Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tengah memproses enam terminal umum pelabuhan yang akan diserahkan hak konsesinya kepada swasta pada semester II/2024.

Enam terminal umum pelabuhan tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp28 miliar hingga Rp4,8 triliun. Jangka waktu konsesi yaitu antara 28 tahun hingga 35 tahun dengan fee konsesi sebesar 5%.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan pada paruh kedua tahun ini terdapat enam Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sedang dalam proses pembahasan draf perjanjian yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatangan konsesi.

“Enam terminal umum tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara,” kata Antoni, dikutip Selasa (15/10/2024).

Nilai investasi mencapai Rp4,8 triliun dengan fee sebesar 5% menjadikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari fee konsesi mencapai Rp2 miliar hingga Rp60 miliar per tahun.

Antoni memaparkan saat ini juga masih terdapat 5 Badan Usaha Pelabuhan yang telah dilakukan peninjauan oleh BPKP dan selanjutnya akan diajukan permohonan penunjukan kepada Menteri Perhubungan, dan terdapat 1 Badan Usaha Pelabuhan yang sedang dilakukan peninjauan oleh BPKP.

Kemudian terdapat 13 Badan Usaha Pelabuhan yang masih dalam proses perbaikan kajian kelayakan konsesi oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Adapun hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp4,7 triliun atau sebesar 97,78% dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07%.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) per Oktober 2024 telah mencapai Rp 4,7 triliun.

Angka ini mencerminkan 97,78 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 4,8 triliun.

Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menyatakan harapannya agar dalam sisa waktu tahun ini, penerimaan PNBP Ditjen Hubla dapat mencapai Rp 5,3 triliun atau setara dengan 112 persen dari target.

"Dapat kami laporkan hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp 4,7 triliun atau sebesar 97,78 persen dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07 persen," ujarnya dalam Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Antoni menambahkan bahwa untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik, serta mendukung kelancaran pendistribusian barang, pihaknya membuka kesempatan bagi badan usaha untuk berinvestasi di sektor pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi.

Kerja sama ini melibatkan pelayanan jasa kepelabuhanan antara unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan badan usaha pelabuhan.

Saat ini, terdapat sembilan badan usaha pelabuhan yang telah menjalin kerja sama dengan Kemenhub melalui mekanisme konsesi.

Di antaranya adalah PT Pelabuhan Penajam Buana Taka di wilayah kerja Kantor KSOP Balikpapan, PT Lestari Samudera Sakti di wilayah kerja Kantor KSOP Samarinda, Kendari New Port di wilayah kerja Kantor KSOP Kendari, dan PT Pelabuhan Mundam Sejahtera di wilayah kerja Kantor KSOP Dumai.

Kemudian ada juga badan usaha pengelola wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yakni PT Dua Samudera Perkasa yang berada pada wilayah kerja Kantor KSOP Kotabaru-Batulicin dan PT Mitra Samudera Kreasi yang berada pada wilayah kerja Kantor UPP Tanjung Redeb.

Antoni juga menginformasikan bahwa ada enam badan usaha pelabuhan yang sedang dalam proses pembahasan draft perjanjian konsesi pada semester kedua tahun ini.

Badan usaha tersebut meliputi PT Rugaya Nusantara Jaya di wilayah kerja Kantor UPP Tana Paser, PT Pelabuhan Buana Reja di wilayah kerja Kantor KSOP Satui, dan PT Samas Port di wilayah kerja Kantor KSOP Teluk Palu.

Keenam terminal umum yang sedang dalam proses pembahasan tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Nilai investasi dari badan usaha pelabuhan tersebut berkisar antara Rp 28 miliar hingga Rp 4,8 triliun, dengan jangka waktu konsesi antara 28 hingga 35 tahun dan fee konsesi sebesar 5 persen.

“PNBP melalui fee konsesi yang akan diterima oleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per tahun, yang tentunya lebih besar dibandingkan pendapatan negara sebelum diberlakukannya konsesi yang hanya sekitar Rp 4,8 miliar karena hanya menerapkan tarif minimum,” jelasnya.

Antoni menegaskan bahwa peningkatan pendapatan juga diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih profesional, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan.

“Sekali lagi, bukan hanya pendapatan yang meningkat, namun juga pelayanan yang dijalankan lebih profesional,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) per Oktober 2024 telah mencapai Rp 4,7 triliun.

Angka ini mencerminkan 97,78 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 4,8 triliun.

Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menyatakan harapannya agar dalam sisa waktu tahun ini, penerimaan PNBP Ditjen Hubla dapat mencapai Rp 5,3 triliun atau setara dengan 112 persen dari target.

"Dapat kami laporkan hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp 4,7 triliun atau sebesar 97,78 persen dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07 persen," ujarnya dalam Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Antoni menambahkan bahwa untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik, serta mendukung kelancaran pendistribusian barang, pihaknya membuka kesempatan bagi badan usaha untuk berinvestasi di sektor pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi.

Kerja sama ini melibatkan pelayanan jasa kepelabuhanan antara unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan badan usaha pelabuhan.

Saat ini, terdapat sembilan badan usaha pelabuhan yang telah menjalin kerja sama dengan Kemenhub melalui mekanisme konsesi.

Di antaranya adalah PT Pelabuhan Penajam Buana Taka di wilayah kerja Kantor KSOP Balikpapan, PT Lestari Samudera Sakti di wilayah kerja Kantor KSOP Samarinda, Kendari New Port di wilayah kerja Kantor KSOP Kendari, dan PT Pelabuhan Mundam Sejahtera di wilayah kerja Kantor KSOP Dumai.

Kemudian ada juga badan usaha pengelola wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yakni PT Dua Samudera Perkasa yang berada pada wilayah kerja Kantor KSOP Kotabaru-Batulicin dan PT Mitra Samudera Kreasi yang berada pada wilayah kerja Kantor UPP Tanjung Redeb.

Antoni juga menginformasikan bahwa ada enam badan usaha pelabuhan yang sedang dalam proses pembahasan draft perjanjian konsesi pada semester kedua tahun ini.

Badan usaha tersebut meliputi PT Rugaya Nusantara Jaya di wilayah kerja Kantor UPP Tana Paser, PT Pelabuhan Buana Reja di wilayah kerja Kantor KSOP Satui, dan PT Samas Port di wilayah kerja Kantor KSOP Teluk Palu.

Keenam terminal umum yang sedang dalam proses pembahasan tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Nilai investasi dari badan usaha pelabuhan tersebut berkisar antara Rp 28 miliar hingga Rp 4,8 triliun, dengan jangka waktu konsesi antara 28 hingga 35 tahun dan fee konsesi sebesar 5 persen.

“PNBP melalui fee konsesi yang akan diterima oleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per tahun, yang tentunya lebih besar dibandingkan pendapatan negara sebelum diberlakukannya konsesi yang hanya sekitar Rp 4,8 miliar karena hanya menerapkan tarif minimum,” jelasnya.

Antoni menegaskan bahwa peningkatan pendapatan juga diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih profesional, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan.

“Sekali lagi, bukan hanya pendapatan yang meningkat, namun juga pelayanan yang dijalankan lebih profesional,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) per Oktober 2024 telah mencapai Rp 4,7 triliun.

Angka ini mencerminkan 97,78 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 4,8 triliun.

Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menyatakan harapannya agar dalam sisa waktu tahun ini, penerimaan PNBP Ditjen Hubla dapat mencapai Rp 5,3 triliun atau setara dengan 112 persen dari target.

"Dapat kami laporkan hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp 4,7 triliun atau sebesar 97,78 persen dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07 persen," ujarnya dalam Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Antoni menambahkan bahwa untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik, serta mendukung kelancaran pendistribusian barang, pihaknya membuka kesempatan bagi badan usaha untuk berinvestasi di sektor pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi.

Kerja sama ini melibatkan pelayanan jasa kepelabuhanan antara unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan badan usaha pelabuhan.

Saat ini, terdapat sembilan badan usaha pelabuhan yang telah menjalin kerja sama dengan Kemenhub melalui mekanisme konsesi.

Di antaranya adalah PT Pelabuhan Penajam Buana Taka di wilayah kerja Kantor KSOP Balikpapan, PT Lestari Samudera Sakti di wilayah kerja Kantor KSOP Samarinda, Kendari New Port di wilayah kerja Kantor KSOP Kendari, dan PT Pelabuhan Mundam Sejahtera di wilayah kerja Kantor KSOP Dumai.

Kemudian ada juga badan usaha pengelola wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yakni PT Dua Samudera Perkasa yang berada pada wilayah kerja Kantor KSOP Kotabaru-Batulicin dan PT Mitra Samudera Kreasi yang berada pada wilayah kerja Kantor UPP Tanjung Redeb.

Antoni juga menginformasikan bahwa ada enam badan usaha pelabuhan yang sedang dalam proses pembahasan draft perjanjian konsesi pada semester kedua tahun ini.

Badan usaha tersebut meliputi PT Rugaya Nusantara Jaya di wilayah kerja Kantor UPP Tana Paser, PT Pelabuhan Buana Reja di wilayah kerja Kantor KSOP Satui, dan PT Samas Port di wilayah kerja Kantor KSOP Teluk Palu.

Keenam terminal umum yang sedang dalam proses pembahasan tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Nilai investasi dari badan usaha pelabuhan tersebut berkisar antara Rp 28 miliar hingga Rp 4,8 triliun, dengan jangka waktu konsesi antara 28 hingga 35 tahun dan fee konsesi sebesar 5 persen.

“PNBP melalui fee konsesi yang akan diterima oleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per tahun, yang tentunya lebih besar dibandingkan pendapatan negara sebelum diberlakukannya konsesi yang hanya sekitar Rp 4,8 miliar karena hanya menerapkan tarif minimum,” jelasnya.

Antoni menegaskan bahwa peningkatan pendapatan juga diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih profesional, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan.

“Sekali lagi, bukan hanya pendapatan yang meningkat, namun juga pelayanan yang dijalankan lebih profesional,” pungkasnya.