Bisnis.com, JAKARTA - DPR berencana memanggil pihak Direksi Bulog untuk mendalami skandal korupsi mark upimpor beras yang ditaksir merugikan negara hingga Rp8,5 triliun.

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya akan memanggil Direksi Bulog, tetapi DPR juga berencana melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog dalam rangka melakukan pengecekan terkait kasus mark up impor beras tersebut.

"Jika memungkinkan di masa reses ini atau di masa sidang terakhir dalam periode ini, kita akan kunjungi lokasi itu," tuturnya di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Dia juga menjelaskan alasan pihaknya ingin memanggil Direksi Bulog dan melakukan kunjungan ke pelabuhan dan gudang Bulog adalah untuk mendapatkan gambaran jelas tentang dugaan korupsi mark up impor beras yang diduga telah merugikan negara hingga Rp8,5 triliun.

"Mudah-mudahan hal itu bisa memberikan gambaran apa yang sebenarnya terjadi di Bulog," katanya.

Sementara itu, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan membeberkan perhitungannya soal kerugian negara yang ditimbulkan apabila mark up terjadi pada impor beras tahun 2023 dan bulan Januari-April 2024 yang mencapai 4,83 juta ton.

“Total impor beras tahun 2023 mencapai 3,06 juta ton dan Januari-April 2024 sudah mencapai 1,77 juta ton. Total 4,83 juta ton. Kalau modus markup sebesar USD 117 per ton terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai USD565 juta atau sekitar 8,5 triliun rupiah,” ujarnya.