Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Harga beras diperkirakan naik di akhir tahun. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang.

Bapanas telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pangan Nasional (Bapanas) beri sinyal akan ada kenaikan harga beras di akhir tahun.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi mengatakan kenaikan di akhir tahun ini merupakan tren tahunan lantaran jumlah panen beras yang berkurang. Untuk itu, pihaknya telah mengantisipasi melalui penyiapan cadangan beras pemerintah (CBP) yang ditugaskan pada Perum Bulog.

"Cadangan beras bulog ada 1,7 juta ton, itu untuk meng-cover di akhir tahun dan awal tahun," jelas Arief dalam Raker Bersama Komisi IV DPR RI, Kamis (6/11).

Arief memastikan jumlah cadangan beras tersebut lebih dari cukup untuk meredam gejolak harga beras mendatang.

Arief mengatakan sebelumnya harga beras di pasar memang sulit dikendalikan pada akhir tahun, lantaran Bulog hanya memiliki cadangan beras 600 - 800 ribu ton.

"Tapi sekarang 1,7 juta ton, berbeda dengan sebelumnya yang cadangan pangan cuma 600-800 ribu ton itu sangat bahaya," urai Arif.

Lebih lanjut, Arief memaparkan proyeksi impor beras pada tahun 2025. Menurutnya hal itu akan bergantung pada kemampuan produksi dalam negeri.

Dirinya menegaskan alasan keputusan impor beberapa tahun terakhir lantaran produksi dalam negeri memang hanya mencapai 31 juta ton. Sementara kebutuhan dalam negeri mencapai 30,5 juta ton. Artinya surplus beras dari petani hanya mencapai 0,5 juta ton.

"Sehingga memang menggenjot produksi akan menjadi sangat penting kurangi impor," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan, program cetak sawah 3 juta hektar bisa membuat Indonesia tidak tergantung kepada impor beras sampai 20 hingga 30 tahun.

Namun, dia menekankan hal tersebut bisa terjadi jika cetak sawah digarap secara baik.

"Kalau 3 juta kita garap dengan baik, insya Allah kita tidak akan tergantung impor sampai 20-30 tahun ke depan. Yang terpenting adalah ini kita rawat dengan baik dan tidak bisa alih fungsi lahan," ujar Amran di hadapan para kepala daerah yang menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Rabu (7/11/2024).

Amran lantas menjelaskan rincian luasan lahan sebagai sasaran program cetak 3 juta sawah, yaitu di Merauke (Papua Selatan) sekitar 1 juta hektar, di Kalimantan Tengah seluas 500.000 hektar, di Kalimantan Selatan sekitar 502.000 hektar, di daerah lain seluas 1 juta hektar.

"Sehingga total 3 juta hektar. Dan produksi nantinya insya Allah dengan pendekatan transformasi pertanian tradisional menuju pertanian modern," tegas Amran.

"Mimpi kami seluruh cetak sawah yang baru, pendekatannya adalah pertanian modern dan kami mimpikan sejajar dengan negara-negara maju. Semua menggunakan teknologi dari hulu ke hilir," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mengungkapkan alasan pemerintah harus mencetak sawah baru.

Sudaryono menyebut, program cetak sawah merupakan solusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah meningkatnya jumlah penduduk.

"Tanpa cetak sawah, kita mau makan apa? Coba Anda bayangkan penduduk kita tambah besar, yang makan tambah banyak, sementara sawah kita tambah sedikit. Betul intensifikasi sudah kita lakukan, tapi kita juga harus melakukan ekstensifikasi yaitu cetak sawah, tentunya itu juga untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” kata Sudaryono saat memberi arahan pada kongres pertanian Indonesia yang diselenggarakan Ikatan Alumni Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor, pada 24 September 2024.

Selain mencetak sawah, pemerintah juga tengah mengoptimalisasi lahan rawa sebagai upaya meningkatkan produksi.

Hingga September 2024, realisasi program tersebut mencapai 95 persen dari target penggarapan 40.000 hektar lahan di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengaku khawatir bakal diomeli masyarakat, jika pemerintah terus membuka keran impor komoditas pangan, seperti beras, untuk memenuhi pangan domestik.

Hal itu disampaikan Zulhas di acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu (6/11/2024).Di sisi lain, Zulhas menyebut, kebutuhan pangan dalam negeri tidak bisa terpenuhi secara mandiri.

“Nanti impor lagi, saya dimarahin. ‘Ini menteri tukang impor’, ya gimana kalau kurang? Ini kelihatan,” ungkap Zulhas.

Pasalnya, Zulhas yang juga eks Menteri Perdagangan (Mendag) 2022–2024 itu mengungkap bahwa Indonesia mengimpor hasil pertanian sebanyak 29 juta ton, mulai dari jagung, gula, hingga garam. Sementara itu, produksi pertanian dalam negeri sejak 2021–2024 hanya mencapai 32 juta ton.

“Impornya 29 juta [ton], hampir imbang. Sudah 79 tahun [Indonesia merdeka],” tuturnya.

Rasa cemas Zulhas dicap sebagai ‘menteri tulang impor’ itu bermula di saat dirinya membicarakan anggaran ketahanan pangan 2025 terkait subsidi pupuk dengan nilai jumbo, yakni Rp44,15 triliun.

Namun nyatanya, para petani sulit menerima pupuk. Padahal, pemerintah telah memberikan kuota tambahan pupuk sebesar 100%.

Menurutnya, jika permasalahan pupuk tidak terselesaikan maka produksi pertanian dalam negeri tidak akan naik.

“Kalau [pupuk] macet di sini, macet di sini, macet di sini. Sulit di situ, sulit di sini. Produksi tidak akan naik, masih tetap akan 30 juta [ton]. Kebutuhan kita makan 31 juta [ton]. Kita sortit lagi hampir 1 juta [ton],” ujarnya.

Untuk itu, permasalahan pupuk perlu dilakukan koordinasi. Pasalnya, Indonesia memiliki tanah yang luas serta pupuk yang cukup.

Terkait anggaran, DPR telah memutuskan bahwa total anggaran untuk ketahanan pangan adalah Rp139,4 triliun.

Anggaran jumbo ini disebar di berbagai pos, mulai dari kementerian lembaga senilai Rp42,10 triliun. Lalu ada non-kementerian/lembaga senilai Rp61,08 triliun, transfer ke daerah (TKD) senilai Rp36,16 triliun, dan pembiayaan senilai Rp0,05 triliun.

Lebih lanjut, arah kebijakan anggaran ketahanan pangan pada 2025 mencakup intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, peningkatan ketersediaan dan akses sarpras pertanian seperti pupuk, benih, dan pestisida.

Kemudian, penguatan infrastruktur pertanian, bedungan, dan irigasi. Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan.Serta, penguatan pembiayaan dan perlindungan usaha tani, dan penguatan program perikanan budidaya.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan 700.000 ton berasimpor masuk ke Indonesia pada pertengahan Desember 2024. Ini merupakan sisa dari penugasan 3,6 juta ton beras impor tahun ini.

Hal tersebut diungkapkan Wahyu usai menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

“Itu harus di Desember lah masuk, pertengahan. Kita lebih cepat lebih baik,” kata Wahyu, Selasa (5/11/2024).

Mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) itu mengungkapkan, sebanyak 2,9 juta ton beras impor telah terealisasi hingga Oktober 2024. Pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1.041.154.300 kilogram atau 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah pada Februari 2024 resmi menambah kuota impor beras tahun ini sebanyak 1,6 juta ton dari semula hanya 2 juta ton. Dengan demikian, total kuota impor beras di 2024 ditetapkan sebanyak 3,6 juta ton.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi kala itu menuturkan, Indonesia harus memiliki cadangan pangan pemerintah (CPP) dalam rangka mengantisipasi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, hingga keadaan darurat.

“Jadi ini yang namanya early warning system. Jangan udah kejadian kita nggak punya stok, atau baru nyari-nyari [stok beras],” kata Arief usai menghadiri rakornas Bapanas di Depok, Jawa Barat, Selasa (27/2/2024).

Dia menegaskan, importasi yang dilakukan pemerintah sangat terukur. Pasalnya, kuota impor beras yang ditetapkan pemerintah telah memperhitungkan jumlah produksi dan kebutuhan nasional. Dengan begitu, harga gabah di tingkat petani dipastikan tetap terjaga.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan Umum (Perum) Bulog melaporkan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 telah mencapai 2,92 juta ton untuk memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP).

Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyampaikan, pengadaan impor beras tersebut diperoleh Perum Bulog dari sejumlah negara dengan melalui proses tender.

“Untuk pengadaan impor beras sampai hari ini realisasinya 2,92 juta ton,” kata Wahyu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi IV DPR RI di Kompleks Parlemen, Selasa (5/11/2024).

Dalam paparan yang disampaikan Wahyu, pengadaan impor beras utamanya berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Secara terperinci, hingga Januari-Oktober 2024, Indonesia paling banyak mendatangkan beras dari Thailand yakni sebanyak 1,04 juta ton. Kemudian, ada Vietnam dengan total sebanyak 1,02 juta ton, diikuti Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, dan Kamboja 22.500 ton.

Wahyu menuturkan, pengadaan impor beras dilakukan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukan langsung dalam pengadaan impor beras guna memenuhi cadangan pangan pemerintah.

“Ini negara-negara yang sampai tanggal 1 kami lakukan pengadaan secara terbuka sehingga diharapkan tidak ada proses penunjukkan langsung di dalam pengadaan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Perum Bulog hingga 1 November 2024 telah merealisasikan sebesar 1,12 juta ton setara beras untuk pengadaan gabah beras dalam negeri.

Kemudian, penyerapan gabah kering panen (GKP) yang diperoleh Perum Bulog dari sentra penggilingan padi masing-masing sebesar 58.681 ton untuk gabah dan 54.968 ton untuk beras.

Perum Bulog juga telah merealisasikan penyaluran beras stabilisasi harga dan pasokan pangan (SPHP) untuk strategi operasi pasar, yakni sebesar 1.23 juta ton atau 81,07% dari target 1,51 juta ton pada 2024.

“Penyaluran SPHP tertinggi pada Februari 2024 karena itu menunggu masa panen di Maret dan penurunan pada Maret karena harga beras di pasaran turun,” ungkapnya.

Adapun, pemerintah pada tahun ini sepakat untuk mendatangkan 3,6 juta ton beras impor. Merujuk Prognosa Neraca Pangan per 25 September 2024, realisasi impor beras Januari-Agustus 2024 mencapai 2,9 juta ton, sementara pada September-Desember 2024 pemerintah berencana mendatangkan 1,5 juta ton beras. Dengan demikian, total impor beras tahun ini mencapai 4,4 juta ton.

Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (BPS) dalam laporannya mencatat produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk diramal mencapai 30,34 juta. Jumlah tersebut turun 760.000 ton atau 2,44% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Penurunan produksi terjadi pada periode Januari-April 2024 sebesar 1,91 juta ton dibanding periode yang sama tahun lalu. Kendati begitu, BPS mencatat bahwa pada periode Mei-Agustus 2024 dan periode September-Desember 2024 produksi beras diperkirakan mengalami peningkatan, masing-masing sebesar 0,16 juta ton dan 1 juta ton.

Sementara itu, total konsumsi beras pada periode Januari-Desember 2024 mencapai 30,92 juta ton, atau meningkat 310.000 ton dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah berencana melakukan pengadaan 1 juta ton beras impor seiring adanya perkiraan penurunan produksi beras nasional sebesar 2,43% tahun ini.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyampaikan, pengadaan 1 juta ton beras impor telah mempertimbangkan neraca produksi dan perkiraan cadangan beras yang harus dimiliki hingga Februari 2025.

“Itu memang ada tambahan 1 juta ton. 1 juta ton itu tentunya melihat neraca dari produksi, kemudian berapa cadangan yang harus kita miliki supaya kita bisa melewati bulan Februari,” tutur Arief saat ditemui di Kantor Kementerian Kehutanan, Selasa (29/10/2024).

Perum Bulog mencatat 2,9 juta ton beras impor telah masuk ke Indonesia per Oktober 2024. Beras impor berasal dari Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

"Beras impor kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," kata Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR, Selasa (5/11).

Wahyu merinci beras impor dari Kamboja sebanyak 22.500 ton, Myanmar 451.468 ton, Pakistan 388.675 ton, Thailand 1,04 juta ton, dan Vietnam 1,02 juta ton.

Ia menjelaskan beras impor 2,9 juta ton beras impor itu merupakan gabungan dari 3,6 juta ton penugasan tahun ini dan carry over tahun lalu.

Sementara sisanya, sambung Wahyu, akan ada sekitar 1 juta ton beras impor yang akan masuk hingga akhir tahun ini. Hal itu senada dengan pernyataan Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

"Impor termasuk carry over tahun lalu. (1 juta bakal masuk) termasuk carry over. Sekarang sedang proses, harus masuk di Desember pertengahan," imbuhnya.

Sebelumnya, Zulhas mengatakan akan ada 1 juta ton beras impor yang akan masuk. Rinciannya 150 ribu ton akan tiba di Indonesia dalam waktu dekat, sedangkan 850 ribu ton akan coba dikejar sampai akhir tahun ini.

Beras impor akan digunakan untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang ditargetkan sebanyak 2 juta ton akhir tahun ini.

"Ya memang sekarang sekurang-kurangnya 2 juta ton (di akhir tahun 2024), yang belum itu 850 ribu ton. Ya tentu ini akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai, 850 ribu ton itu bisa masuk semua," kata Zulhas saat melakukan peninjauan di gudang beras Bulog Sunter Timur, Jakarta Utara, dikutip CNBC, Senin (4/11).

Jakarta -

Perum Bulog menyampaikan realisasi impor beras hingga Oktober 2024 mencapai 2.928.326 ton. Jumlah impor tersebut disampaikan Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI hari ini.

Wahyu mengatakan realisasi impor itu diambil dari berbagai negara dengan melalui proses tender. Sementara itu, penugasan impor beras Perum Bulog untuk tahun 2024 totalnya mencapai 3,6 juta ton.

"Impor beras realisasinya 2.928.326 ton. Kami ambil dari berbagai negara dan melalui proses tender," terang Wahyu dalam rapat dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Wahyu menjelaskan impor beras tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Kamboja, Myanmar, Pakistan, Thailand, dan Vietnam.

Rincian besaran realisasi impor beras berdasarkan negara asalnya, yakni Myanmar sebesar 451 ribu ton, Pakistan sebesar 388 ribu ton, Thailand sebesar 1,04 juta ton, dan Vietnam mencapai 1,02 juta ton.

Sementara itu, sampai dengan tanggal 1 November 2024, Bulog telah menyerap gabah dalam negeri sebesar 1.128.730 ton setara beras. Penyerapan ini dilakukan oleh unit bisnis masing-masing sebesar 58 ribu ton gabah dan 54 ribu untuk beras.

"Penyerapan gabah kering panen oleh spp yg dilaksanakan oleh unit bisnis industri masing-masing sebesar 58 ribu ton untuk gavah dan 54.968 ribu ton untuk beras. Ada beras asalan yang kita olah kembali untuk menjadi beras yang lebih baik," jelas dia.

(hns/hns)

JAKARTA, investor.id–Pemerintah menjamin stok beras di gudang Perum Bulog cukup untuk memenuhi kebutuhan berbagai program intervensi di tingkat konsumen atau masyarakat. Termasuk, dalam mengantisipasi aksi borong beras jelang pilkada serentak 27 November 2024 yang bisa memicu kelangkaan dan kenaikan harga.

Bulog per 1 November 2024 menguasai stok 1,68 juta ton dan akan menjadi 2 juta ton di akhir tahun ini. Hal itu seiring masuknya 1 juta ton beras impor, bagian dari kuota pengadaan luar negeri Bulog 3,6 juta ton di 2024.

JAKARTA - Realisasi beras impor Perum Bulog menyentuh 2,75 juta ton dari target pemerintah sebesar 3,6 juta ton hingga akhir 2024. Dari jumlah itu, 850.000 ton masih dalam proses pengiriman.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas menyebut, beras yang didatangkan dari negara mitra bukanlah impor beras baru, melainkan realisasi penugasan sebelumnya. Dia pun memastikan Bulog tak lagi mengambil beras dari negara lain, selama serapan dalam negeri bisa terpenuhi.

?Gak ada (impor baru), jadi ini bukan impor beras baru, tolong teman-teman ya, nanti saya dimarahi sama publik, 'wah ini Menteri gitu',? ujar Menko Zulhas saat ditemui di gudang Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Kendati begitu, pemerintah mendorong agar Bulog segera mempercepat proses pengiriman sisa beras impor sebesar 850.000 di tahun ini. ?850.000 ton yang belum ya, jadi itu akan dikejar, kalau bisa tahun ini selesai, 850.000 itu bisa masuk semua,? paparnya.

?Berarti stok kita akan jauh lebih banyak, lebih siap, lebih kuat, dan saya kira di bawah pak Dirut inilah stok yang terkuat selama ini, yang terbaik, terbagus,? beber dia.

Untuk diketahui, stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang diamankan Bulog mencapai 1,6 juta ton. Bahkan, diproyeksi menyentuh 2 juta ton pada Desember 2024.

?Kita memang kerja harus detail kan, nah kita kesini (gudang Bulog), teman-teman bisa lihat memang stok kita sekurang-kurangnya akhir tahun ini bisa 2 juta,? ucap Zulhas.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan sinyal bahwa Indonesia berpotensi masih akan mengimpor beras pada tahun depan, namun dengan kuota yang lebih sedikit.

Menko Zulhas menekankan bahwa pemerintah akan meningkatkan produksi beras dan mengurangi ketergantungan impor pada 2025.

“Selanjutnya kami akan lebih intens lagi untuk mempersiapkan tahun depan agar kita bisa berjalan dengan baik, impor sedikit mungkin, produksi bisa naik,” kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Selain itu, Zulhas juga berharap bantuan sosial (bansos) beras ke masyarakat juga bisa terlaksana dengan baik.

Namun saat ditanya lebih lanjut terkait impor beras untuk tahun depan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu hanya mengatakan sepanjang 2024 pemerintah telah memutuskan mengimpor 3,6 juta ton beras.

Adapun dari jumlah itu, hanya tersisa 1 juta ton impor beras yang akan masuk ke Indonesia. Di sisi lain, Perum Bulog baru menyelesaikan 150.000 ton dari sisa 1 juta ton. Ini artinya tersisa 850.000 ton beras lagi yang akan membanjiri pasar Indonesia.

“Ini sudah diputuskan tahun lalu, 3,6 [juta ton beras], realisasinya yang belum selesai,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menyatakan akan memprioritaskan produksi beras lokal untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu Suparyono menuturkan, untuk saat ini pihaknya belum berencana mengimpor beras untuk kebutuhan tahun depan.

“Tidak ada [rencana impor beras], belum. Kita harus berupaya penyerapan dalam negeri lah. Semangat kita semangat dalam negeri,” ujar Wahyu saat ditemui di Kantor Kementerian Koperasi, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Wahyu menjelaskan bahwa untuk stok kebutuhan beras yang dikelola Perum Bulog setidaknya membutuhkan sebanyak 2,64 juta ton sepanjang tahun. Artinya, kebutuhan beras ini untuk bantuan pangan yang setiap bulannya adalah 220.000 ton beras.

“Yang dikelola Bulog, stok kebutuhan untuk bantuan pangan setiap bulan 220.000 ton [beras], tinggal dikalikan satu tahun,” terangnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indonesia masih mengimpor beras sepanjang sembilan bulan pertama pada tahun ini. Nilai impornya mencapai US$2,01 miliar atau sekitar Rp31,54 triliun (asumsi kurs Rp15.691 per dolar AS).

Di sisi lain, Presiden RI ke-8 Prabowo Subianto bertekad agar Indonesia menjadi negara swasembada pangan dalam empat tahun mendatang.

Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan bahwa impor beras tercatat mencapai 3,23 juta ton pada Januari—September 2024.

“Untuk impor beras Januari—September 2024 tercatat sebesar 3,23 juta ton atau senilai US$2,01 miliar,” kata Amalia dalam Rilis Berita Resmi Statistik BPS Perkembangan Ekspor-Impor September 2024, Selasa (15/10/2024).

Dia merincikan, mayoritas negara asal pengimpor beras berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan. Perinciannya, sebanyak 1,14 juta ton beras dari Thailand, 988.040 ton dari Vietnam, dan 463.396 ton beras dari Pakistan.

Di samping itu, Indonesia juga mengimpor beras dari Myanmar sebanyak 407.449 ton dan India sebanyak 202.677 ton sepanjang Januari—September 2024.