Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional tak henti-hentinya didera masalah. Satu per satu pabrik TPT terus berguguran, tak kuasa menahan gempuran produk impor ilegal yang membanjiri pasar.

Yang terbaru, ada PT Pandanarum Kenanga Textile (Panamtex) asal Pekalongan, Jawa Tengah, yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang pada 12 September 2024 lalu.

Permohonan pailit ini diajukan oleh para mantan pekerja Panamtex yang belum dipenuhi haknya. Panamtex sendiri memproduksi kain sarung yang berorientasi ekspor.

Sebelumnya, pabrik tekstil lainnya yaitu PT Sampangan Duta Panca Sakti Tekstil (Dupantex) juga telah berhenti beroperasi sejak 6 Juni 2024. Namun, pabrik yang juga berada di Pekalogan ini disinyalir belum melunasi kewajiban pembayaran upah terhadap sebagian karyawannya. Produsen kain ekspor ini masih berstatus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sementara yang mana Rapat Permusyawaratan Majelis baru akan dilaksanakan pada 9 Oktober nanti.

Tutupnya berbagai pabrik TPT tentu membuat para karyawan di sektor ini dibayangi oleh ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), sebanyak 46.240 pekerja terkena PHK pada Januari-Agustus 2024. Mayoritas pekerja yang di-PHK berasal dari sektor TPT. Jumlah ini bisa saja bertambah mengingat banyak perusahaan TPT yang tidak melaporkan tindakan PHK kepada karyawannya, apalagi di kalangan UMKM.

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta mengatakan, tren penutupan pabrik yang diikuti oleh PHK karyawan akan terus terjadi selama pemerintah tidak serius menutup rapat celah impor TPT ilegal.

Lantas, pabrik-pabrik yang masih beroperasi pun tidak mampu berproduksi secara optimal, mengingat produknya kalah saing dengan produk impor ilegal.
"Posisi saat ini utilisasi TPT secara nasional tinggal 40%," kata Redma, Kamis (26/9).

Satgas kurang efektif

APSyFI menyoroti kinerja Satgas Anti Impor Ilegal yang dianggap tidak efektif karena hanya berwenang terhadap penindakan di pasar. Padahal, pintu masuk yang menjadi penyebab utama maraknya impor TPT ilegal berada di bawah Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sampai saat ini tidak ada niatan dari Bea Cukai untuk memperbaiki. Justru mereka malah sibuk mencari alasan," kata Redma.

Dalam catatan Kontan, masa kerja Satgas Anti Impor Ilegal yang melibatkan berbagai kementerian, Kejaksaan Agung, hingga Badan Intelijen Negara (BIN) akan berakhir pada Desember 2024.

Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana khawatir, Satgas hanya hadir layaknya seremonial semata. Tidak diketahui seperti apa proses hukum atas terduga pelaku importasi TPT ilegal yang dibekuk Satgas.

"Publik juga tidak siapa pelaku-pelaku impor ilegal," imbuh dia, Kamis (26/9).

API tak menampik adanya sikap wait and see dari importir TPT ilegal semenjak adanya Satgas Anti Impor Ilegal. Namun, bukan berarti mereka kapok untuk berjualan di Indonesia.

Apalagi, terdapat oknum-oknum yang biasa membantu kegiatan importasi ilegal tersebut. Alhasil, penindakan hukum terhadap pelaku impor ilegal terkesan setengah hati.

Lebih lanjut, prospek industri TPT diperkirakan masih akan suram sampai akhir tahun nanti, meski terdapat momentum libur natal dan tahun baru. Hal ini seiring kondisi ekonomi yang tidak stabil dan ditandai oleh daya beli masyarakat yang melemah.

"Sepertinya permintaan tidak akan signifikan dan itu pun akan dimakan oleh barang impor," tandas Redma.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Polres Tanjung Perak menggagalkan upaya ekspor ilegal kendaraan bermotor ke Timor Leste. Kendaraan itu bersifat jaminan fidusia/leasing yang telah disita, terdiri dari 2 unit mobil dan 34 unit motor.

"Bea Cukai dan Polres Tanjung Perak gagalkan upaya ekspor kendaraan bermotor yang terlibat dalam pidana penadahan jaringan internasional," kata Pelaksana Harian Kepala Bea Cukai Tanjung Perak, Irwan Sakti Alamsyah dalam keterangan tertulis, Rabu (24/7/2024).

Irwan menyebut penindakan ini adalah hasil laporan masyarakat kepada Polres Tanjung Perak, tentang adanya dugaan rencana ekspor barang eks tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor.

"Menindaklanjutinya, Bea Cukai Tanjung Perak pun melakukan analisis dan menemukan dua dokumen ekspor yang memuat kendaraan bermotor dengan tujuan Timor Leste, dengan kondisi belum berangkat ekspornya," jelas Irwan.

Irwan menjelaskan komoditas kendaraan bermotor sebenarnya tidak dilakukan pemeriksaan fisik ekspornya oleh Bea Cukai karena tidak diatur tata niaga ekspornya. Hal itu sesuai Permendag Nomor 10 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Hanya saja dalam rangka pengamanan karena adanya informasi dan laporan dari Polres Tanjung Perak, maka dilakukan pemeriksaan fisik bersama.

"Benar saja, kami menemukan sebanyak 2 unit mobil dan 34 motor jaminan fidusia/leasing yang diduga tersangkut kasus pidana penadahan jaringan internasional," pungkasnya.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan buka suara terkait video viral yang beredar dengan narasi Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan. Informasi tersebut langsung dibantah.

Melalui Instagram resminya, Bea Cukai memastikan tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut.

"Menanggapi video yang beredar dengan narasi bahwa Bea Cukai melakukan razia pada pusat perbelanjaan, kami ingin menyampaikan bahwa informasi tersebut tidak benar. Dapat kami pastikan, Bea Cukai tidak melakukan tindakan seperti yang digambarkan dalam video tersebut," tulis unggahan di Instagram resmi @beacukairi, Jumat (19/7/2024).

Pihak Bea Cukai pun mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut.

"Kami mengapresiasi para pihak yang telah melakukan konfirmasi atas informasi tersebut kepada Bea Cukai," ucapnya.

Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat pedagang di sebuah mal panik mengamankan dagangannya karena ada razia barang impor ilegal. Kejadian itu disebut berlokasi di ITC Mangga Dua.

Simak juga Video 'Sri Mulyani Menghadap Jokowi, Bahas Masalah di Bea Cukai':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore: