Bisnis.com, JAKARTA -- Erick Thohir resmi kembali menjabat sebagai Menteri BUMN pada Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo. Hal itu sedikit banyak memberikan gambaran aspek keberlanjutan pada sejumlah inisiatif dan transformasi pada BUMN.

Adapun, salah satu yang menonjol pada era Erick Thohir memimpin ialah perampingan jumlah BUMN atau pembentukan superholding. Perampingan BUMN itu menjadi implementasi program Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Bisnis.com, JAKARTA - Erick Thohir menyebut kinerja Kementerian BUMN di bawah kepemimpinan Joko Widodo –Ma’ruf Amin telah meraih sederet pencapaian. Kendati demikian, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

Melalui unggahan di akun resmi @erickthohir, Menteri BUMN ini mengatakan pihaknya telah berperan dalam menangani pandemi Covid-19, serta mendorong pembangunan dan transformasi selama 5 tahun terakhir.

“Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk menangani pandemi Covid-19 dengan membawa vaksin pertama kali ke indonesia, menyediakan rumah sakit, dan juga obat gratis,” ucapnya dikutip Minggu (20/10/2024).

Terkait pembangunan, Erick menuturkan Kementerian BUMN telah memacu pembangunan infrastruktur seperti kereta cepat, jalan tol, serta bendungan guna memudahkan masyarakat dan memeratakan pembangunan.

Selain itu, dia juga menyinggung upaya bersih-bersih dan penyehatan perusahaan pelat merah, di antaranya penuntasan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), PT Asabri (Persero), Garuda Indonesia dan dana pensiun.

“Kami juga terus membersihkan dan menyehatkan perusahaan-perusahaan BUMN dengan mendorong penuntasan kasus korupsi seperti di Jiwasraya, Asabri, Garuda, dan dana pensiun,” ujar Ketua Umum PSSI tersebut.

Erick mengatakan sebagai bagian dari transformasi, Kementerian BUMN akan terus mendorong prinsip tata kelola perusahaan sebagaimana telah dilakukan di perusahaan pelat sektor perkebunan, infrastruktur, dan pertambangan.

Di sisi lain, Kementerian BUMN di bawah komando Erick Thohir masih menyisakan pekerjaan rumah (PR). Beberapa di antaranya terkait restrukturisasi keuangan perusahaan pelat merah, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT), PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS), dan Holding BUMN Farmasi.

Merujuk dokumen Progress Transformasi BUMN, restrukturisasi ketiga perusahaan pelat merah ini ditargetkan rampung pada kuartal III/2024.

Namun, dalam perkembangan terbaru, proses penyehatan Waskita masih terganjal oleh restu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 dengan nilai utang sebesar Rp1,36 triliun.

Obligasi itu merupakan satu-satunya utang yang belum dapat direstrukturisasi oleh Kementerian BUMN dan perseroan. Padahal, secara keseluruhan, Waskita telah merampungkan restrukturisasi 3 seri dari 4 obligasi senilai Rp3 triliun.

Dari sisi kinerja keuangan, Waskita juga mencatatkan rugi bersih sebesar Rp3 triliun hingga kuartal III/2024 akibat beban keuangan yang meningkat.

Sementara itu, terkait Krakatau Steel, Kementerian BUMN telah merestui program Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang meliputi skema restrukturisasi lanjutan dalam penyelesaian utang senilai US$1,4 miliar.

Dalam catatan Bisnis.com pada 5 September 2024, usulan restrukturisasi lanjutan yang direstui pemegang saham merupakan langkah pembaruan dari perjanjian kredit restrukturisasi yang diteken pada 30 September 2019.

Perjanjian yang melibatkan perseroan dan 10 kreditur itu, sebelumnya telah menyepakati perjanjian restrukturisasi dengan nilai outstanding US$1,94 miliar.

Sementara itu, perihal BUMN Farmasi, Kementerian BUMN telah membentuk satuan tugas guna mempercepat penyehatan entitas Grup Bio Farma sejak Oktober 2023. Tim ini dipimpin langsung oleh Erick Thohir dan Kartika Wirjoatmodjo.

Erick Thohir, dalam peresmian Mandiri Digital Tower pada 18 September 2024, mengatakan proses restrukturisasi BUMN Karya dan Farmasi masih terus berlanjut, dan kemungkinan besar tidak akan rampung dalam waktu dekat.

Menurutnya, dari 88 Proyek Strategis yang menjadi tanggung jawab Kementerian BUMN, sebanyak 84 proyek seharusnya selesai. Namun, restrukturisasi BUMN dan divestasi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) belum terealisasi.

“Yang belum itu BSI, kan kita mencari strategic partner, cuman BSI sih. BSI sudah gede banget, jadi agak-agak enggak mudah gitu. Yang lain masih coba. Restrukturisasi [BUMN] Karya. Karya sama [BUMN] Farmasi,” kata Erick.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemegang saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) alias BSI buka suara soal progres divestasi kepemilikan saham yang akan dilakukan dua bank milik negara, yakni BBNI dan BBRI.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan belum ada keputusan final terkait rencana divestasi saham di BSI. Dia menekankan bahwa keputusan tersebut bergantung pada kesiapan BSI. Selain itu, BNI pun sudah melakukan kajian internal.

“Kalau BSI ready, kita ready, karena kita kan pasti tunggu BSI juga, kan enggak bisa sendirian,” ujarnya di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Sebelumnya, Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini menyampaikan perseroan melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia makin kuat, di mana BSI memiliki posisi yang signifikan dalam industri syariah.

Kata Novita, sebagai salah satu pemegang saham tentunya perseroan mendukung penuh inisiatif BSI yang dapat memberikan dampak positif terjadap peningkatan nilai perusahaan.

“Jika inisiatif tersebut melibatkan perubahan strategi investasi kami di BSI, kami tentu akan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara arm's length principle [penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha],” ujarnya.

Pihaknya juga akan melakukan dengan tata kelola yang prudent, BNI juga akan mempertimbangkan aspek risiko, keuangan hingga penyusunan strategi jangka panjang dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam setiap pelaksanaannya.

Namun, lebih jauh Novita menyebut hingga kini belum ada info tambahan yang dapat disampaikan, menurutnya BNI secara berkala melakukan update informasi secara proposional sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk terkait keterbukaan informasi kepada publik.

Di sisi lain, Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas pun enggan membeberkan lebih lanjut terkait rencana divestasi BSI.

“Nah, itu [divestasi] enggak boleh saya bicarakan, karena itu menyangkut pemegang saham publik, belum bisa saya sampaikan [pembicaraannya],” ujarnya kepada Bisnis, Sabtu (5/10/2024).

Berdasarkan RTI Business per 31 Agustus 2024, saat ini BNI terpantau menggenggam 23,24% dengan jumlah 10,72 miliar saham BSI.

Adapun pemegang saham pengendali lainnya adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang memiliki 51,47% atau 23,74 miliar saham.

Kemudian, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) yang juga menjadi pengendali yang mengoleksi 7,09 miliar atau sebesar 15,38% dari kepemilikan saham di BSI.

Pemerintah memegang saham dwiwarna di BSI, sedangkan kepemilikan publik atas saham BSI sebesar 9,9% atau 4,56 miliar saham.