SOLO, KOMPAS.com - Popularitas sepeda listrik semakin meningkat dan banyak terlihat di jalan raya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa menggunakan kendaraan ini sebagai alternatif transportasi.

Meski begitu, masih banyak pengguna sepeda listrik yang belum mematuhi aturan lalu lintas yang berlaku, seperti tidak mengenakan helm dan menyeberang sembarangan tanpa melihat kiri-kanan.

Namun, meskipun pelanggaran tersebut marak terjadi, pengguna sepeda listrik belum bisa ditilang oleh polisi.

Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda DIY) AKBP Sugiyanta, mengatakan, polisi tidak bisa menilang pengguna sepeda listrik.

“Sepeda listrik belum bisa ditilang karena belum ada aturannya,” katanya dikutip dari Kompas.com, Sabtu (12/10/2024).

Meski begitu, pengguna sepeda listrik hanya boleh digunakan di jalur khusus, seperti jalur sepeda, jalur beban kendaraan, permukiman atau kawasan wisata.

“Sepeda listrik tidak boleh di jalan raya harus di jalur khusus,” kata Sugiyanta.

Maka dari itu, pihaknya hanya dapat memberikan arahan kepada pengendara sepeda listrik yang ada di jalan raya.

“Kita hanya mengimbau sebenarnya ada jalurnya,” katanya.

Senada, Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, belum ada aturan khusus yang mengatur sepeda listrik.

Pasalnya, jenis kendaraan ini masih menginduk pada Permenhub No 45 tahun 2020. Hal inilah yang menjadi kendala bagi petugas kepolisian untuk melakukan penegakan hukum dengan tilang.

“Karena dalam ketentuan pidana yang mengatur tentang pidana pelanggaran lalu lintas hanya mengatur kendaraan bermotor dan tidak bermotor,” kata Budiyanto.

Sementara itu, dalam unggahan Instagram @tmcpoldametro dijelaskan, sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, ada lima kendaraan yang dimaksud, yaitu:

• Sepeda listrik
• Otoped
• Hoverboard
• Skuter Listrik
• Sepeda roda satu

Adapun aturan dalam penggunaannya, sebagai berikut:

• Batas kecepatan paling tinggi adalah 25 km/jam
• Memiliki lampu utama dan alat pemantul cahaya (reflektor)
• Usia pengendara paling rendah adalah 12 tahun
• Wajib memakai helm
• Tidak boleh membonceng penumpang kecuali dilengkapi dengan tempat duduk
• Digunakan di lajur sepeda, pemukiman, jalan bebas kendaraan (car free day), area kawasan perkantoran, dan kawasan wisata.

Jakarta: Saat berkendara di jalan, terkadang kita tidak dapat menghindari tilang karena melanggar peraturan lalu lintas.

Jika hal ini terjadi, ada beberapa prosedur yang perlu diikuti untuk mengurus tilang dan mengambil kendaraan yang disita.

Berikut Medcom.id telah merangkum cara mengurus tilang dan mengambil kendaraan yang terkena tilang, simak informasinya berikut ini ya!

Cara Mengurus Tilang

1. Datangi Kejaksaan

Langkah pertama adalah mendatangi Kejaksaan tempat Anda ditilang. Bawa serta blangko tilang yang diberikan oleh petugas polisi.

2. Membayar Biaya Tilang

Di Kejaksaan, Anda akan diminta untuk membayar biaya tilang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank atau langsung di loket kejaksaan.

Baca juga: Bandel Banget! 10 Juta Pengemudi Kena Tilang Elektronik Setiap Bulan

Cara Mengambil Kendaraan yang Disita

Setelah mengurus tilang, Anda dapat langsung mengambil kendaraan yang disita dengan mengikuti langkah-langkah berikut:

1. Membawa Surat-surat Kendaraan

Pastikan Anda membawa surat-surat kendaraan yang lengkap, seperti STNK, SIM, dan bukti pembayaran tilang.

2. Menunjukkan Dokumen ke Kepolisian

Datangi kepolisian tempat kendaraan Anda disita dan tunjukkan dokumen yang diperlukan. Petugas akan memeriksa dokumen Anda dan melepaskan kendaraan yang disita.

Baca juga: Tilang Elektronik Bakal Ketambahan Fitur Pengenalan Wajah

Tips Mengambil STNK yang Ditilang

1. Datang Tepat Waktu

Ikuti tanggal yang ditentukan dalam blangko tilang untuk mengambil STNK yang telah ditilang. Jika terlambat, Anda mungkin akan dikenakan denda tambahan.

2. Pilih Layanan Pengantaran

Beberapa Kejaksaan menyediakan layanan pengantaran barang bukti. Anda dapat memanfaatkan layanan ini jika tidak ingin mengambil langsung di Kejaksaan.

3. Gunakan Jasa Pos Indonesia

Anda juga dapat menggunakan jasa Pos Indonesia untuk mengirimkan barang bukti, seperti STNK, ke alamat Anda.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WAN)