Jakarta -

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengatakan optimisme dan langkah antisipatif menjadi kunci dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan oleh pemerintahan baru. Ia menggarisbawahi pentingnya kebijakan strategis dan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong transisi menuju ekonomi yang stabil dan berkelanjutan.

Lestari mengatakan bahwa kepemimpinan baru yang terpilih mendapatkan kepercayaan besar dari masyarakat, yang merupakan modal baik untuk langkah-langkah ke depan. Pernyataan ini disampaikan saat membuka diskusi daring bertema Prospek Perekonomian Indonesia Tahun 2025 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu (6/11).

Lestari mengungkapkan bahwa dalam pidato perdana Presiden Prabowo (20/10) menekankan empat prioritas utama dalam pembangunan ekonomi: swasembada pangan, swasembada energi, pembenahan subsidi, dan hilirisasi. Realisasi program-program ini, menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, diharapkan dapat memperkuat perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

Rerie, legislator dari Dapil II Jawa Tengah, mengungkapkan bahwa pada akhir September lalu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai sekitar 4,8% hingga 5,6% pada 2025. Optimisme ini, menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem tersebut, ini merupakan modal yang baik untuk menggerakkan ekonomi nasional di tengah berbagai tantangan.

Rerie berharap tantangan di sektor ekonomi tidak menghalangi langkah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

"Optimisme diperlukan dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi, tetapi jangan lupa mempersiapkan langkah antisipasi sambil terus berproses mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi," ujar Rerie dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Kepala Ekonom PT Bank Central Asia, David Sumual, menyatakan bahwa perekonomian Indonesia masih dipengaruhi oleh dinamika global seperti hasil Pemilu AS dan melambatnya perekonomian Tiongkok.

Menurutnya, dunia saat ini penuh ketidakpastian, termasuk utang AS yang mencapai 120% PDB dan konflik geopolitik di berbagai kawasan. David berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan tabungan domestik jika ingin mencapai lebih dari 5%.

"Kalau perekonomian Indonesia mau tumbuh 6%-7% harus mampu menyerap investasi asing 3-4 kali lipat lebih besar daripada tahun ini," tegas David.

David menyayangkan bahwa Indonesia sedang mengalami deindustrialisasi, sementara negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia justru menerima aliran investasi asing di berbagai sektor.

David berharap bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan baik dalam 10-15 tahun mendatang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Ni Made Sukartini, Ketua Program Studi Magister Ekonomi Kesehatan Universitas Airlangga, menyatakan bahwa prioritas aktivitas ekonomi pemerintah berbeda dengan prioritas individu, rumah tangga, dan perusahaan.

Upaya pemerintah mencapai targetnya mendorong peningkatan belanja, menyebabkan defisit anggaran. Ni Made berharap kebijakan pengeluaran tinggi dalam 10 tahun terakhir dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan rumah tangga untuk memperkuat daya beli.

Ni Made menyatakan bahwa upaya pemerintahan baru untuk mencapai swasembada pangan melalui ekstensifikasi pertanian harus mempertimbangkan kapasitas masyarakat di luar Jawa dalam menanam padi. Di masa Orde Baru, ekstensifikasi pertanian di luar Jawa diawali dengan program transmigrasi dari Jawa ke daerah-daerah tersebut.

"Ada proses asimilasi budaya dalam hal menanam padi dari masyarakat Jawa ke masyarakat tujuan transmigrasi, yang merupakan bagian dari terealisasinya swasembada pangan di masa itu," ujarnya.

Jadi, tegas Ni Made, catatan untuk upaya ekstensifikasi pertanian di luar Jawa harus disiapkan terlebih dahulu tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang tepat untuk mewujudkan swasembada pangan.

Shohibul Imam, Anggota Komisi XI DPR RI, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi global saat ini melambat. Berdasarkan pengamatannya terhadap pidato Presiden Prabowo saat mengucapkan sumpah jabatan, Shohibul melihat optimisme dalam mewujudkan sejumlah program. Menurutnya, optimisme ini penting untuk mencapai target pertumbuhan 8% yang dicanangkan pemerintahan Presiden Prabowo.

Shohibul juga mengamati bahwa arah kebijakan ekonomi pemerintahan baru adalah ekonomi kerakyatan, dengan rencana penghapusan utang macet di sektor UMKM.

Wakil Sekretaris Dewan Pakar Partai NasDem, Sonny Y. Soeharso, menyatakan bahwa kesesuaian program andalan pemerintahan baru dengan postur anggaran yang ada sangat penting untuk kesuksesan. Menurutnya, prioritas program dan postur anggaran harus sesuai, sehingga diperlukan politik anggaran yang tepat.

Sonny berpendapat bahwa jika penanganan sektor ekonomi nasional hanya biasa saja, pertumbuhan ekonomi hanya akan mencapai sekitar 5%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 7%-8%, diperlukan kebijakan, strategi, dan program kerja yang tepat.

Sonny juga menyarankan pemerintah untuk mendorong peningkatan keterampilan tenaga kerja yang dibutuhkan pasar global sebagai bagian dari upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional.

Deputy Editor In Chief CNBC Indonesia, Muchamad Ghufron menyatakan bahwa Indonesia lemah dalam menarik investor asing di sektor teknologi dan turunannya. Para calon investor mengeluhkan kesulitan dalam mendapatkan kemudahan investasi dan pembebasan lahan, sehingga memilih Johor, Malaysia, untuk membangun pabrik.

Ghufron menyarankan pemerintah merevisi peraturan yang menghambat investasi. Di sisi lain, kebijakan impor pemerintah terkesan sangat terbuka, terutama di sektor industri tekstil dan fashion. Ghufron menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi produk lokal.

Wartawan senior lain Saur Hutabarat menyatakan bahwa untuk mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%, pemerintah harus meningkatkan investasi langsung ke dalam negeri hingga 3-4 kali lipat. Menurutnya, pemerintah perlu belajar dari Singapura yang memberikan perlakuan yang sama antara investor asing dan pengusaha lokal.

Saur menyoroti bahwa di Indonesia masih ada diskriminasi harga tiket antara wisatawan asing dan domestik, seperti di Candi Borobudur. Ia menekankan bahwa modal tidak mengenal kewarganegaraan, sehingga perlakuan yang berbeda terhadap investor asing dapat membuat mereka memilih negara lain.

(akn/ega)

Jakarta: Nicke Widyawati digantikan Simon Aloysius Mantiri sebagai direktur utama Pertamina. Rekam jejak Nicke selama memimpin Pertamina diapresiasi sejumlah legislator.

Anggota Komisi VI DPR Nasim Khan mengatakan Nicke membawa kemajuan besar bagi BUMN energi tersebut. Menurut dia, sepanjang kepemimpinan Nicke, Pertamina menunjukkan performa yang sangat menggembirakan.

"Bu Nicke mampu membawa banyak kemajuan bagi Pertamina," kata Nasim melalui keterangan tertulis yang diterima, Selasa, 5 November 2024.
Selama menakhodai Pertamina, lanjut Nasim, Nicke menorehkan kinerja luar biasa. Tidak hanya dari kinerja operasional, namun juga kinerja keuangan.

"Yang tidak terlupakan, pada 2020 Pertamina mampu mencetak laba Rp14 Triliun meski ketika itu menghadapi triple shocks karena pandemi Covid-19. Bahkan, saat itu banyak perusahaan migas dunia mengalami kerugian. Pertamina malah mencetak laba besar,” kata Nasim.

Kinerja keuangan yang positif tersebut, lanjut Nasim, bahkan terus dipertahankan Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke. Termasuk ketika BUMN ini mencetak laba Rp56,66 Triliun pada tahun anggaran 2022.

"Laba yang diraih ketika itu terbesar sepanjang sejarah Pertamina," ujar dia.

Seiring kinerja positif itu, kata Nasim, Nicke juga selalu membawa Pertamina masuk ke dalam Fortune Global 500. Pada 2024 misalnya, Pertamina berada pada peringkat 165 Fortune Global 500 dan merupakan satu-satunya perusahaan nasional yang tercatat pada pemeringkatan bergengsi tersebut.

Tidak hanya itu, Nasim menyebut Pertamina di bawah kepemimpinan Nicke juga berhasil melakukan transformasi Holding-Subholding, ketahanan energi dan pengembangan EBT melalui biofuel dan panas bumi, serta program CSR yang melibatkan masyarakat dan UMKM.

"Karena itu, sebagai anggota Komisi VI, saya melihat bahwa Pertamina memang positif. Apalagi, kami juga melakukan pengawasan terhadap BUMN tersebut,” kata Nasim yang pada periode sebelumnya juga berada di Komisi VI DPR.

Patut dilanjutkan

Karena pondasi Pertamina yang kuat itulah, Nasim optimistis, Simon Aloysius Mantiri akan mampu melanjutkan performa membanggakan seperti dilakukan Nicke. "Pergantian jajaran komisaris dan direksi pada BUMN adalah hal biasa. Saya yakin, Pak Simon bisa meneruskan prestasi yang sudah ditorehkan Bu Nicke,” kata Nasim.

Optimisme Nasim bukan tanpa alasan. Nasim menyebut, Simon merupakan pemimpin muda yang sarat pengalaman. Sebelum menjadi menggantikan Nicke, misalnya, Simon sudah terlebih dahulu menjadi Komisaris Utama Pertamina, sehingga sangat mengenal BUMN ini.

Simon, kata Nasim, juga berpengalaman memimpin berbagai perusahaan. "Sebagai pemimpin muda tentu memiliki banyak terobosan, kami berharap Pak Simon bisa semakin membawa kemajuan. Apalagi, pondasi Pertamina sudah sangat kuat," kata Nasim.

Terpisah, anggota Komisi VI DPR Herman Khaeron juga memberi pernyataan senada. Terkait Nikce Widyawati, Herman mengatakan, bahwa Nicke telah berbuat banyak untuk meningkatkan kinerja Pertamina saat ini, meski tantanganya tidak mudah.

"Pertamina juga dapat melewati masa krisis baik karena covid-19 maupun krisis ekonomi global,” kata Herman.

Karena itulah, lanjut Herman, direksi dan komisaris Pertamina yang baru diharapkan dapat menjalankan, meningkatkan, dan melakukan akselerasi capaian pertamina, khususnya dalam target kedaulatan energi.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(UWA)

JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno optimistis, Pertamina mampu mendukung upaya Pemerintahan Prabowo Subianto guna mewujudkan swasembada energi . Keyakinan Eddy, karena Pertamina memang menunjukkan performa menggembirakan dan berkomitmen menjaga ketahanan energi. Bahkan, saat ini BUMN energi itu terus bertransformasi menjadi perusahaan migas kelas dunia.

?Swasembada energi, Saya punya optimisme terhadap Pertamina karena sekarang telah bertransformasi menjadi perusahaan kelas dunia atau world class company ,? ujar Eddy kepada media.

Sebagai backbone dalam upaya mencapai target swasembada energi, kinerja Pertamina memang dinilai menggembirakan. Menurut Eddy, Pertamina telah menjalankan tata kelola bisnis yang baik, termasuk mempraktikkan dan meningkatkan Environmental, Social, and Governance (ESG).

?Berbagai kinerja Pertamina sangat mendukung program Pemerintah di bidang energi. Bahkan saat ini, 62% produksi migas merupakan produksi Pertamina,? lanjutnya.

Terkait swasembada energi, Eddy menjelaskan, bahwa dibutuhkan proses guna menuju target tersebut. Yang pertama harus dicapai adalah ketahanan energi. Ketahanan energi adalah terjaminnya pasokan energi untuk kebutuhan nasional. Pada tahapan ini, jelas Eddy, tidak mutlak bersumber dari dalam negeri, tetapi juga bisa dari sumber luar negeri.

?Misal, selama ini pasokan Elpiji dalam negeri terjamin, karena Pertamina sudah mengikat kontrak dengan pemasoknya. Begitu juga lifting minyak bumi sekitar 600 ribu barel per hari, sisanya melalui pengikatan kontrak yang dilakukan Pertamina juga. Hal itu akan membuat jaminan energi di dalam negeri terpenuhi,? kata Eddy.

Setelah itu, imbuhnya, barulah menuju kemandirian energi. Kemandirian energi itu, antara lain bisa dicapai melalui proses transisi energi. ?Proses dari energi fosil ke energi terbarukan. Energi terbarukan itu jika kita kelola dan kembangkan bisa mengganti energi fosil yang sebagian besar kita impor. Jadi sambil kita melakukan transisi energi kita wujudkan ketahanan dan kemandirian energi,? urainya.

Dengan demikian, lanjut Eddy, berbagai upaya yang sudah dilakukan Pertamina pun, merupakan proses menuju kemandirian energi guna mewujudkan swasembada energi. Termasuk di dalamnya, berbagai terobosan yang dilakukan Pertamina, seperti pengembangan biofuel, petrochemical, geothermal, dan carbon capture utilization and storage (CCS/CCUS).

?Betul. Itu semua masuk dalam upaya kemandirian energi dan menciptakan energi bersih,? tegas Eddy.

Begitupun Eddy mengingatkan, guna mewujudkan progam swasembada energi, Pemerintah tetap perlu memberikan dukungan kepada Pertamina yang notabene merupakan BUMN energi. Misal saja melalui penguatan modal agar bisa melakukan ekspansi untuk mencari sumber-sumber migas di luar negeri.

Selain itu, juga insentif untuk melakukan berbagai kegiatan usaha dari berbagai lini bisnis. Dan, tidak hanya itu. Eddy menambahkan bahwa sebagai BUMN, Pertamina juga membutuhkan dukungan regulasi

?Regulasi juga harus diberikan, karena sebagai perusahaan bidang migas, Pertamina memang harus didahulukan. Misalnya, jika ada tender terhadap blok-blok migas yang ada, Pertamina harus mendapat preferensi untuk melihat mana blok migas yang layak dikembangkan lebih lanjut,? pungkas Eddy.

Pangkep -

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Pangkep, Sofyan Razak heran dengan sikap Pemkab Pangkep yang meminta 35 legislator periode 2019-2024 mengembalikan pin emas seberat 5 gram menjelang akhir masa jabatan. Sofyan menganggap pengadaan pin emas harusnya dianggarkan lewat belanja barang dan jasa di APBD.

"Harusnya itu (pengadaan pin emas) masuk belanja barang jasa, (sepaket dengan) atribut sama pakaian," kata Sofyan Razak di kantor DPRD Pangkep, Selasa (6/8/2024).

Sofyan mengaku atribut anggota dewan itu justru tidak dikembalikan pada periode pertamanya menjabat. Pasalnya pengadaannya dianggarkan lewat belanja barang dan jasa.

"Periode pertama saya, tidak kembali itu (pin emas) karena (pengadaannya dianggarkan lewat) belanja barang dan jasa," kata Bendahara DPC Partai Gerindra Pangkep ini.

Namun Sofyan mengaku tidak mau mempermasalahkan hal itu lebih jauh. Dia menyadari pin emas itu kini harus dikembalikan karena Pemkab Pangkep menganggarkannya lewat belanja modal.

"(Pin emas) itu masuk belanja modal. Kalau saya habis masa jabatan dikasih kembali karena itu belanja modal," ujar Sofyan.

Sofyan mengaku akan mengimbau legislator lain untuk mengembalikan pin emas sesuai permintaan Pemkab Pangkep. Dia menyadari pin emas merupakan aset pemerintah karena pengadaannya lewat belanja modal.

"Kalau aturannya harus dikembalikan, karena masuk aset pemda itu. Belum saya sampaikan (ke anggota dewan lain) tapi jelas saya imbau supaya dikembalikan," jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Sekwan DPRD Pangkep Jufri Baso menegaskan pin emas seberat 10 gram mesti dikembalikan 35 anggota DPRD Pangkep Periode 2019-2024. Kebijakan ini lantaran pengadaan atribut dewan itu sumber anggarannya dari belanja modal APBD.

"(Pin emas) dibeli dengan anggaran belanja modal. Kalau di Pangkep, belanja modal. Kalau namanya belanja modal, memang harus dikembalikan," kata Jufri Baso kepada wartawan, Senin (5/8).

Jufri mengakui permintaan Pemkab Pangkep ini sempat dipertanyakan legislator. Namun dia menegaskan bahwa penganggaran pin emas untuk legislator memang berbeda dibanding daerah lain.

"Yang selalu na pertanyakan anggota dewan sini, kenapa di tempat lain belanja barang jasa, di sini (pengadaan pin emas legislator dianggarkan lewat) belanja modal. (Tetapi) Ini soal persepsi atau cara pandang terhadap aturan," imbuhnya.

(sar/ata)

Pangkep -

Sebanyak 35 anggota DPRD Pangkep periode 2019-2024 harus mengembalikan pin emas seberat 5 gram yang selama ini mereka gunakan. Hal itu karena anggaran pengadaan pin tersebut berasal dari belanja modal APBD Pangkep tahun 2019.

"Ini 35 pin (emas) dianggarkan pada saat dilantik. Karena ada info (bahwa itu aset)," kata Kepala Inspektorat Kabupaten Pangkep, Bachtiar kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Bachtiar mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi terkait pin emas DPRD Pangkep. Pihaknya juga akan mengecek siapa saja legislator yang masih aktif atau hasil PAW (Pergantian Antar Waktu) yang memiliki pin tersebut.

"Kami akan cek dari pengadaan pertama sampai terakhir (masa jabatan) karena mungkin ada (anggota dewan) hasil PAW," ucapnya.

Kepala Sekretariat DPRD (Sekwan) Pangkep, Jufri Baso mengatakan jika pin emas yang digunakan anggota DPRD Pangkep harus dikembalikan setelah masa jabatan berakhir. Hal itu karena pin emas tersebut dianggarkan dengan belanja modal dalam APBD.

"Kalau namanya belanja modal memang harus dikembalikan. Nanti kita sampaikan saat mau pelantikan anggota dewan," kata Jufri Baso saat ditemui.

Jufri Baso mengatakan, belanja pengadaan pin emas untuk DPRD Pangkep terpisah dengan anggaran pakaian. Anggaran untuk pin masuk dalam belanja modal karena memiliki umur di atas setahun dan memiliki nilai ekonomis.

Hal tersebut diakui Jufri berbeda dengan daerah lain dimana anggaran untuk pin emas satu paket dengan pakaian yang masuk dalam belanja barang jasa.

"Ini soal persepsi atau cara pandang terhadap aturan. Belanja modal adalah barang yang memiliki umur di atas satu tahun dan memiliki nilai ekonomis. Kalau di tempat lain disatukan dengan pakaian, belanja aksesoris," ucapnya.

Jufri mengatakan, anggaran pin emas yang masuk dalam kategori belanja modal kerap jadi pertanyaan anggota DPRD Pangkep. Namun ia berharap, pin tersebut dikembalikan setelah masa jabatan mereka berakhir.

"Karena sudah masuk belanja modal, kita berharap (dikembalikan) tanpa disurati," pungkasnya.

(ata/ata)

Jakarta: Anggota Komisi X DPR, Muhamad Nur Purnamasidi mengingatkan penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai momentum mempercepat sertifikasi guru.

"Terbitnya Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Pendidikan Profesi Guru pada bulan Mei 2024 yang lalu, wajib dijadikan momentum, khususnya untuk mempercepat proses mensertifikasi hampir 1,6 juta guru yang belum pernah mendapatkannya," kata Purnamasidi dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 24 Juli 2024.

Hal tersebut, kata dia, sebagai langkah untuk mengantisipasi penurunan nilai profesi guru sebagai tenaga pendidik dibandingkan dengan profesi lain, hingga potensi terjadinya "krisis guru". "Jika kondisi ini di biarkan, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang, minat menjadi guru akan mengalami penurunan yang drastis, dan pada titik tertentu kita akan mengalami 'krisis guru'. Sesuatu yang mengancam pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045," ujarnya.
Dia lantas menuturkan bahwa dari data yang diperolehnya terdapat penurunan persentase guru bersertifikat pendidik dari sebesar 46 persen pada 2019, menjadi 44 persen pada 2023. Selain itu, lanjut dia, jumlah guru bersertifikat yang memasuki masa pensiun lebih besar dibandingkan kecepatan Direktorat Pendidikan Profesi Guru dalam mensertifikasi guru dalam jabatan selama kurun waktu di atas.

"Akibatnya, proporsi jumlah guru yang tersertifikasi atau memiliki kompetensi yang baik dan memiliki tingkat kesejahteraan yang cukup lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru yang belum tersertifikasi dengan pendapatan jauh di bawah layak," tuturnya.

Untuk itu, dia meminta agar Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim wajib melaksanakan Permendikbudristek Nomor 19 Tahun 2024 tentang PPG secara maksimal di akhir masa jabatannya yang kurang dari empat bulan lagi. Berdasarkan informasi yang ada, tambah dia, jumlah anggaran yang tersedia pada APBN 2024 dapat mensertifikasi lebih dari 800.000 guru dalam jabatan, baik di sekolah umum dan/atau madrasah.

"Waktu pelaksanaan sertifikasi bisa lebih dipercepat, dari 6 bulan menjadi hanya 1,5 bulan, dan dengan kemajuan teknologi yang ada, pelaksanaannya bisa di mix, antara yang melalui LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) dengan metode pembelajaran secara online. Tentu dengan jaminan, output-nya benar benar bisa di pertanggungjawaban," paparnya.

Dia berharap PPG dapat dilakukan secara cepat dan masif. Dia pun menegaskan Komisi X DPR selaku mitra dari Kemendikbudristek akan mengawasi pelaksanaannya agar dapat mewujudkan guru yang kompeten dan sejahtera.

"UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengamanahkan paling lambat tahun 2015 semua guru dalam jabatan wajib sudah tersertifikasi, yang jumlahnya lebih dari 3 juta guru. Faktanya hingga sejak 2015 sampai dengan Juli 2024 atau 9 (sembilan) tahun sejak tenggat mandat UU 14/2005 berakhir, masih ada 1,6 juta guru yang belum juga tersertifikasi," ujar dia.

Baca juga: Akhirnya, 141 Guru Honorer Terdampak 'Cleansing' Telah Kembali Mengajar

(CEU)