ini adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat. Pada sidang tersebut, Prabowo juga menegaskan pentingnya swasembada pangan dan energi di tengah ketidakpastian global yang masih terjadi.

Dalam 100 hari kerja, Rini mengatakan Kemenpan RB akan fokus membentuk dan menata organisasi kementerian Kabinet Merah Putih sekaligus pengisian jabatan Aparatur Sipil negara di kabinet. Selain itu, Kemenpan RB juga akan menetapkan peraturan presiden tentang sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKP). Kemudian, Kemenpan RB juga akan menata tenaga non-ASN. “Kami bergerak terus,” kata Rini.

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani mengatakan tidak banyak yang berubah dalam pengelolaan anggaran tahun depan. Hanya saja, targetnya semakin tinggi. Pada era Presiden Prabowo, Kemenkeu akan mengelola pendapatan dan belanja yang ditargetkan naik.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada APBN 2025 sebesar Rp 3.005,1 triliun. Sementara belanja negara sebesar Rp 3.621,3 triliun. Jika dibanding tahun ini, pendapatan dan belanja di masa akhir jabatan presiden Jokowi masing-masing Rp Rp 2.802,3 triliun dan Rp 3.325,1 triliun. Sementara itu, jumlah kementerian semakin banyak. Di era Jokowi hanya ada 34 kementerian dan kementerian koordinator. Sementara dalam Kabinet Merah Putih periode 2024-2029, Prabowo memiliki 48 kementerian.

Ilona Esterina berkontribusi dalam penulisan artikel ini