Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus jurusan di SMA sebagai bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka. Siswa didorong memilih mata pelajaran (matpel) pilihan sesuai minat dan bakat untuk mendukung pendidikan lanjutan mereka di masa depan.

Hal ini memengaruhi sejumlah hal, salah satunya penerimaan mahasiswa baru. Direktur Administrasi Pendidikan dan Penerimaan Mahasiswa Baru (APPMB) IPB University, Utami Dyah Syafitri, mengungkap sistem penerimaan mahasiswa baru di IPB University. Ia juga menyoroti perubahan dalam sistem pendidikan dan penerimaan dapat memengaruhi pengembangan karier siswa di perguruan tinggi.

“Di IPB University, evolusi penerimaan mahasiswa baru sejak 2009 mencakup jalur rapor, jalur tes, dan jalur mandiri,” kata Utami dalam Webinar Penghapusan Jurusan di SMA/MA terhadap Pengembangan Karier di Perguruan Tinggi melalui keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 12 Agustus 2024.
Ia menjelaskan proses pendidikan di IPB meliputi 44 program studi sarjana (S1), termasuk program studi baru seperti Kecerdasan Buatan, Smart Agriculture, dan Bioinformatika. Untuk pendidikan vokasi, IPB University menawarkan 16 program studi sarjana terapan (D4).

Khusus mahasiswa sarjana akan mendapatkan Program Kompetensi Umum (PKU) di tahun pertama untuk menyiapkan mahasiswa masuk pada level berikutnya. Dia mengatakan semua prodi di IPB walaupun basisnya ilmu majaemen atau komunikasi dan pengembangan masyarakat membutuhkan program kuantitaif yang kuat, karena IPB memang dikenal kuatitatifnya.

“IPB University mengikuti jalur pemerintah seperti SNBP, SNBT, dan Afirmasi Dikti, serta menyediakan jalur mandiri yang bervariasi, termasuk jalur Ketua OSIS, Prestasi Internasional Nasional (PIN), Seleksi Mandiri (SM-IPB), Beasiswa Utusan Daerah (BUD), dan Kelas Internasional,” sebut dia.

Utami mengungkapkan pada 2023, IPB University menerapkan machine learning dengan regresi logistic biner untuk memprediksi peluang diterimanya siswa. Hal ini menggunakan indikator seperti rekam jejak/indeks sekolah, pilihan program studi, peringkat siswa, prestasi, serta nilai rata-rata mata pelajaran MIPA selama lima semester.

Pada 2024, IPB University mengintegrasikan penerapan Kurikulum Merdeka untuk jalur rapor, membuka peluang bagi siswa dari SMA IPS meskipun sebagian besar program studi di IPB University berfokus pada MIPA.

“Tingkat keberhasilan mahasiswa di IPB University baik, dengan lulus tepat waktu dan berprestasi baik di bidang IPA maupun IPS, selama memiliki kemampuan kuantitatif yang kuat,” tutur dia.

Baca juga: Minat Studi Siswa Berubah, Bolehkan Ganti Mata Pelajaran Pilihan?

(REN)

Jakarta: Pengahapusan jurusan di jenjang SMA mentut siswa memilih sendiri mata pelajaran pilihan sesuai proyeksi studi dan karier ke depan. Sekolah diharapkan mampu memfasilitasi mata pelajaran pilihan tertentu.

"Kalau di regulasi dari Kemendikbudristek, satu siswa boleh. Sudah dicatat," kata Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, dalam live Instagram @beasiswaosc dikutip Senin, 5 Agustus 2024.

Namun, setelah ada diskusi dengan sejumlah sekolah, ke depan ditetapkan minimal tiga siswa untuk satu rombongan belajar (rombel) pada mata pelajaran pilihan tertentu. Namun, semua akan dikembalikan kepada sekolah.
"Tapi yang jelas meski sedikit sudah bisa dicatatkan sebagai satu rombel di Dapodik. Ini penting untuk guru sebagai jam mengajar minimal suapaya dapat tunjangan profesi. Jadi tidak masalah kalau yang memilih sedikit," ujar Nino, sapaan karib Anindito Aditomo.

Baiknya, kata dia, sekolah mempersiapkan paket pilihan mata pelajaran. Nino pernah menemukan satu sekolah membuat 11 hingga 13 paket mata pelajaran.

"Ada paket teknik yang dikombinasikan dengan bahasa Inggris, ada yang dikombinasikan dengan bahasa asing lain, ada yang dikombinasikan dengan ekonomi. Atau yang memilih bahasa Jerman sedikit, saya paketkan saja dengan yang banyak dipilih," beber dia.

Nino menyebut apabila sekolah mampu membuat paket yang tepat, hal ini juga berdampak baik bagi murid. Sehingga aspirasi dan rencana kariernya semakin beragam.

"Kepentingan murid yang memiliki aspirasi rencana karier yang beragam dan kepentingan guru untuk mendapatkan jam pelajaran minimal, itu akan bisa dipertemukan," tutur dia.

Baca juga: Kemendikbudristek Pastikan Penghapusan Jurusan di SMA Tak Memengaruhi Jam Ngajar Guru

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA. Penghapusan guna menghilangkan pengkotakan siswa dalam tiga jurusan tersebut.

Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kemendikbudristek, Anindito Aditomo, menyebut penghapusan jurusan itu berguna untuk mengakomodasi minat dan bakat siswa SMA yang sangat beragam. Ia menegaskan tak ada jurusan bukan berarti menghapus peminatan siswa.

"Ini bukan berarti tidak ada peminatan. Justru peminatan itu lebih difasilitasi karena murid bisa memilih di level mata pelajaran," kata Nino, sapaan karib Anindito Aditomo dalam live Instagram @beasiswaosc dikutip Senin, 5 Agustus 2024.
Dia menjelaskan siswa dapat melakukan ekplorasi minat pada kelas 1 atau 10 SMA. Selanjutnya, siswa mulai memiliki gambaran peminatan pada kelas selanjutnya.

"Di kelas 10 dia mengeksplorasi bakat, minat dan aspirasi kariernya. Kelas 11 ia mulai memilih mata pelajaran yang sesuai dengan prodi yang diinginkan untuk kuliah sesuai dengan rencana kariernya," jelas dia.

Nino mencontohkan bila siswa ingin kuliah teknik, maka harus memilih mata pelajaran pilihan sesuai dengan basis persiapan diri untuk belajar teknik. Misalnya mengambil mata pelajaran fisika dan matematika tingkat lanjut.

"Dan dia tidak perlu belajar biologi pendalaman, kalau dia memang tidak ingin masuk ke prodi yang memerlukan biologi yang mendalam," tutur Nino.

Baca juga: Penghapusan Jurusan di SMA Disebut untuk Menyelaraskan Kebutuhan Zaman

(REN)

Jakarta: Peghapusan jurusan di jenjang SMA membuat mata pelajaran khusus di IPA, IPS, dan Bahasa menjadi mata pelajaran pilihan yang bisa dipilih siswa. Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran, Yogi Anggraena, meminta sekolah mempertimbangkan ketersediaan guru dalam membuka mata pelajaran pilihan.

"Saat mempertimbangkan menawarkan mata pelajaran berdasarkan SDM yang tersedia. Kalau di sana enggak ada guru Bahasa Jerman, Bahasa Jepang ya jangan ditawarkan, ditawarkan sesuai guru yang ada dulu," kata Yogi dalam webinar Penghapusan Jurusan di SMA/MA di YouTube Direktorat SMA, Kamis, 1 Agustus 2024.

Yogi menuturkan penghapusan jurusan di SMA sebagai implementasi Kurikulum Merdeka ini
agar kemampuan anak, minat, dan bakatnya terfasilitasi dan teridentifikasi. Pihaknya sudah menerbitkan mata pelajaran pilihan sebagai inspirasi bagi satuan pendidikan, kepala sekolah, terutama yang akan terlibat, yakni guru BK, wali kelas, dan orang tua saat anak memutuskan mengambil mata pelajaran.
Sehingga pemilihan mata pelajaran bukan karena hanya ikut-ikutan temannya tetapi sudah mempertimbangkan minat, bakat, kemampuan siswa. Yogi mengatakan fokus utama pihaknya melakukan pembaruan di antaranya memberikan fleksibiltas anak belajar bukan hanya dipaksa tapi sesuai minat, bakat, dan kemampuan.

"Dari satuan pendidikan kebijakan yang ditawarkan walaupun secara desain kurikulum harus 20, lihat SDM yang tersedia mana saja yang ada, itu dibuka. Pertimbangan memetakan anak berdasarkan anak yang kita jaring, sekolah nanti ambil titik temu sehingga minat, bakat, kemampuan dipertimbangkan, SDM satuan pendidikan dipertimbangkan," papar Yogi.

Baca juga: Penjurusan di Jenjang SMA Persulit Siswa Fokus pada Rencana Studi Lanjut

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menghapus penjurusan di jenjang SMA. Penghapusan ini menyusul implementasi Kurikulum Merdeka yang sudah dijalankan sejak 2021.

"Pergantian kurikulum ingin menyelaraskan kebutuhan zaman, perkembangan zaman yang dinamis maka kompetensi peserta didik kita perlu kita sesuaikan," kata Plt Kepala Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Yogi Anggraena dalam webinar Penghapusan Jurusan di SMA/MA di YouTube Direktorat SMA, Kamis, 1 Agustus 2024.

Yogi menuturkan salah satu prinsip di dalam Kurikulum Merdeka adalah felksibel dan konteksual. Kurikulum Merdeka diharapkan dapat disesuaikan dengan karakteristik sekolah, siswa, serta budaya setempat.
"Inilah yang kenapa dalam kontraks di Kurikulum Merdeka mendesain struktur kurukulum bisa dirangcang secara fleksibel," ujar dia.

Yogi mengatakan dulu dalam penjurusan di SMA, anak diberikan pilihan IPA, IPS, dan Bahasa dengan sejumlah mata pelajaran yang sudah ditentukan. Dalam Kurikulum Merdeka, ingin pembelajaran lebih fleksibel sehingga anak mengambil mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan kemampuan.

Dia menyebut belajar sesuai minat, bakat, dan kemampuan ini penting demi kelangsungan siswa setelah lulus sekolah menengah. Sebab, tak semua anak bakal melanjutkan studi lanjut ke perguruan tinggi akademik.

Ada anak-anak yang lebih berbakat di olahraga, sehingga ingin menjadi atlet. Mereka tidak perlu dipaksa belajar mata pelajaran paket di IPA, IPS atau Bahasa.

Atau ada pula anak-anak yang karena kondisi tertentu tidak melanjutan ke pendidikan tinggi. Mereka dapat dibekali kemapuan vokasi.

"Sehingga mata pelajaran yang dia pilih sesuai minat, bakat, kemampuan bukan memperlajari yang enggak dia butuhkan nantinya baik untuk studi lanjut atau sebagai pertimbangan kariernya," ujar Yogi.

Baca juga: Jurusan IPA, IPS dan Bahasa Dihapus, Akademisi UMM: Langkah Meminimalisir Kesenjangan

(REN)

Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) menetapkan penghapusan jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di jenjang SMA mulai tahun ajaran 2024/2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari implementasi Kurikulum Merdeka.

Kebijakan ini bertujuan agar para siswa dapat lebih fokus membangun basis pengetahuan yang relevan dengan minat dan rencana studi lanjut. Menanggapi kebijakan baru Kemendikbud-Ristek tersebut, Dosen Sosiologi Pendidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga (UNAIR), Dr Tuti Budirahayu Dra MSi berpendapat, berbagai studi sosiologi tentang dampak penjurusan siswa SMA menunjukkan sisi negatif.

Terutama pada siswa yang dikotakkan pada jurusan IPS atau Bahasa. “Mereka yang masuk ke jurusan IPS dan Bahasa cenderung mendapatkan label sebagai anak-anak nakal, bandel, dan tidak secerdas anak-anak jurusan IPA,” terangnya dikutip dari laman Unair, Kamis, 25 Juli 2024.
Penjurusan tersebut kemudian dikonstruksikan oleh masyarakat sebagai bentuk stratifikasi berdasarkan karakter, kecerdasan, dan perilaku yang berbeda. Konstruksi tersebut terus berlanjut hingga siswa lulus dan melanjutkan pendidikan maupun bekerja.

“Dari sisi dampak penjurusan yang tidak menguntungkan siswa IPS dan Bahasa, saya patut mengapresiasi kebijakan Kemendikbudristek untuk menghapus penjurusan,” sebutnya.

Permasalahan Inti Pendidikan

Di sisi lain, meski dari pandangan di atas memunculkan efek positif, namun persoalan pendidikan yang sesungguhnya bukanlah pada hal tersebut. Pada beberapa sekolah yang memiliki kualitas pendidikan memadai, penjurusan tidak menghalangi siswa dengan jurusan IPS dan Bahasa sukses di perguruan tinggi.

“Hal itu karena mereka memang benar-benar meminati jurusannya. Lalu belajar dengan baik, dan sekolah juga menyediakan fasilitas belajar serta guru-guru yang baik pula,” ucap Tuti.

Persoalan yang sebenarnya muncul adalah ketika setelah lulus SMA. Di mana siswa dari jurusan IPA lebih leluasa memasuki jurusan-jurusan yang tidak hanya ditujukan untuk mereka. Dengan katan lain, jurusan IPA juga dapat masuk ke dalam jurusan-jurusan yang sesungguhnya diperuntukkan bagi siswa IPS dan Bahasa.

“Terjadi diskriminasi pada siswa IPS dan Bahasa karena dianggap tidak pandai dalam berlogika, matematika atau ilmu eksakta. Inilah yang kemudian menyebabkan siswa IPS dan Bahasa berada pada strata kedua atau ketiga setelah siswa jurusan IPA,” jelas Tuti.

Lebih lanjut, Tuti menjelaskan, agar kebijakan baru Kemendikbudristek mengenai penghapusan sistem jurusan berjalan dengan baik, implementasinya harus berjalan dengan matang. Berbagai pihak, mulai dari sekolah, pemerintah, siswa, dan orang tua harus turut mendukung dan berpartisipasi.

“Sepengamatan saya tentang sistem pendidikan dan pembelajaran Kurikulum Merdeka, guru cenderung mendapat beban lebih berat. Sebaliknya, orang tua masih minim pengetahuan tentang kebijakan-kebijakan pendidikan baru di era Menteri Nadiem Makarim,” terangnya.

Akibat dari hal tersebut adalah sering terjadi kesalahpahaman antara sekolah dan orang tua. Sehingga persiapan yang matang harus pemerintah lakukan agar implementasinya memajukan pendidikan Indonesia.

Baca juga: Penghapusan Jurusan di SMA Bagian dari Implementasi Kurikulum Merdeka

(CEU)