Indonesia dan China meneken kerja sama baru soal keselamatan transportasi kemaritiman. Memorandum of Cooperation (MoC) diteken Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan dengan Administrasi Keselamatan Maritim China.

Perjanjian kerja sama itu bertujuan untuk meningkatkan keselamatan maritim yang meliputi beberapa bidang. Mulai dari pengawasan keselamatan kapal, perlindungan lingkungan laut, fasilitasi transportasi maritim, keselamatan navigasi dan pelayanan, kepelautan, urusan internasional, dan bidang lain yang disepakati bersama.

Dirjen Perhubungan Laut Antoni Arif Priadi mengungkapkan latar belakang diinisiasinya perjanjian kerja sama ini adalah keinginan kedua belah pihak untuk mengurangi kapal-kapal yang tidak memenuhi standar berlayar sehingga menimbulkan risiko keselamatan jiwa dan juga pencemaran lingkungan laut.

Antoni mengungkapkan selama periode 2023-2024, Administrasi Keselamatan Maritim China telah melakukan detensi terhadap 14 kapal berbendera Indonesia, sementara jumlah kunjungan kapal berbendera Indonesia ke China cukup banyak.

"Hal ini disebabkan karena sertifikat yang diterbitkan oleh Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) sebagai Recognized Organization (RO) belum diakui secara menyeluruh di Tiongkok, terkait belum adanya izin bagi BKI untuk berkegiatan di Tiongkok dan belum masuknya BKI dalam keanggotaan IACS," jelas Antoni dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Status detensi ini, menurut Antoni, tentunya sangat merugikan posisi Flag State atau negara bendera kapal. Apalagi saat ini Indonesia berada pada posisi cluster white-list, yang harus tetap dipertahankan dengan cara membangun komunikasi-komunikasi yang dapat mempererat hubungan bilateral antara negara-negara anggota International Maritime Organization (IMO), khususnya yang tergabung dalam Tokyo Memorandum of Understanding on Port State Control (Tokyo MoU).

"Inilah salah satu pertimbangan untuk meningkatkan kerja sama yang lebih intensif antara Ditjen Perhubungan Laut dengan Administrasi Keselamatan Maritim Tiongkok, khususnya di bidang Port State Control (PSC) dan Flag State Control (FSC), sesuai dengan hukum dan peraturan internasional yang relevan," tegas Antoni.

Perjanjian kerja sama ini, jelas Antoni, berlaku untuk jangka waktu awal lima tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu berikutnya oleh salah satu pihak dengan memberikan pemberitahuan tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu awal melalui saluran diplomatik.

"Adapun bidang kerja sama yang ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan dengan berbagai cara dan sarana termasuk pertemuan berkala, seminar, penelitian bersama, pelatihan, pertukaran informasi dan personil atau mekanisme lain yang disetujui oleh Para Pihak," terangnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) per Oktober 2024 telah mencapai Rp 4,7 triliun.

Angka ini mencerminkan 97,78 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 4,8 triliun.

Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menyatakan harapannya agar dalam sisa waktu tahun ini, penerimaan PNBP Ditjen Hubla dapat mencapai Rp 5,3 triliun atau setara dengan 112 persen dari target.

"Dapat kami laporkan hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp 4,7 triliun atau sebesar 97,78 persen dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07 persen," ujarnya dalam Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Antoni menambahkan bahwa untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik, serta mendukung kelancaran pendistribusian barang, pihaknya membuka kesempatan bagi badan usaha untuk berinvestasi di sektor pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi.

Kerja sama ini melibatkan pelayanan jasa kepelabuhanan antara unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan badan usaha pelabuhan.

Saat ini, terdapat sembilan badan usaha pelabuhan yang telah menjalin kerja sama dengan Kemenhub melalui mekanisme konsesi.

Di antaranya adalah PT Pelabuhan Penajam Buana Taka di wilayah kerja Kantor KSOP Balikpapan, PT Lestari Samudera Sakti di wilayah kerja Kantor KSOP Samarinda, Kendari New Port di wilayah kerja Kantor KSOP Kendari, dan PT Pelabuhan Mundam Sejahtera di wilayah kerja Kantor KSOP Dumai.

Kemudian ada juga badan usaha pengelola wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yakni PT Dua Samudera Perkasa yang berada pada wilayah kerja Kantor KSOP Kotabaru-Batulicin dan PT Mitra Samudera Kreasi yang berada pada wilayah kerja Kantor UPP Tanjung Redeb.

Antoni juga menginformasikan bahwa ada enam badan usaha pelabuhan yang sedang dalam proses pembahasan draft perjanjian konsesi pada semester kedua tahun ini.

Badan usaha tersebut meliputi PT Rugaya Nusantara Jaya di wilayah kerja Kantor UPP Tana Paser, PT Pelabuhan Buana Reja di wilayah kerja Kantor KSOP Satui, dan PT Samas Port di wilayah kerja Kantor KSOP Teluk Palu.

Keenam terminal umum yang sedang dalam proses pembahasan tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Nilai investasi dari badan usaha pelabuhan tersebut berkisar antara Rp 28 miliar hingga Rp 4,8 triliun, dengan jangka waktu konsesi antara 28 hingga 35 tahun dan fee konsesi sebesar 5 persen.

“PNBP melalui fee konsesi yang akan diterima oleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per tahun, yang tentunya lebih besar dibandingkan pendapatan negara sebelum diberlakukannya konsesi yang hanya sekitar Rp 4,8 miliar karena hanya menerapkan tarif minimum,” jelasnya.

Antoni menegaskan bahwa peningkatan pendapatan juga diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih profesional, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan.

“Sekali lagi, bukan hanya pendapatan yang meningkat, namun juga pelayanan yang dijalankan lebih profesional,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) per Oktober 2024 telah mencapai Rp 4,7 triliun.

Angka ini mencerminkan 97,78 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 4,8 triliun.

Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menyatakan harapannya agar dalam sisa waktu tahun ini, penerimaan PNBP Ditjen Hubla dapat mencapai Rp 5,3 triliun atau setara dengan 112 persen dari target.

"Dapat kami laporkan hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp 4,7 triliun atau sebesar 97,78 persen dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07 persen," ujarnya dalam Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Antoni menambahkan bahwa untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik, serta mendukung kelancaran pendistribusian barang, pihaknya membuka kesempatan bagi badan usaha untuk berinvestasi di sektor pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi.

Kerja sama ini melibatkan pelayanan jasa kepelabuhanan antara unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan badan usaha pelabuhan.

Saat ini, terdapat sembilan badan usaha pelabuhan yang telah menjalin kerja sama dengan Kemenhub melalui mekanisme konsesi.

Di antaranya adalah PT Pelabuhan Penajam Buana Taka di wilayah kerja Kantor KSOP Balikpapan, PT Lestari Samudera Sakti di wilayah kerja Kantor KSOP Samarinda, Kendari New Port di wilayah kerja Kantor KSOP Kendari, dan PT Pelabuhan Mundam Sejahtera di wilayah kerja Kantor KSOP Dumai.

Kemudian ada juga badan usaha pengelola wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yakni PT Dua Samudera Perkasa yang berada pada wilayah kerja Kantor KSOP Kotabaru-Batulicin dan PT Mitra Samudera Kreasi yang berada pada wilayah kerja Kantor UPP Tanjung Redeb.

Antoni juga menginformasikan bahwa ada enam badan usaha pelabuhan yang sedang dalam proses pembahasan draft perjanjian konsesi pada semester kedua tahun ini.

Badan usaha tersebut meliputi PT Rugaya Nusantara Jaya di wilayah kerja Kantor UPP Tana Paser, PT Pelabuhan Buana Reja di wilayah kerja Kantor KSOP Satui, dan PT Samas Port di wilayah kerja Kantor KSOP Teluk Palu.

Keenam terminal umum yang sedang dalam proses pembahasan tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Nilai investasi dari badan usaha pelabuhan tersebut berkisar antara Rp 28 miliar hingga Rp 4,8 triliun, dengan jangka waktu konsesi antara 28 hingga 35 tahun dan fee konsesi sebesar 5 persen.

“PNBP melalui fee konsesi yang akan diterima oleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per tahun, yang tentunya lebih besar dibandingkan pendapatan negara sebelum diberlakukannya konsesi yang hanya sekitar Rp 4,8 miliar karena hanya menerapkan tarif minimum,” jelasnya.

Antoni menegaskan bahwa peningkatan pendapatan juga diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih profesional, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan.

“Sekali lagi, bukan hanya pendapatan yang meningkat, namun juga pelayanan yang dijalankan lebih profesional,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melaporkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) per Oktober 2024 telah mencapai Rp 4,7 triliun.

Angka ini mencerminkan 97,78 persen dari target tahunan yang ditetapkan sebesar Rp 4,8 triliun.

Dirjen Perhubungan Laut, Antoni Arif Priadi, menyatakan harapannya agar dalam sisa waktu tahun ini, penerimaan PNBP Ditjen Hubla dapat mencapai Rp 5,3 triliun atau setara dengan 112 persen dari target.

"Dapat kami laporkan hingga saat ini, realisasi PNBP Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mencapai Rp 4,7 triliun atau sebesar 97,78 persen dari target APBN 2024. Diharapkan pada akhir tahun 2024, realisasi PNBP bisa mencapai lebih dari 116,07 persen," ujarnya dalam Ekspose Hasil Optimalisasi Penerimaan Negara Melalui Tata Kelola Badan Usaha Pelabuhan di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Antoni menambahkan bahwa untuk meningkatkan konektivitas transportasi dan logistik, serta mendukung kelancaran pendistribusian barang, pihaknya membuka kesempatan bagi badan usaha untuk berinvestasi di sektor pelabuhan yang tersebar di berbagai provinsi.

Kerja sama ini melibatkan pelayanan jasa kepelabuhanan antara unit pelaksana teknis pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan badan usaha pelabuhan.

Saat ini, terdapat sembilan badan usaha pelabuhan yang telah menjalin kerja sama dengan Kemenhub melalui mekanisme konsesi.

Di antaranya adalah PT Pelabuhan Penajam Buana Taka di wilayah kerja Kantor KSOP Balikpapan, PT Lestari Samudera Sakti di wilayah kerja Kantor KSOP Samarinda, Kendari New Port di wilayah kerja Kantor KSOP Kendari, dan PT Pelabuhan Mundam Sejahtera di wilayah kerja Kantor KSOP Dumai.

Kemudian ada juga badan usaha pengelola wilayah tertentu di perairan yang berfungsi sebagai pelabuhan yakni PT Dua Samudera Perkasa yang berada pada wilayah kerja Kantor KSOP Kotabaru-Batulicin dan PT Mitra Samudera Kreasi yang berada pada wilayah kerja Kantor UPP Tanjung Redeb.

Antoni juga menginformasikan bahwa ada enam badan usaha pelabuhan yang sedang dalam proses pembahasan draft perjanjian konsesi pada semester kedua tahun ini.

Badan usaha tersebut meliputi PT Rugaya Nusantara Jaya di wilayah kerja Kantor UPP Tana Paser, PT Pelabuhan Buana Reja di wilayah kerja Kantor KSOP Satui, dan PT Samas Port di wilayah kerja Kantor KSOP Teluk Palu.

Keenam terminal umum yang sedang dalam proses pembahasan tersebar di Provinsi Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara.

Nilai investasi dari badan usaha pelabuhan tersebut berkisar antara Rp 28 miliar hingga Rp 4,8 triliun, dengan jangka waktu konsesi antara 28 hingga 35 tahun dan fee konsesi sebesar 5 persen.

“PNBP melalui fee konsesi yang akan diterima oleh pemerintah diperkirakan mencapai Rp 2 miliar hingga Rp 60 miliar per tahun, yang tentunya lebih besar dibandingkan pendapatan negara sebelum diberlakukannya konsesi yang hanya sekitar Rp 4,8 miliar karena hanya menerapkan tarif minimum,” jelasnya.

Antoni menegaskan bahwa peningkatan pendapatan juga diikuti dengan peningkatan pelayanan yang lebih profesional, dengan fokus pada efektivitas dan efisiensi kinerja pelabuhan.

“Sekali lagi, bukan hanya pendapatan yang meningkat, namun juga pelayanan yang dijalankan lebih profesional,” pungkasnya.