Jakarta -

Vonis pailit PT. Sri Rejeki Isman atau PT. Sritex yang dilakukan berbuntut panjang. Kasus yang dilihat sebagai ancaman dalam dunia ketenagakerjaan di jawa Tengah ini bahkan sudah sampai ke meja Istana. Presiden Prabowo pun sempat secara tegas mengatakan jika PT. Sritex tetap harus beroperasi seperti biasa.

Mengutip detikFinance, Prabowo juga telah menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Usai hadir dalam rapat tersebut, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut jika Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan demikian, diharapkan roda produksi Sritex akan tetap berjalan.

Sementara itu Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, yang juga dipanggil dalam rapat mengatakan jika pihaknya diberi arahan langsung oleh Presiden untuk menghindari adanya PHK akibat status pailit Sritex. Terkait hal ini, Yassierli juga mengungkapkan jika saat ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Untuk menjaga situasi tersebut, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli, dikutip dari detikFinance (29/10).

Mengambil momentum Sritex, terdapat permasalahan yang tengah menjadi kemelut di ekosistem industri tekstil nasional. Terkait hal ini, Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKTF) Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Reni Yanita mengatakan impor besar-besaran adalah sumber utamanya.

"Kita harus punya kebijakan yang tepat untuk industri tekstil kita. Jangan sampai terulang ada kasus-kasus Sritex yang lain kan. Karena bisnisnya tuh hampir sama, tergerus oleh impor yang luar biasa setelah COVID-19, terus perang, terus Permendag 8," terang Reni di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Selasa (29/10/2024).

Lalu apakah Sritex adalah salah satu kasus yang muncul di balik ancaman-ancaman pailit perusahaan tekstil lain di negeri ini? Bagaimana cara pemerintahan yang baru ini memberikan sekoci bagi perusahaan sejenis agar tidak tenggelam? Ikuti diskusinya dalam Editorial Review bersama Wakil Redaktur Pelaksana detikFinance.

Beralih ke Jawa Tengah, jurnalis detikcom akan memaparkan peristiwa mencengangkan. Sebuah kontrakan berisi 42 kucing di mana sebagian hewan tersebut mati. Berdasarkan laporan terbaru dari detikJateng, ada indikasi bahwa penghuni kontrakan tersebut melakukan praktik jual-beli kucing. Lalu bagaimana kabar terbaru tentang temuan ini? ikuti laporan selengkapnya dalam Indonesia Detik Ini.

Sementara itu jelang matahari terbenam nanti, Firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku akan mengajak detikers untuk belajar investasi dari obligasi. Benarkah hal ini lebih menguntungkan dari deposito? Ikuti paparannya dalam Sunsetalk.

Ikuti terus ulasan mendalam berita-berita hangat detikcom dalam sehari yang disiarkan secara langsung langsung (live streaming) pada Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB, di 20.detik.com dan TikTok detikcom. Jangan ketinggalan untuk mengikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara. Sampaikan komentar Anda melalui kolom live chat yang tersedia.

"Detik Sore, Nggak Cuma Hore-hore!"

(far/far)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto turun tangan menangani masalah pada PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex. Raksasa tekstil itu saat ini baru saja dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Prabowo kemarin siang baru saja menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, hingga Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dipanggil dalam rapat itu.

Airlangga mengatakan Prabowo memberikan arahan agar Sritex tetap bisa beroperasi di tengah isu pailit. Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan pun telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah di jalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, sejauh ini Sritex sedang melakukan kasasi dari putusan pailit tersebut dan memiliki kesempatan untuk lolos keputusan pailit.

Prabowo Tak Mau Ada PHK

Bila operasi Sritex terus berjalan, Airlangga menegaskan maka tenaga kerja Sritex pun masih akan tetap bisa dipekerjakan. Dengan begitu PHK tidak perlu dilakukan perusahaan.

"Dengan berproduksi, tenaga kerja masih bekerja," beber Airlangga

Yassierli juga menekankan Prabowo memberikan arahan agar tidak ada satupun karyawan Sritex yang kena PHK. Prabowo meminta dengan tegas agar tak ada pekerja Sritex yang di-PHK di tengah pusaran ancaman pailit yang terjadi.

"Terkait Sritex pemerintah memang concern, bahwa PHK itu tidak boleh terjadi, itu poin nomor satu," ujar Yassierli.

"Presiden minta memang tidak akan ada PHK, dan tidak akan kita biarkan terjadi PHK," tegasnya lagi mengungkapkan pesan Prabowo.

Dia menyatakan sementara ini belum ada satupun PHK yang dilakukan Sritex. Di sisi lain, sudah ada 162 pengawas ketenagakerjaan yang berkoordinasi dengan Sritex.

"Sampai sekarang tidak ada (PHK yang terjadi). Dan kita monitor itu dan kami di daerah Jawa Tengah itu ada 162 pengawas ketenagakerjaan komunikasi koordinasi dengan manajemen Sritex juga baik," papar Yassierli.

(hal/kil)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan berusaha agar PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex tetap bisa berjalan. Pemerintah menyatakan sampai saat ini status ekspor impor Sritex masih bisa dilakukan meski sudah dinyatakan pailit.

Airlangga mengatakan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan telah memastikan Sritex masih bisa melakukan ekspor impor. Dengan begitu operasional perusahaan pun tidak akan berhenti.

"Bea Cukai sudah menyetujui bahwa impor ekspornya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama, sehingga impor ekspornya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Airlangga menjelaskan bila perusahaan sudah dipailitkan biasanya izin ekspor impornya berhenti, namun bagi Sritex ekspor impor masih boleh dilakukan.

"Kalau perusahaan dipailitkan itu potensi berhenti perizinannya tapi tadi sudah bertemu kurator, dengan Dirjen Bea Cukai dan ini akan terus berjalan seperti yang pernah dijalankan di Jawa Barat," papar Airlangga.

Perlu diketahui juga, Sritex baru dinyatakan pailit. Sejauh ini perusahaan masih bisa melakukan kasasi dan lolos keputusan pailit. Dengan begitu perusahaan memang sudah sewajarnya bisa tetap berjalan dan beroperasi.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil dua mantan Direktur Jenderal Bea Cukai sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat (fast patrol boat/FCB) di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu tahun anggaran 2013—2015.

"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 atas nama HP dan AK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Menurut informasi yang dihimpun, kedua eks dirjen Bea Cukai tersebut adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2011—2015 Agung Kuswandono (AK) dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2015 Heru Pambudi (HP).

Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal materi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.

Konstruksi perkara dugaan korupsi 16 unit kapal patroli cepat tersebut berawal pada bulan November 2012.

Saat itu, Sekretaris Jenderal Ditjen Bea dan Cukai mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengadaan 16 kapal patroli cepat, yaitu FPB 28 meter, 38 meter, dan 60 meter.

Setelah pengumuman lelang, pihak PPK menandatangani kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp1,12 triliun.

Dalam pelaksanaan pengadaan, KPK menduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum pada pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Setelah uji coba kecepatan 16 kapal patroli cepat tersebut, tidak dapat mencapai kecepatan sesuai dengan ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan dikontrak.

Meskipun saat uji coba kecepatan 16 kapal tersebut tidak memenuhi syarat, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran.

KPK menduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengadaan 16 kapal patroli cepat ini sekitar Rp117,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil dua mantan Direktur Jenderal Bea Cukai sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan 16 unit kapal patroli cepat (fast patrol boat/FCB) di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kemenkeu tahun anggaran 2013—2015.

"Pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada Kav. 4 atas nama HP dan AK," kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika dikutip dari Antara, Selasa (1/10/2024).

Menurut informasi yang dihimpun, kedua eks dirjen Bea Cukai tersebut adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2011—2015 Agung Kuswandono (AK) dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai pada tahun 2015 Heru Pambudi (HP).

Meski demikian, KPK belum memberikan penjelasan lebih lanjut soal materi apa saja yang akan didalami dalam pemeriksaan tersebut.

Konstruksi perkara dugaan korupsi 16 unit kapal patroli cepat tersebut berawal pada bulan November 2012.

Saat itu, Sekretaris Jenderal Ditjen Bea dan Cukai mengajukan permohonan persetujuan kontrak tahun jamak kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan untuk pengadaan 16 kapal patroli cepat, yaitu FPB 28 meter, 38 meter, dan 60 meter.

Setelah pengumuman lelang, pihak PPK menandatangani kontrak untuk konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pembangunan kapal patroli cepat dengan nilai total Rp1,12 triliun.

Dalam pelaksanaan pengadaan, KPK menduga telah terjadi sejumlah perbuatan melawan hukum pada pengadaan hingga pelaksanaan pekerjaan.

Setelah uji coba kecepatan 16 kapal patroli cepat tersebut, tidak dapat mencapai kecepatan sesuai dengan ketentuan dan tidak memenuhi sertifikasi dual class seperti yang dipersyaratkan dikontrak.

Meskipun saat uji coba kecepatan 16 kapal tersebut tidak memenuhi syarat, pihak Ditjen Bea dan Cukai tetap menerima dan menindaklanjuti dengan pembayaran.

KPK menduga kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dari pengadaan 16 kapal patroli cepat ini sekitar Rp117,7 miliar.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani mengungkapkan pihaknya telah menyampaikan masukan kepada Kementerian Kesehatan terkait wacana kemasan rokok polos.

Askolani mengatakan apabila kemasan rokok dibuat polos atau plain packaging, terdapat risiko dalam aspek pengawasan.

“Kami sudah menyampaikan masukan ke Kemenkes mengenai Permenkes ini… Risiko itu bisa menjadi nyata kalau kemudian kemasan [rokok polos],” ujarnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Senin (23/9/2024).

Di mana Bea Cukai, yang melakukan pengawasan peredaran rokok, khawatir tidak dapat membedakan antara jenis dan golongan rokok yang umumnya tampak dari luar kemasan.

Umumnya, pada kemasan rokok saat ini berisi informasi berupa merek, kandungan tar dan nikotin, pita cukai (berisi harga dan jenis rokok), harga, dan gambaran dampak merokok.

Bungkus rokok pun saat ini memiliki beragam desain dan warna-warna yang mencirikan masing-masing merek rokok.

“Kita tidak bisa kasat mata membedakan jenis dan rokoknya, apalagi nanti isinya yang kemudian itu menjadi deteksi awal kita dari jenis kemasan yang sudah ada saat ini,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengusulkan penerapan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek.

Hal tersebut tertuang di dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik, yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024 sebagai aturan pelaksana dari UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Adapun, melihat realisasi penerimaan Cukai Hasil Tembakau sepanjang tahun ini hingga Agustus 2024 senilai Rp138,4 triliun atau tumbuh 5% secara tahunan (year on year/YoY).

Di mana cukai rokok menjelaskan Rp132,8 triliun atau tumbuh 4,7% YoY. Pertumbuhan tersebut dipengaruhi oleh kenaikan produksi rokok Golongan II dan Golongan III, di tengah tarif cukai rokok Golongan I yang terlampau tinggi.

JAKARTA - Para penggila sepakbola pasti tahu apa itu Tiki-Taka.Ya Tiki-Taka merupakan salah satu penemuan terbesar di bidang sepakbola. Strategi yang diperagakan Barcelona FC dan Timnas Spanyol ini berhasil menyihir para penggila sepakbola dunia.

Ciri khas dari Tiki-Taka adalah umpan-umpan pendek cepat antarpemain dari pertahanan sendiri hingga menembus pertahanan lawan. Pemain menjemput bola dekat gawang sendiri.Ada saling pengertian antarpemain yang sangat bagus sehingga bisa melewati lawan dan menghasilkan gol.

Di bidang yang berbeda, disadari atau tidak, strategi Tiki-Taka ini turut diperagakan Bea Cukai . Mereka melakukan berbagai upaya agar produk lokal bisa lancar masuk ke pasar internasional (ekspor). Dari hulu hingga hilir.

Ambil contoh dalam mendukung ekspor produk dalam negeri. Bea Cukai melakukan jemput bola, dari mulai edukasi hingga informasi mengenai ekspor kepada pelaku usaha. Selanjutnya mendukung iklim usaha dengan berbagai peraturan dan memudahkan serta memastikan barang bisa diekspor dengan lancar tanpa kendala.

Bea Cukai hadir dalam Festival Ekspor Jawa Timur 2024 di Hotel Shangri-La, Surabaya, Rabu (7/8/2024). Dalam festival ini Bea Cukai memberikan layanan dan informasi kepada para pelaku usaha berorientasi ekspor.

?UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) Binaan Bea Cukai Malang, yaitu BUMDesma Singosari LKD turut mendapatkan penghargaan dengan kategori Desa Potensi Ekspor,? kata Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jawa Timur (Jatim) I, Nangkok P Pasaribu.


Pegawai Bea Cukai melihat proses produksi tekstil diPT Suryamandiri
Tekstilbuana,Jakarta Utara. Foto/Humas Bea Cukai

Di Jakarta, Bea Cukai membantu ekspansi bisnis produsen tekstil lokal. Kanwil Bea Cukai Jakarta berikan izin fasilitas kawasan berikat pada PT Suryamandiri Tekstilbuana. Perusahaan manufaktur tersebut bergerak di bidang tekstil atau pakaian yang aktif sejak tahun 2019.

Berlokasi di Jakarta Utara, PT Suryamandiri Tekstilbuana memproduksi pakaian seragam dan memasarkan produknya ke pasar global, seperti New Zealand dan Australia. "Izin fasilitas kawasan berikat ini kami berikan kepada PT Suryamandiri Tekstilbuana sebagai dukungan untuk ekspansi bisnis yang semakin efisien," ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Rusman Hadi.

Kawasan berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai. Barang-barang yang diimpor guna diolah dan digabungkan tersebut mendapatkan penangguhan bea masuk, tidak dipungut PPN, PPnBM, dan PPh pasal 22 impor.

Fasilitas kawasan berikat ini diberikan pemerintah, melalui Bea Cukai untuk mendorong terciptanya daya saing produk Indonesia. Menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, memperluas lapangan kerja, mendorong ekspor, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Direktur PT Suryamandiri Tekstilbuana Titonius Karto mengatakan, fasilitas kawasan berikat akan memberi manfaat berupa efisiensi biaya operasional. ?Biaya tersebut dapat dialokasikan ke kebutuhan lainnya, seperti penambahan tenaga kerja. ?Dengan kemudahan itu kami siap melakukan ekspansi bisnis yang semakin efisien,? ujarnya.

Sementara itu, salah satu perusahaan penerima fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM), PT Inizio berhasil mengekspor kursi kayu dan furnitur rotan sintetis. Furnitur senilai Rp540 juta diekspor ke Amerika menggunakan satu kontainer berukuran 40 feet pada Rabu (11/8/2024).

Kepala Kantor Bea Cukai Semarang, Bier Budy Kismulyanto mengatakan, perusahaan manufaktur di bidang furnitur yang berlokasi di Kendal ini fokus pada kegiatan ekspor. Mayoritas produk yang dihasilkan dibuat dari alumunium yang dililit anyaman rotan sintetis dengan paduan kayu jati.

?PT Inizio adalah perusahaan yang kami berikan fasilitas KITE IKM sejak tahun 2020. Dengan fasilitas tersebut, perusahaan bisa menekan biaya produksi sehingga produknya bisa bersaing di pasar internasional,? ungkapnya.

Kepala Produksi PT Inizio, Hartono menjelaskan pembuatan produk dilakukan secara konvensional oleh perajin. Baik dalam tahap menganyam ataupun mendesain. ?Rata-rata ekspor kami bisa mencapai 60 kontainer setiap bulannya. Tujuan ekspornya 80% ke Eropa, Jepang dan Amerika,? jelas Hartono.



Di luar Jawa, Bea Cukai Ketapang menggelar pengawasan dan pelayanan ekspor 3.998 metrik ton (MT) komoditas crude palm oil (CPO) milik PT Andes Agro Investama pada Jumat, 23 Agustus 2024. Hal ini demi memastikan kelancaran proses ekspor dan kesesuaiannya dengan aturan yang berlaku.

Pengawasan dan pelayanan ekspor merupakan salah bentuk implementasi tugas Bea Cukai dalam community protector dan industrial assistance. Dalam proses ekspor komoditas curah seperti CPO, ada dua pemeriksaan awal yang harus dilakukan Bea Cukai. Pemeriksaan fisik (perhitungan) dan uji laboratorium.

Uji laboratorium untuk memastikan kesesuaian jenis barang dengan pemberitahuan. ?Untuk mengetahui jumlah barang, dilakukan pemeriksaan dengan teknik sounding,? jelas Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Ketapang, Subhan Khaeri.

CPO sendiri merupakan minyak kelapa sawit mentah yang menjadi komoditas penting dalam dunia industri dan pangan. Minyak ini diperoleh melalui proses ekstraksi dari daging buah kelapa sawit.

Menjadi salah satu komoditas utama ekspor Indonesia, CPO nyatanya berperan penting dalam industri makanan, energi, dan kosmetik di seluruh dunia. ?Contoh produknya seperti minyak goreng dan margarin, produk makanan olahan, kosmetik, produk perawatan rambut dan kulit, hingga bahan bakar nabati (biodiesel),? ungkapnya.

Sementara demi kelancaran ekspor Bea Cukai telah menggelar pertemuan dengan Singapore Police Coast Guard (SPCG) di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Rabu (24/7/2024). Pertemuan saling bertukar informasi terkait best practice kepabeanan kedua negara.

Utamanya dalam rangka penegakan hukum kepabeanan, pengawasan dan pemberantasan pelanggaran kepabeanan, serta fasilitasi. Di akhir pertemuan, Bea Cukai dan SPCG sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama yang akan ditindaklanjuti tiap-tiap tim teknis.

Jakarta -

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan membongkar jaringan peredaran pita cukai palsu di Jawa Tengah. Dalam kasus ini ditindak ratusan pita cukai palsu, puluhan karung tembakau dan tiga orang tersangka yang merupakan pembeli, penjual dan penyedia.

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Lenni Ika Wahyudiasti mengatakan penindakan ini berawal dari adanya informasi pemasokan pita cukai palsu dari Jawa Tengah ke wilayah Jawa Timur. Menindaklanjutinya, tim gabungan pun segera melakukan operasi di sepanjang jalur distribusi.

Hasilnya, target yang menggunakan mobil pikap dapat dihentikan pada Rabu (12/6) pukul 00.15 WIB di jalan raya Pati-Kudus KM. 4, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati.

"Dari hasil pemeriksaan, dalam mobil tersebut Bea Cukai menemukan 749 lembar pita cukai diduga palsu yang tersembunyi di belakang kursi penumpang serta 10 karung tembakau di bak belakang kendaraan," kata Ika dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (13/8/2024).

Dalam kasus ini tidak hanya melibatkan satu pihak. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup, pemilik barang MN (57) ditetapkan sebagai tersangka, sedangkan sopir AK (45) dan penumpang AS (46) ditetapkan sebagai saksi.

Dari keterangan MN, ia mendapatkan barang ilegal tersebut dari M (52) yang beralamat di Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara yang ternyata juga mendapatkan barang dari K (47) yang beralamat di Sembungharjo, Genuk, Kota Semarang.

Telah ditetapkan tiga tersangka yaitu MN, M dan K. Berkas perkara ketiganya telah melalui penelitian formal dan material oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri (Kejari) Pati dan telah dinyatakan lengkap pada Selasa (30/7).

Kemudian pada Kamis (8/8), seluruh barang bukti dan tersangka pun telah dilimpahkan oleh Bea Cukai Kudus kepada Kejari Pati untuk proses lebih lanjut.

"Ada potensi penerimaan negara yang tidak terpenuhi dari tindak pidana tersebut yang meliputi nilai cukai, PPN dan pajak rokok. Nilainya mencapai Rp 222.156.396," ungkap Ika.

"Kami juga mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, menjual dan mendistribusikan rokok ilegal karena dapat merugikan negara, terancam sanksi pidana, serta menimbulkan persaingan usaha yang tidak adil. Untuk itu segera sampaikan informasi terkait segala upaya peredaran rokok ilegal kepada Bea Cukai," pungkas Ika.

(aid/hns)

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membeberkan data isi 26.415 kontainer yang sempat tertahan di sejumlah pelabuhan imbas peraturan larangan dan pembatasan (lartas) impor. Isi ribuan kontainer tersebut mayoritas merupakan bahan baku dan penolong industri.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto mengatakan bahwa kondisi 26.415 kontainer yang tertahan itu berada dalam posisi BC 1.1 yang merupakan inward manifest.

Dia memerinci, sebanyak 21.166 kontainer di antaranya atau 80% berisi bahan baku dan penolong. Selanjutnya, sekitar 3.356 kontainer atau 12,7% merupakan barang konsumsi, dan 7,17% atau sekitar 1.893 kontainer berisi barang modal.

"Jadi bisa digambarkan itu kenapa investasi enggak bagus? Tercermin dari sini, persentase barang modal yang diimpor enggak banyak. Justru bahan baku," kata Nirwala dalam Bisnis Indonesia Forum di Wisma Bisnis Indonesia, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

Nirwala menjelaskan, alasan Bea Cukai menyusun data isi kontainer dalam format 10 besar barang yang dominan. Menurutnya, 10 kategori barang itu memiliki jumlah kontainer yang signifikan.

"Kenapa kok itu hanya 10 besar aja, itu kalau 10 besar itu kontainer-kontainer yang jumlah signifikan. Contoh, bahan baku dan penolong yang jumlahnya di bawah 10 kontainer itu row-nya [baris] dari 169-362," jelasnya.

Dia memastikan, pelepasan 26.000 kontainer sebagaimana mandat pemerintah melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.8/2024 itu tidak dilakukan secara serta-merta.

"Bukan berarti kita lepas semua 26.000 [kontainer] enggak, tetap ada LS [laporan surveyor] dan PI [persetujuan impor] karena kembali ke Permendag 25 kan," tuturnya.

Nirwala menekankan bahwa Bea Cukai memiliki tugas dan fungsi di ranah fiskal untuk memungut bea masuk dan keluar dari kegiatan ekspor maupun impor. Pengawasan border dilakukan sebagai eksekusi dari kebijakan perdagangan.

"Bea cukai hanya eksekutor, apa yang diputuskan itu yang dilakukan. Makanya kalau ada tim satgas [impor] dari perdagangan itu bagus, ada border, ada post border, ada barang yang diperiksa di border dan diperiksa di post border, jadi jelas semuanya," kata Nirwala.

Diberitakan Bisnis, Kamis (8/8/2024), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani tak transparan terkait data isi barang-barang impor dalam 26.415 kontainer yang tertahan dan dilepas pada Mei 2024.

Pelepasan kontainer tersebut beriringan dengan terbitnya aturan relaksasi impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8/2024 yang diberlakukan langsung pada 17 Mei 2024.

Kebijakan relaksasi impor ini disinyalir menjadi biang kerok kinerja industri manufaktur masuk pada zona kontraksi untuk pertama kalinya sejak 3 tahun terakhir. Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia merosot ke level 49,3 pada Juli 2024 atau turun 1,4 poin dari bulan sebelumnya 50,7.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif menyebut, Menteri Keuangan Sri Mulyani belum transparan sehingga Kemenperin hingga saat ini tak bisa menyusun kebijakan atau langkah-langkah antisipatif dari serbuan kontainer barang impor tersebut.

Padahal, pada 27 Juni lalu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah mengirimkan surat permohonan data muatan kontainer. Namun, Kemenperin baru menerima balasan resmi dari Dirjen Bea dan Cukai pada 2 Agustus lalu, meski surat balasan telah ditandatangani sejak 17 Juli.

Dalam surat balasan tersebut, Ditjen Bea dan Cukai menjelaskan bahwa isi dari 26.415 kontainer yang dikelompokkan berdasarkan Board Economic Category (BEC), yaitu sebanyak 21.166 kontainer berupa bahan baku dan penolong (80,13%), barang-barang konsumsi sebanyak 3.356 kontainer (12.7%), dan barang-barang modal sejumlah 1.893 kontainer (7,17%).

Lebih detail, juga disampaikan data 10 besar jenis barang/kontainer dari masing-masing kelompok tersebut dalam dokumen yang dilampirkan. Namun, Febri menilai data tersebut masih tidak masuk akal.

"Jika sebagian besar kontainer yang menumpuk berisi bahan baku/bahan penolong 80,13%, kami mempertanyakan urgensi penerbitan Permendag No. 8/2024 yang dimotori Menko Perekonomian dan Menkeu yang merelaksasi impor barang hilir/konsumsi, sedangkan kontainer dengan muatan barang hilir jumlahnya lebih kecil 12,7%," ujarnya.

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyatakan, larangan penjualan rokok secara eceran tidak akan berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.

"Pembatasan nonfiskal, seperti tidak boleh dijual eceran, itu tidak mengurangi (penerimaan negara)," kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heriyanto kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Dia menjelaskan, penerimaan cukai dari rokok dipungut dalam tingkat pabrik, sehingga penjualan per batang tidak berpengaruh terhadap pungutan cukai.
"Pungutan satu kotak rokok itu ada tiga, yaitu cukai rokok, pajak pertambahan nilai atas penyerahan hasil tembakau (PPNHT), dan pajak rokok yang totalnya 68 persen. Jadi, kalau misal satu kotak rokok ini harganya Rp10 ribu, maka pungutan negara itu Rp6.800," ujar dia.

Menurut dia, kebijakan pembatasan nonfiskal lebih menekankan upaya mengurangi prevalensi merokok, alih-alih menjadi strategi penerimaan negara.

Dengan larangan penjualan rokok secara eceran, diharapkan dapat mengurangi keinginan masyarakat membeli rokok karena harga yang mahal. Di samping itu, kebijakan tersebut juga diharapkan dapat mempermudah Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

"Kalau harganya jadi lebih mahal, orang akan mengurangi pembelian atau berhenti merokok," tambah dia.

Baca juga: Wacana Fast Food Kena Cukai, DJBC Masih Tunggu Arahan Kemenkes

Penerimaan cukai rokok turun 4,4%

Larangan penjualan rokok secara eceran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada Pasal 434 Ayat 1, disebutkan setiap orang dilarang menjual produk tembakau secara satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Adapun hingga semester I-2024, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) tercatat sebesar Rp97,84 triliun, terkontraksi 4,4 persen. Meski terkontraksi, nilai itu meningkat dari capaian Mei 2024 yang sebesar Rp77,94 triliun.

Melambatnya penerimaan CHT dipengaruhi oleh kebijakan relaksasi penundaan pelunasan cukai dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai nomor PER-2/BC/2024. Peraturan tersebut memperpanjang penundaan pelunasan dari 60 hari menjadi 90 hari, sehingga sebagian penerimaan Mei 2024 bergeser ke Juni 2024.

Selain faktor itu, downtrading ke golongan rokok yang lebih murah juga disebut memengaruhi perlambatan penerimaan CHT.

(HUS)

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal cukai pangan olahan, utamanya makanan cepat saji (fast food).

"Regulasi kan baru dibuat. Nanti pada waktunya, mekanisme akan berkoordinasi dengan Kemenkes," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani kepada wartawan seusai konferensi pers di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Setelah koordinasi dengan Kemenkes terjalin, lanjut Askolani, Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan menyusun kajian lengkap mengenai pengenaan cukai, yang kemudian diimplementasikan oleh DJBC.
"Jadi, ada proses yang harus kami lalui. Nanti implementasinya kita tunggu dari Kemenkes," tambah dia.

Pengenaan cukai pangan olahan sudah diatur

Diketahui ketentuan mengenai cukai pangan olahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada Pasal 194 Ayat 4, disebutkan pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan itu bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak, di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan ketiganya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Pada ayat 2, dijelaskan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Tiket Konser hingga Fast Food Bakal Kena Cukai, Bos DJBC: Cuma Usulan Doang Kok!

Ikuti standar internasional

Sementara itu penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional.

Pasal 195 Ayat 1 dalam beleid menyebutkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak yang ditetapkan serta mencantumkan label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan untuk pangan olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji.

Bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan melebihi ketentuan batas maksimum kandungan dilarang melakukan iklan, promosi, dan sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu.

Pemerintah juga melarang setiap orang melakukan penjualan atau peredaran pangan olahan yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak pada kawasan tertentu. Setiap orang juga dibatasi dan/atau dilarang menggunakan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

(HUS)

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) angkat bicara terkait dengan kabar tiket konser masuk ke dalam penambahan jenis barang yang bakal dikenai cukai.

Mengutip informasi yang dibagikan Ditjen Bea Cukai RI dalam akun Instagram resminya, disebutkan bahwa hal itu baru merupakan bahasan dalam kuliah umum dan belum masuk dalam kajian.

“Faktanya, isu kebijakan ekstensifikasi cukai tersebut belum masuk kajian. Isu tersebut merupakan bahasan dalam kuliah umum di ruang lingkup akademik,” tuturnya dikutip Jumat (26/7/2024).

Selain itu, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, secara lebih rinci menjelaskan kabar mengenai penambahan barang kena pajak itu dibahas pada acara kulah umum PKN STAN.

Dengan demikian, Nirwala menekankan bahwa sifat kebijakan ekstensifikasi itu baru merupakan usulan dari sejumlah pihak.

“Belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi,” tutur Nirwala.

Dia lantas menjelaskan, umumnya barang yang dikenakan cukai yakni barang yang mempunyai sifat atau karakteristik konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.

Adapun, hingga saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol dan hasil tembakau.

Nirwala juga menegaskan, proses suatu barang yang akan ditetapkan menjadi barang kena cukai bakal memerlukan waktu yang lama. Sehingga, dia memastikan penetapannya tidak akan tiba-tiba dan akan terlebih dahulu mendengarkan aspirasi masyarakat.

“Prosesnya dimulai dari penyampaian rencana ekstensifikasi cukai ke DPR, penentuan target penerimaan dalam RAPBN bersama DPR, dan penyusunan peraturan pemerintah sebagai payung hukum pengaturan ekstensifikasi tersebut,” tambahnya.

Untuk diketahui sebelumnya, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) disebut tengah mengkaji sejumlah produk untuk menjadi objek cukai, mulai dari rumah, tissue, detergen, MSG, hingga tiket konser agar masuk ke dalam objek cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu, Iyan Rubianto, menyampaikan bahwa saat ini, objek cukai yang berada dalam kajian, di antaranya plastik, bahan bakar minyak, dan produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, dan minuman bergula dalam kemasan.

Selain itu, DJBC juga mengkaji penggantian pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) kendaraan bermotor jadi cukai.

“PPnBM kita shifting. Kalau dikenakan cukai, hasil dari cukai itu bisa untuk bikin transportasi umum,” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, Iyan juga menyampaikan sejumlah barang yang masih dalam pra-kajian DJBC untuk dijadikan sebagai objek cukai. Beberapa di antaranya adalah rumah, tiket pertunjukan hiburan seperti konser musik, makanan cepat saji (fast food), hingga tissue.

“Rumah pernah kita ajukan, tapi isunya kalau rumah, rumah yang mana? Rumah yang mewah-mewah, rumah yang sering di-flexing, rumah [harga di atas] Rp2 miliar. Kemarin isu Tompi, itu ribut juga,” tuturnya.