Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pangkep, Sofyan Razak heran dengan sikap Pemkab Pangkep yang meminta 35 legislator periode 2019-2024 mengembalikan pin emas seberat 5 gram menjelang akhir masa jabatan. Sofyan menganggap pengadaan pin emas harusnya dianggarkan lewat belanja barang dan jasa di APBD.

"Harusnya itu (pengadaan pin emas) masuk belanja barang jasa, (sepaket dengan) atribut sama pakaian," kata Sofyan Razak di kantor DPRD Pangkep, Selasa (6/8/2024).

Sofyan mengaku atribut anggota dewan itu justru tidak dikembalikan pada periode pertamanya menjabat. Pasalnya pengadaannya dianggarkan lewat belanja barang dan jasa.

"Periode pertama saya, tidak kembali itu (pin emas) karena (pengadaannya dianggarkan lewat) belanja barang dan jasa," kata Bendahara DPC Partai Gerindra Pangkep ini.

Namun Sofyan mengaku tidak mau mempermasalahkan hal itu lebih jauh. Dia menyadari pin emas itu kini harus dikembalikan karena Pemkab Pangkep menganggarkannya lewat belanja modal.

"(Pin emas) itu masuk belanja modal. Kalau saya habis masa jabatan dikasih kembali karena itu belanja modal," ujar Sofyan.

Sofyan mengaku akan mengimbau legislator lain untuk mengembalikan pin emas sesuai permintaan Pemkab Pangkep. Dia menyadari pin emas merupakan aset pemerintah karena pengadaannya lewat belanja modal.

"Kalau aturannya harus dikembalikan, karena masuk aset pemda itu. Belum saya sampaikan (ke anggota dewan lain) tapi jelas saya imbau supaya dikembalikan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekwan DPRD Pangkep Jufri Baso menegaskan pin emas seberat 10 gram mesti dikembalikan 35 anggota DPRD Pangkep Periode 2019-2024. Kebijakan ini lantaran pengadaan atribut dewan itu sumber anggarannya dari belanja modal APBD.

"(Pin emas) dibeli dengan anggaran belanja modal. Kalau di Pangkep, belanja modal. Kalau namanya belanja modal, memang harus dikembalikan," kata Jufri Baso kepada wartawan, Senin (5/8).

Jufri mengakui permintaan Pemkab Pangkep ini sempat dipertanyakan legislator. Namun dia menegaskan bahwa penganggaran pin emas untuk legislator memang berbeda dibanding daerah lain.

"Yang selalu na pertanyakan anggota dewan sini, kenapa di tempat lain belanja barang jasa, di sini (pengadaan pin emas legislator dianggarkan lewat) belanja modal. (Tetapi) Ini soal persepsi atau cara pandang terhadap aturan," imbuhnya.

Mengunjungi Tempat Pengolahan Limbah Pabrik Marmer, Pangkep

Mengunjungi Tempat Pengolahan Limbah Pabrik Marmer, Pangkep

Pemkab Pangkep, Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta 35 anggota DPRD Pangkep Periode 2019-2024 mengembalikan pin emas seberat 5 gram menjelang masa jabatan berakhir. Pin emas itu wajib dikembalikan karena aset pemerintah dan pengadaannya dianggarkan lewat belanja modal di APBD.

"(Pin emas) dibeli dengan anggaran belanja modal. Kalau di Pangkep, belanja modal. Kalau namanya belanja modal, memang harus dikembalikan," kata Sekwan DPRD Pangkep Jufri Baso kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Jufri mengakui permintaan Pemkab Pangkep ini sempat dipertanyakan legislator. Namun dia menegaskan bahwa penganggaran pin emas untuk legislator memang berbeda dibanding daerah lain.

"Yang selalu na pertanyakan anggota dewan sini, kenapa di tempat lain belanja barang jasa, di sini (pengadaan pin emas legislator dianggarkan lewat) belanja modal. (Tetapi) Ini soal persepsi atau cara pandang terhadap aturan," ucapnya.

Jufri menjelaskan, belanja modal adalah barang yang memiliki umur di atas satu tahun dan memiliki ekonomis. Dia kembali menegaskan bahwa Pemkab Pangkep memang berbeda dalam menganggarkan pengadaan pin emas dibanding kabupaten/kota lain.

"Kalau di tempat lain (pengadaan pin emas) disatukan dengan pakaian, (melekat sebagai) aksesoris pakaian. Kita di Pangkep dipisahkan itu antara baju dengan pinnya," jelas Jufri.

Dia menambahkan, Pemkab Pangkep akan menyurati legislator untuk pengembalian pin emas itu. Namun dia berharap anggota DPRD Pangkep Periode 2019-2024 bisa mengembalikan tanpa diminta.

"Nanti kita sampaikan saat mau pelantikan. Nanti kita menyurat, wajib dikembalikan namanya aset," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Inspektorat Pangkep, Bachtiar akan berkoordinasi dengan bidang aset terkait pin emas legislator. Pin emas itu diadakan saat anggota DPRD Pangkep Periode 2019-2024 dilantik.

"Ini 35 pin dianggarkan pada saat dilantik. Karena ada info (bahwa itu aset) kami akan cek dari pengadaan pertama (mulai sejak dilantik) sampai terakhir (masa jabatan)," jelas Bahtiar.

Mengunjungi Tempat Pengolahan Limbah Pabrik Marmer, Pangkep

Mengunjungi Tempat Pengolahan Limbah Pabrik Marmer, Pangkep

Sebanyak 35 anggota DPRD Pangkep periode 2019-2024 harus mengembalikan pin emas seberat 5 gram yang selama ini mereka gunakan. Hal itu karena anggaran pengadaan pin tersebut berasal dari belanja modal APBD Pangkep tahun 2019.

"Ini 35 pin (emas) dianggarkan pada saat dilantik. Karena ada info (bahwa itu aset)," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, Bachtiar kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Bachtiar mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terkait pin emas DPRD Pangkep. Pihaknya juga akan mengecek siapa saja legislator yang masih aktif atau hasil PAW (Pergantian Antar Waktu) yang memiliki pin tersebut.

"Kami akan cek dari pengadaan pertama sampai terakhir (masa jabatan) karena mungkin ada (anggota dewan) hasil PAW," ucapnya.

Kepala Sekretariat DPRD (Sekwan) Pangkep, Jufri Baso mengatakan jika pin emas yang digunakan anggota DPRD Pangkep harus dikembalikan setelah masa jabatan berakhir. Hal itu karena pin emas tersebut dianggarkan dengan belanja modal dalam APBD.

"Kalau namanya belanja modal memang harus dikembalikan. Nanti kita sampaikan saat mau pelantikan anggota dewan," kata Jufri Baso saat ditemui.

Jufri Baso mengatakan, belanja pengadaan pin emas untuk DPRD Pangkep terpisah dengan anggaran pakaian. Anggaran untuk pin masuk dalam belanja modal karena memiliki umur di atas setahun dan memiliki nilai ekonomis.

Hal tersebut diakui Jufri berbeda dengan daerah lain dimana anggaran untuk pin emas satu paket dengan pakaian yang masuk dalam belanja barang jasa.

"Ini soal persepsi atau cara pandang terhadap aturan. Belanja modal adalah barang yang memiliki umur di atas satu tahun dan memiliki nilai ekonomis. Kalau di tempat lain disatukan dengan pakaian, belanja aksesoris," ucapnya.

Jufri mengatakan, anggaran pin emas yang masuk dalam kategori belanja modal kerap jadi pertanyaan anggota DPRD Pangkep. Namun ia berharap, pin tersebut dikembalikan setelah masa jabatan mereka berakhir.

"Karena sudah masuk belanja modal, kita berharap (dikembalikan) tanpa disurati," pungkasnya.

Legislator PKB: Pemilu 2024 Brutal dan Ugal-ugalan, Semoga Pilkada Tidak

Legislator PKB: Pemilu 2024 Brutal dan Ugal-ugalan, Semoga Pilkada Tidak