IDXChannel - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga 1 November 2024 mampu merealisasikan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp10,173 triliun.

Jumlah ini setara 97,6 persen dari total target PNBP yang ditetapkan untuk 2024, yakni sebesar Rp10,418 triliun. Kemenhub optimistis dapat mencapai, bahkan melebihi target hingga akhir 2024.

"Untuk realisasi target PNBP, kami optimistis dapat tercapai hingga Rp11,4 triliun di akhir tahun 2024 atau merupakan 109,9 persen dari target yang telah ditetapkan untuk PNBP 2024 ini," ujar Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi, dalam keterangan resmi, Rabu (6/11/2024).

Realisasi PNBP terbesar berasal dari jasa layanan pada Ditjen Perhubungan Laut yang posisi saat ini telah terealisasi sebesar Rp5,06 triliun atau 104,84 persen dari target.

Dilanjutkan oleh Ditjen Perhubungan Udara yang menyumbangkan PNBP Rp1,43 triliun, BPSDMP Rp1,38 triliun, Ditjen Perkeretaapian Rp1,14 triliun, dan Ditjen Perhubungan Darat Rp1,12 triliun.

Menhub juga menyampaikan capaian kinerja keuangan Kemenhub pada tahun anggaran 2024. Hingga 1 November 2024, Kemenhub telah merealisasikan penyerapan anggaran sebesar Rp28,01 triliun atau sebesar 61,67 persen dari pagu anggaran 2024 yang sebesar Rp45,42 triliun.

"Terkait penyerapan anggaran, kami telah menyiapkan strategi percepatan untuk merealisasikan anggaran tahun 2024. Ada empat strategi utama yang akan kami lakukan," ujar Dudi.

Adapun strategi yang akan dilakukan Kemenhub tersebut adalah pertama, dengan melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek.

Kemenhub akan melakukan percepatan pelaksanaan penyelesaian pekerjaan. Kedua, dengan memastikan setiap proses pelaksanaan anggaran dapat tercapai sesuai target dan aturan yang berlaku.

Langkah ketiga adalah dengan melakukan monitoring rencana penarikan dana setiap bulannya dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Terakhir, Kemenhub tetap memperhatikan dan mematuhi aturan terkait langkah-langkah yang ditetapkan terkait anggaran.

(NIA DEVIYANA)

Indonesia menjadi tuan rumah Pertemuan Tripartite Technical Experts Group (TTEG) Meeting on the Safety of Navigation in the Straits of Malacca and Singapore, di Hotel Merusaka Nusa Dua, Bali dari 23 sampai dengan 24 Oktober 2024. Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan dari 3 negara pantai, Indonesia, Malaysia dan Singapura, serta organisasi lainnya.

Pimpinan delegasi Indonesia yakni Direktur Kenavigasian Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Captain Budi Mantoro menekankan pentingnya Selat Malaka dan Selat Singapura bagi pelayaran internasional sehingga pada tahun 1975, Indonesia, Malaysia dan Singapura membentuk forum TTEG.

Forum ini sebagai salah satu wujud komitmen ketiga negara pantai tersebut dalam menjamin keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim, serta untuk memfasilitasi pergerakan lalu lintas kapal di kedua Selat tersebut.

Sejak terbentuknya TTEG, menurut Budi, ketiga negara telah bekerja sama menghasilkan berbagai inisiatif, seperti aturan bagi pergerakan kapal di kedua Selat, Sistem Rute kapal yang tergabung dengan Skema Pemisahan Lalu Lintas/Traffic Separation Scheme (TSS), dan juga Sistem pelaporan kapal wajib/mandatory ship reporting system (STRAITREP).

"Inisiatif-inisiatif kunci tersebut sekarang ini telah diimplementasikan lebih lanjut di Selat Malaka dan Selat Singapura serta mendapatkan pengakuan dari komunitas pelayaran global," kata Budi, dalam keterangan tertulis, Kamis (25/10/2024).

Budi mengatakan, pada pertemuan ini Indonesia turut serta secara aktif membahas dan memberi masukan terkait keselamatan pelayaran di Selat Malaka dan agenda lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya, masukan tentang hasil studi untuk revitalisasi Data Center Marine Electronic Highway (MEH) yang telah diselesaikan pada tahun 2023.

"Adapun pekerjaan revitalisasi akan dimulai pada kuartal 1 tahun 2025. Selain itu, kami juga menyampaikan bahwa terdapat tantangan terkait dengan peralatan yang sudah ketinggalan zaman mengingat MEH Data Centre didirikan pada tahun 2012," ujar Budi.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan laporan penyelenggaraan Pertemuan Aids to Navigation Fund Committee ke 29 dan 30 hingga laporan penyelenggaraan pertemuan Co-operation Forum ke-15. Selepas pertemuan, acara dilanjutkan The 15th Meeting of the Project Coordination Committee Meeting (PCC) under the Co-operative Mechanism on the Straits of Malacca and Singapore.

Pada pertemuan ini, Indonesia melaporkan Straits Project 5 tentang kegiatan penggantian dan pemeliharaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura. Sedangkan Malaysia melaporkan Straits Project 11 tentang Pengembangan Pedoman untuk Tempat Pengungsian bagi Kapal yang Membutuhkan Bantuan di Selat Malaka dan Singapura.

Selain itu, Singapura juga memberikan laporan tentang Straits Project 14, yakni Pengembangan Standar Operasi Prosedur (SOP) untuk penggunaan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran Virtual di Selat Malaka dan Selat Singapura.

Budi mengatakan, proyek-proyek ini menunjukkan komitmen dan kolaborasi yang kuat antara tiga negara Pantai dan stakeholder terkait dalam menjaga keselamatan navigasi pelayaran dan melindungi lingkungan laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Pada kesempatan ini, saya tekankan kembali komitmen dan tekad Indonesia dalam meningkatkan keselamatan pelayaran dan perlindungan lingkungan maritim di Selat Malaka dan Selat Singapura, termasuk dalam mengembangkan proyek-proyek yang telah diinisiasi dalam forum ini," kata dia.

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor transportasi laut, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan RI (Ditjen Hubla Kemenhub RI) menggelar Upacara Pembukaan Diklat SDM Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan.

Dalam sambutan pembukaannya, Dirjen Hubla Capt Antoni Arif Priadi mengatakan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah lautan memiliki karakteristik perairan yang berbeda-beda, sehingga kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan memiliki peranan yang sangat vital.

"Kegiatan pemanduan kapal dan pengelolaan pelabuhan adalah dua aspek krusial dalam dunia maritim kita. Untuk itu, melalui Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan ini, tidak hanya dapat memperkuat pengetahuan teknis tetapi juga dapat meningkatkan kemampuan dalam menghadapi tantangan di lapangan," jelas Antoni, dalam keterangan tertulis, Selasa (15/10/2024).

Antoni berharap agar seluruh peserta dapat memanfaatkan dan menggunakan kesempatan ini sebaik-baiknya sebagai wadah untuk berdiskusi, bertanya, maupun berbagi pengalaman dengan narasumber dan sesama peserta.

"Dengan begitu, setelah mengikuti Diklat ini seluruh peserta dapat menjalankan kegiatan pemanduan kapal dan kepelabuhanan di tempat kerja masing-masing secara baik dan benar sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan SDM di sektor transportasi laut Indonesia," ujar Antoni.

Diketahui sebelumnya Direktur Jenderal Perhubungan Laut telah menetapkan kebijakan moratorium/penundaan sementara selama 5 (lima) bulan dalam Penyelenggaraan Diklat Pandu Tingkat II, Pandu Tingkat I dan Pandu Laut Dalam.

Hal tersebut dilakukan dengan tujuan memberikan waktu kepada Ditjen Perhubungan Laut untuk melakukan evaluasi, perbaikan, dan penyempurnaan terhadap regulasi terkait dalam upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Diklat SDM Pemanduan Kapal.

"Alhamdulillah, penyempurnaan regulasi dan standarisasi penyelenggaraan Diklat telah dilakukan dan saat ini kebijakan moratorium tersebut telah dicabut. Tentunya saya juga berharap regulasi dan standar tersebut dilaksanakan dengan penuh komitmen oleh seluruh pihak terkait, sehingga diharapkan penyelenggaraan Diklat di masa depan dapat benar-benar berkorelasi dan berimplikasi signifikan pada terciptanya Pandu Indonesia berstandar internasional yang mampu bersaing secara global guna mewujudkan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim," kata Antoni.

Sebagai informasi, Diklat yang dibuka secara simbolis pada hari ini terdiri dari Diklat Pandu Tingkat II dan Pandu Tingkat I yang diselenggarakan oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut (BP2TL) serta Diklat Kepelabuhanan Tipe B yang diselenggarakan oleh Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang.

Untuk proses belajar mengajar menggunakan metode tatap muka langsung, dengan durasi penyelenggaraan diklat, yaitu Diklat Pandu Tingkat II dimulai dari tanggal 14 Oktober 2024 hingga 19 Februari 2025 atau setara dengan 117 hari, Diklat Pandu Tingkat I dengan dimulai dari tanggal 14 Oktober hingga 22 November 2024, dan Diklat Kepelabuhanan Tipe B dimulai dari tanggal 14 hingga 22 Oktober 2024.

Berdasarkan komposisi peserta Diklat, tercatat sebanyak 78 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat II, 34 orang mengikuti Diklat Pandu Tingkat I, dan 21 orang mengikuti Diklat Kepelabuhanan Tipe B.

Dalam upaya untuk menjamin kualitas lulusan Diklat tersebut, telah dipersiapkan tenaga pengajar Diklat Pemanduan Kapal dan Kepelabuhanan yang terdiri dari kelompok instruktur, pengajar dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, serta praktisi akademisi yang berpengalaman pada bidangnya.

Video Menhub Bicara 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Konektivitas-Indonesia Sentris

Video Menhub Bicara 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Konektivitas-Indonesia Sentris

Bisnis.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tengah memproses enam terminal umum pelabuhan yang akan diserahkan hak konsesinya kepada swasta pada semester II/2024.

Enam terminal umum pelabuhan tersebut memiliki nilai investasi sekitar Rp28 miliar hingga Rp4,8 triliun. Jangka waktu konsesi yaitu antara 28 tahun hingga 35 tahun dengan fee konsesi sebesar 5%.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengatakan pada paruh kedua tahun ini terdapat enam Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang sedang dalam proses pembahasan draf perjanjian yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatangan konsesi.

“Enam terminal umum tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Provinsi Maluku Utara,” kata Antoni, dikutip Selasa (15/10/2024).

Nilai investasi mencapai Rp4,8 triliun dengan fee sebesar 5% menjadikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari fee konsesi mencapai Rp2 miliar hingga Rp60 miliar per tahun.

Antoni memaparkan saat ini juga masih terdapat 5 Badan Usaha Pelabuhan yang telah dilakukan peninjauan oleh BPKP dan selanjutnya akan diajukan permohonan penunjukan kepada Menteri Perhubungan, dan terdapat 1 Badan Usaha Pelabuhan yang sedang dilakukan peninjauan oleh BPKP.

Kemudian terdapat 13 Badan Usaha Pelabuhan yang masih dalam proses perbaikan kajian kelayakan konsesi oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Adapun hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp4,7 triliun atau sebesar 97,78% dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07%.