Pejabat negara diminta melakukan efisiensi terhadap belanja perjalanan dinas (Perdinas) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Permintaan tersebut merupakan tindak lanjut dari sidang kabinet 23 Oktober dan 6 November 2024 yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto.

"Menindaklanjuti arahan Bapak Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 agar Kementerian/Lembaga melakukan efisiensi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024," tulis surat bernomor S-1023/MK.02/2024, dilihat detikcom Sabtu (9/11/2024).

Dalam surat tertanggal 7 November 2024 itu, terdapat tujuh arahan dari Sri Mulyani terkait belanja perjalanan dinas untuk sisa tahun anggaran (TA) 2024. Berikut Rinciannya:

1. Menteri/Pimpinan Lembaga diminta untuk meneliti kembali berbagai kegiatan yang memerlukan belanja perjalanan dinas pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang dapat dihemat dengan tetap menjaga efektivitas pencapaian target sasaran program pada masing-masing Kementerian/Lembaga.

2. Terhadap belanja perjalanan dinas tersebut sebagaimana dimaksud pada angka satu dilakukan penghematan minimal 50% dari sisa pagu Belanja Perjalanan Dinas pada DIPA TA 2024 terhitung sejak surat ini ditetapkan.

3. Dalam hal terdapat kebutuhan anggaran belanja perjalanan dinas yang harus dipenuhi setelah penghematan tersebut, Menteri/Pimpinan Lembaga dapat mengajukan dispensasi penggunaan sisa dana dimaksud kepada Menteri Keuangan.

4. Kebijakan penghematan belanja perjalanan dinas, dikecualikan untuk:
a. belanja perjalanan dinas bagi unit yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi utamanya memerlukan perjalanan dinas, dan
b. belanja perjalanan dinas tetap antara lain untuk biaya perjalanan dinas bagi penyuluh pertanian, juru penerang, dan penyuluh agama serta biaya perjalanan dinas pada kedutaan besar/atase.

5. Kementerian/Lembaga melakukan pembatasan belanja perjalanan dinas secara mandiri melalui mekanisme revisi dan mencantumkan dalam catatan halaman IV.A DIPA sebagai penghematan dan mengoordinasikan pelaksanaan penghematan sebagaimana tersebut pada angka 1 pada instansi vertikal/satuan kerja di lingkup Kementerian/Lembaga masing-masing.

6. Revisi pencantuman dalam catatan halaman IV.A DIPA dilaksanakan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

7. Untuk memastikan implementasi pembatasan secara mandiri oleh Kementerian/Lembaga maka Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja tidak dapat mengajukan permintaan pembayaran biaya perjalanan dinas sebelum melakukan revisi pencantuman sebagaimana dimaksud pada angka 6.

Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Performa keuangan negara di Kalimantan Timur (Kaltim) hingga pertengahan 2024 tercatat positif, meski dihadapkan pada berbagai tantangan.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim, komponen Pendapatan Negara telah mencapai Rp17,26 triliun, yang setara dengan 36,30% dari target tahunan sebesar Rp47,55 triliun pada Juni 2024.

Di sisi lain, Belanja Negara tercatat sebesar Rp28,69 triliun atau 33,87% dari pagu tahunan Rp91,25 triliun.

Selanjutnya, penerimaan perpajakan, yang berkontribusi besar terhadap pendapatan negara, telah terealisasi sebesar Rp15,55 triliun atau 33,94% dari target.

Namun, capaian ini mengalami penurunan secara tahunan (year-on-year/yoy) akibat penurunan harga komoditas global, terutama batu bara dan CPO, serta pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan.

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kaltim M Syaibani menyatakan penerimaan pajak dalam negeri masih didominasi oleh Wajib Pajak Badan dan Bendahara Pemerintah, dengan sektor pertambangan sebagai kontributor terbesar.

“Meski juga mengalami perlambatan, penerimaan pajak internasional terus diupayakan dengan tetap memperhatikan perekonomian internasional dan terus berusaha melakukan extra effort untuk mencapai target penerimaan dari kegiatan ekspor dan impor,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (31/7/2024).

Kemudian, Syaibani menyebutkan realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga akhir Juni 2024 mencapai Rp1,71 triliun, yang hampir mencapai target dengan 98,28%, dan tumbuh signifikan sebesar 67,65% yoy.

Peningkatan ini terutama berasal dari Pendapatan Jasa Kepelabuhan dan Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan, yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi di sektor-sektor tersebut.

Sedangkan, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp12,80 triliun atau 24,50% dari pagu Rp52,25 triliun, dengan pertumbuhan yoy sebesar 95,72%.

Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan belanja modal untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang turut memberikan dampak signifikan terhadap kinerja keuangan APBN dan APBD di Kaltim.

Hingga Juni 2024, anggaran pembangunan IKN mendominasi 81,54% dari pagu belanja K/L, dengan alokasi APBN IKN mencapai Rp42,54 triliun, tersebar pada Kementerian PUPR (99,35%), Kemenhub (0,43%), KLHK (0,19%), dan POLRI (0,04%).

Jika menilik pada realisasi Transfer ke Daerah (TKD), tercatat sebesar Rp15,89 triliun atau 40,75% dari pagu Rp39 triliun, yang menunjukkan kenaikan sebesar 18,32% yoy.

Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan signifikan dalam realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) SDA Minerba. “Semua jenis TKD per Juni 2024 telah disalurkan, seiring penyampaian syarat salur yang sudah masuk jadwal penyaluran,” tambah Syaibani.

Sementara itu, dia mengungkapkan bahwa pendapatan APBD Provinsi Kalimantan Timur hingga Juni 2024 mencapai Rp27,15 triliun atau 41,46% dari target, didominasi oleh Dana Transfer sebesar Rp21,94 triliun atau 43,62% dari target.

Adapun, realisasi belanja APBD tercatat sebesar Rp32,68 triliun atau 46,56% dari pagu Rp70,19 triliun.

“Dengan demikian, dukungan dana pusat masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Timur,” pungkasnya.