Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkapkan bahwacapaian penggunaan produk dalam negeri baru mencapai 41,7% dari Rp 1.159 Triliun total nilai rencana belanja pengadaan.
“Untuk tahun 2024, sampai dengan 16 September 2024, K/L dan Pemda baru membelanjakan Rp 483 Triliun untuk PDN. Memang sudah melebihi target Perpres, namun capaian penggunaan produk dalam negeri baru mencapai 41,7% dari Rp 1.159 Triliun total nilai rencana belanja pengadaan yang diumumkan di Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP),” jelas Menteri Peridustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangan tertulis yang diterima Kontan, Rabu (10/10).
Meski begitu, dirinya mengatakan masih optimis bahwa sisa anggaran akan lebih banyak dioptimalkan untuk pembelian produk dalam negeri, terutama yang telah bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Masih ada waktu untuk mengejar belanja pengadaan PDN untuk tahun ini. Saya yakin hasil tahun ini akan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya mengingat Pokja Timnas P3DN yang dibantu oleh Tim P3DN masing-masing instansi sudah saling bersinergi untuk mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri,” tambahnya.

Sebanyak 35 anggota DPRD Pangkep periode 2019-2024 harus mengembalikan pin emas seberat 5 gram yang selama ini mereka gunakan. Hal itu karena anggaran pengadaan pin tersebut berasal dari belanja modal APBD Pangkep tahun 2019.

"Ini 35 pin (emas) dianggarkan pada saat dilantik. Karena ada info (bahwa itu aset)," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, Bachtiar kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Bachtiar mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terkait pin emas DPRD Pangkep. Pihaknya juga akan mengecek siapa saja legislator yang masih aktif atau hasil PAW (Pergantian Antar Waktu) yang memiliki pin tersebut.

"Kami akan cek dari pengadaan pertama sampai terakhir (masa jabatan) karena mungkin ada (anggota dewan) hasil PAW," ucapnya.

Kepala Sekretariat DPRD (Sekwan) Pangkep, Jufri Baso mengatakan jika pin emas yang digunakan anggota DPRD Pangkep harus dikembalikan setelah masa jabatan berakhir. Hal itu karena pin emas tersebut dianggarkan dengan belanja modal dalam APBD.

"Kalau namanya belanja modal memang harus dikembalikan. Nanti kita sampaikan saat mau pelantikan anggota dewan," kata Jufri Baso saat ditemui.

Jufri Baso mengatakan, belanja pengadaan pin emas untuk DPRD Pangkep terpisah dengan anggaran pakaian. Anggaran untuk pin masuk dalam belanja modal karena memiliki umur di atas setahun dan memiliki nilai ekonomis.

Hal tersebut diakui Jufri berbeda dengan daerah lain dimana anggaran untuk pin emas satu paket dengan pakaian yang masuk dalam belanja barang jasa.

"Ini soal persepsi atau cara pandang terhadap aturan. Belanja modal adalah barang yang memiliki umur di atas satu tahun dan memiliki nilai ekonomis. Kalau di tempat lain disatukan dengan pakaian, belanja aksesoris," ucapnya.

Jufri mengatakan, anggaran pin emas yang masuk dalam kategori belanja modal kerap jadi pertanyaan anggota DPRD Pangkep. Namun ia berharap, pin tersebut dikembalikan setelah masa jabatan mereka berakhir.

"Karena sudah masuk belanja modal, kita berharap (dikembalikan) tanpa disurati," pungkasnya.

Legislator PKB: Pemilu 2024 Brutal dan Ugal-ugalan, Semoga Pilkada Tidak

Legislator PKB: Pemilu 2024 Brutal dan Ugal-ugalan, Semoga Pilkada Tidak