Sumber: Kompas TV | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah masih akan mencairkan bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang masuk kategori penerima, salah satunya pada November 2024.

Bagi Anda yang ingin mengecek apakah Anda termasuk penerima bansos November 2024 atau tidak, bisa dilakukan dengan memasukkan NIK KTP di laman https://cekbansos.kemensos.go.id/

Nantinya, Anda dapat melihat apakah NIK KTP Anda terdaftar sebagai penerima bansos atau tidak beserta informasi jadwal pencairannya.

Cara Cek Penerima Bansos November 2024 dengan NIK KTP

1. Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id menggunakan browser di HP atau laptop.

2. Masukkan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat Anda tinggal.

3. Masukkan nama sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

4. Selanjutnya, masukka 4 huruf kode captcha yang tertera dalam kotak.

5. Kemudian Anda tekan tombol pilih ‘Cari Data’.

6. Jika terdaftar sebagai penerima bantuan sosial, nama Anda akan muncul sebagai penerima manfaat (PM). Terdiri dari nama, usia, dan berbagai bantuan yang sudah maupun yang akan diperoleh.

7. Jika nama Anda tidak terdaftar, akan muncul keterangan ‘Tidak Terdapat Peserta / PM’.

Bansos yang Cair November 2024

1. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)

Dikutip dari Kompas.com, Bantuan Pangan Non-Tunai atau BPNT adalah program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu dalam bentuk nontunai. Bantuan ini diberikan dalam bentuk pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) setiap bulannya dengan nominal Rp200.000.

BPNT cair setiap dua bulan sekali dengan nilai total Rp400.000. BPNT keenam dijadwalkan cair pada November 2024 untuk pencairan dua bulan hingga Desember 2024.

2. Program Keluarga Harapan (PKH)

Bansos berikutnya yang masih berlanjut dan bakal cair di bulan November 2024 adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Pencairan PKH berlangsung selama 4 tahap dalam satu tahun.

PKH adalah program pemberian bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sesuai jadwal, pencairan PKH tahap keempat akan cair pada November 2024. Artinya, bagi KPM yang belum menerima PKH pada bulan Oktober, kemungkinan akan mendapatkannya pada November atau Desember.

3. Program Indonesia Pintar (PIP)

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah bantuan tunai untuk pendidikan. PIP termin ketiga dijadwalkan bakal cair pada November hingga Desember 2024.

Tonton:Penyaluran Bantuan Stunting Diusulkan Lanjut pada 2025, Anggaran Rp 800 Miliar

Dengan bantuan ini, siswa yang memiliki keterbatasan ekonomi diharapkan akan mendapat kesempatan dan akses belajar. Berikut rincian nominal PIP yang akan diterima masing-masing siswa sesuai jenjang pendidikannya:

- Siswa SD Umum: Rp450.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp225.000
- Siswa SMP Umum: Rp750.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp375.000
- Siswa SMA/SMK Umum: Rp1.000.000 per tahun
- Siswa baru dan kelas akhir: Rp500.000.

Artikel ini sudah tayang di Kompas.tv, berjudul: Cara Cek Apakah Anda Penerima Bansos November 2024 dengan NIK KTP, Ada 3 Bantuan yang Akan Cair

Medan -

Meminjam uang secara online kini dapat dengan mudah dilakukan, cukup bermodalkan KTP. Sering kali ditemukan peristiwa penyalahgunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pada KTP untuk pinjol atau pinjaman online tanpa diketahui pemilik aslinya.

Ternyata ada cara mudah untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan atau tidak oleh orang lain untuk pinjol. Bisa dicek secara online dan offline, begini caranya.

Dikutip dari detikInet, untuk mengetahui apakah KTP Anda digunakan untuk pinjol atau tidak dapat dicek melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengecekan bisa dilakukan secara online dan offline.

Cara Mengecek KTP Dipakai Pinjol Secara Offline

detikers dapat mengecek apakah KTP kamu telah disalahgunakan untuk pinjol secara offline. Berikut ini langkah-langkahnya:

1. Pemohon datang langsung ke kantor OJK yang terdekat.
2. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan sesuai jenis permohonan:

• Untuk perseorangan: fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA), dan surat kuasa jika diperlukan.
• Untuk yang telah meninggal: fotokopi KTP/Paspor, dokumen asli surat keterangan kematian, dan dokumen yang membuktikan hubungan kekeluargaan/ahli waris.
• Untuk badan usaha: fotokopi identitas badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa jika diperlukan.
• OJK akan melakukan pengecekan sesuai dengan formulir dan dokumen pendukung yang diserahkan.
• Hasil dari permohonan akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan sebelumnya.

Pastikan semua dokumen yang dibawa adalah asli atau fotokopi yang sah dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh OJK.

Cara Mengecek KTP Dipakai Pinjol Secara Online

Cara mengecek KTP melalui SLIK OJK secara online, cukup mudah. kamu hanya perlu menyiapkan beberapa dokumen pendukung seperti KTP, foto diri, dan foto diri dengan KTP. Untuk cara lengkapnya adalah sebagai berikut.

• Kamu perlu mengakses situs https://idebku.ojk.go.id atau mengunduh aplikasi iDebku OJK.
• Di halaman utama, pilih opsi 'Pendaftaran'.
• Isi formulir dengan informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha.
• Pastikan semua informasi yang kamu masukkan benar.
• Klik 'Selanjutnya' setelah yakin informasi sudah sesuai.
• Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri.
• Klik 'Ajukan Permohonan'.
• Setelah pendaftaran selesai, kamu akan menerima nomor pendaftaran.
• Untuk mengecek status permohonan, gunakan menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran yang telah kamu dapatkan.
• OJK akan memproses permohonan iDeb dalam waktu satu hari kerja melalui email yang kamu daftarkan.

Itu dia cara-cara yang dapat dilakukan untuk mengecek apakah KTP kamu digunakan untuk pinjol atau tidak, melalui layanan SLIK OJK secara online dan offline. Semoga membantu!

(astj/astj)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan data pribadi yang perlu dijaga kerahasiaannya. Pasalnya, data-data di KTP bisa disalahgunakan oleh orang yang tak bertanggung jawab, seperti digunakan secara ilegal untuk pinjaman online atau pinjol.

Penyalahgunaan data pribadi untuk pinjol semakin meningkat, melibatkan informasi sensitif seperti nomor ponsel, alamat, dan NIK KTP. Data ini rentan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Berdasarkan ancaman di atas, sangat penting untuk sadar akan rentannya data pribadi Anda. Oleh karena itu, Anda perlu mengetahui apakah data pribadi tersebut digunakan untuk pinjol atau tidak oleh orang lain.

Pemerintah telah menyediakan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) untuk membantu memeriksa apakah data pribadi digunakan untuk pinjol atau kredit lainnya.

Melansir Antara, berikut cara untuk mengetahui apakah data pribadi Anda disalahgunakan untuk pinjol:

Anda bisa menggunakan layanan "idebku.ojk.go.id" atau aplikasi iDebku OJK untuk mengetahui apakah data Anda digunakan untuk pinjol atau tidak. Berikut cara mengaksesnya:

1. Buka "idebku.ojk.go.id" atau unduh aplikasi iDebku.2. Pilih Pendaftaran dan isi informasi seperti jenis debitur, identitas, kewarganegaraan, dan kode captcha.3. Klik Selanjutnya setelah memverifikasi data Anda.Selanjutnya, Anda akan diminta untuk melengkapi formulir SLIK OJK:

1. Unggah dokumen pendukung.2. Centang pernyataan kebenaran data dan klik Ajukan Permohonan.3. Anda akan menerima email dengan nomor pendaftaran untuk memantau status di menu Status Layanan.Proses ini memakan waktu maksimal satu hari kerja. Setelah selesai, Anda dapat melihat rincian pinjaman atau kredit yang terdaftar dengan data Anda.

Selain itu, Anda juga bisa langsung mendatangi kantor OJK terdekat dengan membawa dokumen berikut:

* WNI: Kartu Tanda Penduduk (KTP)* WNA: Paspor* Tambahan: Surat kuasa (jika mewakili orang lain)Setelah Anda menyerahkan dokumen, OJK akan melakukan verifikasi dan mengirimkan hasilnya melalui email terdaftar.

Jika Anda menduga data Anda disalahgunakan, Anda dapat menghubungi layanan berikut:

1. Call Center OJK di nomor 081-157-157-157 untuk memverifikasi status pinjaman yang terdaftar.2. Layanan Pengaduan OJK melalui email di [email protected], sertakan deskripsi masalah dan bukti pendukung.Dengan melakukan langkah-langkah di atas, Anda dapat mengurangi risiko penyalahgunaan data dan menghindari kerugian finansial. Laporkan aktivitas mencurigakan terkait data pribadi Anda kepada pihak yang berwenang.

JAKARTA, iNewsSidoarjo.id - Cara blokir Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sudah dipakai pinjol ilegal. KTP merupakan salah satu data identitas diri yang sangat penting dan rawan dipakai oleh hal-hal yang ilegal. Maka dari itu, jika Anda mengalami hal yang serupa, penting untuk blokir data KTP Anda yang sudah dipakai di Pinjol ilegal tersebut.

Data masyarakat yang dipakai oleh Pinjol Ilegal ini akan berbahaya karena rawan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berikut cara blokir KTP yang sudah dipakai Pinjol Ilegal yang dikutip dari okzone.com, Sabtu (2/11/2024).

1. Laporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anda dapat menghubungi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui layanan konsumen di 157 atau melalui WhatsApp di +62 81 157 157 157. Laporkan bahwa ada Pinjol terkait yang telah menyalahgunakan KTP Anda dan minta bantuan untuk blokir.

2. Blokir KTP di Dukcapil Untuk melaporkan penyalahgunaan KTP Anda, segera hubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) di daerah Anda. Minta agar KTP tersebut diblokir atau diberikan catatan bahwa penyalahgunaan telah terjadi.

3. Lapor ke Kepolisian Langkah berikutnya, Anda bisa lapor ke kepolisian terdekat untuk meminta laporan adanya penyalahgunaan data identitas diri di Pinjol ilegal.

4. Cek Riwayat Kredit di Slik OJK Anda juga bisa cek riwayat kredit di Slik OJK. Akses Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK untuk melihat riwayat kredit yang tidak Anda kenali. Ini penting untuk memastikan tidak ada pinjaman lain yang dibuat tanpa sepengetahuan Anda.

5. Hubungi Pinjol Terkait Setelah itu, segera hubungi perusahaan Pinjol terkait dan laporkan pelanggaran. Pastikan mereka tidak menghubungi Anda lagi dan minta pinjaman ilegal dibatalkan. Ikuti langkah-langkah di atas untuk bisa mengurangi risiko terkena hal-hal yang tidak diinginkan. Selalu berhati-hati dalam memilih Pinjol dan utamakan keselamatan data pribadi Anda. iNewsSidoarjo

Editor : Yoyok Agusta Kurniawan

TEMPO.CO, Jakarta - Kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang dilengkapi dengan cip.

Dokumen yang juga dikenal dengan istilah KTP-el tersebut diterbitkan oleh perangkat pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan.

e-KTPwajib dimiliki oleh warga negara Indonesia (WNI) yang telah berusia 17 tahun, sudah menikah, atau pernah menikah, serta warga negara asing (WNA) yang tinggal di Indonesia dengan persyaratan tertentu.

KTP-el diperlukan untuk berbagai kegiatan pelayanan publik, termasuk mendaftar seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga membuka rekening bank.

Karena memiliki ukuran yang ringkas, yaitu sekitar 85,6 mm x 53,98 mm dan umumnya dibawa kemana-mana saat bepergian, kualitas e-KTP berisiko menurun, seperti lapisan plastik laminasi yang terkelupas atau foto buram. Lantas, bagaimana cara mengurus e-KTP yang rusak?

Syarat Mengurus e-KTP yang Rusak

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi mengatakan prosedur pengurusan e-KTP rusak sangat sederhana, karena tidak memerlukan laporan kehilangan dari kepolisian. Dia menyebut bahwa masyarakat hanya perlu datang ke kantor Dukcapil setempat.

“Mengurus KTP-el yang hilang atau rusak tidak dipungut biaya, sehingga masyarakat dapat secara langsung datang ke kantor Dukcapil setempat untuk mencetak ulang,” kata Teguh di Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024, seperti dikutip dari laman Direktorat Jenderal (Ditjen) Dukcapil Kemendagri.

Dia menjelaskan, masyarakat yang ingin mengurus e-KTP rusak hanya perlu membawa e-KTP yang rusak dan fotokopi kartu keluarga (KK). Ketentuan tersebut, menurut dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

“Cukup bawa KTP-el yang rusak bersama denganfotokopiKK. Dukcapil akan cetak KTP-el baru dengan data yang sudah ada di sistem,” ucap Teguh. Selain itu, menurut dia, e-KTP yang rusak bisa diurus di Dinas Dukcapil mana saja di seluruh Indonesia, tanpa harus pulang ke alamat asal.

Dengan demikian, syarat-syarat dokumen yang harus disiapkan untuk mengurus e-KTP rusak adalah:

-e-KTP yang rusak dan akan diganti.

-Fotokopi KK.

Tak hanya itu, pemohon juga wajib melapor kepada perangkat pemerintah kabupaten/kota melalui camat, lurah, atau kepala desa terkait e-KTP rusak. Pelaporan dilakukan paling lambat 14 hari sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

“Dalam hal KTP-el rusak atau hilang, penduduk pemilik KTP-el wajib melapor kepada instansi pelaksana melalui camat atau lurah/kepala desa paling lambat 14 hari dan melengkapi surat pernyataan penyebab terjadinya rusak atau hilang,” bunyi Pasal 64 ayat (9) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Cara Mengurus e-KTP yang Rusak

Berikut langkah-langkah untuk mengurus e-KTP yang rusak secara mudah:

Offline

-Siapkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.

-Datang ke kantor Dinas Dukcapil setempat.

-Ajukan permohonan cetak e-KTP pengganti.

-Selanjutnya, pemohon akan diminta mengisi formulir peristiwa kependudukan atau F-1.02.

-Apabila diperlukan, maka pemohon akan menjalani pengambilan foto, data sidik jari, dan perekaman retina mata.

-Tunggu proses pencetakan e-KTP baru

Online

Selain datang langsung ke kantor Dinas Dukcapil, masyarakat dapat mengajukan permohonan penggantian e-KTP karena rusak secara daring (online).

Namun, metode secara daring tersebut bergantung pada kebijakan di masing-masing daerah, misalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menyediakan portal Akses Langsung Pelayanan Dokumen Kependudukan Cepat dan Akurat atau Alpukat Betawi alpukat-dukcapil.jakarta.go.id.

Kemudian, ada Pemkot Cimahi, Jawa Barat dengan Layanan Publik Kecamatan-Kelurahan Kota Cimahi (Lapakami)lapakami.cimahi.kota.go.id/layanan/cetak-ktp.

Kabupaten Badung, Bali dengan laman akudicari.badungkab.go.id; Pemkot Pekanbaru, Riau dengan situs appdukcapil.pekanbaru.go.id; serta sebagainya.

Jakarta -

Peserta BPJS Kesehatan bisa melakukan pindah faskes (fasilitas kesehatan) sesuai kebutuhan. Hal ini memungkinkan peserta untuk memilih fasilitas kesehatan yang lebih sesuai dengan lokasi, layanan, maupun kebutuhan medis mereka.

Saat ini, pindah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) bisa dilakukan secara online maupun langsung ke kantor cabang. Untuk itu, ketahui syarat dan langkah-langkahnya di bawah ini.

Syarat Pindah Faskes BPJS Kesehatan 2024

Dari informasi yang didapat detikFinance melalui akun Facebook BPJS Kesehatan (25/10/2024), selain kepesertaan PBI APBD dan TNI/POLRI aktif, perubahan faskes I bisa melalui aplikasi Mobile JKN, dengan syarat telah terdaftar minimal 3 bulan di Faskes I lamanya.

Adapun syarat dokumen yang perlu dibawa jika melakukan pindah faskes di kantor BPJS secara langsung, perlu melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK).

Cara Pindah Faskes BPJS Online

Untuk melakukan pindah faskes BPJS secara online, peserta perlu mengunduh aplikasi Mobile JKN di App Store maupun Play Store. Jika sudah, ikuti langkah di bawah ini.

Berikut adalah langkah-langkah pindah faskes BPJS lewat JKN Mobile:

• Buka aplikasi Mobile JKN
• Login
• Pilih menu "Perubahan Data Peserta"
• Pilih data faskes yang terdaftar untuk melanjutkan perubahan faskes.
• Setelah itu, ikuti instruksi selanjutnya yang muncul.

Cara Pindah Faskes BPJS Offline

perubahan Faskes I secara offline bisa melalui kantor cabang BPJS Kesehatan atau layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berikut adalah cara pindah faskes lewat Kantor Cabang BPJS Kesehatan:

• Kunjungi kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.
• Memberitahu petugas jika kamu ingin melakukan pindah faskes BPJS Kesehatan.
• Melampirkan KTP dan KK.
• Tunggu hingga permohonan kamu untuk diproses petugas.

Ketentuan dan cara di atas juga berlaku, apabila peserta melakukannya melalui layanan BPJS Kesehatan di mal pelayanan publik.

Berapa Lama BPJS Bisa Digunakan Setelah Pindah Faskes?

Setelah permohonan diproses, peserta akan mendapatkan notifikasi mengenai perubahan faskes yang baru. Jika permohonan pindah faskes BPJS berhasil, maka faskes I terbaru akan berlaku di tanggal 1 pada bulan berikutnya.

Contoh, jika melakukan perubahan FKTP pada bulan berjalan (misal: November), maka FKTP terbaru akan aktif per tanggal 1 pada bulan berikutnya (Desember). Sebelum tanggal 1 tersebut, peserta masih bisa menggunakan FKTP lamanya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

(khq/fds)

Jakarta: Kini, banyak sekali kasus dugaan terkait penyalahgunaan atas data pribadi yang dilakukan untuk tindakan negatif seperti pinjaman online (pinjol). Data pribadi yang dimaksud dalam pemakaian salah guna seperti melakukan pinjol atau kredit yaitu KTP, NIK, nomor ponsel, dan alamat.

Lalu, pemerintah juga menyediakan layanan sistem serta informasi keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan membantu memeriksa apakah data yang dimiliki pribadi disalahgunakan atau tidak.

Melansir dari Portal Informasi Indonesia (indonesia.go.id), terdapat beberapa langkah untuk memeriksa apakah data diri Anda digunakan oleh pinjol melalui SLIK OJK, baik secara online maupun offline. Berikut langkahnya di bawah ini.

SLIK OJK via offline

Untuk cara ini Anda harus mengunjungi kantor OJK terdekat dan membawa sebuah dokumen, berikut dokumennya:

• Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk warga negara Indonesia (WNI).
• Paspor untuk warga negara asing (WNA).
• Surat kuasa jika menggunakan kuasa.

OJK akan memeriksa formulir dan dokumen yang diajukan. Jika semua persyaratan terpenuhi, OJK akan langsung memproses data pemohon atau debitur. Hasil pemeriksaan akan dikirimkan melalui email si pemilik yang didaftarkan sebelumnya.

Baca juga: Mengenal Apa itu Layanan iDeb OJK, Fungsi, dan Cara Daftarnya

SLIK OJK via online

Berikut langkah-langkah untuk mengecek data Anda lewat menggunakan layanan idebku.ojk.go.id:

• Masuk ke laman website idebku.ojk.go.id atau donwload aplikasi aplikasi iDebku OJK.
• Jika sudah masuk dalam website atau aplikasi, lakukanlah dengan klik 'Pendaftaran'.
• Isi informasi yang diminta seperti jenis debitur, jenis identitas, kewarganegaraan, nomor identitas, dan kode keamanan (captcha).
• Pastikan semua informasi terisi dengan benar dan jelas.
• Klik tombol 'Selanjutnya' setelah memverifikasi data.
• Lengkapi formulir SLIK OJK
• Unggah dokumen pendukung yang diperlukan.
• Centang kotak pernyataan kebenaran data dan klik 'Ajukan Permohonan' dan Anda akan menerima email yang berisi nomor pendaftaran.
• Jika sudah, periksalah status permohonan pada menu 'Status Layanan' dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode captcha.
• Lalu, permohonan ajuan akan segera diproses dengan maksimal beberapa hari kerja.
• Jika sudah diterima atas ajuan yang Anda berikan, data pemilik akan dapat melihat sebuah rincian pinjaman atau kredit yang diajukan oleh data pemohon.

Namun, jika data Anda benar-benar telah disalahgunakan oleh seseorang untuk keperluan negatif seperti pinjol, maka segeralah laporkan tindakan tersebut dengan menghubungi call center OJK di nomor 081-157-157-157.

Lalu, pihak OJK akan membantu memeriksa data diri Anda terkait pinjaman serta memberitahukan kepada kita apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh si pemilik data.



dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(HUS)

Undang-Undang Administrasi Kependudukan digugat ke Mahkamah Konstitusi. MK diminta untuk mengatur kolom 'tidak beragama' dalam Kartu Keluarga maupun Kartu Tanda Penduduk.

Ada dua penggugat dalam permohonan ini, yakni Raymond Kamil (Pemohon I) dan Indra Syahputra (Pemohon II). Keduanya mengajukan permohonan pengujian materi Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk) mengenai biodata penduduk yang memuat keterangan agama yang dianut atau kepercayaan dalam Kartu Keluarga (KK) maupun Kartu Tanda Pengenal (KTP).

“Pada kenyataannya tidak memeluk salah satu dari tujuh pilihan dan yang tidak beragama dipaksa keadaan untuk berbohong atau tidak dilayani,” ujar Pendamping para Pemohon, Teguh Sugiharto, dikutip dari situs MK, Rabu (23/10).

Permohonan didaftarkan pada Selasa (3/9). Sidang pendahuluan sudah digelar MK pada Senin (21/10).

Dikutip dari permohonannya, Raymond mencantumkan Islam sebagai agama pada KTP-nya. Ia sempat berganti-ganti mazhab pemahaman.

Pemahaman terakhirnya adalah mazhab Syiah Dua Belas Imam. Saat ini, dalam permohonannya, dia mengaku tidak memeluk agama mana pun dan juga tidak mempercayai atau menjadi anggota aliran kepercayaan mana pun. Ia menyatakan lebih memilih untuk memahami fenomena alam dan kehidupan dengan berangkat dari postulat ketidaktahuan dan membangun pandangan yang bersifat personal berdasarkan ilmu pengetahuan serta nalar logis dan saintifik.

Indra pun masih mencantumkan Islam sebagai agama pada KTP. Namun, saat ini, ia mengaku tidak memeluk agama maupun kepercayaan mana pun.

Dalam permohonannya, kedua pemohon menyatakan telah mengalami kerugian hak konstitusional karena harus mengisi kolom agama dengan memilih agama atau kepercayaan. Padahal mereka ingin diinput tidak beragama.

Para Pemohon menyebut telah mengalami diskriminasi karena petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menolak agar kolom agama dalam KK maupun KTP dituliskan 'tidak beragama'.

Menurut para Pemohon, ketentuan yang diuji mewajibkannya untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu. Para Pemohon mengatakan isian kolom agama tidak bersifat isian terbuka melainkan pilihan tertutup yang memaksa.

Selain itu, Raymond juga mengaku mendapat penolakan untuk tidak mengikuti pendidikan agama dari petugas dinas pendidikan. Dia juga berkeinginan untuk menikah kembali, tetapi dirinya tidak mungkin memenuhi hak konstitusional dimaksud kecuali melakukan kebohongan mengaku sebagai penganut agama tertentu yang diakui.

Dalam petitumnya, kedua pemohon meminta MK untuk mengubah ketentuan dalam UU Adminduk, UU HAM, UU Perkawinan, hingga UU Sistem Pendidikan Nasional.

Berikut petitum lengkapnya:

1. Mengabulkan seluruh Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 yang diajukan Para Pemohon.

2. Menyatakan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif; atau

Menyatakan Pasal 22 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai secara positif dan negatif yaitu setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu atau tidak beribadat dan bebas untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu, dan negara menjamin kemerdekaan setiap orang untuk tidak memeluk agama dan kepercayaan;

3. Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu atau kepercayaan tidak tertentu, yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif termasuk, tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katholik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” dan atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dan sejenisnya, atau “Islam Baha’i”, atau “Islam Syiah Dua Belas Imam” atau “Syiah Ahlussunnah wal Jamaah” atau “Budha Mahayana” atau “Budha Tantrayana” atau “Budha Tzuci” dan sejenisnya atau “Saintologi” atau “Deisme” atau “Agnostik” atau “Panteisme” dan sejenisnya, atau “Malim” atau “Sabto Dharma” atau “Sunda Wiwitan” dan sejenisnya; atau

Menyatakan Pasal 61 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

4. Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kata agama tidak dimaknai sebagai beragama tertentu atau tidak beragama tertentu, kepercayaan tertentu, atau kepercayaan tidak tertentu yaitu setiap penduduk berhak memilih untuk mengosongkannya atau mengisinya secara definitif atau tidak definitif, termasuk tetapi tidak terbatas “beragama” atau “tidak beragama” atau “Islam” atau “Kristen” atau “Katholik” atau “Budha” atau “Hindu” atau “Konghucu” dan atau “Kepercayaan Terhadap Tuhan YME” dan sejenisnya, atau “Islam Baha’i”, atau “Islam Syiah Dua Belas Imam” atau “Syiah Ahlussunnah wal Jamaah” atau “Budha Mahayana” atau “Budha Tantrayana” atau “Budha Tzuci” dan sejenisnya atau “Saintologi” atau “Deisme” atau “Agnostik” atau “Panteisme” dan sejenisnya, atau “Malim” atau “Sabto Dharma” atau “Sunda Wiwitan” dan sejenisnya;

Menyatakan Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang kolom agama tidak dihapuskan dan dianggap tidak ada.

5. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat; atau

Menyatakan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang dimaknai hanya mengikat penduduk yang memeluk agama dan kepercayaan tertentu dan tidak mengikat penduduk yang tidak memeluk agama dan kepercayaan tertentu.

6. Menyatakan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama.

7. Menyatakan Pasal 37 UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai pilihan atau kebebasan untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendidikan agama.

8. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia

atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Perkara ini disidangkan Majelis Hakim Panel yang dipimpin Hakim Konstitusi Arsul Sani didampingi Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih. Menurut Enny, posita permohonan menjadi ruang Pemohon untuk meyakinkan sembilan hakim konstitusi agar mengabulkan permohonan.

Enny mengatakan, UUD menegaskan Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Termasuk putusan MK yang diawali dengan kalimat demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, para Pemohon belum dapat menguraikan pertentangan norma yang diuji untuk meyakinkan para hakim konstitusi mengenai konstitusionalitas tidak beragama tersebut.

“Silakan Saudara bangun argumentasi pertentangannya itu karena di sini saya buka-buka yang memang tidak tampak apa yang dimaksud di sini, kecuali Saudara mengatakan berkali-kali diulangi di sini bahwa ini harus dimaknai tidak beragama,” kata Enny.

Para Pemohon memiliki waktu 14 hari untuk memperbaiki permohonan. Berkas perbaikan permohonan paling lambat diterima Mahkamah pada 4 November 2024.

Jakarta -

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) menjalin sinergi dengan BPJS Kesehatan dalam menyediakan kebutuhan layanan perbankan.

Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Sinergi Peningkatan Kualitas Layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Kerjasama Antara Mitra Perbankan.

Penandatanganan kerja sama ini dihadiri oleh Direktur Bisnis Wholesale & Kelembagaan BRI Agus Noorsanto, Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto, dan Direktur Kepatuhan & Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno, serta Direktur Keuangan & Investasi BPJS Kesehatan Arief Witjaksono Juwono Putro.

Kolaborasi pada ekosistem BPJS Kesehatan ini dilakukan untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan operasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) melalui skema Supply Infrastructure Financing (SIF).

Melalui kerjasama ini, BRI berkomitmen menyediakan pilihan fasilitas pembiayaan yang mudah dijangkau oleh seluruh fasilitas kesehatan yang tujuannya untuk meningkatkan sarana dan prasarana.

Direktur Commercial, Small & Medium Business BRI Amam Sukriyanto mengatakan kolaborasi ini juga merupakan bentuk nyata dukungan BRI terhadap peningkatan mutu pelayanan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Sinergi ini, kata Amam, merupakan komitmen BRI untuk berperan aktif dalam meningkatan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Dalam menghadirkan Supply Infrastructure Financing, kami berupaya memberikan solusi pembiayaan yang menyeluruh dan sesuai dengan kebutuhan seluruh fasilitas kesehatan," ujar Amam, dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Dengan demikian, diharapkan ke depannya fasilitas kesehatan dapat terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada seluruh Masyarakat peserta JKN-KIS.

Selain SIF, ruang lingkup sinergi BPJS Kesehatan dengan BRI yakni pemanfaatan autodebit untuk pembayaran iuran peserta JKN-KIS, kerja sama layanan perbankan lainnya termasuk kerjasama pengelolaan aset.

BRI akan terus berkomitmen dalam menghadirkan solusi layanan perbankan yang terdepan dan inovatif dalam mendukung transformasi layanan kesehatan di Indonesia, baik melalui kerja sama dengan BPJS Kesehatan maupun penyediaan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Mundiharno mengatakan skema pembiayaan inovatif bagi mitra BPJS Kesehatan berupa SIF yang dapat dimanfaatkan oleh FKTP dan FKRTL kini makin diminati. Ia mengatakan peningkatan mutu layanan tidak hanya dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan peserta JKN-KIS, namun juga untuk fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.

"Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melibatkan pihak perbankan dalam menyediakan kemudahan pembiayaan guna meningkatkan kualitas sarana dan prasarana FKTP dan FKRTL melalui SIF," ujar Mundiharno.

Mundiharno juga mengapresiasi BRI terhadap upaya pemanfaatan layanan jasa perbankan untuk pembiayaan bagi fasilitas kesehatan. Ia mengatakan kehadiran skema pembiayaan SIF ini dapat dimanfaatkan FKTP dan FKRTL sebaik-baiknya untuk mendukung operasional, sehingga pelayanan kepada peserta JKN-KIS semakin baik.

"Ke depan diharapkan makin banyak bank yang dapat meluncurkan layanan SIF, terutama bank-bank di daerah, sehingga FKTP dan FKRTL dapat lebih leluasa dalam memilih kerja sama dengan perbankan," pungkasnya.

(hnu/ega)

KOMPAS.com - Bagaimana cara cek bansos NIK KTP? Masih banyak orang yang awam terkait pengecekan status NIK KTP penerima bansos, terdaftar sebagai penerima atau tidak.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial (bansos) dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan kondisi tertentu yang mengarah pada risiko sosial.

Bansos bisa diberikan dalam bentuk uang tunai, bahan kebutuhan pokok, maupun bentuk lainnya. Di Indonesia, pendataan penerima bansos dilakukan menggunakan NIK pada KTP.

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau membantu dalam situasi-situasi darurat tertentu seperti bencana alam.

Program bansos bisa berupa bantuan tunai, sembako, atau jenis bantuan lainnya yang ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Nah lalu bagaimana cara cek bansos NIK KTP?

Cek NIK KTP penerima bansos

Nah berikut ini adalah pengecekan penerima bansos NIK KTP menggunakan ponsel:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Masukkan domisili lengkap mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa
3. Masukkan nama penerima manfaat secara lengkap sesuai KTP
4. Isi kolom huruf kode sesuai dengan yang ditampilkan pada layar
5. Pilih opsi Cari Data
6. Secara otomatis data pencarian penerima manfaat akan ditampilkan.
7. Apabila nama yang diisikan sebelumnya bukan penerima manfaat, maka terdapat notifikasi bertuliskan, 'Tidak Terdapat Peserta/PM'

Cek bansos NIK KTP via aplikasi

Nah selain cek bansos NIK KTP menggunakan situs resmi Cek Bansos, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan status dengan menggunakan aplikasi berbasis NIK (bansos NIK KTP).

1. Buka aplikasi Cek Bansos
2. Lakukan pendaftaran akun dengan mengisi nama, NIK, dan email
3. Setelah terdaftar, lakukan login
4. Pilih menu "Cek Bansos"
5. Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sesuai alamat tempat tinggal
6. Klik "Cari Data" untuk mengetahui status penerima.

Jenis-jenis bansos

Pemerintah menyediakan berbagai jenis bansos untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dan rentan terhadap masalah ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis bansos yang umum di Indonesia:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) dengan syarat tertentu, seperti anak-anak yang harus bersekolah atau anggota keluarga yang harus mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Tujuan PKH adalah memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

• Bantuan untuk ibu hamil: Keluarga dengan ibu hamil mendapatkan bantuan jika rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
• Bantuan pendidikan: Bantuan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tetap bersekolah.
• Bantuan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia: Anggota keluarga yang disabilitas atau lansia juga mendapatkan dukungan tambahan.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako

BPNT atau Program Sembako adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terdaftar untuk memperoleh bahan pangan pokok seperti beras dan telur melalui Kartu Sembako. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan di kalangan masyarakat miskin dan rentan.

Penerima manfaat bisa membeli bahan pangan pokok di warung atau agen resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jumlah bantuan biasanya diberikan dalam bentuk saldo yang ditransfer ke Kartu Sembako setiap bulan.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

KOMPAS.com - Bagaimana cara cek bansos NIK KTP? Masih banyak orang yang awam terkait pengecekan status NIK KTP penerima bansos, terdaftar sebagai penerima atau tidak.

Merujuk pada Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial, bantuan sosial (bansos) dapat diartikan sebagai bantuan yang diberikan kepada masyarakat dengan kondisi tertentu yang mengarah pada risiko sosial.

Bansos bisa diberikan dalam bentuk uang tunai, bahan kebutuhan pokok, maupun bentuk lainnya. Di Indonesia, pendataan penerima bansos dilakukan menggunakan NIK pada KTP.

Tujuan utamanya adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau membantu dalam situasi-situasi darurat tertentu seperti bencana alam.

Program bansos bisa berupa bantuan tunai, sembako, atau jenis bantuan lainnya yang ditujukan kepada kelompok-kelompok rentan di masyarakat. Nah lalu bagaimana cara cek bansos NIK KTP?

Cek NIK KTP penerima bansos

Nah berikut ini adalah pengecekan penerima bansos NIK KTP menggunakan ponsel:

1. Buka laman resmi Cek Bansos Kemensos melalui https://cekbansos.kemensos.go.id/
2. Masukkan domisili lengkap mulai dari provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa
3. Masukkan nama penerima manfaat secara lengkap sesuai KTP
4. Isi kolom huruf kode sesuai dengan yang ditampilkan pada layar
5. Pilih opsi Cari Data
6. Secara otomatis data pencarian penerima manfaat akan ditampilkan.
7. Apabila nama yang diisikan sebelumnya bukan penerima manfaat, maka terdapat notifikasi bertuliskan, 'Tidak Terdapat Peserta/PM'

Cek bansos NIK KTP via aplikasi

Nah selain cek bansos NIK KTP menggunakan situs resmi Cek Bansos, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan status dengan menggunakan aplikasi berbasis NIK (bansos NIK KTP).

1. Buka aplikasi Cek Bansos
2. Lakukan pendaftaran akun dengan mengisi nama, NIK, dan email
3. Setelah terdaftar, lakukan login
4. Pilih menu "Cek Bansos"
5. Masukkan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan sesuai alamat tempat tinggal
6. Klik "Cari Data" untuk mengetahui status penerima.

Jenis-jenis bansos

Pemerintah menyediakan berbagai jenis bansos untuk mendukung masyarakat yang kurang mampu dan rentan terhadap masalah ekonomi. Berikut adalah beberapa jenis bansos yang umum di Indonesia:

1. Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah program bantuan tunai bersyarat yang diberikan kepada keluarga sangat miskin (KSM) dengan syarat tertentu, seperti anak-anak yang harus bersekolah atau anggota keluarga yang harus mendapatkan layanan kesehatan dasar.

Tujuan PKH adalah memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

• Bantuan untuk ibu hamil: Keluarga dengan ibu hamil mendapatkan bantuan jika rutin melakukan pemeriksaan kesehatan.
• Bantuan pendidikan: Bantuan diberikan kepada keluarga yang memiliki anak usia sekolah yang tetap bersekolah.
• Bantuan untuk penyandang disabilitas dan lanjut usia: Anggota keluarga yang disabilitas atau lansia juga mendapatkan dukungan tambahan.

2. Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau Program Sembako

BPNT atau Program Sembako adalah bantuan yang diberikan kepada keluarga yang terdaftar untuk memperoleh bahan pangan pokok seperti beras dan telur melalui Kartu Sembako. Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan pangan di kalangan masyarakat miskin dan rentan.

Penerima manfaat bisa membeli bahan pangan pokok di warung atau agen resmi yang telah ditentukan oleh pemerintah. Jumlah bantuan biasanya diberikan dalam bentuk saldo yang ditransfer ke Kartu Sembako setiap bulan.

3. Bantuan Sosial Tunai (BST)

BST adalah bantuan tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin atau rentan yang belum tercakup dalam program bantuan lain. BST sering kali diberikan dalam situasi darurat, seperti saat pandemi atau bencana alam.

Penerima bantuan mendapatkan uang tunai yang bisa dicairkan melalui bank atau agen yang bekerja sama dengan pemerintah. Program ini bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat yang terdampak krisis.

4. Bantuan Sosial untuk Penyandang Disabilitas dan Lansia

Pemerintah juga memiliki program khusus untuk memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas dan lansia dalam bentuk uang tunai atau bantuan barang yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup kelompok rentan ini.

Lansia yang tidak memiliki penghasilan tetap atau keluarga yang merawat disabilitas berat sering kali menjadi sasaran utama dari program ini. Bantuan ini dapat berupa bantuan tunai, peralatan bantu, atau layanan sosial lainnya.

5. Program Indonesia Pintar (PIP)

PIP adalah program yang memberikan bantuan pendidikan kepada siswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan. Bantuan ini diberikan melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat menyelesaikan pendidikan mereka.

Bantuan ini mencakup biaya pendidikan, pembelian buku, seragam, dan keperluan lainnya. PIP mencakup anak-anak dari tingkat SD hingga SMA/sederajat.

6. Bantuan Pangan Beras (BSB)

Bansos bansos NIK KTP lainnya adalah bantuan beras sebesar 10 kg/KPM dengan kualitas beras CBP medium.

7. Kartu Pra-Kerja

Program ini menyediakan pelatihan dan bantuan tunai kepada para pencari kerja atau pekerja yang terkena PHK. Kartu Pra-Kerja bertujuan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan membantu mereka mendapatkan pekerjaan baru atau membuka usaha.

Selain pelatihan, peserta juga mendapatkan bantuan dana untuk modal usaha atau kebutuhan sehari-hari selama pelatihan berlangsung. Program ini juga mendukung pekerja informal yang terdampak krisis ekonomi.

8. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) / Kartu Indonesia Sehat (KIS)

Program ini adalah bentuk asuransi kesehatan yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Masyarakat miskin mendapatkan bantuan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang menjamin akses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS.

Layanan kesehatan mencakup perawatan medis dasar hingga operasi di rumah sakit. Penerima manfaat tidak perlu membayar premi bulanan karena ditanggung oleh pemerintah.

Program-program bansos di Indonesia dirancang untuk membantu masyarakat yang paling membutuhkan dengan berbagai pendekatan, dari bantuan tunai, bahan pangan, pendidikan, hingga akses kesehatan.

Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memastikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat. Jadi sudah paham kan pengecekan NIK KTP penerima bansos atau cek bansos NIK KTP?

Jakarta -

Pemerintah Provinsi Jakarta telah mengajukan sekitar 92 ribu NIK ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka memulai program penertiban NIK warga Jakarta. Program ini bertujuan untuk

Hal tersebut dijelaskan oleh Pemprov DKI Jakarta pada akun sosial media X, pada Kamis (15/2). Penataan kependudukan sesuai dengan domisili ini sudah berlangsung sejak Maret 2024.Tujuan dari pembekuan/penonaktifan KTP DKI Jakarta adalah untuk penataan kependudukan.

"Alamat pemilik KTP harus sesuai dengan domisili Kepala Keluarga (KK) jika ingin menumpang alamat, agar NIK-nya tidak tidak bermasalah/ terkendala," kata Kepala Dinas Dukcapil Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin, dilansir dari akun resmi Dukcapil Jakarta.

Bagaimana cara mengecek NIK KTP dibekukan atau tidak? Dikutip dari situs Dukcapil Kemendagri, berikut merupakan langkah-langkahnya.

Cara Cek NIK KTP Dibekukan atau Tidak

Warga DKI Jakarta tak perlu repot-repot datang ke kantor Disdukcapil, kini bisa mengecek status NIK KTP secara online dengan langkah-langkah sebagai berikut.

1. Buka situs resmi Dukcapil DKI Jakarta di https://datawarga-dukcapil.jakarta.go.id.

2. Pilih menu "Cek Pembekuan Warga".

3. Masukkan NIK di kolom yang tersedia.

4. Isi captcha yang tertera.

5. Klik tombol "Cari Data Pembekuan."

Jika NIK tidak terdampak, akan muncul pesan "NIK tidak terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

Sebaliknya, jika terdampak, akan muncul pesan "NIK (nomor NIK) a.n (nama pemilik) terdaftar dalam Penataan dan Penertiban Dokumen Kependudukan Sesuai Domisili."

JIka NIK KTP tercantum dalam daftar dibekukan/dinonaktifkan, maka masyarakat bisa langsung melakukan pengaktifan kembali baik secara online maupun secara offline di kantor Disdukcapil.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Online

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.

1. Ajukan permohonan melalui loket pelayanan kelurahan.

2. Petugas kelurahan akan memverifikasi kelengkapan berkas dan validasi pengajuan pada aplikasi Data Warga.

3. Jika terjadi perpindahan alamat, petugas kelurahan akan berkoordinasi dengan Suku Dinas Dukcapil Kota/Kabupaten dan melakukan verifikasi lapangan.

4. Setelah validasi, petugas kelurahan mengajukan permohonan pengaktifan kembali NIK kepada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Cara Pengaktifan Kembali NIK KTP Secara Offline

Bagi masyarakat yang NIK KTP-nya dibekukan/dinonaktifkan, pengaktifan kembali bisa dilakukan dengan mengunjungi kantor Disdukcapil terdekat dan mengikuti langkah-langkah berikut.

1. Warga dapat datang langsung ke loket pelayanan Disdukcapil di kelurahan setempat.

2. Petugas akan menerima, memverifikasi berkas, dan memvalidasi permohonan data warga.

3. Jika pemohon mengajukan pindah alamat, petugas melakukan proses perpindahan setelah berkoordinasi dengan Suku Dinas Kota/Kabupaten untuk permohonan pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP.

4. Jika pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP warga yang bersangkutan tidak pindah atau di alamat semula, maka dilakukan verifikasi atau survei lapangan dengan menandatangani berita acara.

5. Kemudian, data berhasil dipindahkan. Lalu, pada posko pengaduan, petugas piket akan mengkonfirmasi kepada Ketua RT/RW untuk dilakukan peninjauan lapangan terkait alamat pelapor.

6. Jika data tidak benar, maka segera memindahkan dokumen ke domisili saat ini. Jika data benar, lurah akan membuatkan surat kepada Suku Dinas untuk diaktifkan kembali.

7. Terakhir, pada tahap pengaktifan, Suku Dinas Kota/Kabupaten melakukan proses pengaktifan kembali (reaktivasi) NIK KTP sesuai dengan ketentuan, dan data berhasil diaktifkan.

Simak: Hindari Duplikasi, NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)