Jakarta: Dosen Antropologi FISIP Universitas Airlangga, Pudjio Santoso menyampaikan harapannya atas terbentuknya Kementerian Kebudayaan di bawah kepemimpinan politisi Fadli Zon. Keputusan untuk berdiri sendiri ini tentunya membawa harapan akan adanya perubahan signifikan, terutama dalam upaya perhatian pemerintah dalam pelestarian dan pengembangan budaya Indonesia.

Pemecahan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menjadi tiga kementerian baru yang berbeda cukup menarik perhatian masyarakat, utamanya akademisi. Ketiga kementerian tersebut adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan Kementerian Kebudayaan.

Tingkatkan Efektivitas Kinerja

Pudjio menilai, pemisahan kementerian menjadi unit-unit yang lebih fokus dan terarah ini seharusnya dapat menningkatkan kinerja kementerian menjadi lebih efektif lagi. Masing-masing kementerian, kata Pudjio, seharusnya mampu secara spesifik menangani permasalahan serta merancang program yang lebih tepat sasaran.

Namun, ia mengingatkan, kebebasan yang lebih besar ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari masyarakat. “Pertanyaannya sekarang, apakah Kementerian Kebudayaan mampu menjalankan program-program kebudayaan dengan optimal? Jika ternyata tidak, evaluasi harus segera dilakukan,” ujarnya dilansir dari laman Unair, Kamis, 31 Oktober 2024.
Pudjio juga menambahkan bahwa jika ternyata nantinya dampak dari pemisahan ini ternyata tidak signifikan, opsi untuk menggabungkan kembali kementerian tersebut bisa dipertimbangkan.

Perhatian pada Sektor Kebudayaan

Pudjio juga menegaskan, salah satu keuntungan dari pemisahan ini adalah meningkatnya perhatian terhadap sektor kebudayaan yng sebelumnya terabaikan karena banyaknya tugas lain di bawah Kemendikbudristek. Pudjio juga menggarisbawahi, pelibatan akademisi menjadi salah satu langkah strategis yang perlu menjadi perhatian Kementerian Kebudayaan dalam mengelola dan mengembangkan budaya daerah.

“Perguruan tinggi harus menjadi mitra strategis. Contohnya di Jawa Timur, setiap tahun provinsi ini mengajukan beberapa warisan budaya takbenda untuk diakui secara nasional. Perguruan tinggi, seperti FISIP UNAIR melalui program studi Antropologi dan Hubungan Internasional, seringkali terlibat dalam proses ini,” tegas Pudjio.

Oleh karena itu, menurut Pudjio, kerja sama dengan dunia akademik sangat penting untuk memastikan program-program tersebut berdasar pada penelitian yang mendalam dan relevan dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, keberlanjutan kebudayaan akan terjamin dalam jangka panjang.

Pembentukan Kementerian Kebudayaan yang berdiri sendiri merupakan langkah maju dalam upaya melestarikan dan mengembangkan kekayaan budaya Indonesia. Meski demikian, keberhasilan kementerian ini akan sangat bergantung pada kemampuan dalam menjalankan program-program yang berdampak nyata.

Baca juga: Fadli Zon Resmikan Museum Sastra Indonesia dan Rumah Puisi Taufiq Ismail

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebijakan ini bertujuan agar para siswa dapat lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan dengan minat dan rencana studi lanjut. Menanggapi kebijakan baru Kemendikbud-Ristek tersebut, Dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Tuti Budirahayu Dra MSi berpendapat, berbagai studi sosiologi tentang dampak penjurusan siswa SMA menunjukkan sisi negatif.

Terutama pada siswa yang dikotakkan pada jurusan IPS atau Bahasa. “Mereka yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa cenderung mendapatkan label sebagai anak-anak nakal, bandel, dan tidak secerdas anak-anak jurusan IPA,” terangnya dikutip dari laman Unair, Kamis, 25 Juli 2024.
Penjurusan tersebut kemudian dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai bentuk stratifikasi berdasarkan karakter, kecerdasan, dan perilaku yang berbeda. Konstruksi tersebut terus berlanjut hingga siswa lulus dan melanjutkan pendidikan maupun bekerja.

“Dari sisi dampak penjurusan yang tidak menguntungkan siswa IPS dan Bahasa, saya patut mengapresiasi kebijakan Kemendikbudristek untuk menghapus penjurusan,” sebutnya.

Permasalahan Inti Pendidikan

Di sisi lain, meski dari pandangan di atas memunculkan efek positif, namun persoalan pendidikan yang sesungguhnya bukanlah pada hal tersebut. Pada beberapa sekolah yang memiliki kualitas pendidikan memadai, penjurusan tidak menghalangi siswa dengan jurusan IPS dan Bahasa sukses di perguruan tinggi.

“Hal itu karena mereka memang benar-benar meminati jurusannya. Lalu belajar dengan baik, dan sekolah juga menyediakan fasilitas belajar serta guru-guru yang baik pula,” ucap Tuti.

Persoalan yang sebenarnya muncul adalah ketika setelah lulus SMA. Di mana siswa dari jurusan IPA lebih leluasa memasuki jurusan-jurusan yang tidak hanya ditujukan untuk mereka. Dengan katan lain, jurusan IPA juga dapat masuk ke dalam jurusan-jurusan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi siswa IPS dan Bahasa.

“Terjadi diskriminasi pada siswa IPS dan Bahasa karena dianggap tidak pandai dalam berlogika, matematika atau ilmu eksakta. Inilah yang kemudian menyebabkan siswa IPS dan Bahasa berada pada strata kedua atau ketiga setelah siswa jurusan IPA,” jelas Tuti.

Lebih lanjut, Tuti menjelaskan, agar kebijakan baru Kemendikbudristek mengenai penghapusan sistem jurusan berjalan dengan baik, implementasinya harus berjalan dengan matang. Berbagai pihak, mulai dari sekolah, pemerintah, siswa, dan orang tua harus turut mendukung dan berpartisipasi.

“Sepengamatan saya tentang sistem pendidikan dan pembelajaran Kurikulum Merdeka, guru cenderung mendapat beban lebih berat. Sebaliknya, orang tua masih minim pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan baru di era Menteri Nadiem Makarim,” terangnya.

Akibat dari hal tersebut adalah sering terjadi kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua. Sehingga persiapan yang matang harus pemerintah lakukan agar implementasinya memajukan pendidikan Indonesia.

Baca juga: Penghapusan Jurusan di SMA Bagian dari Implementasi Kurikulum Merdeka

(CEU)

Jakarta: Dosen Fakultas Keperawatan (FKp) Universitas Airlangga (Unair), Ferry Efendi, terpilih sebagai Vice President Council of Asian Science Editors (CASE) periode 2024 hingga 2026. Ferry lebih dulu terpilih menjadi Ketua Komite Hubungan Eksternal CASE pada 2022-2024.

“Tentunya nanti saya akan membantu dan berkolaborasi bersama President CASE dalam beberapa fokus serta misi utama,” beber Ferry dikutip dari laman unair.ac.id, Senin, 22 Juli 2024.

Misi tersebut antara lain meningkatkan standar editorial jurnal ilmiah, menjalankan misi pendidikan dan pelatihan, menjalin kolaborasi internasional, menjalankan advokasi dan kebijakan, hingga mewujudkan diversitas dan inklusi. Ferry menyebut sudah merancang beberapa program khusus untuk mewujudkan misi tersebut.
Pertama, memperluas kepesertaan. Saat ini, total terdapat sekitar 50 negara di Asia. Namun, mayoritas anggota CASE berasal dari beberapa negara, seperti Indonesia, Malaysia, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, Jepang, Bangladesh, India, Mesir, China dan beberapa negara lain.

“Harapannya dengan program khusus yang dirancang, negara-negara lain bisa ikut berkontribusi di CASE,” kata dia.

Kedua, platform online. Pihaknya bakal mengembangkan platform online untuk berbagai sumber daya, alat bantu, dan jaringan bagi editor serta penerbit jurnal ilmiah.

Ketiga, pendampingan dan mentoring. Nantinya, para editor jurnal ilmiah senior akan memberikan bimbingan kepada editor junior untuk meningkatkan kualitas.

Terpilihnya Ferry sebagai Vice President CASE akan memperluas kontribusi Unair dalam jejaring internasional, utamanya dalam penerbitan jurnal ilmiah. Dosen dan tim editorial jurnal ilmiah Unair dapat memanfaatkan peluang ini dengan baik.

“Dosen dan tim editorial akan mendapatkan manfaat dari program pelatihan dan workshop yang CASE selenggarakan. Unair juga bisa terlibat proyek-proyek kolaboratif yang didukung CASE, serta meningkatkan peluang publikasi jurnal ilmiah bersama,” jelas dia.

Ferry berharap dengan amanah yang ia jalankan ini dapat semakin memajukan penerbitan jurnal ilmiah di Asia. Ia juga berharap reputasi Unair semakin melejit di kancah internasional.

“Semoga dengan peran ini bisa membawa kemajuan bagi penerbitan jurnal ilmiah di Asia, semakin kuatnya jaringan profesional, terbangunnya lingkungan penerbitan jurnal ilmiah yang berkelanjutan dan inklusif, serta semoga ini bisa meningkatkan sumbangsih Unair pada komunitas ilmiah internasional,” tutur dia.

Baca juga: Selesaikan Studi S2 di Unair dalam 15 Bulan, Ummi Telurkan 10 Jurnal dan 4 Buku

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pemecatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang diduga terkait dengan protesnya terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing akhirnya berakhir.

Rektor Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

Dilansir Antara, Selasa (9/7/2024), Prof Nasih menjelaskan pembatalan keputusan pemberhentian dilakukan usai dia menerima surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali," kata Prof Nasih.

Kendati begitu, Rektor Unair enggan memerinci dasar pemberhentian Prof Bus dari posisi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa saat ini pihaknya fokus terhadap masa depan Unair.

"Itu masa lalu, yang penting sekarang kami fokus ke depan untuk Unair yang kita cintai," katanya.

Menurutnya, dinamika yang kemarin terjadi adalah hal yang biasa, layaknya orang pacaran yang bisa tiba-tiba putus.

"Ini kan biasa saja. Jadisampeanketemu, pacaran, terus ada masalah apa tiba-tiba putus, kan biasa kan. Jadi tidak usah baperan. Tapi Insyaallah semua sudah oke, kami sudah baca surat Prof Bus dan sudah kami angkat kembali jadi Dekan Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Guru besar ilmu ekonomi Unair itu menegaskan Prof Bus mulai hari Rabu (10/7/2024) kembali berkantor sebagai dekan."Besok pagi beliau sudahngantorkembali," katanya.

Sementara itu, Prof Bus bersyukur semua dinamika yang terjadi sudah berakhir. Dia pribadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada Rektor Unair.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi tapi mungkin terlalu kelewatan, sehingga daya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya," katanya.

Dia juga bersyukur Rektor Unair telah memaafkan dan memberinya kesempatan kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

"Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

KRONOLOGI PEMECATAN

Polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso ini mengemuka pada akhir Juni lalu. Dia diduga dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kemenkes soal ‘impor’ dokter asing.

Berdasarkan catatanBisnis, protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024). Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus A Unair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik pemecatan Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (Unair) Surabaya yang diduga terkait dengan protesnya terhadap rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing akhirnya berakhir.

Rektor Unair Surabaya Prof Mohammad Nasih membatalkan keputusan pemberhentian Prof Budi Santoso sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

Dilansir Antara, Selasa (9/7/2024), Prof Nasih menjelaskan pembatalan keputusan pemberhentian dilakukan usai dia menerima surat dari Prof Bus, sapaan Prof Budi Santoso.

"Kami bisa paham apa yang disampaikan Prof Bus. Karena ada alasan bagi kami untuk mengangkat beliau sebagai dekan, ya kami angkat kembali," kata Prof Nasih.

Kendati begitu, Rektor Unair enggan memerinci dasar pemberhentian Prof Bus dari posisi tersebut. Dia hanya menyebut bahwa saat ini pihaknya fokus terhadap masa depan Unair.

"Itu masa lalu, yang penting sekarang kami fokus ke depan untuk Unair yang kita cintai," katanya.

Menurutnya, dinamika yang kemarin terjadi adalah hal yang biasa, layaknya orang pacaran yang bisa tiba-tiba putus.

"Ini kan biasa saja. Jadisampeanketemu, pacaran, terus ada masalah apa tiba-tiba putus, kan biasa kan. Jadi tidak usah baperan. Tapi Insyaallah semua sudah oke, kami sudah baca surat Prof Bus dan sudah kami angkat kembali jadi Dekan Fakultas Kedokteran," ujarnya.

Guru besar ilmu ekonomi Unair itu menegaskan Prof Bus mulai hari Rabu (10/7/2024) kembali berkantor sebagai dekan."Besok pagi beliau sudahngantorkembali," katanya.

Sementara itu, Prof Bus bersyukur semua dinamika yang terjadi sudah berakhir. Dia pribadi meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada Rektor Unair.

"Alhamdulillah semuanya sudah berakhir. Saya secara pribadi mengaturkan permohonan maaf kepada bapak rektor, mungkin saya bermaksud untuk mewakili diri pribadi tapi mungkin terlalu kelewatan, sehingga daya menggunakan institusi, ini yang mungkin salah saya," katanya.

Dia juga bersyukur Rektor Unair telah memaafkan dan memberinya kesempatan kembali sebagai Dekan Fakultas Kedokteran.

"Alhamdulillah bapak rektor sudah memaafkan dan semuanya saya serahkan kembali ke bapak rektor," ujarnya.

KRONOLOGI PEMECATAN

Polemik pemecatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair) Budi Santoso ini mengemuka pada akhir Juni lalu. Dia diduga dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kemenkes soal ‘impor’ dokter asing.

Berdasarkan catatanBisnis, protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024). Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus A Unair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Bisnis.com, JAKARTA – Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Budi Santoso dipecat dari jabatannya usai memprotes rencana Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal ‘impor’ dokter asing.

Protes itu disuarakan Budi pada Kamis (27/6/2024) lalu. Dirinya secara khusus menyoroti Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang memberi sinyal bakal mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Padahal, menurutnya, terdapat setidaknya 92 Fakultas Kedokteran di Indonesia yang kapabel dalam mencetak dokter berkualitas. Dia juga menyebut banyak dokter spesialis yang kompeten dan tak kalah dibandingkan dokter di luar negeri.

Usai peristiwa tersebut, dirinya kemudian dipanggil oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu. Puncaknya, pada Rabu (3/7/2024), Budi mengumumkan bahwa dirinya telah diberhentikan sebagai Dekan FK Unair.

Ketika dikonfirmasi awak media, dia menyebut bahwa pemanggilannya berkaitan dengan pendapat yang disampaikannya terkait dokter asing.

Sehari setelahnya, gelombang protes atas pemecatan Budi tersebut bermunculan, ditandai dengan unjuk rasa di Kampus A Unair, Surabaya. Kabar pencopotan Budi juga ramai diperbincangkan di media sosial.

Respons Unair dan Kemenkes

Sementara itu, Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair, Martha Kurnia Kusumawardani berkilah bahwa pemecatan itu merupakan kebijakan internal pimpinan kampus.

Menurutnya, hak itu dilakukan demi menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan, khususnya di lingkungan FK Unair.

Lebih lanjut, Kemenkes juga angkat suara. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengaku heran terhadap kejadian pemecatan Prof Budi Santoso yang dikaitkan dengan intervensi Kemenkes.

"Heran saya, kok dikaitkan dengan Kemenkes. Unair tidak di bawah Kemenkes, tidak ada wewenang saya di sini, saya juga tidak ada kontak apapun dengan Unair terkait masalah ini," katanya melalui pesan singkat, Kamis (4/7/2024).

Senada, Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril menyebut intervensi Menkes terhadap pemecatan tersebut merupakan fitnah.

Menurutnya, Kemenkes tidak membawahi Unair dan tidak memiliki wewenang untuk mengatur Unair.

"Informasi yang mengatakan Menkes mengontak Rektor Unair untuk meminta memberhentikan Dekan Fakultas Kedokteran merupakan fitnah dan hoaks," kata Syahril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Selain itu, pihaknya juga membantah bahwa Kemenkes akan mendatangkan 6.000 dokter yang merupakan warga negara asing (WNA). Syahril menegaskan bahwa informasi tersebut merupakan hoaks.

Bisnis.com, JAKARTA – Akademisi yang tergabung dalam Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) dan Serikat Pekerja Kampus (SPK) mengkritik pemecatan dekan Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga (FK Unair), Budi Santoso.

Koordinator KIKA, Satria Unggul Wicaksana mengatakan bahwa pemecatan yang dilakukan Rektor Unair menjadi bagian dari pemberangusan kebebasan akademik.

Hal ini berkaitan dengan kritik Budi terhadap kebijakan ‘impor’ dokter asing yang disinyalir menjadi penyebab pemecatannya.

“Tindakan represi yang dilakukan oleh Rektor Unair dengan menghentikan Prof. Budi Santoso secara sepihak merupakan tindakan kesewenang-wenangan, maladministrasi dan yang lebih mendasar, tidak berupaya menjaga kebebasan akademik serta kampus sebagai rumah ilmuwan,” katanya dalam siaran pers, dikutip Jumat (5/7/2024).

Atas pemecatan tersebut, KIKA dan SPK menuntut agar Budi dikembalikan ke posisi Dekan FK Unair seperti sediakala. Rektor Unair dituntut untuk terus menjaga otonomi perguruan tinggi.

Selain itu, pihaknya juga menuntut pembatalan Undang-undang (UU) No. 17/2023 tentang Kesehatan yang dinilai problematik, terutama terhadap insan kesehatan itu sendiri.

“Mendesak Rektor Unair untuk membatalkan SK Pemecatan sebagai Dekan FK Unair yang berpotensi melanggar secara hukum administrasi dan prinsip fundamental terhadap kebebasan akademik,” lanjut tuntutan tersebut.

Selain itu, KIKA dan SPK juga mendesak Kemendikbudristek, Ombudsman RI, dan Komnas HAM untuk turut aktif menginvestigasi kejadian ini, utamanya agar tak menjadi preseden buruk pada masa mendatang.

Berdasarkan catatan Bisnis, Budi Santoso diberhentikan dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Kedokteran karena menolak program pemerintah untuk mendatangkan dokter asing ke Indonesia.

Dia diberhentikan pada Rabu (3/7/2024), setelah pernyataannya menolak program dokter asing di Indonesia, Kamis (27/6/2024). Hal ini dikonfirmasi melalui pemanggilan dirinya oleh Rektorat Unair pada Senin (1/7/2024) lalu.

Sementara itu, Ketua Pusat Komunikasi dan Informasi Publik (PKIP) Unair, Martha Kurnia Kusumawardani berkilah bahwa pemecatan itu merupakan kebijakan internal untuk menerapkan tata kelola yang lebih baik guna penguatan kelembagaan, khususnya di lingkungan FK Unair.